Memahami Sistem Pemilu di Amerika Serikat: Sebuah Pengantar

Arif Wijaksono*

Tradisi pemilihan umum di Amerika Serikat berawal mula dari zaman kolonial, terutama berasal dari tradisi Inggris. Meski demikian, Amerika telah mengatur demokrasi perwakilan dalam konstitusi mereka yang ditandatangani pada tahun 1788. Pemilu di Amerika Serikat mengatur tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota Legislatif yaitu House of Representative dan Senat, juga pemilihan kepala pemerintahan di tingkat negara bagian dan county. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap empat tahun pada tahun pemilu, sedangkan pemilihan legislatif dilaksanakan setiap dua tahun untuk memilih seluruh  anggota House of Representative (435 orang), dan kurang lebih sepertiga dari anggota Senat (100 orang). Masa kerja senator adalah enam tahun secara terputus-putus atau tidak diawali/diakhiri pada saat yang bersamaan. Pemilihan umum di Amerika Serikat biasanya dilaksanakan pada hari selasa, minggu kedua bulan November di tahun pemilu.

Tulisan ini selanjutnya akan fokus pada pokok bahasan mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memahami pemilu di Amerika Serikat diantaranya adalah sistem kepartaian, pemilih, syarat-syarat pencalonan, tahapan pemilu, dan electoral college. Untuk menjadi presiden, seorang warga negara harus mendapat dukungan dari partai politik, memenuhi syarat pencalonan, mengikuti pemilihan, dan lolos electoral college.

Amerika Serikat seringkali diidentifikasikan sebagai negara yang menganut sistem dwipartai, meski beberapa pendapat juga menyatakan bahwa negara ini juga menganut sistem multipartai. Keberadaan dua partai besar, Republik dan Demokrat telah mendominasi Amerika Serikat sejak tahun 1852, dimana secara bergantian Presiden dan Gubernur di negara bagian berasal dari kedua partai besar tersebut. Namun sebenarnya secara periodik juga muncul beberapa partai yang juga berpengaruh terutama di tingkat states maupun county seperti halnya Partai Sosialis, Partai Buruh Demokrat, maupun Partai Libertarian. Persoalannya adalah dominasi kedua partai besar dalam parlemen dan pemerintahan membuat partai-partai kecil tersebut memudar dan kesulitan untuk mengikuti proses pergantian kekuasaan secara nasional, kecuali mereka memiliki basis konstituen yang kuat di tingkatan lokal.

Pasal I dan II Konstitusi Amerika Serikat mensyaratkan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden harus merupakan warga yang lahir di Amerika Serikat, berusia minimal 35 tahun, dan tinggal di Amerika Serikat sedikitnya 14 tahun. Beberapa ahli politik menginterpretasikan syarat lahir di Amerika Serikat termasuk ‘natural born’ yaitu warga negara yang ber-orang tua Amerika Serikat namun lahir di luar negara Amerika Serikat khususnya di Puerto Rico, Guam, dan Kepulauan Virgin. Namun mereka harus telah tinggal menetap di Amerika Serikat sedikitnya empat belas tahun. Syarat lainnya tercantum dalam Amandemen ke-12 Konstitusi yang menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden tidak boleh berasal dari negara bagian yang sama. Dalam amandemen ke-22, seseorang tidak boleh menjadi presiden dan wakil presiden lebih dari dua kali.

Tahapan-tahapan pemilu di Amerika Serikat adalah pra-pencalonan, konvensi nasional, kampanye dan pemilihan, serta electoral college. Pada tahapan pra pencalonan, para calon presiden harus memenangkan pemilihan primer atau pemilihan pendahuluan di negara bagian agar dapat dicalonkan oleh partai dalam konvensi nasional. Seringkali mekanisme penentuan calon untuk maju dalam konvensi nasional partai di tiap negara bagian tidak sama, beberapa menggunakan pemilihan primer, dan lainnya menggunakan mekanisme konvensi.

Setelah melalui pemilihan primer atau konvensi, para calon yang memenuhi syarat akan berkompetisi di konvensi nasional partai. Mereka yang mendapat dukungan terbanyak dan terpilih dalam konvensi ini kemudian akan berkeliling ke seluruh negara bagian untuk menjelaskan platform, kebijakan, maupun tujuan-tujuan mereka untuk meraih dukungan pemilih di tingkat nasional. Para calon biasanya juga memiliki kesempatan dalam debat publik sebanyak empat kali, tiga untuk calon presiden dan satu kali untuk calon wakil presiden. Debat publik di Amerika Serikat punya peran yang determinan dalam mempengaruhi suara pemilih dalam pemilu.

