Tantangan Liberalisasi Pangan Dalam ASEAN Economic Community.

Written by Zahidiyah Ela Tursina, Lenny S., Rafli Z., dan Sulthon M. – Alumni dan Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember

1.1 Latar Belakang

Para pemimpin ASEAN menandatangani Deklarasi ASEAN Concord II (Bali Concord II) pada KTT ke-9 di Bali. Kesepakatan tersebut membentuk salah satunya adalah ASEAN Economic Community (AEC). ASEAN berharap sebelum tahun 2015, pergerakan barang, jasa, investasi, dan buruh terampil di ASEAN akan dibuka dan diliberalisasi sepenuhnya, sementara aliran modal akan dikurangi hambatannya.[1]

Salah satu bidang  kerja sama ekonomi yang direncanakan oleh AEC adalah bidang pertanian. Sektor pertanian mendapat perhatian serius mengingat dari sektor ini adalah penghasil produk pangan salah satunya beras yang merupakan bahan makanan pokok sebagian besar anggota AEC. Beras menjadi suatu hal yang sangat penting. Apabila tidak ditanggapai secara serius maka dikhawatirkan dapat memberikan dampak luas dalam berbagai sektor. Lebih parahnya dapat mengancam stabilitas suatu negara.

Oleh karena itu, AEC memberlakukan kesepakatan AEC dalam bidang pangan antara lain beras di kawasan Asia Tenggara. AEC memberlakukan kebijakan liberalisasi pangan dengan cara menurunkan hambatan tarif maupun non tarif. Kebijakan tersebut tentu mengancam negara yang menggantungkan beras. Walaupun beras termasuk kategori sensitive list[2], dan Menteri Perdagangan AEC memasukkannya ke high sensitive list, tetapi beras akan diliberalisasikan dengan reduksi penurunan tarif di saat tertentu. Meskipun pada tanggal 24 Agustus 2007 di Manila menghasilkan kesepakatan untuk mengeluarkan daftar produk sektor gula dan beras di negara Filipina dan Indonesia dari inclusion list[3] menjadi exclusion list[4]dari AEC pada tahun 2015. Tetapi seperti apa yang dikatakan oleh Mari Elka Pangestu bahwa masih belum ada kejelasan tentang dicantumkannya gula dan beras dalam exclusion list secara sementara  (temporary exclusion list) atau permanen.[5] Artinya karena tidak ada kejelasan waktu, maka jika sektor beras jadi dimasukkan pada kategori inclusion list, dapat dipastikan banyak tantangan yang muncul, misalnya ketimpangan tingkat ekonomi antarnegara-Negara dan tantangan yang lainnya.

Pemberlakuan Common Effective Preferential Tariff  (CEPT) sebagai mekanisme utama memberikan sebuah dampak liberalisasi pangan. Implementasi liberalisasi  perdagangan tercakup dalam berbagai bentuk misalnya, penghapusan tarif dan non tarif. Pemberlakuan liberalisasi pangan ini memberikan pengaruh besar terhadap harga beras di kawasan Asia Tenggara. Bagi negara yang tidak siap terhadap adanya liberalisasi pangan maka negara tersebut akan lebih banyak mengimpor beras daripada mengekspor beras.

Karena itu pemberlakuan peraturan liberalisasi pangan khususnya pada beras di waktu tetentu yang akan diimplementasikan oleh AEC tentu tidak mudah. AEC akan menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam persoalan beras di kawasan regional Asia Tenggara. Berbagai tantangan yang dihadapi AEC harus dijadikan perhatian serius oleh AEC agar pada nantinya bisa dihadapi secara bijak oleh AEC.

Atas dasar pemikiran di atas maka penulis berusaha menuangkan persoalan tersebut ke dalam makalah yang judul : Tantangan Liberalisasi Pangan Dalam ASEAN Economic Community.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah di atas dapat dirumusakan permasalahan sebagai berikut: “Apa saja tantangan yang dihadapi oleh ASEAN Economic Community dalam persoalan pangan yakni beras di kawasan Asia Tenggara?”

 1.3 Tujuan Penelitian                                                                                   

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang penulis paparkan maka tujuan dari penulisan karya tulis  ilmiah ini adalah menganalisis tantangan yang dihadapi oleh ASEAN Economic Community (AEC) dalam persoalan beras di Asia Tenggara.

 1.4 Manfaat Penelitian                                                                                 

Manfaat penulisan karya tulis ilmiah ini adalah menghasilkan sebuah analisis tentang tantangan yang dihadapi oleh ASEAN Economic Community (AEC) dalam persoalan beras di Asia Tenggara. Di sisi lain manfaat dari penulisan ini sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pengabdian dan penelitian. Selain itu, penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat dijadikan sebagai informasi dan tambahan pengetahuan bagi pihak yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut tentang hal-hal yang masih belum terungkap dalam penelitian ini.

 1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Sifat Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang diperkaya dengan informatif kuantitatif dan hasil studi pustaka. Penggunaan analisis tersebut dalam rangka untuk menggambarkan fakta-fakta yang diteliti secara empirik, sistematis, serta akurat.                                                             

 1.5.2 Metode Pengumpulan Data                                                                           

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder.Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode dokumentasi yang merupakan salah satu metode pengambilan data dengan melihat buku-buku serta dokumen-dokumen yang terkait. Selain itu,  penulis juga melakukan pengambilan artikel-artikel terkait pada bebarapa media publikasi seperti jurnal dan situs internet.

1.5.3 Metode Analisis Data                                                                          

Dalam pengolahan data, penulis tidak bisa menganalisis data secara langsung karena data itu akan diolah secara deduktif. Deduktif adalah cara berfikir dari sesuatu yang bersifat umum lantas dibuat kesimpulan yang lebih khusus. Dengan metode ini penulis ingin menganalisis tantangan yang dihadapi ASEAN Economic Community (AEC) dalam persoalan beras di kawasan Asia Tenggara.

 1.6 Penjelasan Teori

1.6.1 Integrasi Ekonomi Regional

Konsep Regionalisme diberikan oleh Louis Cantori dan Steven Spiegel. Kedua teoritis ini mendefisnisikan kawasan sebagai dua atau lebih negara yang saling berinteraksi dan memiliki kedekatan geografis, kesamaan etnis, bahasa, budaya, keterkaitan, sosial dan sejarah dan perasaan identitas yang seringkali meningkat disebabkan adanya aksi dan tindakan dari berbagai negara di luar kawasan.[6]

Sejak tahun 1960-an, teori integrasi ekonomi regional dipengaruhi oleh pendekatan yang dikembangkan Bela Balassa, yang berpendapat bahwa idelanya integrasi regional berlangsung melalui beberapa tahapan, yakni: free trade area, custom union, common market, economic and monetary union, dan political union.[7] Tahapan-tahapan ini berlangsung terpisah di mana sebelum melangkah ke tahapan lebih tinggi, perlu diselesaikan terlebih dahulu yang lebih rendah.

Dalam hal ini, ASEAN Economic Community (AEC) adalah organisasi regional di Asia Tenggara yang memiliki tujuan untuk sebuah pembentukan komunitas ekonomi bersama seluruh negara ASEAN melalui kerangka ASEAN. AEC ini memiliki tujuan utama yaitu mewujudkan adanya sebuah common market. Karena sebelum menuju common market dalam manifestasi AEC, di ASEAN sendiri sudah diterapakan tahap awal rangkaian integrasi regional yaitu free trade, yang diterapakan sejak tahun 2003. Setelah free trade dilakukan, maka tahapan-tahapan integrasi yang selanjutnya juga berusaha untuk diwujudkan yaitu common market yaitu berupa AEC.

ASEAN menciptakan pasar tunggal seperti apa yang telah dilakukan oleh Uni Eropa. Melalui berbagai tahapn panjang membuat Uni Eropa mempunyai mata uang tunggal Euro. Penerapan AEC pada tahun 2015 akan menjadikan ASEAN pada tahapan seperti Uni Eropa yaitu economic union. Namun apabila di lihat dari fakta, dari tahapan free trade area, ASEAN menghadapi berbagai tantangan agar bisa berada di tahapan akhir integrasi itu.

1.6.2 Liberalisasi Perdagangan

Budiono (2001) meyebutkan terdapat lima manfaat dibukanya liberalisasi perdagangan. Pertama, akses pasar lebih luas sehingga memungkinkan terjadinya efisiensi karena liberalisasi perdagangan cenderung menciptakan pusat-pusat produksi baru yang menjadi lokasi berbagai kegiatan industri yang saling terkait dan saling menunjang sehingga biaya produksi dapat diturunkan. Kedua, iklim usaha menjadi lebih kompetitif sehingga mengurangi kegiatan yang bersifat rent seeking dan mendorong pengusaha untuk meningkatkan produktivitas dan efisensi, bukan bagaimana mengharapkan mendapat fasilitas dari pemerintah. Ketiga, arus perdagangan dan investasi yang lebih bebas mempermudah proses alih teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Keempat, perdagangan yang lebih bebas memberikan signal harga yang “benar” sehingga meningkatkan efisiensi investasi. Kelima, dalam perdagangan yang lebih bebas kesejahteraan konsumen meningkat karena terbuka pilihan-pilihan baru. Namun untuk dapat berjalan dengan lancar suatu pasar yang kompetitif perlu dukungan perundangan-undangan yang mengatur persaingan yang sehat dan melarang praktek monopoli.[8]

Manfaat-manfaat liberalisasi seperti itu yang diharapkan oleh ASEAN Economic Community (AEC). Namun demikian, banyak tantangan yang dihadapi AEC antara lain ketimpangan ekonomi antarnegara anggota ASEAN, kondisi petani beras lokal di Asia Tenggara serta fluktuasi kurs mata uang perdagangan internasional yang dapat mempengaruhi harga beras di Asia Tenggara.

