Tantangan Liberalisasi Pangan Dalam ASEAN Economic Community.

Written by Zahidiyah Ela Tursina, Lenny S., Rafli Z., dan Sulthon M. – Alumni dan Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember

1.1 Latar Belakang

Para pemimpin ASEAN menandatangani Deklarasi ASEAN Concord II (Bali Concord II) pada KTT ke-9 di Bali. Kesepakatan tersebut membentuk salah satunya adalah ASEAN Economic Community (AEC). ASEAN berharap sebelum tahun 2015, pergerakan barang, jasa, investasi, dan buruh terampil di ASEAN akan dibuka dan diliberalisasi sepenuhnya, sementara aliran modal akan dikurangi hambatannya.[1]

Salah satu bidang  kerja sama ekonomi yang direncanakan oleh AEC adalah bidang pertanian. Sektor pertanian mendapat perhatian serius mengingat dari sektor ini adalah penghasil produk pangan salah satunya beras yang merupakan bahan makanan pokok sebagian besar anggota AEC. Beras menjadi suatu hal yang sangat penting. Apabila tidak ditanggapai secara serius maka dikhawatirkan dapat memberikan dampak luas dalam berbagai sektor. Lebih parahnya dapat mengancam stabilitas suatu negara.

Oleh karena itu, AEC memberlakukan kesepakatan AEC dalam bidang pangan antara lain beras di kawasan Asia Tenggara. AEC memberlakukan kebijakan liberalisasi pangan dengan cara menurunkan hambatan tarif maupun non tarif. Kebijakan tersebut tentu mengancam negara yang menggantungkan beras. Walaupun beras termasuk kategori sensitive list[2], dan Menteri Perdagangan AEC memasukkannya ke high sensitive list, tetapi beras akan diliberalisasikan dengan reduksi penurunan tarif di saat tertentu. Meskipun pada tanggal 24 Agustus 2007 di Manila menghasilkan kesepakatan untuk mengeluarkan daftar produk sektor gula dan beras di negara Filipina dan Indonesia dari inclusion list[3] menjadi exclusion list[4]dari AEC pada tahun 2015. Tetapi seperti apa yang dikatakan oleh Mari Elka Pangestu bahwa masih belum ada kejelasan tentang dicantumkannya gula dan beras dalam exclusion list secara sementara  (temporary exclusion list) atau permanen.[5] Artinya karena tidak ada kejelasan waktu, maka jika sektor beras jadi dimasukkan pada kategori inclusion list, dapat dipastikan banyak tantangan yang muncul, misalnya ketimpangan tingkat ekonomi antarnegara-Negara dan tantangan yang lainnya.

Pemberlakuan Common Effective Preferential Tariff  (CEPT) sebagai mekanisme utama memberikan sebuah dampak liberalisasi pangan. Implementasi liberalisasi  perdagangan tercakup dalam berbagai bentuk misalnya, penghapusan tarif dan non tarif. Pemberlakuan liberalisasi pangan ini memberikan pengaruh besar terhadap harga beras di kawasan Asia Tenggara. Bagi negara yang tidak siap terhadap adanya liberalisasi pangan maka negara tersebut akan lebih banyak mengimpor beras daripada mengekspor beras.

Karena itu pemberlakuan peraturan liberalisasi pangan khususnya pada beras di waktu tetentu yang akan diimplementasikan oleh AEC tentu tidak mudah. AEC akan menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam persoalan beras di kawasan regional Asia Tenggara. Berbagai tantangan yang dihadapi AEC harus dijadikan perhatian serius oleh AEC agar pada nantinya bisa dihadapi secara bijak oleh AEC.

Atas dasar pemikiran di atas maka penulis berusaha menuangkan persoalan tersebut ke dalam makalah yang judul : Tantangan Liberalisasi Pangan Dalam ASEAN Economic Community.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah di atas dapat dirumusakan permasalahan sebagai berikut: “Apa saja tantangan yang dihadapi oleh ASEAN Economic Community dalam persoalan pangan yakni beras di kawasan Asia Tenggara?”

 1.3 Tujuan Penelitian                                                                                   

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang penulis paparkan maka tujuan dari penulisan karya tulis  ilmiah ini adalah menganalisis tantangan yang dihadapi oleh ASEAN Economic Community (AEC) dalam persoalan beras di Asia Tenggara.

 1.4 Manfaat Penelitian                                                                                 

Manfaat penulisan karya tulis ilmiah ini adalah menghasilkan sebuah analisis tentang tantangan yang dihadapi oleh ASEAN Economic Community (AEC) dalam persoalan beras di Asia Tenggara. Di sisi lain manfaat dari penulisan ini sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pengabdian dan penelitian. Selain itu, penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat dijadikan sebagai informasi dan tambahan pengetahuan bagi pihak yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut tentang hal-hal yang masih belum terungkap dalam penelitian ini.

 1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Sifat Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang diperkaya dengan informatif kuantitatif dan hasil studi pustaka. Penggunaan analisis tersebut dalam rangka untuk menggambarkan fakta-fakta yang diteliti secara empirik, sistematis, serta akurat.                                                             

 1.5.2 Metode Pengumpulan Data                                                                           

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder.Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode dokumentasi yang merupakan salah satu metode pengambilan data dengan melihat buku-buku serta dokumen-dokumen yang terkait. Selain itu,  penulis juga melakukan pengambilan artikel-artikel terkait pada bebarapa media publikasi seperti jurnal dan situs internet.

