Memahami Etika Administrasi Publik

Written by Alrisa Ayu C.S. – Administrasi Negara FISIP Universitas Jember

Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang artinya kebiasaan atau watak; dan moral, dari kata Latin mos (atau mores untuk jamak) yang artinya juga kebiasaan atau cara hidup.Etika adalah dunianya filsafat, nilai, dan moral bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan  baik dan buruk. Definisi etika yang lain adalah nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya; nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia.[1]

Etika Administrasi Publik

Administrasi adalah dunia keputusan dan tindakan. Administrasi adalah konkrit dan harus mewujudkan apa yang diinginkan  (get the job done).  Pembicaraan tentang etika dalam administrasi adalah bagaimana mengaitkan keduanya, bagaimana gagasan-gagasan administrasi seperti ketertiban, efisiensi, kemanfaatan, produktivitas dapat menjelaskan etika dalam prakteknya, dan bagaimana gagasan-gagasan dasar etika mewujudkan yang baik dan menghindari yang buruk itu dapat menjelaskan hakikat administrasi.[2] Sejak awal masalah kebaikan dan keburukan telah menjadi bagian dari bahasan dalam administrasi walaupun sebagai sub disiplin baru berkembang kemudian. Misalnya, konsep birokrasi dari Weber, dengan konsep hirarkinya dan birokrasi sebagai profesi, mencoba untuk menunjukkan birokrasi yang baik dan benar.

Kemudian peran etika dalam administrasi baru, mengambil wujud yang lebih terang relatif belakangan ini. Masalah etika ini lebih ditampilkan oleh kenyataan di lapangan bahwa meskipun kekuasaan ada di tangan mereka yang memegang kekuasaan politik (political masters), ternyata administrasi juga memiliki kewenangan yang secara umum disebut discretionary power. Persoalannya sekarang adalah apa jaminan dan bagaimana menjamin bahwa kewenangan itu digunakan secara “benar” dan tidak secara “salah” atau secara baik dan tidak secara buruk. Banyak pembahasan dalam kajian subdisiplin etika administrasi yang merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan itu. Etika tentunya bukan hanya masalahnya administrasi negara. Ia masalah manusia dan kemanusiaan, dan karena itu sejak lama sudah menjadi bidang studi dari ilmu filsafat dan juga dipelajari dalam semua bidang ilmu sosial.

Nicholas Henry (1995) berpandangan bahwa ada tiga perkembangan yang mendorong berkembangnya konsep etika dalam ilmu administrasi, yaitu:

(1) hilangnya dikotomi politik administrasi,

(2) tampilnya teori-teori pengambilan keputusan di mana masalah perilaku manusia menjadi tema sentral dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya seperti rasionalitas, efisiensi,

(3) berkembangnya pandangan-pandangan pembaharuan yang disebutnya “counterculture critique”, termasuk di dalamnya dalam kelompok yang dinamakan “Administrasi Negara Baru”.

Maka dari itu bahasan ini tidak dimulai dengan batasan-batasan karena telah banyak kepustakaan yang mengupas etika, moral, moralitas, sehingga pengetahuan mengenai hal itu di sini sudah dianggap “given”. Namun, mungkin ini mencerminkan ego disiplin saya sendiri, di bidang administrasi negara, sehingga masalah ini menjadi keprihatinan (concern) yang sangat besar, karena perilaku birokrasi mempengaruhi bukan hanya dirinya, tetapi masyarakat banyak. Selain itu, birokrasi juga bekerja atas dasar ke percayaan, karena seorang birokrat bekerja untuk negara dan berarti juga untuk rakyat. Wajarlah apabila rakyat mengharapkan adanya jaminan bahwa para birokrat (yang dibiayainya dan seharusnya mengabdi kepada kepentingannya) bertindak menurut suatu standar etika yang selaras dengan kedudukannya. Selain itu, telah tumbuh pula keprihatinan bukan saja terhadap individu-individu para birokrat, tetapi terhadap organisasi sebagai sebuah sistem yang memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan nilai-nilai. Apalagi biokrasi modern yang cenderung bertambah besar dan bertambah luas kewenangannya.[3]

 


[1] Kumorotomo, Wahyudi. 2002. ETIKA ADMINISTRASI NEGARA. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Tafsir Surah Al A’La Mulla Sadra: Studi Analisa Prinsip-Prinsip Filsafat Hikmah Mutaaliyah

Written by Kerwanto – Mahasiswa Pascasarjana Filsafat Islam ICAS Universitas Paramadina Jakarta

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan sebagian para filsuf Islam, kesimpulan-kesimpulan filsafat yang berlandaskan pada hukum-hukum rasional yang swabukti haruslah selaras dengan wahyu. Oleh karenanya, upaya penyelarasan antara filsafat dengan ajaran-ajaran dan klaim-klaim keagamaan sudah dilakukan semenjak masuknya ajaran-ajaran filsafat Yunani hadir di dunia Islam[1]. Melalui spirit Al Quran dan hadis Nabi[2], para filsuf muslim berupaya semaksimal mungkin menyelaraskannya dengan ajaran-ajaran Islam[3]. Mereka yakin bahwa rahasia keabadian Al Quran terletak pada prinsip-prinsip rasionalnya. Bahkan keselarasan antara muatan Al Quran dengan prinsip-prinsip rasional yang kokoh menyebabkan ajaran-ajarannya selalu hidup, dinamis dan tetap terjaga sepanjang sejarah.

Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa upaya penyelarasan ini setua dengan umur perkembangan filsafat islam itu sendiri. Hal ini nampak dari  pernyataan Al Farabi sebagai komentator Aristoteles dan guru kedua bagi filsuf peripatetik; “Syariat yang benar lahir dari pangkal akal, jadi mustahil terjadi pertentangan antara keduanya[4]”. Akan tetapi kerja keras filsuf peripatetik ini tidak banyak memberikan keberhasilan yang belum memuaskan, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan yang berkaitan dengan ilmu jiwa ataupun  ajaran-ajaran yang berkaitan dengan keadaan yang akan dialami manusia pasca kematian (ilm al ma’ād)[5].

Upaya tersebut dilanjutkan oleh Suhrawardi dengan melengkapi beberapa perangkat yang tidak dimiliki oleh pendahulunya, yakni selain  berpegang pada argumentasi akal untuk menyingkap realitas eksternal (maqām tsūbūt), juga menjalani suluk irfani dan penyucian jiwa. Akan tetapi, secara umum upaya realisasi pendiri filsafat iluminasi (Isyrāqiyah) ini juga belum cukup berhasil secara signifikan terutama pada saat afirmasi kebenaran realitas kepada orang lain (maqam ke-dua/ maqām istbāt)[6].

Dan akhirnya di tangan Mulla Sadra usaha ini tampak mencapai keberhasilan yang sangat besar. Sadra, dengan menggabungkan elemen-elemen penting yang diwarisi dari filsafat peripatetik, Isyrāqiyah dan ajaran-ajaran agama Islam (aqīdah qo’iyah diniyyah), telah berhasil menyusun filsafat Hikmah Mutaʿāliyah. Sebuah filsafat yang diakui telah mampu memberikan argumentasi yang kuat bagi terjalinnya keselarasan antara prinsip-prinsip rasional filosofis dan kasyf dengan klaim-klaim keagamaan yang tergali dari Al Quran, ucapan Nabi dan para Imam suci. Makanya tidak berlebihan,  jika Muthahhari menyatakan bahwa Mulla Sadra telah meletakan prinsip-prinsip filsafat yang sangat penting sehingga di tangannya-lah berakhir pertentangan yang alot sepanjang 2000 tahun lamanya[7].

Sebagai wujud dari keseriusan para filsuf untuk menjawab tantangan-tantangan  diatas, munculah beberapa filsuf yang menulis tafsir Al Quran. Diantara para filsuf yang mencoba untuk mengomentari Al Quran, Mulla Sadra termasuk yang terdepan dan memiliki tempat istimewa.[8] Karya tafsir Sadra bisa dikategorikan dalam dua jenis, yakni tafsīr atas surah dan tafsīr atas ayāh. Beberapa surah Al Qur’ān yang telah dikomentari Sadra diantaranya; Surah Al Fātiha, Al Baqarah, as Sajda, Yāsin, al Hadīd, al Wāqiʿa, al Jum’ah, al āriq, al Aʿlā dan al Zilzāl. Sedangkan untuk kategori ayāh ada tiga, yakni; ayāh al Kursi , ayāh an Nūr dan Q. 27 (al Naml): 88.[9]

Selain Tafsīr Al Qur’ān al Karīm yang berjumlah 7 jilid, Mulla Sadra telah menulis secara khusus beberapa karya teoritis terkait dengan Al Qur’an, yakni: Mafātih Al Ghayb, Mutasyābihāt al Qur’ān dan Asrār al Ayāt wa anwār al bayināt. Mafātih Al Ghayb berisi tentang pengantar tafsir Al Quran yang membicarakan tentang metode dan prinsip-prinsip ta’wil-nya. Selain itu, karya penting ini memuat juga tentang nilai-nilai etik, metafisika dan pesan-pesan spiritual Al Quran. Mutasyābihāt al Qur’ān merupakan risalah singkat yang mengurai tentang beberapa ayat-ayat al Quran yang homonim (mutasyābihāt), beserta metodologi tafsir Sadra terkait ayat-ayat tersebut. Sedangkan Asrār al Ayāt wa anwār al bayināt menyajikan misteri/ makna-makna esoteris ayat-ayat al Quran yang berkaitan dengan Tuhan, makhluk (alam), manusia dan tujuan ultimate manusia.[10]

Lewat karya-karya tersebut, khususnya Mafātih Al Ghayb Sadra menekankan pentingnya pendalaman pemahaman Al Quran,  mengkritik kebiasaan kebanyakan manusia yang kurang berusaha menggali makna-makna Al Qur’an dan sekedar mencukupkan diri dengan sebatas menukil dari  karya para Mufasir.

Selanjutnya, terkait dengan beragamnya model, corak, motif dan metode penulisan tafsir Al Quran di yang digunakan oleh para mufasir, secara global Mulla Sadra mengklasifikasinya menjadi 4 kelompok, yakni; pertama, tafsir yang hanya berfokus pada makna literal dan makna verbal. Kedua, tafsir yang hanya menggunakan makna lahir Al Quran sebagai landasan etik dan hukum, dan merasa mencukupkan diri pada level ini. Ketiga, tafsir yang mengalihkan diri dari makna lahir dan lebih memilih ta’wīl bātinī (pengalaman intuitif). Keempat, tafsir yang tetap mempertahankan makna lahir, selanjutnya menggali misteri, rahasia dan makna batin Al Quran dengan bantuan fakultas-fakultas rasional, intuisi dan wahyu[11].

Oleh karena itulah, Mulla Sadra mengklaim diri sebagai salah satu pendukung pandangan terakhir ini. Sebuah Tafsir yang melakukan penggalian makna terdalam dari ayat dengan tetap berpegang pada makna dhohir (literal)-nya.

Dalam tafsirnya, Sadra tidak hanya menggunakan satu corak tafsir, akan tetapi corak yang mewarnai pada hampir semua karya tafsirnya selain rasional filosofis adalah bersifat gnostik dan mistik.