1.6.3 Ketahanan Pangan (Food Security)                                                               

Braun dkk. (1992) mengingatkan bahwa penggunaan istilah ketahanan pangan dapat menimbulkan kebingungan dan sering terjadi salah pengertian,  karena aspek ketahanan pangan adalah banyak dan luas, serta definisinya berubah dari satu periode ke periode waktu lainnya[9]. Secara luas ketahanan pangan (food security) dapat diartikan sebagai terjaminnya akses pangan bagi segenap rumah tangga serta individu sehingga mereka dapat bekerja dan hidup sehat. Ketahanan pangan ditentukan secara bersama antara ketersediaan pangan dan  akses individu atau rumah tangga untuk mendapatkannya. Ketersediaan pangan tidak menjamin rumah tangga atau individu akses terhadapnya, tetapi akses pangan bergantung pada ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan secara nasional, wilayah dan lokal merupakan fungsi daripada produksi, persediaan dan perdagangan. Akses pangan secara nasional dari pasar dunia  bergantung pada harga pangan di pasar dunia dan ketersediaan devisa. Askes pangan tingkat rumah tangga ditentukan oleh pendapatan. Bila pendapatan rumah tangga cukup, maka tahap berikutnya bergantung pada ketersediaan pangan secara lokal atau wilayah yang ditentukan oleh operasi pasar, infrastruktur pemasaran dan informasinya (Pinstrup-Andersen and Pandya-Lorch 19).[10]

Sehingga dengan disepakatinya AEC yang memberlakukan liberalisasi beras, maka ketahanan pangan masing-masing negara anggota diharapkan maningkat karena dengan adanya liberalisasi beras maka masing-masing negara akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan beras di lingkup domestiknya. Tidak hanya itu, jika negara tersebut mampu mencukupi kebutuhan beras di domestik negaranya, dan masih ada kelebihan stok beras maka negara tersebut dapat melakukan ekspor. Jadi ketahanan pangan tidak hanya berlaku di domestik saja.

PEMBAHASAN

2.1 Liberalisasi ASEAN Economic Community (AEC) di bidang Pangan

ASEAN sebagai organisasi geo-politik dan ekonomi yang terletak di wilayah Asia Tenggara memiliki letak geografis yang beriklim tropis dan memiliki luas laut yang cukup luas. Hal ini menjadikan sektor agraris dan maritim sebagai keunggulan komparatif ekonomi negara ASEAN. Secara umum kondisi pangan ASEAN pada tahun 2005/2006 telah mampu mencapai swasembada, khususnya untuk komoditi beras dan gula yang produksinya melebihi kebutuhan di ASEAN. Untuk jagung dan kedelai, ASEAN masih mengandalkan impor.

Sektor pangan sebagai basis ekonomi tradisonal negara-negara asean mendapat perhatian serius mengingat sektor pangan menjadi kebutuhan pokok negara-negara ASEAN. Blue Print AEC khususnya sektor pangan pada KTT ke 13 di Singapura mengasilkan beberapa ketentuan[11] yaitu:

i.Penguatan ketahanan pangan di daerah;
ii.Fasilitasi dan promosi intra-dan ekstra-ASEAN perdagangan produk pertanian dan kehutanan; lokal belum mampu memenuhi kebutuhan domestik[12].
iii.Generasi dan transfer teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan agribisnis dan silvo-bisnis;
iv.Pertanian masyarakat pedesaan dan pengembangan sumber daya manusia;
v. Keterlibatan sektor swasta dan investasi;
vi. Pengelolaan dan konservasi sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan
vii. ASEAN memperkuat kerjasama dan pendekatan bersama dalam menangani isu-isu internasional dan regional.

Penguatan sektor pangan seperti yang disebutkan di atas serta pemberlakuan Common Effective Preferential Tariff  (CEPT)  sebagai pembenahan kualitas dan kuantitas agar mampu bersaing di pasaran internasional. CEPT diberlakukan sebagai mekanisme tunggal yang membawa konsekuensi liberalisasi terhadap bea masuk (BM) 5%-0%[13]. Hal ini mengakibatkan gula dan beras sebagai komoditi pangan yang seharusnya masuk kategori sensitive list akhirnya dimasukkan dalam kategori inclusion list. Pada tanggal 24 Agustus 2007 di Manila yang menghasilkan kesepakatan untuk mengeluarkan daftar produk sektor gula dan beras di negara Filipina dan Indonesia dari inclusion list menjadi exclusion list dari AEC pada tahun 2015. Namun seperti apa yang dikatakan oleh Mari Elka Pangestu bahwa masih belum ada kejelasan tentang dicantumkannya gula dan beras dalam exclusion list secara sementara  (temporary exclusion list) atau permanen[14], sehingga dalam hal ini pemberlakuan beras sebagai exclusion list masih belum terealisasi. Artinya karena tidak ada kejelasan waktu, maka jika sektor beras jadi dimasukkan pada kategori inclusion list, dapat dipastikan banyak tantangan yang muncul, misalnya ketimpangan tingkat ekonomi antarnegara-Negara dan tantangan yang lainnya.

Kebijakan liberalisasi pangan dengan mekanisme non-tarif (non-tariff barriers) yang berlaku pada perdagangan intra-regional ASEAN menjadi grand design dari upaya peningkatan sektor pangan di wilayah ASEAN. Sebenarnya bukan barang baru lagi, karena penggunaan CEPT berlangsung sejak tahun 1994 (Lihat lampiran 1).

2.2 Liberalisasi Beras dengan Proyeksi Skema CEPT pada ASEAN Economic Community 2015

CEPT yang di laksanakan mulai tahun 1994 adalah sebuah program tahapan penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif yang disepakati bersama oleh negara-negara ASEAN. Barang-barang yang termasuk dalam proses CEPT adalah semua barang-barang manufaktur, termasuk barang modal dan produk pertanian olahan, serta produk-produk yang tidak termasuk dalam definisi produk pertanian. (Produk-produk pertanian sensitive dan highly sensitive dikecualikan dari skema CEPT). Klasifikasi CEPT didasarkan pada sensitifitas komoditas terhadap pembangunan regional negara-negara ASEAN.  berdasarkan klasifikasi diatas, komoditas CEPT dibagi kedalam 4 daftar, yaitu :

1. Inclusion list (IL) yaitu daftar yang berisi produk-produk yang  memenuhi kriteria sbb :

    a. Jadwal penurunan tarif

    b.Tidak ada pembatasan kwantitatif

    c. Hambatan non-tarifnya harus dihapuskan dalam waktu 5 tahun.

2. General exception list (GEL) yaitu daftar produk yang dikecualikan dari skema CEPT oleh suatu negara karena dianggap penting untuk alasan perlindungan keamanan nasional, moral masyarakat, kehidupandan kesehatan dari manusia, binatang atau tumbuhan, nilai barang-barang seni, bersejarah atau arkeologis.

3. Temporary exclusions list (TEL). Yaitu daftar yang berisi produk-produk yang dikecucalikan sementara untuk dimasukkan dalam skema CEPT.

4. Sensitive list yaitu daftar yang berisi produk-produk pertanian bukan olahan.

Semua produk manufaktur, termasuk barang modal dan produk pertanian olahan, serta produk-produk yang tidak termasuk dalam definisi produk pertanian. Produk-produk pertanian sensitive dan sensitive dikecualikan dari skema CEPT. Produk pertanian yakni beras masuk ke dalam produk sensitive list mengingat beras yang menjadi kebutuhan pokok negara-negara ASEAN. Tetapi menteri perdagangan AEC memutuskan memasukkan beras ke dalam kategori high sensitive list. Hal ini berdasarkan pengamatan dari luas lahan yang digunakan dan hasil produk beras seperti dalam table di atas.

Liberalisasi beras dengan klasifikasi sebagai produk high sensitive list mendapatkan reduksi penurunan tarif 5%-0% karena hanya produk general exception list dalam skema CEPT yang tidak mengalami reduksi penurunan tarif. Sehingga liberalisasi beras menjadikan produk ini sebagai produk high sensitive list yang menggantungkan permintaan dan penawarannya kepada pasar regional ASEAN dan pasar internasional. Hal ini terjadi karena integrasi ekonomi mengutamakan  produk yang paling kompetitif secara harga, kualitas, dan kuantitas maka akan mempengaruhi permintaan dan penawaran (ketergantungan pada pasar AEC dan internasional) sesuai dengan konsep demand and supply[15] yang menerangkan apabila komoditas yang mempunyai harga murah dan kualitas serta kuantitas baik maka pola permintaan meningkat.

2.3 Kondisi Beras di Asia Tenggara

Mayoritas negara-negara di Asia Tenggara adalah negara-negara agraris yang memiliki areal lahan untuk memproduksi padi. Berikut ini  data mengenai areal luas panen areal padi di kawasan Asia Tenggara (dalam jutaan hektar);

 TABEL 1 Areal Luas Panen Areal Padi Di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Jutaan Hektar)

Tahun Kamboja Indonesia Laos Malaysia Myanmar Filipina Thailand Vietnam
1994 1.495 10.734 0.611 0.699 5.743 3.652 8.975 6.599
1995 1.924 11.439 0.560 0.673 6.033 3.759 9.113 6.766
1996 1.864 11.570 0.554 0.685 5.769 3.951 9.267 7.004
1997 1.929 11.141 0.559 0.691 5.408 3.842 9.913 7.100
1998 1.963 11.730 0.618 0.674 5.459 3.170 9.512 7.363
1999 2.079 11.963 0.718 0.692 6.211 4.000 9.970 7.654
2000 1.903 11.793 0.723 0.699 6.302 4.038 9.891 7.666
2001 1.980 11.500 0.747 0.667 6.413 4.065 10.125 7.493
2002 1.995 11.521 0.783 0.677 6.200 4.046 9.988 7.504
2003 2.000 11.477 0.810 0.675 6.650 4.094 10.200 7.449

Sumber: Data FAOSTAT, 2002

Menurut data dari FAOSTAT pada tahun 2004, jumlah produksi beras relatif rendah di mayoritas negara Asia Tenggara. Di Thailand, Kamboja, dan Laos hasil panen padi rendah karena para petani di sana menggunakan penanaman areal sawah tadah hujan serta pemakaian varietas tradisional. Sementara itu di areal lahan padi di kawasan Asia Tenggara berada di tengah tekanan penciutan karena dampak negatif dari urbanisasi serta akselerasi industrialisasi di kawasan Asia Tenggara.