1.5.3 Metode Analisis Data                                                                          

Dalam pengolahan data, penulis tidak bisa menganalisis data secara langsung karena data itu akan diolah secara deduktif. Deduktif adalah cara berfikir dari sesuatu yang bersifat umum lantas dibuat kesimpulan yang lebih khusus. Dengan metode ini penulis ingin menganalisis tantangan yang dihadapi ASEAN Economic Community (AEC) dalam persoalan beras di kawasan Asia Tenggara.

 1.6 Penjelasan Teori

1.6.1 Integrasi Ekonomi Regional

Konsep Regionalisme diberikan oleh Louis Cantori dan Steven Spiegel. Kedua teoritis ini mendefisnisikan kawasan sebagai dua atau lebih negara yang saling berinteraksi dan memiliki kedekatan geografis, kesamaan etnis, bahasa, budaya, keterkaitan, sosial dan sejarah dan perasaan identitas yang seringkali meningkat disebabkan adanya aksi dan tindakan dari berbagai negara di luar kawasan.[6]

Sejak tahun 1960-an, teori integrasi ekonomi regional dipengaruhi oleh pendekatan yang dikembangkan Bela Balassa, yang berpendapat bahwa idelanya integrasi regional berlangsung melalui beberapa tahapan, yakni: free trade area, custom union, common market, economic and monetary union, dan political union.[7] Tahapan-tahapan ini berlangsung terpisah di mana sebelum melangkah ke tahapan lebih tinggi, perlu diselesaikan terlebih dahulu yang lebih rendah.

Dalam hal ini, ASEAN Economic Community (AEC) adalah organisasi regional di Asia Tenggara yang memiliki tujuan untuk sebuah pembentukan komunitas ekonomi bersama seluruh negara ASEAN melalui kerangka ASEAN. AEC ini memiliki tujuan utama yaitu mewujudkan adanya sebuah common market. Karena sebelum menuju common market dalam manifestasi AEC, di ASEAN sendiri sudah diterapakan tahap awal rangkaian integrasi regional yaitu free trade, yang diterapakan sejak tahun 2003. Setelah free trade dilakukan, maka tahapan-tahapan integrasi yang selanjutnya juga berusaha untuk diwujudkan yaitu common market yaitu berupa AEC.

ASEAN menciptakan pasar tunggal seperti apa yang telah dilakukan oleh Uni Eropa. Melalui berbagai tahapn panjang membuat Uni Eropa mempunyai mata uang tunggal Euro. Penerapan AEC pada tahun 2015 akan menjadikan ASEAN pada tahapan seperti Uni Eropa yaitu economic union. Namun apabila di lihat dari fakta, dari tahapan free trade area, ASEAN menghadapi berbagai tantangan agar bisa berada di tahapan akhir integrasi itu.

1.6.2 Liberalisasi Perdagangan

Budiono (2001) meyebutkan terdapat lima manfaat dibukanya liberalisasi perdagangan. Pertama, akses pasar lebih luas sehingga memungkinkan terjadinya efisiensi karena liberalisasi perdagangan cenderung menciptakan pusat-pusat produksi baru yang menjadi lokasi berbagai kegiatan industri yang saling terkait dan saling menunjang sehingga biaya produksi dapat diturunkan. Kedua, iklim usaha menjadi lebih kompetitif sehingga mengurangi kegiatan yang bersifat rent seeking dan mendorong pengusaha untuk meningkatkan produktivitas dan efisensi, bukan bagaimana mengharapkan mendapat fasilitas dari pemerintah. Ketiga, arus perdagangan dan investasi yang lebih bebas mempermudah proses alih teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Keempat, perdagangan yang lebih bebas memberikan signal harga yang “benar” sehingga meningkatkan efisiensi investasi. Kelima, dalam perdagangan yang lebih bebas kesejahteraan konsumen meningkat karena terbuka pilihan-pilihan baru. Namun untuk dapat berjalan dengan lancar suatu pasar yang kompetitif perlu dukungan perundangan-undangan yang mengatur persaingan yang sehat dan melarang praktek monopoli.[8]

Manfaat-manfaat liberalisasi seperti itu yang diharapkan oleh ASEAN Economic Community (AEC). Namun demikian, banyak tantangan yang dihadapi AEC antara lain ketimpangan ekonomi antarnegara anggota ASEAN, kondisi petani beras lokal di Asia Tenggara serta fluktuasi kurs mata uang perdagangan internasional yang dapat mempengaruhi harga beras di Asia Tenggara.

1.6.3 Ketahanan Pangan (Food Security)                                                               

Braun dkk. (1992) mengingatkan bahwa penggunaan istilah ketahanan pangan dapat menimbulkan kebingungan dan sering terjadi salah pengertian,  karena aspek ketahanan pangan adalah banyak dan luas, serta definisinya berubah dari satu periode ke periode waktu lainnya[9]. Secara luas ketahanan pangan (food security) dapat diartikan sebagai terjaminnya akses pangan bagi segenap rumah tangga serta individu sehingga mereka dapat bekerja dan hidup sehat. Ketahanan pangan ditentukan secara bersama antara ketersediaan pangan dan  akses individu atau rumah tangga untuk mendapatkannya. Ketersediaan pangan tidak menjamin rumah tangga atau individu akses terhadapnya, tetapi akses pangan bergantung pada ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan secara nasional, wilayah dan lokal merupakan fungsi daripada produksi, persediaan dan perdagangan. Akses pangan secara nasional dari pasar dunia  bergantung pada harga pangan di pasar dunia dan ketersediaan devisa. Askes pangan tingkat rumah tangga ditentukan oleh pendapatan. Bila pendapatan rumah tangga cukup, maka tahap berikutnya bergantung pada ketersediaan pangan secara lokal atau wilayah yang ditentukan oleh operasi pasar, infrastruktur pemasaran dan informasinya (Pinstrup-Andersen and Pandya-Lorch 19).[10]