Walaupun dalam tafsirnya ia kurang begitu tertarik pada aspek verbal dan literal ayat[12], tapi di beberapa tempat ia tidak meng-alpa-kan kajian semantik bahasa. Karya-karya yang biasa dijadikan rujukan terkait ketatabahasaan adalah semisal tafsīr majma’ul bayān, al baydawī dan kassyāf.  Dan terkadang juga menukil dari tafsīr al Rāzi dan Naysābūrī.[13]

Sedangkan terkait metode tafsir (ta’wīl), Mulla Sadra menerapkan beberapa prinsip penting, diantaranya;

Pertama, Al Quran itu identik dengan wujūd atau eksistensi itu sendiri[14]. Atau dengan bahasa lain bisa dikatakan bahwa  alam semesta merupakan Kitab besar, sedangkan Al Qurʿan merupakan kitab kecil. Keberagaman dari kata dan frase dari Kitab suci Al Quran merepresentasikan dari keberagaman dari objek alam ini.[15] Jika setiap ayat Al Quran disebut sebagai ayāh yang memiliki arti sebagai tanda, maka demikian juga setiap fenomena alam semesta juga bisa disebut sebagai ayāh atau tanda manifestasi Tuhan, yang mana setiap fenomena tersebut bersaksi atas-Nya.

Sebagaimana eksistensi (being), Al Quran menurut Sadra memiliki 3 level kedalaman. Level tertinggi adalah firman Tuhan yang bersifat ‘sederhana (basī)’. Di bawah level tersebut adalah level imaginatif (simbolik) dari firman Tuhan, selanjutnya level terendah dari Al Quran yang terkait dengan panca indra dan bahasa[16]. Senada dengan pernyataan itu, Al Quran juga diidentikan dengan realitas manusia sebagai microcosmos, yang memiliki aspek lahir dan aspek batin[17]. Dan yang batin memiliki makna batin lagi, dan seterusnya hingga batas puncak yang hanya diketahui oleh Tuhan[18].

Jika realitas eksternal memiliki 3 level; fisik, spiritual dan supra-spiritual, maka Al Quran sebagai locus dari manifestasi 3 level tersebut juga memiliki 3 level tingkatan.  Level pertama adalah kategori verbal yang mana setiap orang yang memahami bahasa Arab secara baik bisa memahaminya. Selanjutnya untuk level spiritual atau esoterik yang hanya bisa ditanggap oleh orang-orang khusus.[19]

Sebagai simbol dari realitas eksternal (the world of being) maka Al Quran mengandung lapisan ohīr dan bātin. Oleh karenanya, laksana hidangan dari langit, maka setiap orang akan bisa mendapatkan manfaat dari Al Quran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Semakin intens pengalaman intuitif seseorang, maka ia akan mampu menangkap makna dan maksud Al Quran lebih dalam lagi.[20]

Bahkan, sebagai bentuk dari rahmat Tuhan, Al Qur’an diturunkan dengan ribuan hijab agar bisa dipahami oleh akal-akal manusia yang lemah. Dalam hakikat ketunggalannya, Al Quran memiliki beragam tingkatan turun (nuzūl). Dan setiap tingkatan tersebut terdapat alam yang dinamakan dengan nama yang sesuai dengan tingkatannya secara khusus. Tingkatan yang berjalan pada Al Quran ini juga selaras dengan tingkatan realitas al Insān al Kamīl[21].

Pembagian levelitas dan tingkatan realitas Al Quran ini menyerupai salah satu prinsip terpenting dari filsafat Sadra tentang tasykīk al wujūd.[22] Prinsip ini juga sangat dipengaruhi oleh teori kosmologinya yang sangat Platonistik[23].

Selanjutnya pada prinsip kedua, Al Quran memiliki level exoteric dan esoteric. Ayat-ayat Al Quran bisa digolongkan dalam dua kategori yakni yang muhkām (jelas) dan yang mutasyābih (bersifat ambigu dan memiliki makna ganda)[24].

Dalam memahami ayat-ayat mutasyābih tersebut, Sadra membagi kemampuan manusia  menjadi tiga tingkatan: [25]

Tingkatan pertama adalah orang-orang yang rāsih (mendalam ilmunya). Mereka adalah orang yang Allah telah anugerahi dengan kemampuan untuk menyingkap kebenaran, makna spiritual, misteri ilahi dan ta’wīl. Mereka mampu memahami dan menetapkan makna ayat tanpa merusak basis dari makna batin, sekaligus tanpa bertentangan dengan zohir ayat. Ini karena zohir ayat merupakan tanda bagi makna batin.

Kedua, golongan yang lahir dari para rasionalis dan filsuf. mereka yang menggunakan spekulasi akal. Mereka menta’wilkan ayat-ayat dan hadis-hadis, selanjutnya menyesuaikannya dengan kaidah-kaidah teoritis. Mereka sering memberikan ta’wil kiasan (alegori), dan tak jarang menyalahi dari aspek zohir ayat.

Ketiga, yakni ahli bahasa, ahli fikih, dan ahli hadis penganut Ahmad ibnu Hambal. Mereka setia pada makna literal ayat-ayat Al Quran, walaupun hal itu seandainya bertentangan dengan prinsip-prinsip rasional.

Dalam beberapa pembahasan,  Sadra tak jarang mengkritik pandangan-pandangan kelompok ke-dua dan ke-tiga tersebut.

Dan prinsip terakhir dari ta’wīl Sadra adalah adanya harmoni dan keselarasan antara akal (intelek) dan wahyu. Keduanya merupakan dua karunia berharga yang diberikan oleh Tuhan sebagai hujjah-Nya (bukti Tuhan dalam setiap diri manusia), sebagai hujjah in dan hujjah āhir.[26]

Prinsip-prinsip tafsir (ta’wīl) yang digunakan Sadra ini memiliki kemiripan dengan jenis metode penafsiran yang sering digunakan oleh para sufi[27]. Hal ini ditandaskan oleh Sadra dalam beberapa tempat bahwa ia menulis beberapa tafsirnya atas karunia dan limpahan penyingkapan realitas[28]. Dalam muqoddimah tafsīr Surah Al Aʿlā misalnya, Sadra menyebut secara khusus bahwa metode penyingkapan sepiritual seperti yang dialaminya merupakan karunia dan limpahan (fay) yang diberikan oleh Dzat yang Maha Tinggi kepada beberapa gelintir dari hamba-Nya.[29]

Prinsip-prinsip dalam ta’wīl Sadra diatas juga identik dengan salah satu prinsip terpenting dalam filsafat wujudnya; al wahdah fi ‘ayinil katsroh wa al kasroh fi ‘ayini wahdah, yakni yang mengisyaratkan kesatuan dalam keberagaman dan keberagaman dalam kesatuan. Prinsip kesatuan wujud ini sekilas nampak paradoksal tapi sebenarnya mengandung dua penakmaan tematik yaitu yang bersifat epistemologis dan ontologis.

Selanjutnya jika mengacu pada metode penulisan (sistematika penulisan tafsirnya),  ciri khas yang menonjol pada hampir keseluruhan  tafsir Sadra adalah setelah melakukan uraian atas mufrodāt kata, perbedaan cara baca dan beberapa kritik bagi pendahulunya kemudian ia melakukan ulasan (tahqīq) dengan berlandaskan pada argumentasi-argumentasi rasional atau memberikan ta’wīl atas istilah-istilah penting pada ayat sesuai dengan pengalaman mukasyafahnya atau menyandarkan argumennya pada hadis-hadis Nabi dan para Imam Syiah  atau pendapat-pendapat para ahli haq (‘ārif) semisal al Syeikh Al Akbar Ibnu Arabi

Kesan-kesan diatas mewarnai seluruh karya-karya tafsir Sadra. Dengan mengkajinya secara mendalam, kita akan dapat  menyaksikan elemen-elemen filosofis di dalamnya. Hubungan antara ayat-ayat Al Qur’an dengan seluruh argumentasi yang disajikan terjalin begitu harmonis. Untaian kalimatnya memiliki kedalaman makna dan cita rasa yang tinggi, ditambah lagi dengan perpaduan antara refleksi filosofis dengan cita rasa gnostik (dzauq irfanī) yang sulit ditandingi. Khusus pada tafsīr Surah Al Aʿlā kita akan melihat hubungan interaktif antara klaim-klaim keagamaan dan filsafat, khususnya dalam masalah ketuhanan, kenabian, dan kebangkitan, tampak terjalin sangat harmonis.

Dari pemaparan diatas, maka dapat diidentifikasi bahwa Sadra benar-benar berusaha menerapkan prinsip-prinsip filsafatnya dalam tafsirnya. Sejauh manakah keberhasilan Sadra? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menjadi salah satu tujuan penting dari penelitian ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka peneliti tertarik untuk menjadikan Tafsir Mulla Sadra, khususnya  pada tafsīr Surah Al Aʿlā sebagai objek penelitian guna mengeksplorasi prinsip-prinsip filsafat Hikmah Mutaʿāliyah apa saja yang beroperasi dalam tafsir ini dan menunjukan akan adanya keselarasan antara prinsip-prinsip filsafat Hikmah Mutaʿāliyah dengan wahyu.

 

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, prinsip-prinsip filsafat Mulla Sadra yang dituangkan dalam beberapa komentarnya atas Al Quran sangat patut diperhitungkan untuk dijadikan bahan penelitian, karena masih ada anggapan dari sebagian kalangan bahwa filsafat itu berjarak dari teks-teks keagamaan.

Penelitian ini merupakan usaha untuk menguji dan menganalisa bagaimana Mulla Sadra menuangkan prinsip-prinsip filsafatnya ke dalam framework teologi ataupun kitab suci. Penelitian ini juga bisa menjadi suatu upaya untuk membuktikan akan adanya keselarasan antara prinsip-prinsip filsafat Hikmah Mutaʿāliyah dengan wahyu. Peneliti akan meneliti kesesuian aspek-aspek penting filsafat Hikmah Mutaʿāliyah Mulla Sadra dengan beberapa karya komentarnya atas Al Quran, khususnya pada Al Qur’ān Surah Al Aʿlā.

Walaupun tafsir ini relatif singkat, ia akan tetap relevan untuk dijadikan model untuk membaca peta pemikiran Sadra dalam karya-karya tafsirnya apalagi pada tafsir ini permasalahan fondasi penting agama (uūluddīn) seperti ketuhanan, kenabian dan ma’ād bertemu dengan klaim-klaim filosofis dan dapat diidentifikasi secara jelas.

Pertimbangan lainnya adalah lebih terkait dengan teknis penelitian. Selain singkat, Tafsīr Surah Al Aʿlā juga dikategorikan paling sistematis. Ia memuat sebuah pendahuluan, tujuh bab dan sebuah paragrap penutup singkat. Setiap bab pada tafsir ini diawali dengan ‘tasbīh’ (sebuah deklarasi atas transendensi dan pemujaan atas kesucian Tuhan), dan setiap ‘tasbīh’ dikhususkan untuk satu atau beberapa kumpulan ayat Al Quran. Walaupun tafsir ini memaparkan beragam pokok persoalan terkait prinsip-prinsip pokok agama, tapi keseluruhan tema tersebut tetap diulas oleh Sadra dalam kesatuan tema pokok, yakni tentang ‘tasbīh’.

