Pengertian New Public Management

Resumed by Royin Fauziana – Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Jember

Apabila kita mempelajari tentang ilmu Administrasi Negara, maka dapat dapat dikelompokkan menjadi tiga babagan atau periode. Periode pertama disebut Administrasi Negara Klasik (Shafritz, 1978) atau bisa disebut juga Administrasi Negara Lama atau Old Publik Administration (Denhardt dan Denhardt, 2003). Periode kedua adalah Management Publik Baru atau New Public Management, dan pada periode ketiga adalah New Public Service. Khusus konsep New Public Management, konsep ini ingin mengenalkan konsep-konsep yang biasanya diperlakukan / dipergunakan untuk konsep bisnis dan di sektor privat. Inti dari konsep ini adalah untuk mentransformasikan kinerja yang selama ini dipergunakan dalam sektor privat dan bisnis ke sektor publik. Slogan yang terkenal dalam perspektif konsep baru dalam New Public Management ini ialah mengatur dan mengendalikan pemerintah tidak jauh bedanya dengan mengatur dan mengendalikan bisnis – run government like bussines.

Paradigma atau periode New Public Management ini didasarkan pada teori pasar dan budaya bisnis dalam organisasi publik (vigoda, 2002). New Public Management tersebut muncul tidak hanya karena adanya krisis fiscal pada tahun 1970an dan 1980an, tetapi juga karena adanya keluhan bahwa sektor publik terlalu besar, boros, inefisien, merosotnya kinerja pelayanan publik, kurangnya perhatian terhadap pengembangan dan kepuasan kerja pegawai pemerintah (Hope, 2002).

Isu selanjutnya yang berkembang ialah tidak hanya membatasi pada bagaimana mentransformasikan kinerja sektor bisnis ke sektor pemerintahan, melainkan lebih jauh dari itu yakni New Public Management sudah menjadi suatu model yang normatif, yang ditandai dengan peninjauan kembali pada peran para administrator publik, peran dan sifat dari profesi administrasi, dan mengapa serta bagaimana sebaiknya kita bertindak dan berperan.

Lebih dari dua dekade New Public Management telah berkembang sebagai suatu konsepyang bisa mengganti peran dan arti daro Old Public administration di hampir seluruh belahan dunia ini. Sebagai hasilnya sejumlah perubahan yang berdampak positif telah banyak terjadi di berbagai sektor pablik. Tema pokok dalam New Public Management ini antara lain adalah bagaimana menggunakan mekanisme pasar dan terminology di sektor publik. Bahwa dalam melakukan hubungan antara instansi-instansi pemerintah dengan pelanggannya (customers) dipahami sama dengan proses hubungan transaksi yang dilakukan oleh mereka para pelaku dunia pasar (market place). Dengan cara mentransformasikan kinerja pasar yang seperti ini maka dengan kata lain akan dapat mengganti atau mereform kebiasaan kinerja yang ada di sektor publik dan tentunya tetap dari tradisi yang berlandaskan aturan (rule-based) dan proses yang menggantungkan pada otoritas pejabat (authority-driven processes) menjadi otoritas pasar (market-based), dan dipacu untuk berkompetisi sehat (competition-based tactics).

Di dalam konsep New Public Management semua pimpinan (manajer) di dorong untuk menemukan cara-cara baru dan inofatif untuk memperoleh hasil yang maksimal atau bahkan melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintahan. Mereka tidak lagi memimpin dengan cara-cara melakukan semuanya sampai jenis pekerjaan yang kecil-kecil. Mereka tidak lagi melakukan “rowing” yang menyapu bersih semua pekerjaan. Melainkan mereka melakukan “steering” yang membatasi terhadap pekerjaan atau fungsi mengendalikan, memimpin, dan mengarahkan pada yang strategis saja. Dengan demikian, kunci dari New Public Management adalah sangat menitikberatkan pada mekanisme pasar dalam mengarahkan program-program publik. Pengaturan yang seperti ini merupakan suatu upaya untuk melakukan kompetisi di dalam instansi pemerintah dan unit-unit lintas batas bagi sektor organisasi yang berorientasi profit maupun nonprofit.

Konsep New Public Management ini dapat dipandang sebagai suatu konsep baru yang ingin menghilangkan monopoli pelayanan yang tidak efisisen yang dilakukan oleh instansi dan pejabat-pejabatv pemerintah. Dengan konsep seperti inilah maka Cristopher Hood dari London School of economics (1995) mengatakan bahwa New Public Management mengubah cara-cara dan model birokrasi-publik yang tradisional ke arah cara-cara dan model bisnis privat dan perkembangan pasar. Cara-cara legitimasi birokrasi publik untuk menyelamatkan prosedur dari diskresi administrasi agar tidak lagi dipraktikkan oleh New Public Management dalam birokrasi pemerintah.

Untuk lebih menerapkan konsep New Public Management dalam birokrasi publik , maka diupayakan agar para pemimpin birokrasi dapat meningkatkan produktivitas dan menemukan alternatif cara-cara pelayanan publik berdasarkan perspektif ekonomi. Mereka para pemimpin birokrasi didorong untuk memperbaiki dan mewujudkan akuntabilitas publik kepada pelanggan, meningkatkan kinerja, restrukturisasi lembaga birokrasi publik, merumuskan kembali misi organisasi, melakukan streamlining proses dan prosedur birokrasi, dan melakukan desentralisasi proses pengambilan kebijakan.