Sehingga dengan disepakatinya AEC yang memberlakukan liberalisasi beras, maka ketahanan pangan masing-masing negara anggota diharapkan maningkat karena dengan adanya liberalisasi beras maka masing-masing negara akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan beras di lingkup domestiknya. Tidak hanya itu, jika negara tersebut mampu mencukupi kebutuhan beras di domestik negaranya, dan masih ada kelebihan stok beras maka negara tersebut dapat melakukan ekspor. Jadi ketahanan pangan tidak hanya berlaku di domestik saja.

PEMBAHASAN

2.1 Liberalisasi ASEAN Economic Community (AEC) di bidang Pangan

ASEAN sebagai organisasi geo-politik dan ekonomi yang terletak di wilayah Asia Tenggara memiliki letak geografis yang beriklim tropis dan memiliki luas laut yang cukup luas. Hal ini menjadikan sektor agraris dan maritim sebagai keunggulan komparatif ekonomi negara ASEAN. Secara umum kondisi pangan ASEAN pada tahun 2005/2006 telah mampu mencapai swasembada, khususnya untuk komoditi beras dan gula yang produksinya melebihi kebutuhan di ASEAN. Untuk jagung dan kedelai, ASEAN masih mengandalkan impor.

Sektor pangan sebagai basis ekonomi tradisonal negara-negara asean mendapat perhatian serius mengingat sektor pangan menjadi kebutuhan pokok negara-negara ASEAN. Blue Print AEC khususnya sektor pangan pada KTT ke 13 di Singapura mengasilkan beberapa ketentuan[11] yaitu:

i.Penguatan ketahanan pangan di daerah;
ii.Fasilitasi dan promosi intra-dan ekstra-ASEAN perdagangan produk pertanian dan kehutanan; lokal belum mampu memenuhi kebutuhan domestik[12].
iii.Generasi dan transfer teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan agribisnis dan silvo-bisnis;
iv.Pertanian masyarakat pedesaan dan pengembangan sumber daya manusia;
v. Keterlibatan sektor swasta dan investasi;
vi. Pengelolaan dan konservasi sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan
vii. ASEAN memperkuat kerjasama dan pendekatan bersama dalam menangani isu-isu internasional dan regional.

Penguatan sektor pangan seperti yang disebutkan di atas serta pemberlakuan Common Effective Preferential Tariff  (CEPT)  sebagai pembenahan kualitas dan kuantitas agar mampu bersaing di pasaran internasional. CEPT diberlakukan sebagai mekanisme tunggal yang membawa konsekuensi liberalisasi terhadap bea masuk (BM) 5%-0%[13]. Hal ini mengakibatkan gula dan beras sebagai komoditi pangan yang seharusnya masuk kategori sensitive list akhirnya dimasukkan dalam kategori inclusion list. Pada tanggal 24 Agustus 2007 di Manila yang menghasilkan kesepakatan untuk mengeluarkan daftar produk sektor gula dan beras di negara Filipina dan Indonesia dari inclusion list menjadi exclusion list dari AEC pada tahun 2015. Namun seperti apa yang dikatakan oleh Mari Elka Pangestu bahwa masih belum ada kejelasan tentang dicantumkannya gula dan beras dalam exclusion list secara sementara  (temporary exclusion list) atau permanen[14], sehingga dalam hal ini pemberlakuan beras sebagai exclusion list masih belum terealisasi. Artinya karena tidak ada kejelasan waktu, maka jika sektor beras jadi dimasukkan pada kategori inclusion list, dapat dipastikan banyak tantangan yang muncul, misalnya ketimpangan tingkat ekonomi antarnegara-Negara dan tantangan yang lainnya.

Kebijakan liberalisasi pangan dengan mekanisme non-tarif (non-tariff barriers) yang berlaku pada perdagangan intra-regional ASEAN menjadi grand design dari upaya peningkatan sektor pangan di wilayah ASEAN. Sebenarnya bukan barang baru lagi, karena penggunaan CEPT berlangsung sejak tahun 1994 (Lihat lampiran 1).

2.2 Liberalisasi Beras dengan Proyeksi Skema CEPT pada ASEAN Economic Community 2015

CEPT yang di laksanakan mulai tahun 1994 adalah sebuah program tahapan penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif yang disepakati bersama oleh negara-negara ASEAN. Barang-barang yang termasuk dalam proses CEPT adalah semua barang-barang manufaktur, termasuk barang modal dan produk pertanian olahan, serta produk-produk yang tidak termasuk dalam definisi produk pertanian. (Produk-produk pertanian sensitive dan highly sensitive dikecualikan dari skema CEPT). Klasifikasi CEPT didasarkan pada sensitifitas komoditas terhadap pembangunan regional negara-negara ASEAN.  berdasarkan klasifikasi diatas, komoditas CEPT dibagi kedalam 4 daftar, yaitu :

1. Inclusion list (IL) yaitu daftar yang berisi produk-produk yang  memenuhi kriteria sbb :

    a. Jadwal penurunan tarif

    b.Tidak ada pembatasan kwantitatif

    c. Hambatan non-tarifnya harus dihapuskan dalam waktu 5 tahun.