Tasbih pertama dan kedua dalam Tafsīr Surah Al Aʿlā menjelaskan argumentasi atas kesucian Dzat Tuhan dan sifat imaterialitas-Nya berlandaskan pada wujud makhluk (hewan dan tumbuh-tumbuhan), hikmah dibalik penciptaan dan kondisi-kondisi natural lainnya.[30] Selanjutnya pada tasbih ke-tiga, Sadra memaparkan beberapa burhān atas kesucian Dzat dan Sifat Tuhan dari segala macam cacat dan kekurangan dengan media penetapan fungsi kenabian. Pada bab ini, ada 3 tujuan utama yang menjadi inti pembahasan, yakni; pertama tentang esensi, sifat dan substansi Nabi sebagai realitas Insan Kamil. Kedua, berkaitan dengan tugas dan fungsi kenabian Ketiga, kondisi manusia terkait dengan kanabian dan insan kamil sebagai manifestasi sempurna nama-nama Tuhan.

Pada bab-bab selanjutnya (tasbih ke empat hingga tasbih ke tujuh) Sadra mengulas tentang isu-isu eskatologi, keadaan jiwa manusia paska kematian, penetapan segala urusan kebangkitan dan penggolongan manusia dan jazā’ sesuai dengan ilmu dan amal masing-masing.

Selain argumentasi filosofis, prinsip-prinsip filsafatnya juga bisa dilihat walaupun prinsip-prinsip yang utama dari filsafat Hikmah Mutaʿāliyah Sadra seperti aālatul wujūd, tasykīk al wujūd dan harakah jauhariyah tidak tampak secara eksplisit. Prinsip kausalitas dan qāidah al imkān al asyrāf mendominasi seluruh argumentasi Sadra tentang Ketuhanan. Sedangkan ittihāt ilm, ālim wa ma’lūm, al nafs jismaniatul hudūst wa ruhaniatul baqā’ dan aktualisasi antara ‘aql naāri dan ‘aql amāli bisa diidentifikasi dalam ulasan Sadra tentang kenabian dan eskatologi.

Yang menjadi perhatian penting lainnya ketika menela’ah tafsir ini adalah argumentasi-argumentasi yang bersifat teologis dan mistik masih tercampur di dalamnya. Argumentasi yang bersifat filosofis mendominasi seluruh uraian dalam tafsir ini, tapi Sadra juga mewarnainya dengan burhan mistik dan penyingkapan mukasyafahnya. Pada beberapa pembahasan, Sadra hanya mengulas secara singkat karena ulasan-ulasan terkait kaidah-kaidah penting memerlukan ruang yang lebih luas dan telah dibahas olehnya dalam karya-karya lain, semisal dalam Mafātih Al Ghayb ataupun Asrār Al Ayāt.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah, penulis hendak menjawab pertanyaan-pertanyaan penting terkait dengan tema penelitian, diantaranya;

  1. Prinsip-prinsip filsafat Hikmah Mutaʿāliyah apa saja yang tertuang dalam Tafsīr Surah Al Aʿlā?
  2. Argumentasi apakah yang digunakan oleh Sadra dalam Tafsīr Surah Al Aʿlā untuk membuktikan kesucian Tuhan, hakikat kenabian dan keadaan manusia setelah kebangkitan?

 

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini memiliki nilai penting, diantaranya:

  1. Memperlihatkan klaim keselarasan antara wahyu dengan argumentasi filosofis (burhān) Mulla Sadra para tiga ranah penting (uūluddin), yakni; pada ketuhanan, kenabian dan ma’ād.
  2. Memberikan pemahaman bahwa mungkinnya (terbukanya peluang) untuk terjadinya keselarasan antara wahyu dengan klaim-klaim filosofis menyangkut klaim-klaim furū’ (cabang), yang hal ini ditolak oleh sebagian mutakallimīn (teolog).
  3. Memberikan kontribusi intelektual bagi masyarakat Indonesia dan memperkaya literatur dalam bidang filsafat Islam maupun tafsir Al Quran

E. Kajian Pustaka

Mengevaluasi bibliografi merupakan suatu hal yang sangat berharga. Hal ini bisa memperkaya pengetahuan kita tentang tema penelitian. Hal ini juga bisa membantu kita untuk mencari suatu hal yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Walaupun penelitian terhadap filsafat Mulla Sadra telah banyak dilakukan, akan tetapi penelitian atas penggalian prinsip-prinsip filsafat Hikmah Mutaʿāliyah dan relasinya dengan teks-teks keagamaan, khususnya pada naskah tafsirnya masih relatif jarang dilakukan. Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti terkait tema penelitian sejenis, peneliti hanya menemukan 3 karya ilmiah, yakni (a). sebuah artikel yang ditulis oleh Annabel Keeler dengan judul Mulla Sadra’s Commentary on Surah Sajjadah. (b). Artikel lainnya adalah sebuah artikel yang ditulis oleh Mohsen Saleh dengan judul ‘Being: the light of light (an Analysis of Mulla Sadra’s Commentary on the Verse of Light)’ dan (c). sebuah disertasi yang ditulis oleh Mohammed Rustom dengan judul ‘Qur’anic Exegesis in Later Islamic Philosophy: Mulla Sadra’s Tafsir Surah Al Fatihah’.

Artikel Keeler dimaksudkan untuk menguji hermeneutika tafsir Mulla Sadra melalui surah al Sajjadah. Walaupun artikel ini mengulas tentang problem-problem ciptaan dalam framework ontologi Mulla Sadra, akan tetapi ia nampak hanya memberikan perhatian pada ayat ke-4 dari Surah ini. Selain itu pembahasannya terkesan sebagai pembahasan hermeneutik daripada studi atas prinsip-prinsi filsafatnya.

Sedangkan Saleh dalam artikelnya ‘Being: the light of light (an Analysis of Mulla Sadra’s Commentary on the Verse of Light)’ mengulas tema sentral tentang metaforisme cahaya ketika dikaitkan dengan wujud atau Tuhan. Cahaya hakiki (the real light) itu merupakan Tuhan itu sendiri sebagai wujud hakiki dari segala sesuatu. Sebagaimana sifat-sifat yang dimiliki oleh wujud, maka konsepsi mental kita juga bisa memisahkan antara cahaya yang tak bergantung (independent light) dan cahaya bergantung (dependent light). Cahaya juga merupakan salah satu dari nama-nama Tuhan yang hadir pada semua esensi.

Pada artikel ini, Saleh selain membahas tentang cahaya dan kaitannya dengan Tuhan, isu penting lainnya yang ia ulas adalah relasi antara cahaya dengan manusia sempurna (al Insān Kamīl). Jika cahaya sepadan dengan wujud (Tuhan), maka simbolisme lampu (miyskāt) merepresentasikan diri nabi sebagai penampung seluruh nama-nama (asmā’) Tuhan. Jika cahaya bersifat sederhana (simple), maka lampu (miyskāt) sebagai istilah penting dalam Ayāh An Nūr secara metaforik menunjukan ketersusunan (tersusun dari wujud dan kuiditas). Jiwa Nabi menerima cahaya Tuhan, selanjutnya memantulkan balik cahaya tersebut ke seluruh komunitasnya (alam semesta). Sehingga melaluinya (al Insān Kamīl) sebagai refleksi sempurna dari cahaya Tuhan, umat manusia bisa melihat ‘Cahaya Tuhan’.

Karya berharga selanjutnya adalah sebuah disertasi Filsafat, Qur’anic Exegesis in Later Islamic Philosophy: Mulla Sadra’s Tafsīr Surah al- Fātihah, yang ditulis oleh Mohammed Rustom. Disertasi Rustom merupakan disertasi yang diterbitkan oleh Department of Near and Middle Eastern Civilization University of Toronto. Penelitian ini merupakan suatu upaya dari Rustom untuk menggambarkan susunan sumber-sumber karya Mulla Sadra dan kemampuan sintetis Sadra dengan kitab suci, khususnya pada Al Qur’ān Surah al- Fātihah. Lewat komentar Surah al- Fātihah, Rustom menghadirkan beragam kajian pembahasan penting semisal metafisika, kosmologi, antropologi, teologi dan soteriologi.

Disertasi Rustom telah memberikan inspirasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian pada tafsīr surah al aʿlā dan memberikan gambaran umum terkait dengan hermeneutika Al Quran Mulla Sadra beserta kronologi penulisan karya-karya Al Quran Mulla Sadra berdasarkan urutan masa dan runtutan historis penulisannya. Akan tetapi cukup disayangkan karena Rustom kurang memberikan eksplorasi atas argumentasi-argumentasi filosofis yang dituangkan oleh Sadra dalam tafsir ini.

Setelah melakukan peninjauan atas penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti tidak menemukan kesamaan judul dengan karya penelitian yang sejenis. Selain itu, tema penelitian yang peneliti angkat berbeda dengan penelitian-penelitian diatas, khususnya pada suatu upaya menangkap prinsip-prinsip filsafat Hikmah Mutaʿāliyah yang dituangkan oleh Sadra saat mengelaborasi ayat-ayat Al Quran. Penelitian ini juga merupakan suatu upaya untuk menguji apakah usaha Sadra dalam menafsirkan Al Quran bisa menjadi bukti akan adanya keselarasan antara filsafat Sadra dengan wahyu? Oleh karenanya, penelitian yang akan peneliti lakukan akan melengkapi penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Secara umum penelitian-penelitian pada area pemikiran Islam, khususnya pada kajian tasawuf dan filsafat adalah kualitatif. Penelitian ini berusaha untuk mendiskusikan prinsip-prinsip filsafat Hikmah Mutaʿāliyah dalam tafsir Al Quran Mulla Sadra. Untuk mempersempit penelitian, peneliti memfokuskan diri pada studi analisis pada komentar Mulla Sadra atas Al Qur’ān Surah Al Aʿlā. Karena terkait dengan analisis teks-teks keagamaan dan mengujinya secara rasional dan filosofis, maka penelitian ini bisa digolongkan sebagai penelitian  kualitatif.

Penelitian ini juga bisa digolongkan sebagai penelitian pustaka. Oleh karenanya, dalam melaksanakan penelitian ini, pertama kali peneliti akan berusaha untuk mengumpulkan beberapa data penelitian dengan cara memilih beberapa buku, jurnal, artikel dan karya-karya ilmiah lainnya yang relevan dengan materi kajian. Untuk selanjutnya, semua data yang terkumpul akan dibagi menjadi dua bagian, yakni; data primer dan data sekunder.

Pada data primer, peneliti akan menelusuri karya-karya Mulla Sadra secara langsung atau penelitian-penelitian sejenis sebelumnya.  Karena tema penelitian yang peneliti akan kaji adalah berkaitan prinsip-prinsip filsafat Hikmah Mutaʿāliyah dalam tafsīr Surah Al Aʿlā, maka peneliti akan lebih mengutamakan untuk merujuk pada karya-karya Mulla Sadra secara langsung, semisal:

1. Tafsīr Al Qur’ān Al Karīm (Vol. 1-7)

2. Mafātih Al Ghayb (Vol. 1 dan 2)

3. Asrār Al Ayāt

4 . Mutasyābihāt Al Qur’ān

5. Al Masyāir

6. Al Asfār Al Arbaʿah

7. Syawāhid Ar Rubūbiyah

Selain sumber primer yang dirujuk dari karya-karya Sadra secara langsung, digolongkan sebagai data sekunder. Selanjutnya, berkaitan dengan verifikasi data (keontetikan data), peneliti tidak akan melakukan verifikasi data secara langsung, tapi bersandar pada Muhaqqiq/ penerbit.

Setelah semua data terkumpul, peneliti akan berusaha untuk memahami dan menganalisanya secara objektif. Dikarenakan karya-karya utama Mulla Sadra hampir semuanya ditulis dalam bahasa Arab, tentu peneliti akan melakukan proses pemahaman berdasarkan bahasa ini dengan dibantu oleh beberapa karya terjemah dan data sekunder yang berbahasa Inggris dan Indonesia..