Menurut FAS, yaitu ramalan resmi Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) untuk Januari tahun 2004 terkait perdagangan beras dunia pada tahun 2002 / 2003, maka negara eksportir beras paling besar adalah negara Thailand (28%), India (16%), Vietnam (14%), Amerika Serikat (14%) dan China (9%). Dari negara pengekspor beras tersebut, dua diantaranya adalah negara yang ada di Asia Tenggara. Ekspor di Thailand sendiri volumenya meningkat dua kali lipat, yaitu pada tahun  1990 mengekspor sebanyak 4 juta ton menjadi lebih dari 8 juta ton pada tahun 2003.[16] Selain itu, beras yang diekspor oleh Vietnam juga meningkat secara tajam. Berikut ini adalah tabel ekspor beras (dalam ton) :

TABEL 2 Tabel Ekspor Beras (Dalam Ton)

Tahun

Kamboja

Indonesia

Malaysia

Myanmar

Filipina

Thailand

Vietnam

1990 0 1,911 111 213,600 2 4,017,079 1,624,000
1991 0 643 688 183,115 10,006 4,333,072 1,033,000
1992 0 42,492 145 198,000 35,100 5,151,371 1,945,800
1993 0 350,606 139 262,500 1 4,989,219 1,722,000
1994 0 169,141 1,172 933,813 0 4,350,858,631 1,983,000
1995 0 5 2,430 353,800 0 6,197,990 1,988,000
1996 5,625 197 125 92,330 0 5,454,350 3,003,000
1997 3,600 64 66 28,300 0 5,567,519 3,574,804
1998 600 1,981 2,088 120,400 44 6,537,492 3,730,000
1999 2,200 2,701 117 54,319 294 6,838,900 4,508,277
2000 630 1,189 107 251,400 224 6,141,356 3,476,983
2001 1,500 3,952 155 939,100 13 7,685,051 3,729,458
2002 3,846 4,154 2,705 900,000 2 7,337,561 3,240,392
2003 3,046 699 8,741 75,999 536 8,394,979 3,813,000

Sumber : Data FAOSTAT, 2004

Selain ada negara yang mengekspor beras, negara yang mengimpor beras jumlahnya juga banyak. Yang memprihatinkan, negara importir beras paling besar berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara, yang notabene merupakan jantung produsen beras dunia. Negara pengimpor atau importir beras yang besar adalah Indonesia, Filipina, Bangladesh, Malaysia, dan Singapura (Hossain dan Narciso). Impor beras negara Indonesia dan Filipina meningkat tajam sejak awal 1990 an. Impor besar-besaran terjadi pada tahun 1995 dan tahun 1998-1999 karena produksi beras di Indonesia dan Filipina menurun akibat bencana kekeringan El Nino.

TABEL 3 Impor Beras (ton)

Tahun

Kamboja

Indonesia

Laos

Malaysia

Myanmar

Filipina

Thailand

Vietnam

1990 25,800 49,577 4,420 330,336 0 592,727 0 1,900
1991 20,000 170,993 26,100 399,889 0 59 14 6,168
1992 81,000 609,772 7,013 444,175 0 634 0 1,700
1993 84,000 24,318 5,713 389,196 0 201,605 0 750
1994 51,000 630,073 16,452 340,784 0 1,527 0 0
1995 81,000 3,157,700 15,939 427,556 0 263,275 68 11,000
1996 25,969 2,149,757 26,731 577,634 457 866,880 188 0
1997 27,600 348,075 19,927 630,000 1,633 722,397 325 0
1998 39,200 2,894,958 40,585 657,870 952 2,414,000 836 1,300
1999 36,400 4,748,060 4,707 612,467 6,662 834,379 1,406 5,200
2000 60,646 1,355,038 13,693 595,581 10,143 642,273 524 0
2001 53,262 642,168 21,969 525,042 13,000 810,903 265 2,600
2002 123,573 1,798,498 26,400 496,251 7,000 1,196,159 898 40,000
2003 77,052 1,625,753 23,558 360,453 2,728 842,159 7,918 2,251

Sumber : Data FAOSTAT, 2004

2.4 Tantangan Yang Dihadapi ASEAN Economic Community Dalam  Persoalan Liberalisasi Beras di Kawasan Asia Tenggara

2.4.1 Ketimpangan Tingkat Ekonomi Antarnegara-Negara  Anggota  ASEAN di   Asia Tenggara

Ketika AEC diberlakukan pada tahun 2015, termasuk liberalisasi pangan (dalam hal ini beras) dan adanya mekanisme Common Effective Preferential Tariff  (CEPT) sebagai mekanisme tunggal yang mengatur kerjasama ekonomi ASEAN semakin liberal di mana terjadi penurunan tarif misalnya bea cukai dan hambatan non tarif. Sehingga beras ekspor suatu negara menjadi leluasa masuk di sebuah negara karena adanya pembebasan tarif masuk.

Sehingga, liberalisasi beras dilakukan maka tentu saja ini dapat membuat kesenjangan atau gap tingkat ekonomi antara anggota ASEAN di Asia Tenggara semakin kentara. Maksudnya, pada dasarnya kondisi dan tingkat ekonomi tiap negara anggota ASEAN sudah berbeda sebelum kesepakatan AEC dibuat dan disetujui. Perbedaan tingkat ekonomi antarnegara-Negara anggota ASEAN tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini[17] :

TABEL 4 Tabel Pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) ASEAN

Growth Rate of GDP (% Per year)

2001

2002

2003

2004

2005

2006*

2007*

Southeast Asia

1.9 4.7 5.3 6.3 5.5 5.5 5.7

Cambodia

5.5 5.2 7.0 7.7 8.4 6.3 6.4

Indonesia

3.8 4.3 5.0 4.9 5.6 5.4 6.0

Lao People’s Democratic Republic

5.8 5.9 5.8 6.9 7.2 7.3 6.5

Malaysia

0.3 4.4 5.4 7.1 5.3 5.5 5.8

Myanmar

11.3 12.0 13.8 13.6 12.2

Philippines

1.8 4.4 4.5 6.0 5.1 5.0 5.3

Singapore

-2.3 4.0 2.9 8.7 6.4 6.1 4.6

Thailand

2.2 5.3 7.0 6.2 4.5 4.7 5.5

Vietnam

6.9 7.1 7.3 7.8 8.4 7.8 8.0

* 2006 and 2007 figures are forecasts.

Seperti yang diketahui, AEC merupakan usulan dari negara-negara maju seperti Singapura, Brunei Darussalam dan yang lain dimana tentu saja negara-negara ini lebih siap menghadapi AEC termasuk liberalisasi beras dibandingkan dengan negara-negara yang masih penuh gejolak seperti Myanmar. Hal ini disebabkan pendapatan perkapita negara ini cukup besar. Negara-negara ini memiliki amunisi untuk menghadapi beras yang masuk di negara mereka. Negara eksportir beras seperti Thailand juga mengalami surplus keuntungan karena negara ini menguasai ekspor beras, tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga dunia yang membuat negara ini mengalami peningkatan pendapatan perkapita dari sektor ekspor beras.

Di samping itu, sistem pertanian tradisional yang dijalankan oleh sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara menyebabkan produksi beras rendah sehingga sulit untuk memperluas pangsa pasar dengan adanya AEC. Hal ini menyebabkan negara-negara ini semakin miskin tingkat perekonominya karena semakin banyak membeli beras dari negara lain. Pada umumnya negara-negara yang tingkat ekonominya rendah tidak mampu untuk melakukan ekspor karena produksi berasnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik. Hal tersebut membuat negara itu menerapkan kebijakan impor beras karena harga beras impor lebih murah dari beras lokal sehingga bisa merugikan petani negara tersebut. Selain itu negara tersebut juga tidak akan memperoleh income dari bea masuk beras impor.

Ketimpangan kondisi ekonomi negara anggota AEC akan meyebabkan semakin sulit AEC dalam menerapkan liberalisasi pangan. Misalnya, negara Myanmar yang sedang mengalami pergolakan politik ekonomi domestik akan sulit untuk menerapkan liberalisasi pangan common market, dibandingkan Thailand yang merupakan negara eksportir beras terbesar di dunia yang telah menggunakan sistem keterbukaan ekonomi dalam perdagangan khususnya beras.