2. General exception list (GEL) yaitu daftar produk yang dikecualikan dari skema CEPT oleh suatu negara karena dianggap penting untuk alasan perlindungan keamanan nasional, moral masyarakat, kehidupandan kesehatan dari manusia, binatang atau tumbuhan, nilai barang-barang seni, bersejarah atau arkeologis.

3. Temporary exclusions list (TEL). Yaitu daftar yang berisi produk-produk yang dikecucalikan sementara untuk dimasukkan dalam skema CEPT.

4. Sensitive list yaitu daftar yang berisi produk-produk pertanian bukan olahan.

Semua produk manufaktur, termasuk barang modal dan produk pertanian olahan, serta produk-produk yang tidak termasuk dalam definisi produk pertanian. Produk-produk pertanian sensitive dan sensitive dikecualikan dari skema CEPT. Produk pertanian yakni beras masuk ke dalam produk sensitive list mengingat beras yang menjadi kebutuhan pokok negara-negara ASEAN. Tetapi menteri perdagangan AEC memutuskan memasukkan beras ke dalam kategori high sensitive list. Hal ini berdasarkan pengamatan dari luas lahan yang digunakan dan hasil produk beras seperti dalam table di atas.

Liberalisasi beras dengan klasifikasi sebagai produk high sensitive list mendapatkan reduksi penurunan tarif 5%-0% karena hanya produk general exception list dalam skema CEPT yang tidak mengalami reduksi penurunan tarif. Sehingga liberalisasi beras menjadikan produk ini sebagai produk high sensitive list yang menggantungkan permintaan dan penawarannya kepada pasar regional ASEAN dan pasar internasional. Hal ini terjadi karena integrasi ekonomi mengutamakan  produk yang paling kompetitif secara harga, kualitas, dan kuantitas maka akan mempengaruhi permintaan dan penawaran (ketergantungan pada pasar AEC dan internasional) sesuai dengan konsep demand and supply[15] yang menerangkan apabila komoditas yang mempunyai harga murah dan kualitas serta kuantitas baik maka pola permintaan meningkat.

2.3 Kondisi Beras di Asia Tenggara

Mayoritas negara-negara di Asia Tenggara adalah negara-negara agraris yang memiliki areal lahan untuk memproduksi padi. Berikut ini  data mengenai areal luas panen areal padi di kawasan Asia Tenggara (dalam jutaan hektar);

 TABEL 1 Areal Luas Panen Areal Padi Di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Jutaan Hektar)

TahunKambojaIndonesiaLaosMalaysiaMyanmarFilipinaThailandVietnam
19941.49510.7340.6110.6995.7433.6528.9756.599
19951.92411.4390.5600.6736.0333.7599.1136.766
19961.86411.5700.5540.6855.7693.9519.2677.004
19971.92911.1410.5590.6915.4083.8429.9137.100
19981.96311.7300.6180.6745.4593.1709.5127.363
19992.07911.9630.7180.6926.2114.0009.9707.654
20001.90311.7930.7230.6996.3024.0389.8917.666
20011.98011.5000.7470.6676.4134.06510.1257.493
20021.99511.5210.7830.6776.2004.0469.9887.504
20032.00011.4770.8100.6756.6504.09410.2007.449

Sumber: Data FAOSTAT, 2002

Menurut data dari FAOSTAT pada tahun 2004, jumlah produksi beras relatif rendah di mayoritas negara Asia Tenggara. Di Thailand, Kamboja, dan Laos hasil panen padi rendah karena para petani di sana menggunakan penanaman areal sawah tadah hujan serta pemakaian varietas tradisional. Sementara itu di areal lahan padi di kawasan Asia Tenggara berada di tengah tekanan penciutan karena dampak negatif dari urbanisasi serta akselerasi industrialisasi di kawasan Asia Tenggara.

Menurut FAS, yaitu ramalan resmi Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) untuk Januari tahun 2004 terkait perdagangan beras dunia pada tahun 2002 / 2003, maka negara eksportir beras paling besar adalah negara Thailand (28%), India (16%), Vietnam (14%), Amerika Serikat (14%) dan China (9%). Dari negara pengekspor beras tersebut, dua diantaranya adalah negara yang ada di Asia Tenggara. Ekspor di Thailand sendiri volumenya meningkat dua kali lipat, yaitu pada tahun  1990 mengekspor sebanyak 4 juta ton menjadi lebih dari 8 juta ton pada tahun 2003.[16] Selain itu, beras yang diekspor oleh Vietnam juga meningkat secara tajam. Berikut ini adalah tabel ekspor beras (dalam ton) :

TABEL 2 Tabel Ekspor Beras (Dalam Ton)

Tahun

Kamboja

Indonesia

Malaysia

Myanmar

Filipina

Thailand

Vietnam

199001,911111213,60024,017,0791,624,000
19910643688183,11510,0064,333,0721,033,000
1992042,492145198,00035,1005,151,3711,945,800
19930350,606139262,50014,989,2191,722,000
19940169,1411,172933,81304,350,858,6311,983,000
1995052,430353,80006,197,9901,988,000
19965,62519712592,33005,454,3503,003,000
19973,600646628,30005,567,5193,574,804
19986001,9812,088120,400446,537,4923,730,000
19992,2002,70111754,3192946,838,9004,508,277
20006301,189107251,4002246,141,3563,476,983
20011,5003,952155939,100137,685,0513,729,458
20023,8464,1542,705900,00027,337,5613,240,392
20033,0466998,74175,9995368,394,9793,813,000

Sumber : Data FAOSTAT, 2004

Selain ada negara yang mengekspor beras, negara yang mengimpor beras jumlahnya juga banyak. Yang memprihatinkan, negara importir beras paling besar berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara, yang notabene merupakan jantung produsen beras dunia. Negara pengimpor atau importir beras yang besar adalah Indonesia, Filipina, Bangladesh, Malaysia, dan Singapura (Hossain dan Narciso). Impor beras negara Indonesia dan Filipina meningkat tajam sejak awal 1990 an. Impor besar-besaran terjadi pada tahun 1995 dan tahun 1998-1999 karena produksi beras di Indonesia dan Filipina menurun akibat bencana kekeringan El Nino.