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisa data. Karena jenis penelitian ini merupakan penelitian filsafat dan berkaitan dengan teks-teks keagamaan, maka peneliti akan menggunakan pendekatan hermeneutik (interpretasi). Pada penelitian ini, kandungan dalam tafsir ini diselami dan berusaha dengan setepat mungkin menangkap makna dan uraian yang disajikan oleh Sadra. Semua aspek-aspek dan konsep-konsep penting dilihat menurut keselarasannya satu sama lain. Ditentukan tema sentral yang menjadi pembahasan dan diteliti susunan logis-sistematisnya. Selain itu, menangkap tujuan menyeluruh yang mendominasi tafsir surah ini (surah al aʿlā), kemudian digunakan untuk memahami masing-masing uraian. Untuk memperluas, memperkaya dan memperdalam pembahasan, peneliti tidak hanya mencukupkan pada tafsīr Surah Al Aʿlā tapi akan melacak ulasan yang lebih detil dalam tafsir ayat-ayat lain atau karya-karya Sadra penting lainnya terkait istilah-istilah yang berhubungan dengan prinsip-prinsip logis filosofis yang dikutip dari tafsīr Surah Al Aʿlā.

Sebelum mengulas tema-tema utama yang tergali dalam tafsīr Surah Al Aʿlā dan menganalisanya secara mendalam, peneliti akan menjelaskan secara global elemen-elemen fundamental filsafat Hikmah Mutaʿāliyah. Pembahasan ini menjadi penting dikarenakan tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menguji keselarasan antara filsafat Sadra dengan wahyu.

G. Sistematika Penelitian

Struktur dari penulisan penelitian ini akan disesuaikan dengan outline pada daftar isi. Bab pertama berisi tentang pendahuluan. Bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, signifikansi penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penelitian.

Bagian latar belakang dan identifikasi masalah menggambarkan alasan peneliti memilih tema ‘studi analisa prinsip-prinsip filsafat Hikmah Mutaʿāliyah dalam tafsīr Surah Al Aʿlā Mulla Sadra. Rumusan masalah menjelaskan persoalan-persoalan yang hendak dijawab oleh peneliti. Signifikansi penelitian memaparkan tujuan dan manfaat yang bisa dicapai. Kajian terdahulu memberikan gambaran konsentrasi dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan sementara metode penelitian mendeskripsikan tentang metodologi yang akan digunakan oleh peneliti.

Bab ke-dua akan mendiskusikan prinsip-prinsip epistemologi dan ontologi filsafat Hikmah Mutaʿāliyah. Pada ranah epistemologi, ada 2 tema utama yang menjadi pembahasan yakni penyingkapan realitas (kasyf al haqāiq) dan justifikasi (taujīh). Sedangkan pada ranah ontologi, peneliti akan mengulas prinsip-prinsip metafisika yang relevan dengan tafsīr Surah Al Aʿlā Mulla Sadra seperti kausalitas (‘lllah wa Ma’lul), ontologi jiwa (anfs fi wahdatihi kullu quwwa) dan akal teoritis dan akal praktis (‘aql nazori wa aql ‘amali). Pada bab ini peneliti cukup meyakini kekuatan argumentasi metafisis filsafat Hikmah Mutaʿāliyah, karena pembuktian kebenaran tiap postulat Sadra bukan menjadi tujuan pada penelitian ini.

Pada bab tiga dan empat, peneliti akan memusatkan kajian pada upaya menjelaskan kebutuhan yang sangat penting, yakni tafsīr Surah Al Aʿlā terhadap prinsip-prinsip filosofis yang kuat. Pada bab ke-tiga, ada dua tema utama yang jadi pokok pembahasan, yaitu tentang ketuhanan dan kenabian. Sedangkan pada bab ke-empat peneliti hanya membahas satu tema penting, yakni tentang eskatologi (maʿād).

Tujuan utama pembahasan pada bab ke-tiga dan ke-empat adalah peneliti ingin mengungkap prinsip-prinsip logis filosofis apa saja yang bekerja dalam penafsiran Sadra atas tafsīr Surah Al Aʿlā, dan selanjutnya berupaya untuk melakukan studi analisa apakah usaha Mulla Sadra dalam penfasiran Al Quran dapat menjadi bukti akan adanya keselarasan antara filsafat Hikmah Muta’aliyah dengan wahyu? Dan sejauh manakah keberhasilannya?

Kemudian pada bab ke-lima sebagai bab terakhir dari pembahasan, peneliti akan akan menyampaikan kesimpulan akhir, saran ataupun kritik menyangkut tema penelitian sebagai jawaban atas masalah yang dirumuskan pada bab pertama. Dan dari saran yang akan diberikan, sangat memungkinkan untuk diadakan penelitian selanjutnya.

 

  


[1] Para filsuf peripatetik melakukan penyingkapan realitas dengan perangkat hukum-hukum akal. Ketika kesimpulan falsafi tidak sejalan dengan klaim-klaim wahyu, maka mereka melakukan ta’wīl. Hal ini dikarenakan tidak adanya takhsīs (pengecualian) dalam hukum akal, sedangkan teks bisa menerima ta’wīl. Dan sepertinya di dalam beberapa hal Sadra juga menerapkan hal ini.

[2]   قال الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام: يا هشام إن لله حجتين, حجة ظاهرة و حجة باطنة, فأما الظاهرة فالرسل و الأنبياء و الأئمة,و أما الباطنة فالعقول. و قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام: حجة الله على العباد النبي, و الحجة بين العباد و بين الله العقل.

[3] Hossein Nasr, The Qur’an And Hadith As Source And Inspiration Of Islamic Philosophy

[4] Kamāl Al Haedary, Durūs fī al Hikmah al Mutaʿāliyah: Syarh Bidāyah al Hikmah, Vol. 1, Dār farāqid, hal. 38

[5] Ibid, hal. 39

[6] Ibid, hal. 79

[7] Paska kritik-kritik pemikiran filosofis yang dilakukan oleh Aristotels terhadap gurunya, maka di Yunani muncul 2 aliran besar  dalam bidang filsafat.  Kelompok pertama diwakili oleh Plato, sedangkan yang kedua dipimpin oleh Aristoteles. Pada periode-periode selanjutnya selalu muncul pendukung masing-masing aliran ini. Perdebatan filosofis diwariskan dari masa ke masa dari wilayah Yunani, ke Aleksandria Mesir hingga ke dunia islam. Dan sebagaimana dikenal, dalam sejarah perdebatan pemikiran filososfis sebelum Mulla Sadra munculah dua aliran dalam filsafat Islam, yakni aliran peripatetik (Masyā’iyah) dan Iluminatif (Isyrāqiyah). Lihat:  Ibid, hal. 107

[8] Mulla Sadra sangat menekankan adanya suatu upaya dimana filsafat dan irfan mampu berkolaborasi guna menafsirkan teks-teks agama. Upaya sadra tersebut dibuktikan dengan kentalnya nuansa Qur’ani yang menghiasi seluruh karya filosfisnya. Bahkan menurut Hosein Nasr, ‘tak seorang pun filosof sepanjang sejarah filsafat islam yang memberikan perhatian sebegitu besar pada Al Quran sebagai sumber pengetahuan filosofis dan teosofi, dan banyak menulis tafsir Al Quran sebagaimana yang telah dilakukan oleh Mulla Sadra’. ‘Tafsir-tafsir Al Quran Mulla Sadra merupakan kelanjutan dari teosofi transenden-nya, dan teosofi transenden-nya merupakan hasil dari perkembangan makna batin Al Quran sebagai bentuk keselarasan antara wahyu dan akal/ intelek’ lihat:  Hossein Nasr, Mulla Sadra: Ajaran- Ajarannya dalam Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam (Buku Ke-dua), (Bandung: Mizan, 2003), hal. 927

[9] Mohammed Rustom , Qur’anic Exegesis in Later Islamic Philosophy: Mulla Sadra’s Tafsīr Surah  al Fātihah. University of Toronto, 2009, hal. 245-246

[10] Latimah Parvin Peerwani, Translator’s Introduction pada On the Hermeneutics of the Light Verse of the Qurān (Tafsīr Ayah Al Nūr), ICAS Press, hal. 11

[11] M. Khamenei, Exegesis Fundamentals and Qur’anics for Mulla Sadra, ([email protected]). Lihat juga: Muhammad Khajawi, Pengantar Tafsir Sadra, hal. 124-125

[12] M. Khamenei, The Qur’anic Hermeneutics of Mulla Sadra (Tehran: SIPRiN Publications, 2006 = 1385), hal. 29

[13] Muhammad Khājavī, Pengantar Tafsīr Sadra, Intisyārāt bīdār, Iran: Qom, hal. 122

[14] Latimah Parvin Peerwani, Translator’s Introduction pada On the Hermeneutics of the Light Verse of the Qurān (Tafsīr Ayah Al Nūr), ICAS Press,   hal 15

[15] Muhammad ‘Abdul Haq, An Aspect of the Metaphysics of Mulla Sadra, Islamic Studies (Islamabad) 9:4 (1970),  hal. 339

[16] Latimah Parvin Peerwani, Translator’s Introduction pada On the Hermeneutics of the Light Verse of the Qurān (Tafsīr Ayah Al Nūr), ICAS Press,  hal. 15

[17] Realitas wujud Manusia juga terbagi menjadi 3 tingkatan dasar yang saling terhubung, yakni; Pertama, level indera yang terdiri dari 5 indera eksternal. Kedua, level imaginasi. Pada level ini, gambaran sesuatu hadir dalam bentuk forma tanpa materi fisik. Kedua, level intelektual (spiritual). Pada level intelektual, realitas hadir murni dari sifat materi karena ia bersifat universal.

[18] M. Khamenei, The Qur’anic Hermeneutics of Mulla Sadra (Tehran: SIPRiN Publications, 2006 = 1385), hal. 36. Lihat juga : M. Khamenei, Exegesis Fundamentals and Qur’anics for Mulla Sadra, ([email protected]).

[19] Latimah Parvin Peerwani, Translator’s Introduction pada On the Hermeneutics of the Light Verse of the Qurān (Tafsīr Ayah Al Nūr), ICAS Press,, Hal 35

[20] Opcit, hal. 36. Lihat juga : M. Khamenei, Exegesis Fundamentals and Qur’anics for Mulla Sadra, ([email protected]). Lihat juga: Muhammad Khajawi, Pengantar Tafsir Sadra, hal. 124-125. Lihat juga: Muhammad Khājavī, Pengantar Tafsīr Sadra, hal. 122 – 123

[21] Mulla Sadra, Mafātih Al Ghayb, Muassasah T ārih al ‘Arabi, Bīrut,  Vol 1., hal. 98

[22] Salah satu prinsip terpenting dari filsafat Hikmah Muta’āliyah adalah tentang tasykīk al wujūd. Tasykīk al wujūd merupakan gambaran bahwa wujud selain memiliki sifat ketunggalan, ia juga memiliki sifat bergradasi. Hal ini disebabkan oleh tingkatan kualitas yang ada pada wujud itu sendiri. Hal ini juga bisa dipahami bahwa wujud itu memiliki dua sifat pada saat yang bersamaan, yakni ketunggalan (univokal) dan kejamakan/ pluralitas (ekuivokal).