2.4.2 Kondisi Petani Lokal di Negara Kawasan Asia Tenggara yang Memiliki Tingkat Ekonomi Rendah                                        

Sebelum AEC diberlakukan, liberalisasi perdagangan beras telah diatur dalam perjanjian regional yaitu Zona Perdagangan Bebas ASEAN atau AFTA (ASEAN Free Trade Area) yang merupakan tahap awal integrasi ekonomi sebelum menuju tahap AEC, dan kebijakan nasional, yang memicu meningkatnya perdagangan beras global sehingga menjadi meningkat tajam sejak pertengahan tahun 1990 an.[18]

 Akibat liberalisasi perdagangan beras yang sangat gencar, maka jutaan petani di Asia Tenggara mengalami kerugian. Hal ini disebabkan karena mayoritas produsen tersebut merupakan petani subsisten dengan lahan sempit, terbatasnya modal dan sumber daya yang lain, menyebabkan petani tersebut tidak dapat bersaing dengan petani dari negara maju yang mendapat subsidi besar dari pemerintahannya. Liberalisasi perdagangan beras sekarang ini lebih menguntungkan petani-petani di negara maju.

Tidak hanya itu, produk pangan impor beras yang masuk di negara-negara importir dalam jumlah besar telah menjatuhkan harga produk beras petani negara setempat. Bahkan seringkali harga beras impor tersebut menjadi lebih murah karena merupakan produk dumping (menjual barang lebih murah dibanding di dalam negeri). Di negaranya sendiri, petani di negara importir tersebut semakin menderita karena berbagai instrumen perlindungan sepeti tarif bea masuk satu per satu dihapuskan oleh pemerintah. Apalagi, dengan berlakunya AEC yang membuat hambatan tarif terhadap impor beras benar-benar dihapuskan membuat petani negara importir semakin terpukul dengan adanya liberalisasi beras, terutama negara yang dimasuki impor beras oleh negara eksportir dalam jumlah yang sangat besar. Otomatis banyak pembeli beras lebih memilih beras yang berkualitas dari luar negeri yang harganya lebih murah dibandingkan beras produksi negaranya sendiri yang harganya lebih mahal. Kalaupun kualitas dan harga beras-beras  tersebut sama maka sangat besar kemungkinan konsumen tetap memilih beras impor dikarenakan rasa prestise atau perasaan lebih bangga jika mengkonsumsi beras impor dibandingkan beras lokal negaranya sendiri.

Adanya hambatan tarif pada beras impor yang masuk saja sudah membuat beras lokal kalah dan tersaingi di negeri sendiri, apalagi bila ada liberalisasi pangan oleh AEC maka beras lokal menjadi terpuruk. Sehingga dapat dikatakan ketahanan pangan di negara pengimpor tersebut lemah.

 2.4.3 Fluktuasi Kurs Mata Uang Perdagangan Internasional

Gejolak harga international akan mudah ditransmisi kedalam area perdagangan asean (AFTA) melalui variabel kurs yang sampai saat ini masih mengalami fluktuatif.[19] Integrasi ekonomi dunia yang ditandai dengan adanya pemberlakuan standart mata uang global yaitu dollar Amerika sebagai mata uang perdagangan dunia mengakibatkan kestabilan akan harga, supply and demand perdagangan dunia menggantungkan pada tingkat kestabilan dari mata uang dollar sebagai mata uang perdagangan internasional. Sedangkan kurs dollar juga dipengaruhi oleh determinasi variable non ekonomi seperti politik, keamanan, dan hukum, konsekuensinya beras rentan intervensi kekuatan politik internasional. Seperti Subsidi perdaganan dan produksin yang diberikan negara negara antara lain USA,UE, Jepang, Kanada, yang mencapai 600 %. [20]

Memperhatikan ketergantungan harga komoditas (beras) terhadap tingkat fluktuatif dollar serta pemberlakuan mekanisme non tariff (bea masuk 5%-0%) akan mengakibatkan stabilitas pasar intra-regional AEC akan mengalami kelesuan dan mengancam harga dasar gabah karena ketidak mampuan atas kontrol impor beras.

Kebijakan proteksi terhadap beras sebagai upaya untuk melindungi petani dalam negeri masing-masing anggota AEC sebenarnya masih diperlukan tetapi dengan skema pemberlakuan bea masuk yang proporsional yang lebih dikarenakan antisipasi dari upaya relokasi sumber daya yang tidak efisien. Pada proses liberalisasi perdagangan dengan mekanisme non tarif maka tingkat permintaan dan penawarannya terhadap beras. Hal ini dapat menyebabkan labilnya harga dan sulit diprediksi.

Dengan pertimbangan inilah proteksi dibutuhkan untuk melindungi pasar dalam negeri terhadap goncangan harga dari pasar intra-regional maupun internasional[21] sehingga pemberlakuan non tarif (bea masuk 5%-0%) akan membawa AEC kepada permasalahan membanjirinya beras (impor) pada negara-negara AEC yang mengalami ketergantungan terhadap beras tinggi.

Selain itu permasalahan ketidakefisiensinya kemampuan daya beli beras pada daerah tertinggal dan terpencil akan timbul apabila beras diserahkan kepada mekanisme pasar (liberalisasi) karena ketidak mampuan daerah tertinggal yang mayoritas relatif miskin menjangkau beras dengan harga yang relatif labil, sebagai akibat dari membanjirnya beras sebagai komoditas pokok negara anggota. Ini mengakibatkan kerugian terhadap petani lokal yang tidak mampu efisiensi, peningkatan kuantitas dan kualitas menjadi gulung tikar. Hal ini dikarenakan antisipasi dari upaya relokasi sumber daya yang tidak efisien.

Dengan adanya permintaan yang tinggi terhadap beras oleh negara yang mengalami defisit produksi akan mengakibatkan meningkatnya volume impor pada negara yang mengalami surplus produksi. Apabila volume impor membanjiri pasar domestik maka berakibat pada semakin ditekannya petani oleh harga murah. Selain itu daya saing tinggi akan menyebabkan petani kurang produktif untuk menghasilkan beras. Hal tersebut dapat mengakibatkan produksi akan terus berkurang sehingga volume impor meningkat dan membebani devisa dalam negeri. Apabila volume impor tinggi terjadi maka petani negara yang melakukan kebijakan impor akan terjebak pada situasi krisis devisa dan krisis pangan pokok yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional dan ekonomi makro.[22] Jika itu terjadi maka akan berakibat krisis sosial ekonomi yang besar.

BAB 3. KESIMPULAN DAN SARAN

 3.1 Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, dapat ditarik benang kesimpulan bahwa terdapat beberapa tantangan yang dihadapi ASEAN Economic Community (AEC) dalam persoalan pangan yakni beras di kawasan Asia Tenggara. Di antara tantangan tersebut adalah ketimpangan tingkat ekonomi antarnegara anggota ASEAN, dapat membuat petani lokal di Asia Tenggara yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah menjadi terpukul serta adanya dampak fluktuasi kurs mata uang perdagangan internasional yang dapat mempengaruhi harga beras di Asia Tenggara.

 3.2 Saran

Liberalisasi beras pada AEC melalui mekanisme CEPT yang mereduksi bea masuk 5%-0% dirasa merugikan banyak negara AEC yang mempunyai ketergantungan beras.  Padahal beras teramasuk high sensitive list. Ini menjadi kritik sekaligus tantangan liberalisasi beras dalam AEC. Berikut ini solusi dari penulis :

1. Untuk setiap negara anggota AEC, diharapkan untuk meningkatan ketahanan pangan melalui mekanisme pencapaian swasembada beras di dalam negeri.

2. AEC hendaknya menerapkan kebijakan proteksi terhadap beras sebagai upaya  untuk melindungi petani dalam negeri di setiap negara anggota AEC namun dengan skema pemberlakuan bea masuk yang proposional yang lebih karena antisipasi dari upaya relokasi sumber daya yang tidak efisien.

3. AEC hendaknya memasukkan beras pada kategori exclusion list secara permanen karena beras masih menjadi kebutuhan pokok masyarakat ASEAN.

4. AEC hendaknya melakukan perubahan terhadap mekanisme CEPT agar tidak ada negara yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur  :

Agung, Anak & Mohammad, Yanyan. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan  Internasional. Bandung :Remaja Rosdakarya.

Ansori, Rafli. 2009. Liberalisasi Pangan di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Perdagangan Pangan Indonesia. Universitas Jember Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

Budiono, Rahman. 2009. Tantangan ASEAN Economic Community (Sebuah Tinjauan Empiris Terhadap Dinamika Integrasi Regional Negara-Negara            di Asia Tenggara Menurut Perspektif Ekonomi). Universitas Jember Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

Luhulima, Anwar, Bhakti, Sungkar, dan Inayati. 2008. Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.

Sukirno, Sadono. 2006. Mikro Ekonomi :Teori Pengantar. Jakarta :Raja Grafindo Persada.

Jurnal  :

Nainggolan, Kaman. 2001.  “Ketahanan pangan dalam liberalisasi perdagangan”.  Jurnal Pertanian.

Ismet, Mohammad. 2004. “Ketahanan pangan dan liberalisasi perdagangan”.  Jurnal Pertanian.

 

Majalah  :

Franis Wahono. 2008. “Globalisasi Pangan Ancaman Bagi Ketahanan Bangsa”,  Ecpose Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

 

Internet  :

A Husni, Malian, ”Kebijakan Perdagangan Internasional Komoditas Pertanian Indonesia” dalam http://www//pse.litbang.deptan/go/id   [16 Febuari 2010].

Gatoet Sroe Hardono, Handewi PS Rachaman, dan Sri Hastuti, “Liberalisasi Perdagangan; Sisi Teori, Dampak Empiris, dan Perspektif Ketahanan Pangan” dalam http:// www//pse.litbang.deptan/go/id/  [16 Febuari 2010].

Handewi PS Rachaman, Sri Hastuti, dan Gatoet Sroe Hardono, “Prospek Ketahanan Pangan Nasional (Analisis Dari Aspek Kemandirian Pangan)” dalam http://www//pse.litbang.deptan//go/id/ [16 Febuari 2010].

Mohammad, Hasan, “Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional” dalam http:  www//rudyct//com/, [16 Febuari 2010].