TABEL 3 Impor Beras (ton)

Tahun

Kamboja

Indonesia

Laos

Malaysia

Myanmar

Filipina

Thailand

Vietnam

199025,80049,5774,420330,3360592,72701,900
199120,000170,99326,100399,889059146,168
199281,000609,7727,013444,175063401,700
199384,00024,3185,713389,1960201,6050750
199451,000630,07316,452340,78401,52700
199581,0003,157,70015,939427,5560263,2756811,000
199625,9692,149,75726,731577,634457866,8801880
199727,600348,07519,927630,0001,633722,3973250
199839,2002,894,95840,585657,8709522,414,0008361,300
199936,4004,748,0604,707612,4676,662834,3791,4065,200
200060,6461,355,03813,693595,58110,143642,2735240
200153,262642,16821,969525,04213,000810,9032652,600
2002123,5731,798,49826,400496,2517,0001,196,15989840,000
200377,0521,625,75323,558360,4532,728842,1597,9182,251

Sumber : Data FAOSTAT, 2004

2.4 Tantangan Yang Dihadapi ASEAN Economic Community Dalam  Persoalan Liberalisasi Beras di Kawasan Asia Tenggara

2.4.1 Ketimpangan Tingkat Ekonomi Antarnegara-Negara  Anggota  ASEAN di   Asia Tenggara

Ketika AEC diberlakukan pada tahun 2015, termasuk liberalisasi pangan (dalam hal ini beras) dan adanya mekanisme Common Effective Preferential Tariff  (CEPT) sebagai mekanisme tunggal yang mengatur kerjasama ekonomi ASEAN semakin liberal di mana terjadi penurunan tarif misalnya bea cukai dan hambatan non tarif. Sehingga beras ekspor suatu negara menjadi leluasa masuk di sebuah negara karena adanya pembebasan tarif masuk.

Sehingga, liberalisasi beras dilakukan maka tentu saja ini dapat membuat kesenjangan atau gap tingkat ekonomi antara anggota ASEAN di Asia Tenggara semakin kentara. Maksudnya, pada dasarnya kondisi dan tingkat ekonomi tiap negara anggota ASEAN sudah berbeda sebelum kesepakatan AEC dibuat dan disetujui. Perbedaan tingkat ekonomi antarnegara-Negara anggota ASEAN tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini[17] :

TABEL 4 Tabel Pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) ASEAN

Growth Rate of GDP (% Per year)

2001

2002

2003

2004

2005

2006*

2007*

Southeast Asia

1.94.75.36.35.55.55.7

Cambodia

5.55.27.07.78.46.36.4

Indonesia

3.84.35.04.95.65.46.0

Lao People’s Democratic Republic

5.85.95.86.97.27.36.5

Malaysia

0.34.45.47.15.35.55.8

Myanmar

11.312.013.813.612.2

Philippines

1.84.44.56.05.15.05.3

Singapore

-2.34.02.98.76.46.14.6

Thailand

2.25.37.06.24.54.75.5

Vietnam

6.97.17.37.88.47.88.0

* 2006 and 2007 figures are forecasts.

Seperti yang diketahui, AEC merupakan usulan dari negara-negara maju seperti Singapura, Brunei Darussalam dan yang lain dimana tentu saja negara-negara ini lebih siap menghadapi AEC termasuk liberalisasi beras dibandingkan dengan negara-negara yang masih penuh gejolak seperti Myanmar. Hal ini disebabkan pendapatan perkapita negara ini cukup besar. Negara-negara ini memiliki amunisi untuk menghadapi beras yang masuk di negara mereka. Negara eksportir beras seperti Thailand juga mengalami surplus keuntungan karena negara ini menguasai ekspor beras, tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga dunia yang membuat negara ini mengalami peningkatan pendapatan perkapita dari sektor ekspor beras.

Di samping itu, sistem pertanian tradisional yang dijalankan oleh sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara menyebabkan produksi beras rendah sehingga sulit untuk memperluas pangsa pasar dengan adanya AEC. Hal ini menyebabkan negara-negara ini semakin miskin tingkat perekonominya karena semakin banyak membeli beras dari negara lain. Pada umumnya negara-negara yang tingkat ekonominya rendah tidak mampu untuk melakukan ekspor karena produksi berasnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik. Hal tersebut membuat negara itu menerapkan kebijakan impor beras karena harga beras impor lebih murah dari beras lokal sehingga bisa merugikan petani negara tersebut. Selain itu negara tersebut juga tidak akan memperoleh income dari bea masuk beras impor.

Ketimpangan kondisi ekonomi negara anggota AEC akan meyebabkan semakin sulit AEC dalam menerapkan liberalisasi pangan. Misalnya, negara Myanmar yang sedang mengalami pergolakan politik ekonomi domestik akan sulit untuk menerapkan liberalisasi pangan common market, dibandingkan Thailand yang merupakan negara eksportir beras terbesar di dunia yang telah menggunakan sistem keterbukaan ekonomi dalam perdagangan khususnya beras.