[23] Selain alam materi (dunia ini), ada alam-alam dan kehidupan sebelumnya yang juga akan menjadi tempat kembali setelah melewati kehidupan di alam ini. Alam-alam tersebut adalah ‘ālam māddah, ālam mitsāl, ‘ālam aqal, dan ‘ālam rubūbiah. ‘Ālam mitsāl yang biasa disebut juga sebagai ‘ālam barzah ini merupakan alam penghubung antara alam  materi (‘ālam māddah) dengan alam intelek (‘ālam aqal). ‘Ālam aqal merupakan alam yang suci dari potensialitas materi, sempurna dan tak terangkap (basī). Ia merupakan emanasi/ tajalli pertama dari tuhan. Sedangkan ‘ālam rubūbiah merupakan alam ketuhanan, ia adalah awal dan akhir dari perjalanan seluruh makhluk. Lihat : Tolal Hasan, Min al Kholq ilā al Haq: min abhās Sayyid Kamāl Al Haedarī, Mu’assasah Imām Jawād, hal. 18

[24] Latimah Parvin Peerwani, Translator’s Introduction pada On the Hermeneutics of the Light Verse of the Qurān (Tafsīr Ayah Al Nūr), ICAS Press, hal. 16

[25]Lihat:  Mulla Sadra, Al Asfār Al Arbā’ah, vol. 2, hal. 344

[26] Latimah Parvin Peerwani, Translator’s Introduction pada On the Hermeneutics of the Light Verse of the Qurān (Tafsīr Ayah Al Nūr), ICAS Press,, hal. 18

[27] Ibid, hal 13

[28] Mulla Sadra, Tafsīr Surah as Sajadah, Intisyārāt bīdār, Iran: Qom, Vol. 6, hal. 40. Lihat juga: Tafsīr Surah Al Aʿlā, Intisyārāt bīdār, Iran: Qom, Vol 7, hal.  342

[29] Mulla Sadra, Tafsīr Surah Al Aʿlā, Intisyārāt bīdār, Iran: Qom, Vol. 7, hal. 342

[30] Burhan semacam ini, dikenal di kalangan para filsuf sebagai ‘qā’idah al imkān al asyrāf’. Faedah dari kaidah ini adalah al mumkīn al asyrāf (wujud bergantung yang lebih utama) wajib lebih dulu adanya ada dibandingkan oleh al mumkīn al akhos (wujud bergantung yang lebih hina).  Maka jika ditemukan al mumkīn al akhos, maka melazimkan adanya al mumkīn al asyrāf  terlebih dahulu.  Kaedah semacam ini juga digunakan oleh para filsuf peripatetik. Lihat: Mulla Sadra, Al Asfār Al Arbā’ah, Vol. 7, hal. 244.

Menggagas Raushan Fikr: Kaum Intelektual yang Tercerahkan

Written by Zahidiyah Ela Tursina – Alumni Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember

Menarik sekali ketika saya mengikuti seminar dan dialog di Universitas Muhammadiyah Malang (30/11/2010). Di dalam acara itu, Piet Khaidir, pembicara muda yang telah menyelesaikan masternya di  Leeds University, Inggris menuturkan bahwa sebuah reformasi Islam dibutuhkan seorang raushan fikr. Memang benar dalam sebuah pembaharuan Islam membutuhkan aktor-aktor yang memiliki corak raushan fikr. Mustahil apabila perubahan masyarakat yang baik secara massif terjadi tanpa ada raushan fikr. Karena sebuah reformasi maupun revolusi yang berhasil dibutuhkan sosok orang yang berbekal intelektual yang memadai untuk menggerakkan massa serta memberikan panduan solusi terhadap problematika masyarakat. Akan semakin menarik lagi apabila wacana raushan fikr ini didiskursuskan kembali .

Peran Raushan Fikr

Sebenarnya istilah Raushan fikr ini pertama kali digagas oleh seorang intelektual muslim dari Iran, Ali Syari’ati. Dalam pengantar terjemahan buku karya Ali Syari’ati, Ideologi Kaum Intelektual: Suatu Wawasan Islam (1994), Jalaluddin Rakmat memberikan keterangan bahwa rausahan fikr dalam bahasa Persia yakni “pemikir yang tercerahkan”. Sementara itu dalam terjemahan Bahasa Inggris biasanya disebut intellectual atau free thinker.

Menurut Syari’ati, raushan fikr adalah sosok intelektual yang secara sungguh-sungguh menganut ideologi yang dimilikinya secara sadar. Berangkat dari kesadaran itu, mereka yang memiliki kekayaan intelektual turun ke masyarakat hingga ke pelosok-pelosok terpencil untuk melakukan perbaikan masyarakat ke arah yang lebih baik. Sosok raushan fikr akan senantiasa berada di tengah massa, memahami jeritan pilu penderitaaan rakyat dan berusaha mengemban tanggung jawab sosialnya untuk melakukan perubahan hidup rakyat. Mereka peduli dinamika masyarakat sekitar. Selanjutnya, mereka membaktikan keintelektualnnya demi kepentingan masyarakat. Inilah yang dinamakan raushan fikr.

Hal ini kontradiksi dengan seorang intelektual yang hanya senantiasa berkutat dalam nalar-nalar dan wacana-wacana melangit mereka. Mereka hunting ilmu hingga sampai ke manca negara Mereka menikmati sensasi keintelektualannya dengan sendiri hingga mencapai titik klimaks. Mereka terjebak dalam onani intelektual. Padahal bukan seperti itu sosok intelektual yang dibutuhkan masyarakat. Sekali lagi bukan. Bukan seperti itu.

Potret Sosok Raushan Fikr

Bila kita membuka laci sejarah dunia maka kita akan menemukan deretan sosok-sosok raushan fikr yang senantiasa berusaha memberikan perubahan besar pada masyarakat. Kita mulai dari negara tempat kita berpijak. Indonesia memiliki sosok intelektual cerdas seperti Soekarno dan Bung Hatta. Keduanya yang berusaha gigih untuk membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda dan Jepang sehingga akhirnya terplokamirkan kemerdekaan Republiki Indonesia di tahun 1945.

Di negeri tetangga yakni Filiphina, mereka mempunyai Benigno Aquino. Dia adalah sosok intelektual yang mampu membuat gerakan people power untuk menggulingkan pemerintahan diktaktor, Ferdinad Marcos. Di Iran, terdapat sosok ulama besar, Imam Khomeini, yang mampu menggerakkan sebuah revolusi secara massif sehingga muncullah Republik Islam Iran.

Sementara itu di negeri Kinanah, Mesir, ada Sayyid Qutb yang merupakan pengarang besar tafsir Fi Zilalil Qur’an. Beliau berusaha melawan rezim Gamal Abdul Nasser dan memperjuangkan revolusi Islam bersama Ikhawanul Muslimin. Perjuangannya itu mengantarkan dia ke dalam penjara bahkan hingga ke tiang gantungan. Sebelum dihukum gantung, dia berkata “Aku tidak menyesali kematian, sebaliknya aku bahagia karena mati demi cinta. Tinggal sejarah yang memutuskan siapa yang benar, ikhwan atau rezim ini?”

Sudah banyak potret contoh raushan fikr di semesta ini. Namun sayangnya hanya segelintir intelektual yang mempunyai kesadaran untuk menjadi sosok pencerah di tengah kabut hitam. Banyak di antara kalangan intelektual lebih memilih tinggal di menara gading. Bagi mereka, menjadi pembicara terkenal di berbagai seminar yang membayarnya dengan harga tinggi, jauh lebih nikmat. Mereka telah tenggelam dalam lautan ilmu pengetahuaan sehingga menjadi lupa dengan realitas masyarakat di sekelilingnya.

Epilog

Rakyat telah menjerit akibat jeratan kondisi yang membuat mereka terpuruk dan tertindas. Sudah saatnya seorang intelektual mengorientasikan ilmunya demi perubahan masyarakat secara massif. Rakyat merindukan banyak sosok raushann fikr. Untuk mengakhiri diskursus ini, ada syair pesan Muhammad Iqbal:

Gelisah tak henti-henti adalah kehidupan bagi kami

Seperti ikan kami harus tetap bergerak

Dan menyinari pantai, sebab sejenak saja beriak

Lalu berhenti merupakan bahaya

 

Memahami Perbedaan Manajemen dan Administrasi

Written by Amytha Trisnawardani – Mahasiswa Administrasi Negara FISIP Universitas Jember

Berbicara mengenai manajemen dan administrasi maka akan selalu timbul pertanyaan mengenai perbedaan dari kedua hal tersebut. Karena pada dasarnya selalu ada pertentangan mengenai perbedaan – perbedaan dari kedua hal tersebut.  Menurut Buchari Zainun (dalam Haji Buchari Zainun, 1990 : 3) Manajemen sendiri memiliki pengertian suatu upaya atau proses upaya seorang pimpinan dengan satu  kewenangan  tertentu untuk mewujudkan sesuatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan sudah dikuasai pimpinan itu terutama sumber daya manusia yang berada di bawah kekuasaannya. Sementara administrasi sendiri memiliki pengertian mulai dari yang paling sempit hingga yang paling luas. Dalam arti sempit misalnya administrasi dapat diartikan sebagai  keseluruhan pencatatan secara tertulis dan penyusunan sistematis dari keterangan-keterangan yang ada agar mempermudah memperoleh ikhtisar keterangan. Kegiatan dalam hal ini yaitu serangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap kerja sama. Sementara dalam arti luas, administrasi merupakan keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien[1].

Manajemen dan administrasi pada dasarnya saling berhubungan, kita dapat lihat dari adanya administrator. Administrator pada hakikatnya adalah juga seorang manajer .[2] Dapat dikatakan sebagai manajer jika para administrator tersebut menfokuskan pada segala sesuatu yang berkaitan dengan keadaan dan hal – hal intern dalam organisasinya. Sementara seorang manajer juga menfokuskan kepada soal – soal intern organisasi. Administrasi sendiri baik dari segi pengertian sempit ataupun pengertian luas di dalam penyelenggaraannya telah menggunakan fungsi – fungsi manajemen yang telah ditetapkan menurut George R.Terry yaitu POAC : Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (pelaksanaan), dan Controlling (pengawasan). Jadi administrasi dapat dikatakan sebagai penyelenggaraannya dan manajemen adalah orang – orang yang menyelenggarakan kerja tersebut.

Keluar dari saling berhubungannya manajemen dan administrasi, terdapat beberapa pandangan mengenai perbedaan dari dua hal tersebut. Pertama : manajemen lebih luas dan lebih besar peranannya dibandingkan dengan administrasi, kedua : administrasi lebih luas dan lebih berperan daripada manajemen, dan yang terakhir : manajemen adalah inti dari administrasi.[3]

Dikatakan manajemen lebih luas dan lebih besar peranannya dibandingkan dengan administrasi dikarenakan beberapa orang mengartikan administrasi sebagai pekerjaan tulis menulis ataupun tata usaha. Dengan pengertian seperti itu maka administrasi disebut – sebut sebagai unsur bantuan saja bagi manajemen. Karena dalam manajemen bukan pekerjaaan tulis menulis saja yang dibutuhkan akan tetapi bagaimana seorang pemimpin dapat melaksanakan dan mengarahkan tugas suatu organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pandangan ini banyak dipercaya oleh para pengusaha – pengusaha niaga dan industri.