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan pemilu, mereka yang telah berusia 18 tahun dapat memberikan suaranya dalam pemilu. bagi pemilih pemula yang mayoritas berada pada bangku kuliah, setiap universitas juga membuka pendaftaran. Setiap pemilih dapat mendaftar secara online dan mengisi formulir pemilih. Bagi mereka yang tinggal di luar negeri, akan dikirimkan surat suara sesuai alamat tinggalnya, kemudian mereka secepatnya mengirimkannya kembali ke Amerika Serikat. Setelah pemilihan, jumlah surat suara diakumulasi, dan para calon dapat mengetahui hasil perolehan suara mereka.

Calon yang memperoleh suara mayoritas dalam pemilihan umum (popular votes) tidak serta merta memenangkan pemilu, tetapi mereka juga harus dapat lolos di electoral college, yaitu sistem dimana para calon akan dipilih oleh para elector (yang memiliki mandat electoral votes) di seluruh negara bagian. Jumlah elector ini sama dengan jumlah anggota Congress plus 3 elector yang mewakili Washington DC. Jadi jumlah electoral votes adalah 538, setiap calon harus mendapatkan sedikitnya 270 electoral votes untuk terpilih menjadi presiden. Calon presiden tidak harus memenangkan electoral votes di mayoritas negara bagian, tapi cukup mendominasi di beberapa negara bagian yang memiliki electoral votes banyak, seperti California, Florida, New York, Texas, dan seterusnya.

Para elector ini ditetapkan oleh dewan pimpinan partai di negara bagian sebelum pemilu berlangsung, dan jumlahnya sesuai dengan electoral votes di negara bagian masing-masing. Misalnya di California yang memiliki 55 electoral votes, maka baik itu Demokrat dan Republik masing-masing mengangkat 55 elector untuk memilih calon presiden di negara bagian tersebut. Yang perlu dipahami kemudian, di sini berlaku ‘the winner takes all’, misalnya di California yang memenangkan pemilu (popular votes) adalah Demokrat, maka yang berhak maju dalam electoral college adalah para elector dari Demokrat. Idealnya, dengan sistem yang demikian, mereka yang memenangkan pemilu (popular votes) secara otomatis akan memenangkan electoral votes karena prinsip the winner takes all tersebut. Namun, dalam sejarahnya tidak selalu demikian, konstelasi politik yang dinamis menyebabkan mereka yang telah memenangkan pemilu ternyata gagal di electoral college.

Amerika Serikat pernah mengalami situasi dimana pemenang pemilu ternyata tidak terpilih menjadi presiden, diantaranya adalah Andrew Jackson yang menang pemilu tahun 1824, tetapi kalah dalam electoral college dari John Quincy Adams. Samuel Tilden menang tahun 1876, tetapi kalah oleh Rutherford B Hayes di electoral college. Grover Cleveland memenangi pemilu tahun 1888, tetapi di electoral college dia kalah dari Benjamin Harrison. Terbaru adalah kekalahan Al Gore di electoral college dari George W. Bush meski telah memenangi pemilu tahun 2000.

Bagaimana bila kemudian hasil electoral college berimbang, karena jumlah electoral votes adalah genap, 538 suara, maka sesuai dengan Amandemen ke-12, pemilihan presiden dilakukan oleh House of Representative, sedangkan pemilihan wakil presiden dilakukan oleh Senat. Perbedaannya adalah pemilihan tidak berdasarkan jumlah anggota House of Representative, tetapi berdasarkan jumlah negara bagian plus 1 (Washington). Calon presiden harus memenangkan 26 suara negara bagian untuk menjadi calon terpilih. Proses ini harus sudah selesai sebelum tanggal 4 Maret tahun berikutnya. Sedangkan calon wakil presiden harus memenangkan 51 suara di Senat untuk mendampingi presiden terpilih. Normalnya, presiden terpilih dari mekanisme electoral college akan dilantik pada tanggal 20 januari tahun berikutnya.

*Alumni FISIP Hubungan Internasional, Universitas Jember. Tulisan ini pernah dimuat di situs KPU Kota Surabaya, http://kpu-surabayakota.go.id/