Ketika muncul pertama kali, New Public Management hanya meliputi lima doktrin, yaitu (1) penerapan deregulasi pada line managemenet. (2) konversi unit pelayanan publik menjadi organisasi yang berdiri sendiri, (3) penerapan akuntabilitas berdasarkan kinerja terutama melalui kontrak, (4) penerapan mekanisme kompetisi seperti melakukan kontrak keluar, dan (5) memperhatikan mekanisme pasar (Hood, 1991). Semenjak konsep New Public Management ini dikemukakan, maka telah banyak kemajuan dari praktika konsep ini di beberapa Negara dunia. Seperti misalnya, upaya melakukan privatisasi fungsi-fungsi yang selama ini dimonopoli pemerintah di beberapa Negara mengalami banyak perubahan dan kemajuan.

Sama halnya dengan pendapat Kettl di atas Jonathan Boston (1991) menyatakan bahwa pusat perhatian dan doktrin New Public Management itu pada intinya sebagai berikut :

  • Lebih menekankan pada proses pengelolaan (manajemen) ketimbang perumusan kebijakan
  • Perubahan dari penggunaan control masukan (input controls) ke penggunaan ukuran-ukuran yang bisa dihitung terhadap output dan kinerja target
  • Devolusi manajemen control sejalan bersama dengan pengembangan mekanisme sistem pelaporan, monitoring, akuntabilitas baru
  • Disagregrasi struktur birokrasi yang besar menjadi struktur instansi yang kuasi otonomi
  • Secara khusus melakukan pemisahan antara fungsi-fungsi komersial dengan yang komersial
  • Menggunakan preferensi untuk kegiatan privat seperti privatisasi, sistem kontrak sampai dengan penggunaan sistem penggajian dan renumerasi yang efektif dan efisien.

Dalam upaya melakukan perbaikan birokrasi pemerintahan sering kali kita mendengar istilah “reinventing government”. Istilah ini sebenarnya sama halnya dengan upaya untuk melakukan pembaharuan di bidang birokrasi pemerintah. Pembaharuan dalan reinventing government dapat pula dikatakan sebagai upaya mewiraswastakan birokrasi pemerintah. Yang dimaksud mewiraswastakan birokrasi pemerintah disini bukan berarti setiap pejabat atau petugas diharuskan berdagang atau berwirausaha seperti pengusaha. Atau mengajari para pejabat pemerintah untuk berusaha sepertipara pengusaha. Melainkan adanya upaya para pejabat disertasi semua komponen instansi publik itu senantiasabekerja keras seperti para pengusaha yang bertujuan untuk meningkatkan agar sumber-sumber yang berpotensi ekonomi yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah dari yang tidak produktif menjadi bisa produktif, dari yang produksinyarendah ditingkatkan ke produksi yang lebih tinggi. Upaya yang seperti ini sangat popular dalam kinerja dunia usaha. Oleh karenanya prinsip reinventing government itu adalah menstransformasikan kinerja dalam dunia usaha ke kinerja organisasi pemerintah.

Osborn menyatakan bahwa reinventing government itu pada hakekatnya adalah upaya untuk menstranformasikan jiwa dan kinerja wiraswasta (entrepreneurship) ke dalam birokrasi pemerintah. Jiwa Enterpreneurship itu menekankan pada upaya untuk meningkatkan sumber daya baik ekonomi, sosial, budaya, politik yang dipunyai oleh pemerintah dari yang tidak produktif bisa menjadi produktif, dari yang produktivitas rendah menjadi produksi tinggi. Kinerja seperti inilah yang kemudian di kenal dengan upaya mewiraswastakan birokrasi pemerintah.

Ada sepuluh prinsip mewiraswastakan birokrasi pemerintah: oleh karena perlu dipahami prinsip-prinsip mewiraswastakan birokrasi pemerintah. Sepuluh prinsip itu antara lain:

  • Pemerintah harus bersifat sebagai katalis
  • Pemerintah milik masyarakat
  • Pemerintah kompetitif
  • Pemerintah berorientasi misi
  • Pemerintah berorientasi pada hasil
  • Pemerintah berorientasi pada pelanggan
  • Pemerintah wiraswasta
  • Pemerintah antisipatif
  • Pemerintah desentralisasi
  • Pemerintah berorientasi pasar

Demikianlah sepuluh prinsip birokrasi pemerintahan yang mewiraswasta, atau dalam bahasa reinventing government entrepreneurship. Sepuluh prinsip ini dalam rangka melakukan pembaruan birokrasi pemerintah mencoba mengubah kinerja yang tidak produktif bisa berproduksi yang baik. Reinventing government itu sendiri pada hakekatnya merupakan New Public Management. Prinsip-prinsip New Public Management itu dilaksanakan dalam reinventing government ini. Kalau the old public administration prinsip-prinsipnya dilaksanakan dalam birokrasi pemerintah, maka pokok pemikiran dari New Public Management yang salah satu aplikasinya adalah reinventing government . hal tersebut merupakan pemikiran membarukan administrasi Negara dengan memadukan prinsip-prinsip bisnis dalam birokrasi pemerintah. [i]


[i] Referensi

Thoha, Miftah. 2010. Ilmu administrasi publik kontemporer. Jakarta: kencana

 

Tinggalkan Balasan