Pandangan kedua menyebutkan administrasi lebih luas dan lebih berperan daripada manajemen. Pandangan ini beralaskan manajemen berada didalam administrasi itu sendiri. Menurut atmosoedarmo (dalam Haji Buchari Zainun, 1990 : 5) ada yang menganggap bahwa administrasi mempunyai dimensi statis dan dinamis. Dianggap sebagai dimensi dinamisnya administrasi adalah manajemen. Sedangkan dimensi statisnya adalah organisasi, terutama jika organisasi tersebut dianggap sebagai wadah.

Pandangan terakhir menyebutkan manajemen adalah inti dari administrasi. Dikatakan demikian karena dalam pelaksanaan administrasi sendiri dibutuhkan keterampilan atau kemampuan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya manusianya agar dapat mencapai tujuan. Sehingga dapat dikatakan manajemen itu merupakan alat pelaksana utama daripada administrasi.

 


[2] Zainun, Bukhari Haji. 1990. Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia. Jakarta : Haji Masagung, hlm. 3.

[3] Zainun, Bukhari Haji. 1990. Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia. Jakarta : Haji Masagung, hlm. 5.

 

Peran Ulama Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Melalui Pilkada di Jawa Timur

Written by Zahidiyah Ela Tursina dan Maria – Alumni dan Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember

1.1 Latar Belakang

Pesta demokrasi digelar di Jawa Timur. Masyarakat Jawa Timur bebas untuk memilih calon kepala daerah di pemilihan kepala daerah (Pilkada) sesuai hati nuraninya. Dari pihak calon kepala daerah disibukkan untuk membuat tim sukses demi meraih kemenangan di petarungan Pilkada tahun ini. Tim sukses ini berasal dari berbagai kalangan dari akademis, pengusaha hingga ulama. Ulama yang biasanya istiqamah (teguh pendirian) hanay untuk membina pesantren, kini akhirnya terjun dalam kancah perpolitikan. Hal ini bisa dilihat, pada tanggal 20 Agustus, para pengasuh sejumlah pondok pesantren Jawa Timur mengeluarkan “tausyiah” berupa seruan kepada masyarakat untuk memilih pasangan Syaifullah Yusuf dan Soekarwo di pemilihan gubernur Jawa Timur pada putaran kedua. (www.gp-ansor.org, 21 Agustus 2008). Tidak ketinggalan juga kandidat gubernur Jawa Timur lain, Khofifah Indar Parwansa. Beliau didukung oleh Ketua Tanfidziah Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PB NU), Hasyim Muzadi dikarenakan Khofifah adalah ketua Muslimat NU. Bahkan Hasyim mengklaim dirinya yang membiayai Khofifah. (www.korantempo.com, 13 Oktober 2008).

Berkaitan dengan ulama yang notabene menjadi panutan masyarakat dan memiliki kedudukan kuat di hati masyarakat, eksistensinya mereka menjadi sangat signifikan di pemilihan tingkat lokal hingga nasional. Para calon saling berebut dukungan dari mereka dengan harapan suara umat yang ada dibelakangnya dapat mendongkrak suara di pemilihan.

Idealnya, seorang ulama hanya bertugas mengajak umatnya untuk menggunakan hak suaranya tanpa harus berpihak kepada siapapun. Namun apabila ulama itu berpihak pada salah satu calon hendaknya dia bisa meredam perbedaan pandangan politik sehingga tidak ada perpecahan umat. Akhirnya iklim demokrasi akan tercipta dengan baik.

Atas dasar pemikiran di atas maka penulis ingin menuangkan ke dalam karya tulis ilmiah ini mengenai hubungan antara ulama, kualitas demokrasi, dan Pilkada, dengan judul : Peran Ulama Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Melalui Pilkada di Jawa Timur.

1.2  Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah di atas dapat dirumusakan permasalahan sebagai berikut: “Apa saja peran ulama dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui Pilkada yang jujur dan adil?”

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang penulis paparkan maka tujuan dari penulisan karya tulis  ilmiah ini adalah menganalisis peran ulama dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui Pilkada di Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan karya tulis ilmiah ini adalah menghasilkan sebuah analisi tentang peran ulama dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui Pilkada yang dilaksanakan tahun ini. Di sisi lain manfaat dari penulisan ini sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pengabdian dan penelitian. Selain itu, penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat dijadikan sebagai informasi dan tambahan pengetahuan bagi pihak yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut tentang hal-hal yang msaih belum terungkap dalam penelitian ini.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif. Hal Tersebut didasarkan pada paradigma kualitatif yang dinyatakan oleh Indriantoro dan Supomo (1999) bahwa paradigma kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks, dan rinci.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode observasi dan dokumentasi terbatas. Data yang dikumpulkan memperlancar dalam pemecahan masalah yang telah dikemukakan adalah dalam bentuk data sekunder. Data sekunder adalah data yang bukan dari penelitian langsung dari peneliti tersebut. Jadi peneliti itu hanya mengambil dari artikel, lietratur kepustakaan, jurnal-jurnal penelitian , media massa, internet, biro pusat statistik, dan lain-lain yang memilki relevansu terhadap permaslahan yang dikaji.

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode dokumentasi yang merupakan salah satu metode pengambilan data dengan melihat buku-buku. Selain itu dilakukan penulis juga melakukan pengambilan artikel-artikel terakit pada bebarapa media publikasi semisal jurnal, koran dan situs internet. Adapun pengumpulan data-data tersebut dilakukan penulis melalui;

I. Perpustakaan Fisip Universitas Jember

II. Perpustakaan STAIN Jember

1.5.3 Metode Penganalisisan Data

Berdasarkan karakteristiknya, penelitian ini menggunakannya analisis data deskripti. Dari data-data yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan aturan dan analisis sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada. Dengan metode ini penulis ingin menganalisis peran ulama dalam meningkatkan kualitas demokrasi dalam Pilkada.

BAB 2. LANDASAN TEORI

2.1.Kajian Tentang Peranan Ulama

2. 1. 1 Motivator

Motivator adalah mengajak  manusia  agar taat kepada Allah SWT sehingga mereka memperoleh keberuntungan  di dunia dan di akhirat (Al-Qathtani,1994:362)

Ulama  ibarat pemandu terhadap orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan. Ulama juga merupakan petunjuk jalan yang harus paham betul dan mengerti mana yang baik dan tidak. Oleh karenanya kedudukan yang dimiiliki oleh seorang ulama juga harus mampu menjadi pelopor yang selalu diteladani oleh mad’unya. Maka dari itu seorang ulama harus mampu memiliki motivator atau agen pembaharu .

Di sini faktor motivasi yang menjadi penentu bagi keberhasilan dalam proses berdakwah . motivasi mengandung suatu dorongan yang mendasari segala tingkah laku manusia atau mad’u( Arifin,1977: 62-63).

Dalam proses kegiatan dakwah pemenuhan akan kebutuhan mad’u seperti kebutuhan fisiologis (jasmani),keamanan atau perlindungan ,kebutuhan hidup bermasyarakat (sosial) dan lain sebagainya, harus dipenuhi oleh Ulama. Jika tidak pesan dan kesan ulama mustahil dapat dipengaruhi oleh mad’u seperti apa yang diharapkan oleh seorang ulama.

Sebab di dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia kalau kita ikuti, maka banyak sekali pengaruh-pengaruh yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu dan meninggalkan sesuatu,baik pengaruh itu dari dalam (intern) yang berupa instink maupun pembawaan dan pengaruh dari luar (ekstern) yang berupa lingkungan alam sekitar (Nasir dan  Anshari,1984: 44).

2.1.2                    Pembimbing

Bimbingan adalah bantuan atau tuntutan yang mengandung pengertian bahwa bimbingan harus memberikan bantuan kepada orang yang dibimbing serta menentukan arah kepada yang dibimbingannya.

Dari uraian di atas dapat diberikan batasan pengertian bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu tersebut dapat mencapai kesejahteraan hidup atau dengan kata lain bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka memecahkan kesukaran yang dialaminya (Umar, Hasyim, 1989: 10-11).

Kaitannya dengan ulama berperan sebagai pembimbing adalah seorang ulama harus mampu mendidik dan berusaha meningkatkan dan mengembangkan kedewasaan umat-nya sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang bertanggung jawab baik kepada dirinya sendiri sebagi hamba Allah ataupun orang lain sebagai sesama manusia.

2.1. 3 Konsultan

Konsultan dalam kamus ilmiah populer bahasa Indonesia adalah penasehat, pemberi penjelasan atau pertimbangan (1994:366). Jadi seorang ulama bukan hanya berfungsi sebagai motivator, pembimbing tetapi juga sebagai konsultan. Seorang ulama dituntut untuk memberikan nasihat kepada mad’unya yang tengah dilanda problem kehidupan agar dapat melaksanakan agamanya dengan baik. Bukan hanya itu seorang ulama harus dituntut untuk menyampaikan perkataan yang baik kepada umat-nya untuk menghasilkan sikap dan tingkah lakunya.

2.1.4 Evaluator

Secara etimologis kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evalution yang berarti penilaian terhadap sesuatu. Berdasarkan kutipan ini evaluator berarti memberi nilai, menetapkan apakah sesuatu tersebut bernilai atau tidak (Al-Qathani, 1994:172).

Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengetahui sampai dimana keberhasilan usaha dakwah. Hal ini pun memerlukan metode baik bersifat aktif maupun pasif. Bersifat aktif artinya denagn jalan menanyakan atau tanya jawab langsung atau tidak, dengan lisan maupun tulisan. Bersifat pasif artinya dengan cara melihat, mengamati, apakah ada perubahan setelah dakwah itu dilakuakn (observasi) juga diadakn percobaan-percobaan, sehingga dapat diketahui bagimana reaksinya (eksperiman). (Anshori, 1993: 176).

2.2. Kajian Tentang Politik Islam

Politik dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah, artinya mengurusi urusan, melarang, memerintah (Kamus al-Muhith, dalam kata kunci sasa). Nabi menggunakan istilah politik (siyasah) dalam hadits: ”Adalah Bani Israil, mereka diurusi urusannya oleh para Nabi (tasusu hum al-anbiya). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah” (HR. Muslim). Jadi, politik artinya adalah mengurusi urusan umat.

Berkecimpung dalam dunia politik berarti memperhatikan kondisi kaum Muslim dengan cara menghilangkan kezhaliman penguasa dan melenyapkan kejahatan kaum kafir penjajah atas mereka. Politik Islam karenanya berarti mengurusi urusan masyarakat melalui kekuasaan melarang dan memerintah dengan landasan hukum/syariat Islam (MR Kurnia; Al-Jamaah, Tafarruq dan Ikhtilaf, hal. 33-38).

2.3. Kajian Tentang Demokrasi

Demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Ada bebarapa pendapat mengenai pengertian Demokrasi Pancasila,antara lain :

a.Prof. Dr.Drs. Notonagoro,S.H, Demokrasi Pancasila adalah kerakayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalan permusyawaratan atau perwakilan  yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan  yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia,dan yang berkeadilan sosial begai seluruh rakyat Indonesia.

b.Prof. Dardji Darmodihardjo,S.H, Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang  bersumber kepada kepribadiam dan falsafah hidup bangsa Indonesia,yang perwujudannya seperti dalam ketentuan –ketentuan Pembukaan UUD 1945.

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Hakekat Demokrasi

Demokrasi adalah sistem pengorganisasian masyarakat negara yang dilakukan oleh masyarakat sendiri atau dengan persetujuan masyarakat,dimana keluhuran  harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, dan dijamin atas dasar gagasan kenegaraan tersebut.