2.4.2 Kondisi Petani Lokal di Negara Kawasan Asia Tenggara yang Memiliki Tingkat Ekonomi Rendah                                        

Sebelum AEC diberlakukan, liberalisasi perdagangan beras telah diatur dalam perjanjian regional yaitu Zona Perdagangan Bebas ASEAN atau AFTA (ASEAN Free Trade Area) yang merupakan tahap awal integrasi ekonomi sebelum menuju tahap AEC, dan kebijakan nasional, yang memicu meningkatnya perdagangan beras global sehingga menjadi meningkat tajam sejak pertengahan tahun 1990 an.[18]

 Akibat liberalisasi perdagangan beras yang sangat gencar, maka jutaan petani di Asia Tenggara mengalami kerugian. Hal ini disebabkan karena mayoritas produsen tersebut merupakan petani subsisten dengan lahan sempit, terbatasnya modal dan sumber daya yang lain, menyebabkan petani tersebut tidak dapat bersaing dengan petani dari negara maju yang mendapat subsidi besar dari pemerintahannya. Liberalisasi perdagangan beras sekarang ini lebih menguntungkan petani-petani di negara maju.

Tidak hanya itu, produk pangan impor beras yang masuk di negara-negara importir dalam jumlah besar telah menjatuhkan harga produk beras petani negara setempat. Bahkan seringkali harga beras impor tersebut menjadi lebih murah karena merupakan produk dumping (menjual barang lebih murah dibanding di dalam negeri). Di negaranya sendiri, petani di negara importir tersebut semakin menderita karena berbagai instrumen perlindungan sepeti tarif bea masuk satu per satu dihapuskan oleh pemerintah. Apalagi, dengan berlakunya AEC yang membuat hambatan tarif terhadap impor beras benar-benar dihapuskan membuat petani negara importir semakin terpukul dengan adanya liberalisasi beras, terutama negara yang dimasuki impor beras oleh negara eksportir dalam jumlah yang sangat besar. Otomatis banyak pembeli beras lebih memilih beras yang berkualitas dari luar negeri yang harganya lebih murah dibandingkan beras produksi negaranya sendiri yang harganya lebih mahal. Kalaupun kualitas dan harga beras-beras  tersebut sama maka sangat besar kemungkinan konsumen tetap memilih beras impor dikarenakan rasa prestise atau perasaan lebih bangga jika mengkonsumsi beras impor dibandingkan beras lokal negaranya sendiri.

Adanya hambatan tarif pada beras impor yang masuk saja sudah membuat beras lokal kalah dan tersaingi di negeri sendiri, apalagi bila ada liberalisasi pangan oleh AEC maka beras lokal menjadi terpuruk. Sehingga dapat dikatakan ketahanan pangan di negara pengimpor tersebut lemah.

 2.4.3 Fluktuasi Kurs Mata Uang Perdagangan Internasional

Gejolak harga international akan mudah ditransmisi kedalam area perdagangan asean (AFTA) melalui variabel kurs yang sampai saat ini masih mengalami fluktuatif.[19] Integrasi ekonomi dunia yang ditandai dengan adanya pemberlakuan standart mata uang global yaitu dollar Amerika sebagai mata uang perdagangan dunia mengakibatkan kestabilan akan harga, supply and demand perdagangan dunia menggantungkan pada tingkat kestabilan dari mata uang dollar sebagai mata uang perdagangan internasional. Sedangkan kurs dollar juga dipengaruhi oleh determinasi variable non ekonomi seperti politik, keamanan, dan hukum, konsekuensinya beras rentan intervensi kekuatan politik internasional. Seperti Subsidi perdaganan dan produksin yang diberikan negara negara antara lain USA,UE, Jepang, Kanada, yang mencapai 600 %. [20]

Memperhatikan ketergantungan harga komoditas (beras) terhadap tingkat fluktuatif dollar serta pemberlakuan mekanisme non tariff (bea masuk 5%-0%) akan mengakibatkan stabilitas pasar intra-regional AEC akan mengalami kelesuan dan mengancam harga dasar gabah karena ketidak mampuan atas kontrol impor beras.

Kebijakan proteksi terhadap beras sebagai upaya untuk melindungi petani dalam negeri masing-masing anggota AEC sebenarnya masih diperlukan tetapi dengan skema pemberlakuan bea masuk yang proporsional yang lebih dikarenakan antisipasi dari upaya relokasi sumber daya yang tidak efisien. Pada proses liberalisasi perdagangan dengan mekanisme non tarif maka tingkat permintaan dan penawarannya terhadap beras. Hal ini dapat menyebabkan labilnya harga dan sulit diprediksi.

Dengan pertimbangan inilah proteksi dibutuhkan untuk melindungi pasar dalam negeri terhadap goncangan harga dari pasar intra-regional maupun internasional[21] sehingga pemberlakuan non tarif (bea masuk 5%-0%) akan membawa AEC kepada permasalahan membanjirinya beras (impor) pada negara-negara AEC yang mengalami ketergantungan terhadap beras tinggi.