Sawit, Husein, ”Status Ketahanan Dan Stabilitas Harga Pangan” dalam http://pangan.agroprima.com [18 Febuari 2010].

Memahami Piagam ASEAN dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, dalam http:// www.asianfarmers.org, [18 Febuari 2010].

Bela Balassa, dalam Karim Naama, “The Free Zones: A Form of Collaboration”,    (Journal of Humanities and Social Sciences, Isu 28, Edisi Mei 2006), dalam  http://www.ulum.nl/b103.htm,   [16 Febuari 2010].

Boediono, dalam Gatoet S Harono, Handewi Ps Rachman, Sri H Srihartin, “Liberalisasi Perdagangan: Sisi Teori, Dampak Empiris, dan Perspektif Ketahanan Pangan”, dalam http://www.pse.deptan.go.id, [16 Febuari 2010].

Zaenudin, Lutfi, ”Beras & Gula Keluar Dari AEC”, dalam   http://www.unidemokrat.org, [14 Febuari 2010].

Aurora Algarde-Regaldo,“Ekonomi Beras di Asia Tenggara”, dalam http:// www.krkp.org, [13 Febuari 2010].

Dalam http://pangan.agroprima.com, [18 Febuari 2010].

Dalam http://www.deplu.go.id [11 Februari 2010].

Dalam http://www.dephan.go.id/   [11  Februari 2010].

Dalam http://www.aseansec.org/   [14 Februari 2010].

Dalam  www.deplu.go.id/    [11 Febuari 2010].

Dalam http://www.depdag.go.id/CEPT.pdf  [11 Febuari 2010].

Dalam http://www.chairulraziki.co.cc [14 Febuari 2010].

Dalam http://www.google.co.id/search?q=harmonisasi hukum.ppt&ie [14 Febuari 2010].


[1]“Memahami Piagam ASEAN dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN”, dalam http:// www. asianfarmers.org, diakses pada tanggal 18 Febuari 2010.

[2]Sensitive List yaitu daftar yang berisi produk-produk pertanian bukan olahan.

[3] Inclusion List yaitu daftar yang berisi produk-produk yang memenuhi kriteria sebagai berikut;

1) Jadwal penurunan tarif, 2) Tidak ada pembatasan kuantitatif, 3) Hambatan non-tarifnya harus

dihapuskan dalam waktu lima tahun.

[4]Exclusion List yaitu daftar berisi produk-produk yang dikecualikan untuk dimasukkan dalam

skema CEPT.

[5]Lutfi Zaenudin, ”Beras & Gula Keluar Dari AEC”, dalam http://www.unidemokrat.org, diakses pada tanggal 14 Febuari 2010.

[6] Agung, Anak & Mohammad, Yanyan, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung :Remaja Rosdakarya, 2005, halaman 104.

[7] Bela Balassa, dalam Karim Naama, “The Free Zones: A Form of Collaboration”, (Journal of Humanities and Social Sciences, Isu 28, Edisi Mei 2006), dalam http://www.ulum.nl/b103.htm, diakses pada tanggal 16 Febuari 2010

[8] Boediono, dalam Gatoet S Harono, Handewi Ps Rachman, Sri H Srihartin, “Liberalisasi Perdagangan: Sisi Teori, Dampak Empiris, dan Perspektif Ketahanan Pangan”, dikutip dari http://www.pse.deptan.go.id, diakses pada tanggal 16 Febuari 2010.

[9] Sawit, Husein, “Status Ketahanan dan Stabilitas Harga Pangan” dalam http://pangan.agroprima.com, diakses pada tanggal 18 Febuari 2010.

[10]Dalam  http://pangan.agroprima.com, diakses pada tanggal 18 Febuari 2010.

[11]Dalam http://www.aseansec.org/ diakses pada tanggal 11 Februari 2010.

[12]Dalam http:// www.deplu.go.id/ diakses pada tanggal 11 Febuari 2010.

[13] Dalam http://www.depdag.go.id/CEPT.pdf, diakses pada tanggal 11 Febuari 2010.

[14]Lutfi Zaenudin, ”Beras & Gula Keluar Dari AEC”, dalam http://www.unidemokrat.org, diakses pada tanggal 14 Febuari 2010, Op Cit.

[15]Teori Demand yaitu semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Berlaku juga sebaliknya. Sedangkan hukum penawaran yaitu semakin tinggi harga sesuatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh penjual. Berlaku juga sebaliknya.

[16]Aurora Algarde-Regaldo,“Ekonomi Beras di Asia Tenggara”, dalam http:// www.krkp.org, diakses pada tanggal 13 Febuari 2010.

[17]Asian Development Bank, “Asian Development Outlook 2006-Country-by-Country Growth and Foorecasts”, dalam http://www.adb.org/media/Articles/2006/9638-regional-GDP-table/, diakses pada tanggal 20 Febuari 2010.

[18]Aurora Algarde-Regaldo,“Ekonomi Beras di Asia Tenggara”, dalam http:// www.krkp.org, diakses pada tanggal 13 Febuari 2010, Op Cit.

[19]Nainggolan, Kaman. “Ketahanan Pangan Dalam Liberalisasi Perdagangan”, Majalah Pangan, vol.25, no. 37,  hal.5.

[20]Franis Wahono, “Globalisasi Pangan Ancaman Bagi Ketahanan Bangsa”, Ecpose Fakultas Ekonomi Universitas Jember, edisi 27, 2008, hal. 33.

[21] Ismet, Mohammad. “Ketahanan pangan dan liberalisasi perdagangan”, Jurnal Pertanian, vol.21,  hal. 13.

[22] Prajogo U. Hadi dan Sudi Mardianto, “Analisis Daya Saing Produk Ekspor Pertanian Antarnegara ASEAN dalam Era Perdagangan Bebas, Jurnal Argo Ekonomi, Vol.22 tahun 2004, diakses dari http://pse.litbang.deptan.go.id pada tanggal 19 Febuari 2010.

 

Liberalisme, Realisme, dan Neorealisme Dalam Konteks Hubungan Internasional

Written by Triono Akmad Munib – Alumni Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember

Perang dingin tidak hanya menjadi pertentangan ideologi liberal dan sosial komunis antara dua negara adidaya saat itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Di ranah keilmuan, khususnya hubungan internasional juga terjadi perdebatan teoritik antara realisme dan liberalisme. Menurut pendapat saya, teori realisme gagal meramalkan berakhirnya perang dingin. Saya lebih condong kepada liberalisme. Liberalisme berhasil meramalkan kejadian akhir dari sebuah perang dingin. Alasannya adalah bahwa akhir perang dingin tidak ditandai dengan perimbangan kekuatan atau balance of power seperti yang diberikan oleh para realis. Damai abadi tidak lagi ditunjukkan oleh kekuatan militer negara sehingga mereka tidak saling menyerang karena sama-sama kuat. Pasca runtuhnya Soviet tidak ada lagi kekuatan bipolar. Kepentingan negara sudah tidak lagi mencari aliansi kepada negara-negara komunis maupun non-komunis. Negara sudah tidak lagi hanya memikirkan masalah keamanan dan militernya.

Negara mulai berpikir bahwa rakyatnya butuh kehidupan yang lebih layak, butuh kebutuhan hidupnya. Seperti yang diramalkan kaum liberalis bahwa konsep damai abadi bisa tercipta jika negara-negara mau bekerja sama dan saling bertukar informasi. Di sini terlihat, pasca perang dingin muncul isu-isu baru meskipun isu tentang keamanan masih sedikit dipertahankan, antara lain menurut Juwono (Pakar Hubungan Internasional Universitas Indonesia) :

  1. Pertama, pada era pasca Perang Dingin, perhatian lebih difokuskan pada usaha memelihara persatuan  dan kesatuan bangsa menghadapi lingkungan internasional yang belum jelas.
  2. Semakin banyak muncul kerjasama regional, misalnya fenomena di Asia Tenggara dengan prakarsa ASEAN mengukuhkan zona bebas nuklir termasuk salah satu ciri dimana keamanan regional penting bagi kawasan in
  3. Sorotan dunia pasca perang dingin sudah tidak kepada kemanan tetapi jatuh kepada masalah ekonomi-politik internasional
  4. Muncul isu baru dengan terpusat pada apa yang dinamana sebagai “3 in 1” yakni lingkungan hidup, hak asasi manusia dan demokratisasi

Menurut liberalis, kecenderungan negara mengakumulasi power-nya adalah karena tidak adanya pertukaran dan distribusi informasi sehingga membuat saling curiga antar negara. Dengan adanya kerja sama, maka antar negara akan mendapatkan informasi satu sama lain dan tidak menimbulkan kecurigaan. Dari pendapat Juwono di atas, saya menarik kesimpulan bahwa sesuai dengan asumsi dasar kaum liberalis di mana damai abadi tidak hanya bisa tercipta dengan balance of power, melainkan bisa dicapai dengan kerja sama.

Neorealisme berbeda dengan realisme klasik yang memandang negara dengan elitnya sebagai fokus, neorealisme lebih menitikberatkan pada struktur internasional beserta unit-unitnya dan interaksi di dalam sistem itu, Jika kita membandingkan antara realisme dan neorealisme, maka parameter yang digunakan juga berbeda. Walau pada dasarnya neorealisme ‘hanya’ mengembangkan sedikit substansi dari pemikiran realisme, pandangan neorealisme cenderung melihat segala sesuatu dari kacamata struktur dan unit-unitnya. Jika bagi realis manusia adalah jahat, maka bisa jadi menurut neorealis yang jahat adalah sistem itu sendiri.