3.2 Sejarah dan Perkembangan Demokrasi

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.

3.3 Kriteria Demokrasi

Ada sepuluh kriteria demokrasi yang dapat kita ajukan disini:

  1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan
  2. Persamaan  di Depan Hukum
  3. Distribusi Pendatan secara adil
  4. Kesempatan Pendidikan yang sama
  5. Empat Macam kebebasan: kebebasan mengeluarkan pendapat,kebebasan persuratkabaran, kebebasan berkumpul  dan kebebasan beragama.
  6. Ketersedian dan keterbukaan Informasi (Transparansi)
  7. Mengindahkan Fatsoen(tatakrama politik)
  8. Kebebasan individu
  9. Semangat Kerjasama
  10. Hak untuk Protes

3.4  Demokrasi dalam Negara Indonesia

Di Indonesia konsep demokrasi sudah dikenal sejak zaman purbakala,seperti terlihat dalam sistem pemilihan kepala persekutuan masyarakat hukum (desa di Jawa dan Madura, Nagari di Minangkabau,negeri di Lampung; marga di Palembang; huta di Tapanuli dan sebagainya),pemilihan kepala suku,pemilikan tanah oleh persekutuan masyarakat hukum,lembaga rembug desa,pekerjaan gotong royong,upah dengan system bawon dan lain-lain.

Dalam perkembangannya,demokrasi telah mantap menjadi pilihan bangsa kita dan dilegitimasikan melalui Demokrasi Pancasila. Demokarasi di Indonesia adalah demokrasi yang diwarnai atau dijiwai oleh Pancasila,bahkan salah satu sila dari Pancasila yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusayawaratan/perwakilan “ merupakan perumusan yang singkat dari demokrasi Pancasila yang dimaksud. Demokrasi Pancasila meliputi bukan hanya demokrasi politik ,melainkan juga demokrasi ekonomi,demokrasi sosial budaya dan demokrasi pertahanan keamanan.

Demokrasi Pancasila berarti demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lain. Hal ini berarti bahwa menggunakan hak-hak demokrasi selalu disertai dengan rasa tanggung-jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing,menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian sesuai dengan martabat dan  harkat manusia,menjamin dan mempersatukan bangsa,dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila berpangkal tolak dari paham kekeluargaan dan gotong royong.

3.5 Ulama dan Pilkada

3.5.1  Definisi Ulama

Dalam pandangan agama, ulama adalah tokoh agama yang menjadi “benteng moralitas” di tengah masyarakat. Ulama adalah juga guru agama, tempat masyarakat bertanya tentang seluk beluk mengenai ajaran agama. Predikat ulama yang biasa disandang ulama adalah juga menunjukkan kulaitas keimanan dan pengalaman ibadah yang teruju di tengah masyarakat. Sehingga tidak berlebihhan dikatakan sebagai warosyatun al’anbiya’. (Harun Nasution; Islam Rasional, 1994)

 3.5. 2 Sejarah Ulama di Jawa

Sebagian sarjana bersepakat, bahwa ulama yang pertamakali datang di Jawa adalah Maulana Malik Ibrahim. Ia dilaporkan mengislamkan kebanyakan wilayah pesisir utara Jawa dan beberapa kali mencoba membujuk raja Hindhu-Budha Majapahit, Vikramavarddhana (berkuasa 788-833/1386-1429) agar masuk Islam.Tetapi kelihatannya hanya setelah kedatangan Raden Rakhmat, putra seorang ulama Arab di Campa, Islam memperoleh momentum di Majapahit. Ia digambarkan mempunyai peran menentukan dalam Islamisasi Pulau Jawa dan karenanya dipandang sebagai pemimpin Wali Sanga dengan gelar Sunan Ampel.

Di Ampel, ia mendirikan sebuah pusta keilmuan Islam. Pada saat keruntuhan Majapahit, terdapat seorang Arab lain, Syaikh Nur Al Din Ibrahim B. Maulana Izrail, yang kemudian lebih dikenal denagn julukan Sunan Gunung Jati. Ia belakangan memapankan diri dari di Kesultanan Cirebon. Seorang sayyid terkenal lain di Jawa adalah Maulana Ishaq yang dikirim Sultan Pasai untuk mencoba mengajak penduduk Blambangan, Jawa Timur, masuk Islam. Dari wali sanga akhirnya muncullah ulama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa.

3.5.3 Pilkada Demokratis

Menurut pasal 1 ayat 1 PP No.6/2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengakatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, Pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan atau kabupaten atau kota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Setiap warga negara Indonesia mendambakan Pilkada yang demokratis. Pelakasanaan Pilkada yang dapat dikatakan demokratis apabila seluruh warga negara Indonesia dapat menyalurkan hak suaranya untuk meilih calon kepala daerahnya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Setiap warga negara yang memilih hanya dapat menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama yaitu satu suara. Hal ini sering disebut dengan prinsip one person, one vote, one value (opovov).

Sementara itu Pilkada yang bersifat umum adalah dalam Pilkada, semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminikasi. Pilkada yang bersifat bebas berarti  merupakan semua warga negara Indonesia bebas memilih calon kepala daerah tanpa adanya tekanan dan paksaan siapapun. Jadi semua warga negar bebas untuk menentukan pilihannya dan negara menjamin keamanannya. Pilkada yang bersifat rahasia adalah semua warga negara dijamin kerahasiannya dalam memilih sehingga semua pihak manapun tidak akan mengetahui mengenai kepada siapa suara pemilih diberikan.

Pilkada dilaksanakan oleh penyelenggara Pilkada yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas yang dilaksanakan secara lebih baik, sistematis, legitimate, dan akuntabel dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Seluruh penyelenggara Pilkada, aparat negara, peserta Pilkada, pengawas Pilkada, pemilih, dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai peraturan perundang-undangan .

Pilkada harus diselenggarakan secara lebih baik, berkualitas, kompetitif yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

3. 5.4 Ulama dalam Pilkada

Dewasa ini, ulama mengalami perkembangan yang cukup menarik. Ulama yang biasanya hanya berceramah dan mengajar di pesantren, kini tampaknya sudah mulai tertarik untuk terjun ke dunia percaturan politik. Misalnya Ketua Tanfidiziah Pengurus Besar Nadhatul Ulama KH. Hasyim Muzadi mendukung Khofifah Indar Parawansa sebagi Gubernur Jawa Timur. Bahkan beliau mengklaim dirinya telah membiayai Khofifah.

Eksistensi ulama menjadi sangat signifikan ketika dalam waktu Pilkada berlangsung. Para calon berebut menarik dukungan ulama demi untuk menarik dukungan suara umat dibelakangnya sehingga suara umat itu dapat mendongkrak kemenangan di Pilkada. Tidak dapat dipungkiri, ulama memiliki peran penting di masyarakat. Ulama memiliki wibawa dan kharisma yang besar di tengah masyarakat. Dengan Religion knowledge yang luas dan mendalam, ulama mempunyai power, yang membuat orang-orang biasa segan dan “tunduk” kepada mereka. Kondisi seperti itu akhirnya dimanfatkan para calon untuk menarik dukungan suara dalam Pilkada melalui ulama.

Sebenarnya seorang ulama bisa terjun ke dunia politik walaupun kondisi dunia politik tekenal kotor. Justru di sana, ulama bisa menyisipkan misi dakwah. Ulama dapat mengajarkan mengenai etika berpolitik yang santun dan Islami kepada kalangan politisi.

Jika melihat sejarah perpolitikan Indonesia, dunia perpolitikan Indonesia tidak pernah sepi akan adanya kiprah ulama. Contohnya, Partai Masyumi dan Partai Nadhatul Ulama (di masa orde baru), Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (di masa orde Reformasi), para ulama mampu berpolitik sekaligus berdakwah. Oleh karena itu, ulama harus mempunyai skill berpolitik yang baik agar tidak mudah dimanfaatkan politisi lain dan tidak melupakan kegiatan dakwahnya di tengah padatnya aktivitas berpolitik.

Idealnya dalam Pilkada ini, seorang ulama mampu mengajak umatnya untuk menggunakan hak suaranya untuk memilih seorang calon tanpa harus memihak salah satu calon manapun. Namun, bagi ulama yang terjun menjadi tim sukses bagi seorang calon tertentu, hendaknya mampu untuk meredam adanya perbedaan pandangan politik. Jangan sampai karena adanya perbedaan pandangan politik menyebabkan perpecahan umat. Selain itu ulama yang memihak salah satu calon, hendaknya bisa mengajak bersikap dewasa pada masyarakat agar tidak bersikap konfrontatif bagi calon lain beserta pendukungnya.

Maka bila ulama bersikap seperti yang sudah dijelaskan di atas, demokrasi dalam ranah perpolitikan terutama di Pilkada akan tercipta dengan baik dan tanpa ada perpecahan umat di tengah banyaknya perbedaan pandangan politik.

3. 6. Peran Ulama Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Melalui Pilkada di Jawa Timur

3.6.1 Motivator

Para ulama sebagai motivator adalah mengajak manusia agar tetap taat kepada Allah dan Rasulnya sehingga memperoleh keselamatan di dunia dan di akherat. Ulama diibaratkan pemandu bagi orang-orang agar tetap di jalan yang lurus. Ulama yang lebih mengetahui dan memahami mana jalan yang baik dan buruk Oleh karena itu, kedudukan ulama di tengah masyarakat sangat tinggi dan seorang ulama seharusnya mampu menjadi motivator bagi umatnya.

Di Pilkada ini, para ulama harus mampu untuk menjadi motivator bagi seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan Pilkada di Jawa Timur agar bisa menyelenggarakan Pilkada secara demokratis. Dalam hal memotivasi, misalnya, 20 Juli 2008, Ketua Tanfidziyyah Pengurus Wilayah Nadhatul Ulama Jawa Timur KH Mutawakkil Alaallah pada acara Istighosah kubro di Masjid Al Akbar meminta kepada warga Jawa Timur untuk tidak golput dalam Pilkada Jawa Timur. Mutawakkil  mengatakan bahwa ada warga yang skeptis terhadap salah satu calon yang bertarung di Pilkada Jawa Timur karena mereka menilai siapa pun yang menang tidak bisa mengubah kehidupan rakyat. Menurut beliau, Pemikiran seperti ini bisa membahayakan kelangsungan demokrasi di Indonesia. (www. cetak. kompas.com, 21 Juli 2008).

Sikap yang dilakukan KH Mutawakkil Alallah menunjukkan beliau telah memotivasi warga Jawa Timur untuk tidak menjadi golongan putih. Karena pada dasarnya, menjadi golongan putih atau golput, sengaja tidak menggunakan hak pilihnya, atau mencoblos semua gambar peserta Pilkada, adalah tindakan yang tidak mensyukuri nikmat demokrasi, yaitu dapat memilih kepala daerah secara bebas dan langsung .

3.6.2 Pembimbing

Secara definisi bimbingan adalah bantuan atau tuntutan, yang mengandung pengertian bahwa bimbingan harus memberikan arah kepada yang dibimbingnya serta menentukan arah bagaimana seharusnya kepada orang-orang yang dibimbingnya. Sebagai seorang pembimbing maka dia mengambil peranan secara aktif di dalam memberikan bimbingannya.

Seperti yang dilakukan Ketua Umum PW Muhammadiyah Syafiq Mugni memberikan himbauan agar seluruh warga dapat menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani. Himbaun ini disampaikan lewat surat edaran yang dikirimkan kepada pengurus cabang dan ranting Muhammadiyah seluruh Jawa Timur. (www.cetak. kompas.com, 21 Juli 2008).