Selain itu permasalahan ketidakefisiensinya kemampuan daya beli beras pada daerah tertinggal dan terpencil akan timbul apabila beras diserahkan kepada mekanisme pasar (liberalisasi) karena ketidak mampuan daerah tertinggal yang mayoritas relatif miskin menjangkau beras dengan harga yang relatif labil, sebagai akibat dari membanjirnya beras sebagai komoditas pokok negara anggota. Ini mengakibatkan kerugian terhadap petani lokal yang tidak mampu efisiensi, peningkatan kuantitas dan kualitas menjadi gulung tikar. Hal ini dikarenakan antisipasi dari upaya relokasi sumber daya yang tidak efisien.

Dengan adanya permintaan yang tinggi terhadap beras oleh negara yang mengalami defisit produksi akan mengakibatkan meningkatnya volume impor pada negara yang mengalami surplus produksi. Apabila volume impor membanjiri pasar domestik maka berakibat pada semakin ditekannya petani oleh harga murah. Selain itu daya saing tinggi akan menyebabkan petani kurang produktif untuk menghasilkan beras. Hal tersebut dapat mengakibatkan produksi akan terus berkurang sehingga volume impor meningkat dan membebani devisa dalam negeri. Apabila volume impor tinggi terjadi maka petani negara yang melakukan kebijakan impor akan terjebak pada situasi krisis devisa dan krisis pangan pokok yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional dan ekonomi makro.[22] Jika itu terjadi maka akan berakibat krisis sosial ekonomi yang besar.

BAB 3. KESIMPULAN DAN SARAN

 3.1 Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, dapat ditarik benang kesimpulan bahwa terdapat beberapa tantangan yang dihadapi ASEAN Economic Community (AEC) dalam persoalan pangan yakni beras di kawasan Asia Tenggara. Di antara tantangan tersebut adalah ketimpangan tingkat ekonomi antarnegara anggota ASEAN, dapat membuat petani lokal di Asia Tenggara yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah menjadi terpukul serta adanya dampak fluktuasi kurs mata uang perdagangan internasional yang dapat mempengaruhi harga beras di Asia Tenggara.

 3.2 Saran

Liberalisasi beras pada AEC melalui mekanisme CEPT yang mereduksi bea masuk 5%-0% dirasa merugikan banyak negara AEC yang mempunyai ketergantungan beras.  Padahal beras teramasuk high sensitive list. Ini menjadi kritik sekaligus tantangan liberalisasi beras dalam AEC. Berikut ini solusi dari penulis :

1. Untuk setiap negara anggota AEC, diharapkan untuk meningkatan ketahanan pangan melalui mekanisme pencapaian swasembada beras di dalam negeri.

2. AEC hendaknya menerapkan kebijakan proteksi terhadap beras sebagai upaya  untuk melindungi petani dalam negeri di setiap negara anggota AEC namun dengan skema pemberlakuan bea masuk yang proposional yang lebih karena antisipasi dari upaya relokasi sumber daya yang tidak efisien.

3. AEC hendaknya memasukkan beras pada kategori exclusion list secara permanen karena beras masih menjadi kebutuhan pokok masyarakat ASEAN.

4. AEC hendaknya melakukan perubahan terhadap mekanisme CEPT agar tidak ada negara yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur  :

Agung, Anak & Mohammad, Yanyan. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan  Internasional. Bandung :Remaja Rosdakarya.

Ansori, Rafli. 2009. Liberalisasi Pangan di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Perdagangan Pangan Indonesia. Universitas Jember Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

Budiono, Rahman. 2009. Tantangan ASEAN Economic Community (Sebuah Tinjauan Empiris Terhadap Dinamika Integrasi Regional Negara-Negara            di Asia Tenggara Menurut Perspektif Ekonomi). Universitas Jember Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

Luhulima, Anwar, Bhakti, Sungkar, dan Inayati. 2008. Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.

Sukirno, Sadono. 2006. Mikro Ekonomi :Teori Pengantar. Jakarta :Raja Grafindo Persada.

Jurnal  :

Nainggolan, Kaman. 2001.  “Ketahanan pangan dalam liberalisasi perdagangan”.  Jurnal Pertanian.

Ismet, Mohammad. 2004. “Ketahanan pangan dan liberalisasi perdagangan”.  Jurnal Pertanian.

 

Majalah  :

Franis Wahono. 2008. “Globalisasi Pangan Ancaman Bagi Ketahanan Bangsa”,  Ecpose Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

 

Internet  :

A Husni, Malian, ”Kebijakan Perdagangan Internasional Komoditas Pertanian Indonesia” dalam http://www//pse.litbang.deptan/go/id   [16 Febuari 2010].

Gatoet Sroe Hardono, Handewi PS Rachaman, dan Sri Hastuti, “Liberalisasi Perdagangan; Sisi Teori, Dampak Empiris, dan Perspektif Ketahanan Pangan” dalam http:// www//pse.litbang.deptan/go/id/  [16 Febuari 2010].

Handewi PS Rachaman, Sri Hastuti, dan Gatoet Sroe Hardono, “Prospek Ketahanan Pangan Nasional (Analisis Dari Aspek Kemandirian Pangan)” dalam http://www//pse.litbang.deptan//go/id/ [16 Febuari 2010].

Mohammad, Hasan, “Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional” dalam http:  www//rudyct//com/, [16 Febuari 2010].

Sawit, Husein, ”Status Ketahanan Dan Stabilitas Harga Pangan” dalam http://pangan.agroprima.com [18 Febuari 2010].

Memahami Piagam ASEAN dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, dalam http:// www.asianfarmers.org, [18 Febuari 2010].

Bela Balassa, dalam Karim Naama, “The Free Zones: A Form of Collaboration”,    (Journal of Humanities and Social Sciences, Isu 28, Edisi Mei 2006), dalam  http://www.ulum.nl/b103.htm,   [16 Febuari 2010].