Di sini Waltz memberikan pentingnya struktur, yang tertuang dalam kalimat berikut :

“Kepentingan para penguasa, dan kemudian negara, membuat suatu rangkaian tindakan; kebutuhan kebijakan muncul dari persaingan negara yang diatur; kalkulasi yang berdasarkan pada kebutuhan-kebutuhan ini dapat menemukan kebijakan-kebijakan yang akan menjalankan dengan baik kepentingan-kepentingan negara; keberhasilan adalah ujian terakhir kebijakan itu, dan keberhasilan didefinisikan sebagai memelihara dan memperkuat Negara…….hambatan-hambatan struktural menjelaskan mengapa metode-metode tersebut digunakan berulang kali disamping perbedaan-perbedaan dalam diri manusia dan negara-negara menggunakannya”. Waltz (1979 : 117).

Teori Neorealis Waltz : Struktur dan Hasil

Struktur Internasional

(unit dan hubungan negara)

 

Hasil-hasil internasional

(efek persaingan negara)

Anarki internasional  Perimbangan kekuatan
Negara sebagai ‘unit-unit serupa’  Pengulangan internasional
Kapabilitas negara yang berbeda  Konflik internasional, perang
Hubungan negara-negara berkekuatan besar  Perubahan internasional

Neorealisme Dalam Kebijakan Antiteror Amerika Serikat

Jika dianalisis, kebijakan antiteror AS dapat dipandang dalam teori neorealisme Waltz seperti yang diungkapkan di atas. Sekali lagi neorealis menekankan bahwa anarki dalam hubungan internasional bukan berasal dari human nature, yang seperti realis katakan bahwa manusia pada dasarnya jahat. Tetapi di sini, neorealis mengatakan struktur-lah yang membuat tindakan manusia itu jahat dan anarki.

Dalam neorealis anarki dan damai disebabkan oleh struktur yang ada. Jika struktur menunjukkan damai, maka negara berupaya untuk membuat suatu kebijakan baik berupa aliansi militer atau pun balance of power guna sebagai respon terhadap suatu struktur tersebut. Tetapi sebaliknya, jika struktur menunjukkan sebuah perdamaian, maka suatu negara juga akan mengubah kebijakannya

AS tidak akan mengeluarkan kebijakan anti teror atau biasa disebut Global War on Terrorism (GWOT), jikalau struktur internasional tidak memaksanya. Maksudnya, serangan terhadap gedung WTC menunjukkan bahwa struktur internasional jauh dari damai, tidak ada kekuatan di atas kedaulatan negara. Struktur inilah yang mendorong dam memaksa AS mengaplikasikan kebijakan GWOT sebagai respon menghadapi struktur internasional.

Sumber :

Sudarsono, Juwono. 1996. State of the Art Hubungan Internasional : Mengkaji Ulang Teori Hubungan Internasional dalam Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan. Jakarta : Pustaka Jaya

Sorensen, Georg and Jackson,Robert. 1999. Introduction to International Relations. New York : Oxford University Press

 

Kritisisme Kant: Sintesis Rasionalisme dan Empirisme

Written by Alrisa Ayu C.S. – Mahasiswa Administrasi Negara FISIP Universitas Jember

Kant dapat digolongkan ke dalam filosof kritis, karena Kant dapat mengembalikan pengetahuan pada “otonomi subjek”. Dalam pengertian ini, pengetahuan itu tidak ditentukan oleh objek, akan tetapi subjek yang menentukan pengetahuan itu sendiri. Dunia di luar diri kita adalah gambaran yang diciptakan oleh pikiran kita, maka identik dengan pikiran kita. Menurut Kant pengetahuan rasional itu dapat diperoleh melalui tiga tahap refleksi, yaitu: pertama pada tahap pengetahuan indrawi. Pengetahuan itu terdiri dari unsur apriori dan aposteriori. Yang dimaksud dengan unsur apriori adalah ruang dan waktu, yang membentuk data empiris menjadi kenyataan yang dapat diketahui. Kenyataan sejati tidak dapat kita ketahui meskipun setiap objek yang kita ketahui mengandaikan adanya das Ding an sich (benda itu ada dalam dirinya sendiri). Maksud Kant, keduanya sudah berakar di dalam struktur subjek. Ruang bukanlah ruang kosong, ke dalamnya suatu benda bisa ditempatkan, ruang bukan merupakan “ruang pada dirinya sendiri” (Raum an sich). Dan waktu bukanlah arus tetap, dimana pengindraan-pengindraan berlangsung. Tetapi ia merupakan kondisi formal dari setiap fenomena dan bersifat apriori. Yang bisa diamati dan diselidiki hanyalah fenomena-fenomena atau penampakan-penampakannya saja, yang tak lain merupakan sintesis antara unsur-unsur yang datang dari luar sebagai materi dengan bentuk-bentuk apriori ruang dan waktu di dalam struktur pemikiran manusia.

Rasio mempunyai kemampuan untuk menangkap atau mempersepsikan. Kemampuan rasio yang seperti   ini biasa disebut dengan “kapasitas indrawi”. Tahap kedua, tahap akal budi (Verstand), pengetahuan kita terdiri atas orde data indrawi. Bersamaan dengan pengamatan indrawi, bekerjalah akal budi secara spontan. Tugas akal budi adalah menyusun dan menghubungkan data-data indrawi, sehingga menghasilkan putusan-putusan. Dalam hal ini akal budi bekerja dengan bantuan fantasinya (Einbildungskarft). Pengetahuan akal budi baru diperoleh ketika terjadi sintesis antara pengalaman inderawi tadi dengan bentuk-bentuk apriori yang dinamai Kant dengan “kategori”, yakni ide-ide bawaan yang mempunyai fungsi epistemologis dalam diri manusia. Bentuk linguistik pengetahuan akal budi yang berupa proposisi atau keputusan dapat dicontohkan seperti ini: 5 + 2 = 7, angka 7 adalah persepsi yang kita putuskan, angka 7 muncul tanpa 5+2 dan angka 7 tidak ada di dalam diri 5+2. Dengan demikian kita ketahui pengetahuan bisa kita persepsikan dalam akal budi, berarti di sini syarat-syarat pengetahuan terpenuhi. Kemampuan akal budi untuk menangkap subjek secara indrawi (kapasitas internal) disebut sensibilitas. Di dalam kemampuan atau kapasitas akal budi ketika sudah sampai pada taraf pemahaman berarti sudah ada “intelektual”. Tangkapan akal budi yang diolah ulang menjadi sebuah pemahaman.

Ketiga, tahap rasio (vernunft), pengetahuan merupakan hasil sintesis dari keputusan yang dihasilkan pada tahap akal budi. Dari tahapan ini dihasilkan suatu argumen. Pada tahapan ini, unsur aposteriori tidak diterima secara langsung, melainkan secara tidak langsung melalui akal budi. Sedankan unsur apriori adalah ide yang mengatur proposisi menjadi argumen. Ide ini hanya merupakan cita-cita dan hanya untuk menjamin kesatuan dari segala bentuk pengetahuan kita. Kita memahami dan menggambarkan bahwa dunia bukanlah data empiris yang bisa dijamah, melainkan hanya sekedar cita-cita saja. Pada tahap rasio, ide yang menjadi kerangka acuan bersintesis dengan proposisi untuk menghasilkan argumen rasional, yang selanjutnya kita kenal dengan pengetahuan teoritis murni (refleksi transendental). Berbekal refleksi transendental ini, kant berusaha memeriksa kesahihan  ilmu pengetahuan.

Meskipun Kant akhirnya menerima ketiga ide di atas, ia berpendapat bahwa ketiganya tidak dapat diketahui melalui pengalaman. Karena pengalaman itu, menurut Kant, hanya terjadi di dalam dunia fenomenal, padahal ketiga ide itu berada di dunia noumenal (dari bahasa Yunani noumenan = “yang dipikirkan”, “yang tidak tampak”), dunia gagasan, dunia batiniah. Ide mengenai jiwa, dunia dan Tuhan bukanlah pengertian-pengertian tentang kenyataan indrawi, bukan “benda pada dirinya sendiri” (das Ding an Sich). Ketiganya merupakan postulat atau aksioma-aksioma epistemologis yang berada di luar jangkauan pembuktian teoretis-empiris. Dan akhirnya seperti Descartes, Kant mengakui tidak ada yang lebih pasti dari pada “cogito” atau kesadaran diri.

Relasi Mayoritas – Minoritas di Indonesia

Written by Diah Ayu Intan Sari – Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember

Kemajuan ilmu dan peradaban manusia membawa konsekuensi pada relasi hubungan antar manusia yang semakin kompleks dan intens. Kompleksitas relasi atau hubungan antar manusia baik itu antar individu, antar individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok menghasilkan pergesekan antar kelompok satu dengan yang lainnya. Pergesekan ini dapat disebabkan karena berbagai faktor baik itu budaya, sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Pergesekan dalam relasi mayoritas dengan minoritas dapat dibagi dalam dua bagian yaitu pergesekan yang bernilai positif dan pergesekan yang bernilai negatif. Pergesekan yang positif dapat menghasilkan hubungan yang positif pula dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga timbul kondisi yang saling toleran dan damai. Sedangkan pergesekan negatif dapat menghasilkan hubungan yang negatif dalam masyarakat contohnya perselisihan, pertengkaran, diskriminasi, pemecahbelahan dan lain sebagainya.

