Pengertian Independensi Dalam Kerangka Falsafati

Written by Arif Wijaksono – Author ideantara.com

Esensi demokrasi seringkali diasosiasikan dengan independensi ataupun kemerdekaan dalam hal pengakuan terhadap hak-hak manusia yang paling asasi, termasuk juga hak berpolitik. Meskipun kedua istilah tersebut memiliki cakupan maknawi yang berbeda. Independensi dapat juga dimaknai sebagai kemandirian, sedangkan merdeka diartikan sebagai bebas dari penguasaan kekuasaan. Hal ini adalah pemaknaan secara teoritis saja, sedangkan dalam tatanan praksis, semua bentuk konsepsi tersebut saling terikat dan membatasi secara metodis terutama berkaitan dengan pengaturan  kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem yang demokratis.

Ada banyak pendapat yang dapat digunakan untuk mendefinisikan independensi. Kita dapat saja mengatakannya sebagai bentuk ektase kemandirian, bebas dari pengaruh pihak manapun, tidak memiliki hubungan dengan segala sesuatu yang dapat meluruhkan kemandiriannya, dan lain lain. Meski demikian, independensi semestinya dipersepsikan dalam tiga nalar definitif yaitu secara ontologis, teleologis, dan deontologis. Ontologis berkaitan dengan hakikat dari independensi itu sendiri, dan ini merupakan bahasan yang paling rumit sebab bagaimana kita dapat menginisiasi independensi, sedangkan konsepsi ini subjective minded. Selaras dengan konsep hegemoni dalam bacaan Gramscian, kita tidak dapat menginterpretasikan dengan tepat apakah seseorang itu terhegemoni atau tidak, sedangkan dia menerima konsepsi (yang kita anggap menghegemoni dia) sebagai sesuatu yang benar bagi dirinya. Sama halnya dengan seseorang yang menganggap dirinya independen, meskipun mungkin dalam anggapan masyarakat (common sense) dia dependen. Hal ini dikarenakan bahasan ontologis selalu berkaitan dengan etos, bukan pada tataran aksi maupun persepsi secara sosiologis.

Independensi dalam perspektif teleologis berkaitan dengan orientasi atau tujuan. Jadi, sesuatu masih dapat dikatakan independen bila masih dalam kerangka teleologisnya tersebut. Sedangkan independensi dalam tarikan deontologis berkaitan dengan proses atau cara. Konsepsi independensi secara metodis biasanya didasarkan pada dua perspektif terakhir yaitu teleologis dan deontologis, yaitu apakah sesuatu itu dapat dikatakan independen secara teleologis dan deontologis, tujuan dan prosesnya. Dalam dua parameter inilah, independensi dan sebagian besar konsepsi dalam ilmu-ilmu sosial menjadi lebih mudah diukur dan aksiologis.

David Arthur dalam bukunya Independence: yes, but where do we draw the line (1978) menyatakan bahwa independensi dapat diartikan dalam dua maksud yaitu ketiadaan hubungan dan kebebasan dari kekuasaan. Independensi erat hubungannya dengan integritas dan objektivitas. Oleh sebab itulah independensi dapat diklasif ikasikan dalam dua bentuk, yaitu independensi dalam kenyataan (in fact) dan independensi dalam penampilan (in appearance). In fact, independensi bersumber langsung dari dalam diri seseorang terkait dengan sikap objektif dan integritasnya. Independence in fact akan menumbuhkan kepercayaan, bila seseorang itu adalah public f igure maka dia akan mendapatkan kepercayaan publik. Bila dia itu berwujud institusi, maka untuk menilai independensi institusionalnya adalah dengan melihat independensi orang-orang di dalamnya. Independence in appearance mengasumsikan suatu konsepsi tertentu yang digunakan sebagai parameter untuk menampilkan kepada masyarakat bahwa dirinya independen dan tidak berkepentingan politik tertentu. Dalam konsepsi ini, setiap orang maupun institusi yang menyatakan dirinya independen harus menghindari perilaku dan situasi-situasi yang menyebabkan masyarakat meragukan independensinya.

Perdebatan mengenai definisi kerja dari independensi telah menjadi polemik dalam konstelasi politik nasional akhir-akhir ini, terutama antara sebagian anggota parlemen dengan beberapa elemen masyarakat yang concern dengan wacana public policy dan demokrasi. Hal ini dipicu ditetapkannya UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang pada pokok persoalannya mengakomodasi masuknya eks anggota partai politik untuk mengikuti seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanpa diatur oleh batasan waktu berhenti atau mengundurkan diri dari partai politik yang bersangkutan. UU ini dianggap menyalahi konstitusi, mengenai kedudukan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang sifatnya nasional, tetap, dan mandiri. Menurut sebagian anggota parlemen, tidak ada jaminan bahwa seseorang yang non-partisan pasti akan bersikap independen. Sebaliknya, tidak dapat dikatakan bahwa seorang partisan pasti tidak dapat independen. Pandangan seperti ini bukannya keliru meski cenderung delusif, sebab independensi dimaknai dalam kerangka ontologis, sehingga sulit untuk diberikan parameter atau arbitrair. Seorang legislator mestinya paling mengerti bahwa memberikan ruang bagi peserta pemilu dalam susunan penyelenggara pemilu justru mengaburkan makna independensi itu sendiri. Oleh sebab itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan berlakunya sebagian pasal dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 menempatkan kembali makna independensi kepada khittahnya secara tepat, menjaga penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu dari retorika tautologi politik elit yang tidak bertanggung jawab.

Tulisan ini dimuat juga dalam majalah halokpu kota surabaya, edisi maret 2013.

Tinggalkan Balasan