Boediono, dalam Gatoet S Harono, Handewi Ps Rachman, Sri H Srihartin, “Liberalisasi Perdagangan: Sisi Teori, Dampak Empiris, dan Perspektif Ketahanan Pangan”, dalam http://www.pse.deptan.go.id, [16 Febuari 2010].

Zaenudin, Lutfi, ”Beras & Gula Keluar Dari AEC”, dalam   http://www.unidemokrat.org, [14 Febuari 2010].

Aurora Algarde-Regaldo,“Ekonomi Beras di Asia Tenggara”, dalam http:// www.krkp.org, [13 Febuari 2010].

Dalam http://pangan.agroprima.com, [18 Febuari 2010].

Dalam http://www.deplu.go.id [11 Februari 2010].

Dalam http://www.dephan.go.id/   [11  Februari 2010].

Dalam http://www.aseansec.org/   [14 Februari 2010].

Dalam  www.deplu.go.id/    [11 Febuari 2010].

Dalam http://www.depdag.go.id/CEPT.pdf  [11 Febuari 2010].

Dalam http://www.chairulraziki.co.cc [14 Febuari 2010].

Dalam http://www.google.co.id/search?q=harmonisasi hukum.ppt&ie [14 Febuari 2010].


[1]“Memahami Piagam ASEAN dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN”, dalam http:// www. asianfarmers.org, diakses pada tanggal 18 Febuari 2010.

[2]Sensitive List yaitu daftar yang berisi produk-produk pertanian bukan olahan.

[3] Inclusion List yaitu daftar yang berisi produk-produk yang memenuhi kriteria sebagai berikut;

1) Jadwal penurunan tarif, 2) Tidak ada pembatasan kuantitatif, 3) Hambatan non-tarifnya harus

dihapuskan dalam waktu lima tahun.

[4]Exclusion List yaitu daftar berisi produk-produk yang dikecualikan untuk dimasukkan dalam

skema CEPT.

[5]Lutfi Zaenudin, ”Beras & Gula Keluar Dari AEC”, dalam http://www.unidemokrat.org, diakses pada tanggal 14 Febuari 2010.

[6] Agung, Anak & Mohammad, Yanyan, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung :Remaja Rosdakarya, 2005, halaman 104.

[7] Bela Balassa, dalam Karim Naama, “The Free Zones: A Form of Collaboration”, (Journal of Humanities and Social Sciences, Isu 28, Edisi Mei 2006), dalam http://www.ulum.nl/b103.htm, diakses pada tanggal 16 Febuari 2010

[8] Boediono, dalam Gatoet S Harono, Handewi Ps Rachman, Sri H Srihartin, “Liberalisasi Perdagangan: Sisi Teori, Dampak Empiris, dan Perspektif Ketahanan Pangan”, dikutip dari http://www.pse.deptan.go.id, diakses pada tanggal 16 Febuari 2010.

[9] Sawit, Husein, “Status Ketahanan dan Stabilitas Harga Pangan” dalam http://pangan.agroprima.com, diakses pada tanggal 18 Febuari 2010.

[10]Dalam  http://pangan.agroprima.com, diakses pada tanggal 18 Febuari 2010.

[11]Dalam http://www.aseansec.org/ diakses pada tanggal 11 Februari 2010.

[12]Dalam http:// www.deplu.go.id/ diakses pada tanggal 11 Febuari 2010.

[13] Dalam http://www.depdag.go.id/CEPT.pdf, diakses pada tanggal 11 Febuari 2010.

[14]Lutfi Zaenudin, ”Beras & Gula Keluar Dari AEC”, dalam http://www.unidemokrat.org, diakses pada tanggal 14 Febuari 2010, Op Cit.

[15]Teori Demand yaitu semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Berlaku juga sebaliknya. Sedangkan hukum penawaran yaitu semakin tinggi harga sesuatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh penjual. Berlaku juga sebaliknya.

[16]Aurora Algarde-Regaldo,“Ekonomi Beras di Asia Tenggara”, dalam http:// www.krkp.org, diakses pada tanggal 13 Febuari 2010.

[17]Asian Development Bank, “Asian Development Outlook 2006-Country-by-Country Growth and Foorecasts”, dalam http://www.adb.org/media/Articles/2006/9638-regional-GDP-table/, diakses pada tanggal 20 Febuari 2010.

[18]Aurora Algarde-Regaldo,“Ekonomi Beras di Asia Tenggara”, dalam http:// www.krkp.org, diakses pada tanggal 13 Febuari 2010, Op Cit.

[19]Nainggolan, Kaman. “Ketahanan Pangan Dalam Liberalisasi Perdagangan”, Majalah Pangan, vol.25, no. 37,  hal.5.

[20]Franis Wahono, “Globalisasi Pangan Ancaman Bagi Ketahanan Bangsa”, Ecpose Fakultas Ekonomi Universitas Jember, edisi 27, 2008, hal. 33.

[21] Ismet, Mohammad. “Ketahanan pangan dan liberalisasi perdagangan”, Jurnal Pertanian, vol.21,  hal. 13.

[22] Prajogo U. Hadi dan Sudi Mardianto, “Analisis Daya Saing Produk Ekspor Pertanian Antarnegara ASEAN dalam Era Perdagangan Bebas, Jurnal Argo Ekonomi, Vol.22 tahun 2004, diakses dari http://pse.litbang.deptan.go.id pada tanggal 19 Febuari 2010.

 

Tinggalkan Balasan