Pada dasarnya, mayoritas dan minoritas adalah terminologi sosiologis untuk merujuk  pada kuantitas individu yang berimpun dalam suatu kesatuan etnisitas. Sebagai sebuah konsep, istilah ini sering digunakan untuk membangun kerangka analisis relasi sosial satu kelompok dengan kelompok yang lainnya.[1] Sebagai sebuah diksi, mayoritas-minoritas sesungguhnya sudah mengandung makna politik di mana yang satu merujuk pada kumpulan individu yang berjumlah banyak dan biasanya lebih supreme dalam banyak hal; sedangkan yang satu lagi merujuk pada kumpulan individu yang lebih sedikit, yang secara kuantitas tidak mungkin lebih supreme dari yang mayoritas.[2] Pada umumnya kelompok mayoritas memiliki sikap superior, agresif, dan “mau menang sendiri” terhadap kelompok minoritas. Sedangkan kelompok minoritas memiliki kecenderungan untuk lebih bersifat terbuka dan mau toleran, meskipun mungkin sikap kelompok minoritas tersebut disebabkan demi kelangsungan hidupnya di tengah  kelompok mayoritas yang cenderung “agresif”.[3]

Kumpulan banyak individu dan kumpulan sedikit individu sebenarnya merupakan fakta sosiologis sebuah komunitas. Karena itu, sebenarnya siapapun yang berhimpun dalam kelompok manapun tetap memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama dalam segala hal. Tetapi, ketika masalah mayoritas-minoritas hadir di tengah kontestasi politik sebuah bangsa, maka kedua terminologi ini semakin menunjukkan makna politiknya. Istilah relasi mayoritas versus minoritas merupakan rangkaian kata yang meletakkan kedua istilah itu saling berlawanan karena itu relasi keduanya harus didesain agar tetap terbangun hubungan yang harmonis, tanpa diskriminasi, dan meletakkan siapapun yang berhimpun di dalamnya tetap setara.[4] Sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan rakyatnya. Dalam hal ini, pemerintah bersama seluruh entitas masyarakat harus memiliki kesadaran untuk dapat mewujudkan hubungan relasi mayoritas dengan minoritas yang lebih positif sehingga kedamaian dalam lingkungan masyarakat dapat tercapai. Pentingnya pemahaman kembali akan nilai-nilai dasar pancasila yang menyatakan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, meskipun dengan pluralistas yang tinggi harus tetap bersatu, saling menghormati, saling menghargai tanpa mengganggap bahwa kelompoknya lebih baik dari yang lain. Ketika hal tersebut dilaksanakan, saya yakin kehidupan berbangsa dan bernegara akan berjalan selaras, damai dan harmonis.

Relasi Mayoritas vs Minoritas di Indonesia

Dalam konstitusi Republik Indonesia secara tegas dijelaskan bahwa seluruh warga negara tanpa terkecuali memiliki hak dan jaminan konstitusional yang sama. Tapi, pada kenyataannya dalam kehidupan beragama dan berbangsa di Indonesia menunjukkan kecenderungan adanya relasi mayoritas dengan minoritas negatif yang menghasilkan kecenderungan intoleransi sesama warga yang semakin eskalatif di Indonesia. Tindakan intoleran akibat relasi mayoritas dengan minoritas yang negatif menghasilkan banyak masalah misalnya: 28 rumah ibadah diserang, disegel atau dirusak sepanjang Januari-Juli 2010 (SETARA Institute, 2010), penghalang-halangan kegiatan ibadah, tiga peristiwa penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah sepanjang bulan Juli, bentrokan organisasi masyarakat berbasis identitas tertentu, dan berbagai bentuk penghakiman massa lainnya.[5]

Selain itu, relasi mayoritas dengan minoritas negatif di Indonesia tidak hanya berdasarkan pada faktor keyakinan atau agama tetapi juga mengarah pada kegiatan- kegiatan politik negara yang ada melalui keinginan politik sejumlah elit politik, organisasi massa berbasis agama, dan dukungan manipulatif massa di berbagai wilayah yang menginginkan penerapan norma agama tertentu ( dalam hal ini adalah syariah Islam) melalui produksi peraturan perundang-undangan.[6] Semua tindakan intoleran dan keinginan politik untuk penyeragaman atas nama agama dan moralitas hanya didasarkan pada logika mayoritas semata. Sementara para korban tindakan intoleran dianggap “sesat” dan mengganggu “ketertiban umum”. Hal ini membuktikan bahwa kelompok mayoritas semakin mempertegas identitas politiknya sebagai kelompok yang tidak memiliki toleransi dan cenderung agresif.

Berbagai tindakan intoleran dan keinginan politik untuk penyeragaman atas nama agama dan moralitas semakin subur di tengah kemiskinan ide dan kapital politik para elit politik di indonesia. Elit politik berkepentingan terhadap dukungan publik atas kepemimpinannya, sehingga apa yang dikatakan oleh mayoritas menjadi pembenar langkah pemerintah mengambil sebuah keputusan, meski keputusan itu inkonstitusional menurut UUD 1945. Sementara kelompok penekan dan pelaku persekusi memiliki kepentingan untuk secara terus menerus mendongkrak bargaining position di hadapan elit politik dan juga di ranah publik. Impunitas pelaku kekerasan atas nama agama secara nyata telah menjadi preseden bagi kelompok lain di tempat lain untuk melakukan hal serupa. Ketidakmampuan institusi negara menghukum pelaku kriminal telah berkontribusi pada eskalasi tindakan intoleran yang terus terjadi di Indonesia.

Padahal, untuk merawat Indonesia yang plural, toleran, dan damai hanya bisa dilakukan jika elemen bangsa mampu menumbuhkan kesadaran orsinal untuk mengakui keberagaman, membiarkannya berbeda, dan menegaskan jaminan bagi setiap orang memiliki hak, kesempatan dan akses yang setara.[7] Dengan demikian, relasi mayoritas dengan minoritas dapat bernilai positif sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi damai. Relasi mayoritas-minoritas yang bernilai positif harus mulai ditanamkan sejak masa anak-anak sehingga generasi muda Indonesia dapat memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan dan menggunakan perbedaan itu sebagai alat pemersatu bangsa. Selain itu, penting adanya kesadaran dari rakyat Indonesia untuk dapat membangun sikap toleran sehingga dapat menghargai perbedaan dan pluralitas suku, etnis, ras, serta agama dll sesuai dengan hukum yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia.


[1] Dalam kuliah Pengantar Ilmu Sosiologi oleh Djoko Susilo, S.sos. M.si

[4] Loc.cit, www.setara-institute.org.

[5] Liputan 6 sctv.

[6] www.kompas.com

[7] Ismail Hasani, Dosen Fakultas Syariah & Hukum UIN Jakarta, Peneliti SETARA Institute.

Proposal Penelitian: Pengaruh Korean Movie Terhadap Perilaku Mahasiswa Universitas Jember

Written by Diah Ayu Intan Sari, dkk – Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Korea ( Korea Selatan) merupakan salah satu negara di Asia yang sekarang telah mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat cepat. Kemajuan Negara Korea ini salah satunya adalah didukung oleh aspek kebudayaan Korea khususnya pada dunia hiburan seperti perfilman, musik, dan fashion. Kebudayaan yang telah diperlihatkan oleh Korea melalui dunia hiburan ini, kini telah banyak di ikuti oleh masyarakat dari berbagai negara tidak terkecuali Indonesia.

Indonesia adalah salah satu negara yang pada saat ini telah banyak menyukai, mengadopsi serta meniru kebudayaan Korea. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat Indonesia khususnya para remaja dan mahasiswa yang saat ini telah banyak meniru gaya hidup Korea mulai dari baju, gaya rambut, dan bahasa dari Korea. Banyaknya remaja yang saat ini membuat girlband dan boyband juga merupakan salah satu contoh dari demam Korea yang telah melanda Indonesia. Tidak hanya industri musik dan fashion Korea saja yang ditiru serta disukai oleh remaja dan mahasiswa, akan tetapi dunia industri perfilman pun juga diminati oleh remaja dan mahasiswa di Indonesia.

Hal ini juga terjadi pada mahasiswa Universitas Jember. Banyak mahasiswa Universitas Jember yang juga mengikuti, meniru dan menyukai film dan fashion Korea. Semua itu terlihat dari banyaknya mahasiswa Universitas Jember yang mengidolakan artis dan aktor Korea serta menceritakan film Korea yang telah dilihatnya itu kepada temannya di kampus maupun di tempat kost mereka, kemudian juga banyak mahasiswa yang melihat serta mendownload film-film Korea dari internet.

Semua hal tersebut diatas adalah contoh-contoh yang memperlihatkan bahwa mahasiswa Universitas Jember ini telah mengalami hal yang disebut dengan demam film dan fashion Korea. Kecintaan mahasiswa akan film-film Korea ini dapat mempengaruhi sikap dan perilaku mahasiswa Universitas Jember.

Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis akan merumuskan permasalahan yang akan diambil dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang akan diambil adalah sebagai berikut:

  1. Apa pengaruh Korean Movie terhadap perilaku mahasiswa Universitas Jember?
  2. Apa pengaruh Korean Movie terhadap gaya hidup mahasiswa Universitas jember?

Tujuan Penelitian

            Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

  1. Untuk mengetahui pengaruh Korean Movie terhadap perilaku mahasiswa Universitas Jember.
  2. Untuk mengetahui pengaruh Korean movie terhadap gaya hidup mahasiswa Universitas Jember.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian murni, karena penelitian ini akan berguna bagi pengembangan Ilmu Hubungan Internasional terutama untuk melihat fenomena pengaruh Korean Movie terhadap perilaku manusia. Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Batasan Penelitian

Mengingat begitu luasnya ruang lingkup dari penelitian mengenai pengaruh Korean Movie terhadap mahasiswa di universitas Jember, maka penulis membatasi permasalahan tersebut pada pengaruh Korean Movie terhadap perilaku dan gaya hidup mahasiswa di Universitas Jember.

