Independensi dan Imparsialitas Penyelenggara Pemilu

Written by Arif Wijaksono – Author ideantara.com

Demokrasi Indonesia sedang menggeliat, bukan hanya tentang maraknya aksi demonstrasi terhadap kinerja pemangku trias politika negeri ini yang acapkali melahirkan kebijakan yang tidak populis, tapi juga terhadap isu-isu kepemiluan sebagai mekanisme pengatur keterlibatan rakyat secara langsung dalam pengambilan kebijakan nasional. Sebagaimana jamak diketahui, penyelenggaraan pemilu tahun 2009 banyak mendapat kritik tajam dari berbagai pihak, terutama terkait dengan akurasi pemutakhiran data pemilih yang berubah-ubah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu, menjadi pihak yang paling disorot dan harus bertanggung jawab atas persoalan yang terjadi. Kondisi ini mendapat respon dari DPR RI 2004-2009 dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menyelidiki karut marut penyelenggaraan pemilu 2009, dan hasilnya KPU 2007-2012 dinilai tidak mampu melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara profesional.

Temuan lainnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dianggap sarat dengan kelemahan, sehingga revisi UU No. 22 Tahun 2007 menjadi prioritas dalam program legislasi nasional tahun 2010. Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI 2009-2014 segera menyusun draft revisi terhadap beberapa pasal dan ayat yang dianggap bermasalah. Pembahasan mengerucut pada dua hal pelik yaitu mengenai komposisi keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tentang perlunya memasukkan unsur partai politik atau tidak, dan syarat non-partisan calon anggota KPU. Terlepas dari prosesnya yang high politic, akhirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 lahir menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Ini adalah asal muasal polemik kepemiluan nasional yang semakin besar, dan mulai melibatkan elemen eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Sejak awal pembahasan revisi UU No. 22 Tahun 2007, banyak elemen masyarakat yang menuding agenda revisi tersebut dilatarbelakangi kepentingan politik tertentu, terutama dari partai politik yang ‘seakan-akan’ kehilangan kepercayaan terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen. Kekhawatiran ini sangat beralasan karena pembahasan revisi berlama-lama dengan syarat partisan atau tidak. Pun ketika UU No. 15 Tahun 2011 ditetapkan, segera memantik reaksi dari masyarakat terutama yang memang concern dengan isu kepemiluan.

Keberatan terutama dialamatkan kepada Pasal 11 Huruf I dan Pasal 85 Huruf I yang mengakomodasi eks anggota partai politik untuk menjadi penyelenggara pemilu tanpa disertai ketentuan atau batasan waktu telah berhenti atau mengundurkan diri dari partai politik yang bersangkutan. Pada undang-undang sebelumnya, syarat menjadi anggota KPU dan Bawaslu adalah tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Sedangkan di undang-undang hasil revisi dinyatakan dengan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan BUMN/BUMD pada saat mendaftar sebagai calon. Pada intinya, pasal-pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional,tetap, dan mandiri. Khususnya dianggap mengeliminir asas kemandirian atau independensi KPU yang telah diatur oleh konstitusi, oleh karenanya sebagian pasal dalam undang-undang tersebut dianggap inkonstitusional.

Perdebatan mengenai makna independen segera mengemuka dan menjadi bahasan utama elit politik di negeri ini. Sebagian anggota DPR menyatakan bahwa nilai atau kadar independensi seseorang tidak dapat diukur dari berapa lama dia mengundurkan diri dari partai politiknya, atau bahasa sederhananya, batasan waktu mengundurkan diri dari partai politik tidak dapat dijadikan parameter untuk mengukur independensi seseorang yang hendak menjadi anggota penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu). Tidak ada jaminan bahwa seseorang yang non-partisan pasti akan bersikap independen, sebaliknya tidak ada ukuran pasti bahwa seorang partisan pasti akan bersikap dependen.