Dari sana dapat dilihat bagaimana ulama dari Muhammadiyah mengarahkan agar seluruh warga untuk dapat menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani. Arahan tersebut sangat mendukung dalam meningkatkan demokrasi di Pilkada Jawa Timur.

3.6.3  Konsultan

Ulama memiliki peran yang sangat multidimensi. Dengan berbagai problematika politik yang terjadi di Indonesia,diharapakan Ulama dapat hadir dengan kenetralan memberikan pandangan dan boleh jadi memberikan sulusi yang terbaik berdasarkan nilai-nilai Islam.

Otoritas ini tidak lepas dari legitimasi ulama dalam masyarakat yang memberikan posisi tinggi bagi ulama kerena kemampuannya memberikan nasehat dengan berdiri diatas nilai Islami. Karena itu selain mempelajari Islam, ulama diharapkan dapat mengerti lintas batas pengetahuan yang sangat luas dan mengembalikan lagi terhadap nilai Islami secara normatif.

Misalnya pada sekitar abad ke-17 peran ‘Topanrita’ sangat kuat pada masa kerajaan-kerajaan Sulawesi selatan. Topanarita adalah sebutan mayarakat bugis bagi Ulama. Ulama tradisional tidak saja menguasai ilmu-ilmu keislaman, tapi juga memahami masalah kejiwaan, kesehatan, sosial, hukum, budaya dan politik yang muncul dalam masyarakatnya. Mereka  tidak saja menjadi gurutta (guru kita) dalam arti mengajari orang-orang tentang berbagai masalah agama, tetapi juga tempat meminta nasehat dan doa, misalnya, demi kesuksesan bisnis, keberhasilan panen, kesembuhan dari penyakit jasmani dan rohani, penyelesaian masalah hukum, kemenangan dalam pertempuran (ilmu kesaktian), dan lain-lain. Lebih penting lagi, para ulama juga berperan sebagai penasehat atau konsultan para raja (sultan) dalam menyelesaikan berbagai masalah kerajaan.

Dalam terminologi modern, topanrita/ulama menjadi salah satu komponen penting civil society yang membatasi wewenang dan kekuasaan raja, sesuatu yang menjadi prasyarat demokrasi. Syekh Yusuf  boleh jadi adalah contoh terbaik sosok ulama seperti ini di kerajaan Gowa dan Banten. Sementara AGH. Muhammad As’ad di Wajo dan AGH. Abdurrahman Ambo Dalle di Barru, sekedar menyebut dua contoh, adalah sosok topanrita di masa kontemporer.

Peran konsultan ini sampai saat ini  masih sangat kuat dalam masyarakat Indonesis, tidak terkecuali masyarakat Jawa Timur. Seperti yang telah diterangkan sebelumnya bahwa Jawa Timur merupakan basis pesantren dan ulama,ini adalah faktor yang sangat kuat bagi legitimasi peranan Ulama sebagai konsultan.

Namun sekali lagi hal yang patut di tekankan dalam peranan ulama sebagai konsultan adalah nilai kenetralitasan dari Ulama. Pada Pilkada Jawa Timur periode 2008 banyak pejabat politik yang mengatas-namakan tokoh atau organisasi Islam yang cukup berpengaruh untuk merebut simpati masyarakat  agar menang dan merebut kekuasaan di daerah Jawa Timur. Ini adalah tantangan tersendiri bagi ulama dalam menjalankan peranannya sebagai konsultan politik demi terciptanya Pilkada yang demokratis.

3.6.4 Evaluator

Evaluator adalah pihak yang memiliki otoritas untuk mengikuti dan menilai sejauh mana nilai normatif berjalan dalam implementasi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini peran Ulama adalah sebagai evaluator yang mengevaluasi berjalannya demokrasi dalam dunia perpolitikan Indonesia terkhususnya untuk wilayah Jawa Timur dalam wadah Pilkada.

Peranan ini menuntut Ulama untuk senantiasa mengikuti perkembangan dunia perpolitikan agar tidak terjerat pada politik  yang sarat dengan unsur negatif misalnya politik yang menghalalkan segala cara. Hal ini terkait dengan moralitas dari penguasa,politikus dan orang yang mempunyai pengaruh dalam dunia perpolitikan .

Dalam hal ini keberhasilan Pilkada Jawa Timur tidak terlepas dari introspeksi dan refleksi atas Pilkada yang telah berlangsung sebelumnya, kampanye yang berlebihan dan cenderung menjelek-jelekan pihak yang satu dengan yang lain adalah salah satu contoh dari keburukan Pilkada yang harus kita perbaiki. Keterlibatan tokoh yang dianggap sebagai ulama dalam dunia perpolitikan praktis, yang pada akhirnya mempertanyakan legitimasi ulama itu sendiri.

Ulama memang seharusnya menjalankan politik Islam, yaitu mengurusi urusan masyarakat dengan Islam. Bukan sebaliknya, melupakan Islam tetapi berpegang pada politik sekuler untuk kepentingan pragmatis semata. Tugas politik ulama adalah mencerdaskan rakyat dengan Islam. Hingga rakyat tidak mudah tertipu dengan bujuk rayu orang-orang dzalim. Dengan kiprah politik ulama, rakyat akan terbina dengan baik serta akan memiliki kesadaran politik Islam. Hingga mereka akan meraih kemuliaan di dunia dan akhirat.

3.7 Tantangan Peran Ulama dalam meningkatkan Pilkada yang Demokratis di Jawa Timur

3.7.1 Fanatisme Golongan

Fenomena yang terjadi di Jawa Timur adalah permasalahan yang sangat berkaitan dengan eksistensi beberapa kelompok yang sangat mementingkan golongannya dan cenderung mengarah ke fanatisme golongan. Adanya persaingan yang tidak sehat antar beberapa kubu atau kelompok dalam konstelasi perpolitikan di Jawa Timur. Golongan-golongan tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mengkonstruksi pemikiran masyarakat Jawa Timur dalam menentukan pilihan calon kepala daerah  di Pilkada Jawa Timur.

Pada dasarnya golongan itu berperan dalam meningkatkan  kualitas demokrasi di daerah Jawa Timur, tetapi kecenderungan yang terjadi adalah kelompok tersebut telah mengkonstruksi masyarakat Jawa Timur ke arah fanatisme golongan yang pada tingkat ekstrimnya dapat meninggalkan nilai rasionalitas. Hal ini justru bisa menyulut api konflik antar kelompok sehingga akhirnya dapat memicu disintegarsi pada warga Jawa Timur.

3.7.2 Pragmatisme Masyarakat

Kecenderungan masyarakat Jawa Timur berfikir pragmatis dalam Pilkada ini menunjukkan sikap masyarakat belum mengarah kedewasaan berpolitik. Masyarakat masih tergiur dengan tawaran yang diajukan oleh para calon kepala daerah yang mana tawaran seasaat ini diberikan dengan syarat mereka harus memilih si calon kepala daerah. Biasanya para calon kepala daerah ini memberikan uang  atau barang tertentu kepada masyarakat agar  mereka mau  memilihnya.  Bila ini terjadi berarti masyarakat sudah tidak memilih sesuai kehendak hati nuraninya.

3.7.3 Skeptime dan Apatisme masyarakat Jawa Timur

Rendahnya partisipasi politik masyarakat Jawa Timur terlihat dari tingginya tingkat persentasi Golput pada Pilkada putaran pertama. Dibeberapa daerah golput menjadi pemenang dalam Pilkada putaran pertama 23 juli 2008.

Hal ini dilatar-belakangi oleh kekecewaan masyarakat pada pemerintahan yang telah berjalan. Hasil  Pemilu presiden tahun 2004 lalu ternyata tidak berdampak signifikan pada perubahan nasib rakyat. Harga-harga kebutuhan pokok tetap naik dan pekerjaan sulit.

Pengalaman serta sistem yang terbentuk selama ini telah menghegemoni pemikiran mereka sehingga melahirkan sikap yang skeptis dan apatis. Masyarakat beranggapan bahwa suara yang mereka berikan tidak ada pengaruhnya terhadap pasangan calon yang jadi.(www.kompas.com , 23 juli 2008)

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa ulama memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui Pilkada di Jawa Timur. Peran ulama ini di antaranya sebagai motivator, pembimbing, konsultan, serta evaluator bagi seluruh penyelenggara Pilkada hingga masyarakat umum di Jawa Timur. Namun dalam proses Pilkada, masih dijumpai fenomena yang mana menjadi tantangan tersendiri bagi para ulama dalam meningkatkan kualitas demokrasi.

4.2 Saran

Diharapkan para ulama agar bisa memaksilkan perananya sebagai motivator, pembimbing, konsultan, serta evaluator dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi bagi masyarakat. Mengingat ulama mempunyai kharisma dan kedudukan yang tinggi di masyarakat maka ulama seharusnya mampu menjadi suri tauladan dan panutan yang baik.

Selain itu, para ulama harus mampu menyikapai secara bijak terhadap tantangan yang dijumpai di masyarakat sehingga akhirnya dapat tercipta iklim demokrasi yang baik. Sedangkan bagi penyelenggara Pilkada, calon kepala daerah, aparat pemerintah beserta masyarakat umum, hendaknya patuh terhadap nasihat para ulama selama nasihat itu baik dan tidak melanggar norma agama.

DAFTAR PUSTAKA

Amiramachmud, H. 1986. Pembangunan Politik Dalam Negeri Indonesia. Jakarta: PT Gramedia

Azra, Azyumardi. 1995. Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan  XVIII. Bandung: Mizan

Azra, Azyumardi. 2000. Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta, dan Tantangan. Bandung: PT Rosdakarya

Budiyanto. 1999.  Dasar-Dasar Tata Negara. Jakarta: Erlangga

Daulay, Hamdan. 2001. Dakwah Di Tengah Persoalan Budaya dan Politik. Yogyakarta: LESI

LP3ES.1986. Demokrasi Dan Proses Politik. Jakarta: LP3ES

Setiadi, Wucipto. “Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratis” dalam http:/www/ legalitas/ org, diakses 22 Oktober 2008

Shihab, M. Quraish. 2007. Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan

Sorenson, Georg. 2003 . Demokrasi dan Demokratisasi; Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Subijanto, Bijantono. “Penguatan Partai Politik Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat” dalam http: /www/ bappenas/ com, diakses 22 Oktober 2008

Sukaya, Zubaidi, Sartini, Parmono. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma

Syaerozi, Arwani. “ Ulama Dan Politik” dalam http:/www/jurnalislam/net, diakses 22 Oktober 2008

Urofsky, I.Melvin. “ Pendahuluan: Prinsip-Prinsip Demokrasi” dalam Buku Demokrasi, Amerika, Office Of International Information Programs U.S Departement Of State

Umam,Hoerul.2008.Peran Kyai Mahfud Abdul Hannan dalam Pembinaan Akhlak Santri di Pondok Pesantren Salafiyah Faitihul Ulum Desa Manggisan Kecamatan Tanggul  Kabupaten  Jember Tahun 2007/2008.Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember Jurusan Dakwah

www.kompas.com

www.gp-ansor.org

www.pilkada.okezone.com

 

Redaksi: Tulisan ini pernah menjadi nominasi 10 besar Lomba Karya Tulis Mahasiswa tingkat Universitas se Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Sekretaris Daerah Jawa Timur .