 

B. TINJAUAN PUSTAKA

Perilaku Sosial

Penulis menggunakan pendapat Weber yang menyatakan bahwa perilaku merupakan suatu perbuatan yang memilik arti subjektif bagi pelaku dan perbuatan tersebut didorong oleh suatu tujuan serta didasari oleh suatu keinginan atau motivasi. Pelaku individual mengarahkan kelakuannya kepada penetapan-penetapan atau harapan-harapan tertentu yang berupa kebiasaan umum atau dituntut dengan tegas atau bahkan dibekukan dengan undang undang.Menurut Weber perilaku sosial terjadi apabila suatu perbuatan itu memiliki maksud subyektif dari tingkah laku yang membuat individu memikirkan dan menunjukan suatu keseragaman yang kurang lebih tetap. Weber membuat klasifikasi mengenai perilaku sosial atau tindakan sosial menjadi 4 yaitu :

  1. Kelakuan yang diarahkan secara rasional kepada tercapainya suatu tujuan. Dengan kata lain dapat dikatakan sebagai kesesuaian antara cara dan tujuan. Contohnya Bekerja Keras untuk mendapatkan nafkah yang cukup.
  2. Kelakuan yang berorientasi kepada nilai. Berkaitan dengan nilai – nilai dasar dalam masyarakat, nilai disini seperti keindahan, kemerdekaan, persaudaraan, dll. misalnya ketika kita melihat warga suatu negara yang berasal dari berbagai kalangan berbaur bersama tanpa membeda-bedakan.
  3. Kelakuan yang menerima orientasi dari perasaan atau emosi atau Afektif . contohnya seperti orang yang melampiaskan nafsu mereka.
  4. Kelakuan Tradisional bisa dikatakan sebagai tindakan  yang tidak memperhitungkan pertimbangan Rasional. Contohnya Berbagai macam upacara atau tradisi yang dimaksudkan untuk melestarikan kebudayaan leluhur.

Imitasi

Imitasi merupakan suatu tindakan meniru sikap, tingkah laku, atau penampilan orang lain. Tindakan ini pertama kali dilakukan manusia di dalam keluarga dengan meniru kebiasaan-kebiasaan anggota keluarga yang lain, terutama orang tuanya. Imitasi akan terus berkembang ke lingkungan yang lebih luas, yaitu masyarakat. Dewasa ini proses imitasi dalam masyarakat semakin cepat dengan berkembangnya media masa, seperti televisi dan radio. Dalam interaksi sosial, imitasi dapat bersifat positif, apabila mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku sehingga tercipta keselarasan dan keteraturan sosial.

Imitasi dalam sosiologi

Soerjono Soekanto  dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Sosiologi menyatakan bahwa imitasi merupakan suatu tindakan meniru orang lain. Imitasi dapat dilakukan dalam bermacam-macam bentuk seperti gaya bicara, tingkah laku, adat dan kebiasaan, pola piker, dan lain-lain. Namun, imitasi juga dapat berpengaruh negatif, apabila yang dicontoh itu adalah perilaku-perilaku menyimpang. Akibatnya berbagai penyimpangan sosial terjadi di masyarakat yang dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan sosial budaya. Imitasi yang berlebihan dapat melemahkan bahkan mematikan daya kreativitas manusia.

Korean Movie

Dalam Ministry of Culture, Sports and Tourism (Republic of Korea . 2010) Drama dan film Korea menjadi penyebab mewabahnya virus Hallyu di berbagai belahan dunia. Perusahaan TV Korea mengeluarkan biaya besar untuk memproduksi drama dan beberapa diantaranya yang mencetak kesuksesan, diekspor ke luar negeri. Drama televisi yang memicu Hallyu antara lain, Winter Sonata, Dae Jang Geum, Stairway to Heaven, Beautiful Days dan Hotelier.

Populernya drama Korea di stasiun televisi Indonesia terjadi setelah drama negara Asia lain seperti Taiwan dan Jepang diputar. Berbagai stasiun televisi Indonesia mulai menayangkan drama produksi Korsel setelah RCTI yang mempelopori pemutaran drama Endless Love (Autumn in My Heart). Sejak itulah remaja Indonesia mulai terjangkit demam Korean Movie. Penulis mengunakan pendapat Jodhi Yudono dalam bukunya yang berjudul Demam Korea Sudah Menginfeksi Indonesia (2011) menyatakan bahwa demam Korean Movie telah mendorong lahirnya sebuah fenomena fanatisme dimana para pesohor dari negeri ginseng tersebut menjadi kiblat dalam perilaku dan gaya hidup remaja dan generasi muda di Indonesia. Booming Korea benar-benar telah merubah gaya hidup dan jadwal kegiatan anak dan remaja sehari-hari di Indonesia.

C. PERUMUSAN HIPOTESA

Berdasarkan tinjauan pustaka atau kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis yang akan diuji kebenarannya apakah hipotesis tersebut akan diterima atau ditolak oleh hasil penelitian, sebagai berikut:

H01: Ada pengaruh dari Korean Movie terhadap Perilaku Mahasiswa Universitas Jember.

H02: Ada pengaruh dari Korean Movie terhadap Fashoin atau Gaya mahasiswa Universitas Jember.

 

D. METODOLOGI PENELITIAN

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan: survey.

Survey adalah pengumpulan informasi tentang sekelompok manusia, dimana suatu hubungan langsung dengan objek yang dipelajari individu, organisasi, masyarakat, dan sebagainya, seperti diadakan melalui cara yang sistematis seperti pengisian daftar pertanyaan, wawancara, dan lain sebagainya. Menurut Suparmoko (1999) menyatakan sample survey adalah cara bagaimana informasi dikumpulkan dari sebagian unsur populasi yang dipilih (sampel) untuk mewakili seluruh unsur populasi tersebut. Teknik sampling yang akan digunakan adalah Simple Random Sampling atau acak sederhana. Mereka sebagai unsur populasi diberikan kesempatan yang sama untuk dijadikan sample. Tipe penelitian ini menggunakan questioner tertutup sebagai alat pengumpul data yang akan dibagikan kepada respondents.

Teknik Pengumpulan Data

Survey digunakan dalam penelitian ini karena:

  1. Sample survey lebih cepat dan lebih murah. Hal ini karena hanya menggunakan sample dari populasi. Dan dengan demikian biaya pengumpulan informasinya akan lebih murah.
  2. Sample survey akan menghasilkan informasi yang lebih lengkap dan mencakup banyak hal meskipun hanya mengambil sample dari seluruh anggota populasi.
  3. Sample survey akan lebih teliti. Dengan demikian, kesalahan-kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data juga relatif kecil dibanding cara sensus.

Sample survey digunakan sebagai data primer. Sedangkan wawancara berfungsi sebagai data sekunder. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data pendukung yang konkret dan jelas bagi penelitian ini.

Data Penelitian

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari para mahasiswa Universitas Jember dengan melakukan survei. Mahasiswa sebagai respondent akan dipilih secara acak dari seluruh fakultas maupun bidang studi. Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, literatur-literatur mengenai intensitas pengaruh budaya asing, koran, para akademisi terkait yang diperoleh melalui wawancara, dan lain-lain. Hal ini untuk menyempurnakan penelitian kami.

Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan adalah para mahasiswa Universitas Jember. Mereka akan dipilih secara acak sebagai sample. Sample yang akan digunakan sebanyak 30 orang dan tidak ada batasan kriteria yang digunakan seperti umur, jenis kelamin, tahun angkatan, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Lokasi penelitian diadakan di Universitas Jember, Jalan Kalimantan No. 37 Jember.

Variabel Penelitian

Penelitian berjudul Pengaruh Korean Movie Terhadap Perilaku Mahasiswa Universitas Jember dikategorikan sebagai jenis permasalahan korelasional khususnya kausalitas (bersifat sebab-akibat). Adapun variabelnya yaitu:

Variabel Independent: Korean Movie ( X )

Variabel Dependent: Perilaku Mahasiswa ( Y )

Hal ini menunjukkan hubungan sebab-akibat antara Korean Movie dan Mahasiswa. Korean Movie menentukan bagaimana perilaku mahasiswa.

 

E. RENCANA BIAYA PENELITIAN

No. Jenis Anggaran
1. Tugas Lapangan Rp. 200.000,-
2. Pengolahan Data Rp. 300.000,-
3. Penggandaan Rp. 500.000,-
4. Faculty Fee Rp. 800.000,-
TOTAL Rp. 1.800.000,-

F. JADWAL PENELITIAN

No. Jadwal Penelitian
Jenis Kegiatan Waktu
1. Persiapan: – mempelajari literatur 1 minggu
–          menyusun daftar pertanyaan 1 hari
2. Pengumpulan Data Primer dan sekunder 2 hari
3. Pengolahan Data 1 hari
4. Diskusi dan Penyelesaian Hasil Laporan 2 hari
Total Waktu 16 Hari

G. Susunan Team

Penanggungjawab : Lembaga Penelitian Universitas Jember.

Ketua Team : Diah Ayu Intan Sari.

Anggota Team : Yusnan Hadi Mochtar; Ratna Indah Wulandari.

Konsultan : Sri Wahyuni.

 

 

I. DAFTAR PUSTAKA

Yudono, Jodhi., (2011),  Demam Korea Sudah Menginfeksi Indonesia.

Suparmoko, (1999), METODE PENELITIAN PRAKTIS (untuk ilmu-ilmu sosial, ekonomi dan bisnis), Yogyakarta: BPFE.

Daniel, Moehtar., (2005), METODE PENELITIAN SOSIAL EKONOMI dilengkapi beberapa alat analisa dan penuntun penggunaaan, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Nazir, Moh., (2009), METODE PENELITIAN, Bogor: Ghalia Indonesia.