Polemik ini menemukan momentumnya ketika sekelompok elemen masyarakat yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Selamatkan Pemilu (Amankan Pemilu) mengajukan permohonan uji materi Pasal 11 Huruf I; Pasal 85 Huruf I; Pasal 109 ayat 4 huruf c, huruf d, huruf e, ayat 5 dan ayat 11 UU No. 15 Tahun 2011 kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah LSM yang tergabung dalam aliansi tersebut diantaranya adalah Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Indonesian Parliamentary Center, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Center for Electoral Reform, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, dan lain-lain. Semua pasal yang diajukan untuk diuji materi tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 22E ayat 5 UUD 1945. Aliansi ini menganggap sebagian materi UU No. 15 Tahun 2011 ini akan menimbulkan kerugian konstitusional kepada rakyat yaitu tidak terpenuhinya hak pilih dan kebutuhan pemilih untuk mendapatkan pemilu yang jujur dan adil oleh lembaga yang independen dan mandiri. Intinya, konsepsi kemandirian dan independensi dimaknai tidak atau bukan dari partai politik.

Menariknya, mengenai kedudukan hukum (legal standing) para pemohon uji materi, pemerintah menganggap para pemohon tidak dapat menguraikan kerugian konstitusional yang dialami, baik yang bersifat actual maupun potensial atas berlakunya norma yang diuji tersebut. Pemerintah berpendapat bahwa para pemohon tidak memenuhi persyaratan kedudukan sebagai pemohon yang dipersyaratkan dalam Pasal 51 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi karena dianggap hanya mengajukan praduga-praduga atau asumsi-asumsi sehingga ada kerugian secara materiil yang diakibatkan oleh obyek permohonan pasal a quo. Pemerintah memohon MK untuk menolak permohonan para pemohon seluruhnya dan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat 1 dan 3; Pasal 11 Huruf I; Pasal 85 Huruf I; Pasal 109 ayat 4 huruf c, huruf d, huruf e, ayat 5 dan ayat 11 UU No. 15 Tahun 2011 tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Namun MK tidak mengabulkan permohonan pemerintah, dan menganggap sebagian para pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum. MK akhirnya memutuskan bahwa Pasal 11 Huruf I dan Pasal 85 Huruf I UU No. 15 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 22E ayat 5 UUD 1945. MK kemudian mengembalikan ketentuan mengenai syarat keanggotaan penyelenggara pemilu sama dengan ketentuan di UU No. 22 Tahun 2007, yaitu ketentuan mengundurkan diri sekurang-kurangnya lima tahun ketika akan mendaftar menjadi calon anggota KPU dan Bawaslu. Ketentuan ini dianggap sudah patut karena berbarengan dengan periodisasi tahapan pemilu. MK juga mengeluarkan unsur pemerintah dan DPR dari keanggotaan DKPP, sehingga keanggotaan DKPP diisi oleh 1 orang unsur KPU, 1 orang unsur Bawaslu, dan 5 tokoh masyarakat. Putusan ini terangkum dalam Putusan MK Nomor 81/PUU-IX/2011. Banyak kalangan yang menilai keputusan MK sangat tepat untuk menjaga independensi penyelenggara pemilu. Mahfud MD selaku Ketua MK menyatakan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil. Asas jujur dan adil hanya dapat terwujud jika, antara lain, penyelenggara pemilu tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak lain manapun. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu tidak dapat diserahkan kepada pemerintah atau parpol sebab berpotensi dan rawan dipengaruhi atau dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan, sehingga pemilu harus diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

Putusan MK ini selain mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, juga mendapat tanggapan berbeda dari beberapa anggota DPR yang menganggap putusan MK diskriminatif. Menempatkan orang partai politik di dalam keanggotaan lembaga penyelenggara pemilu tidak bertentangan dengan konstitusi, ini cuma masalah interpretasi yang berbeda saja. Mereka juga mengacu pada pemilu tahun 1999 yang diselenggarakan pemerintah dan partai politik, ternyata bisa berjalan dengan baik karena anggota-anggotanya bisa saling mengawasi dan bertanggung jawab. Terlepas dari semua polemik tersebut di atas, pada dasarnya penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan amanah konstitusi merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Seyogyanya semua pihak bisa saling menempatkan diri dan bekerja sama untuk mengukuhkan jalinan demokrasi di negeri ini, bukan justru melemahkan satu sama lain. Wallahu a’lam bishowab.

Tulisan ini pernhah dimuat di majalah halokpu kota surabaya edisi maret 2012.