Calon Independen: Dilema Check and Balances Antara Eksekutif dan Legislatif

Written by Erfan Ari Noorcahya, dkk – Mahasiswa FISIP Universitas Jember

Saat ini, partai politik sebagai jalan menuju pencalonan kepala daerah mulai menurun. Partai politik tidak lagi memegang peranan penting untuk maju memperebutkan kursi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Calon perseorangan atau yang lebih dikenal dengan calon independen kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat tampil tanpa melalui partai politik atau gabungan partai politik. Membicarakan calon independen tentu akan sangat bersinggungan dengan politik, karena calon independen inilah (jika terpilih) yang akan menentukan tujuan dari suatu organisasi negara.

Berdasarkan UU 32/2004, untuk dapat menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, harus diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan mengenai usulan dari partai politik ini bertentangan dengan konstitusi Indonesia yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Penggunaan kata ”demokratis” ini dinilai bertentangan dengan UU 32/2004, karena mensyaratkan bahwa kepala daerah harus dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Padahal menurut konstitusi, pemilihan kepala daerah hanya mempersyaratkan unsur ”demokratis” tanpa harus mempersyarakatkan pencalonan dari partai politik. Berbeda dengan pemilihan presiden dan wakil presiden yang secara jelas disebutkan harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Disebutkan pula dalam Keputusan MK No. 5/PUU-V/2007 bahwa disebutkan dalam konsiderans[1] Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, ”bahwa partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan demokrasi “. Dari undang – undang tersebut semakin jelas bahwa untuk dapat berkontribusi dalam iklim demokrasi bernegara, khususnya untuk skala kepala daerah, tidak hanya terbatas melalui jalur partai politik semata. Jalur calon independen pun dapat dipilih. Pilihan jalur independen pun semakin membuka kesempatan bagi perorangan untuk maju dalam pilkada karena semakin bobroknya sistem rekruitmen calon untuk kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik. Dalam mempersiapkan calonnya untuk bertarung di pilkada, banyak partai politik hanya memilih calon berdasarkan kriteria pragmatis, tanpa melihat kompentensi dari calon yang dimajukan. Akihrnya, menimbulkan kekecewaan pada masyarakat yang dipimpinnya.

Apabila kita mengaitkan hubungan antara calon independen dengan eksekutif dan legislatif maka hal tersebut dapat pula dihubungkan dengan konsep separation of power. Konsep separation of power yang dicetuskan oleh Baron de Montesquieu (1689-1955) menjelaskan bahwa kekuasaan harus dibagi ke dalam 3 (tiga) cabang yakni eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan, legislatif sebagai pembuat undang-undang, dan yudikatif sebagai aparat penegak hukum. Fungsi dari pembagian kekuasaan ini adalah untuk mencegah terjadinya otoritarian dalam menjalankan roda kekuasaan. Di mana tiap cabang kekuasaan mempunyai kewenangan yang mandiri untuk dapat melaksanakan check and balances sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan hal tersebut maka akan dapat diprediksi betapa susahnya bagi calon independen tersebut untuk dapat melaksanakan kewenangannya di ranah eksekutif. Prediksi ini didasari atas pelaksanaan kekuasaan eksekutif yang dicalonkan oleh partai politik saja masih kerap menemui kendala ketika berhadapan dengan legislatif yang didominasi oleh kaum oposan. Maka dengan demikian akan sangat susah bagi calon independen yang tidak memiliki kekuatan politik di legislatif untuk menjalankan tugasnya, terutama apabila tugas eksekutifnya perlu mendapat persetujuan dari legislatif.

Kesusahan bagi calon independen untuk dapat “mempengaruhi” legislatif tentu akan menjadi kendala tersendiri bagi pelaksanaan pemerintahan. Ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif sudah tentu akan berdampak pada pemerintahan yang tidak efektif yang berujung pada ketidakstabilan keadaan (politik). Kondisi yang demikian ini tentu akan berdampak pada sektor-sektor lainnya, seperti ekonomi yang sangat bergantung pada kestabilan politik untuk menunjang investasi, atau kultur sosial yang memudahkan terjadinya perpecahan sosial secara horisontal. Meski kemandirian dan bebas dari intervensi di lembaga eksekutif dan legislatif merupakan cita-cita pemerintahan yang demokratif, akan tetapi hubungan yang tidak harmonis juga bukan sesuatu yang diharapkan karena akan membawa masyarakat ke dalam keadaan yang tidak pasti.

Keberadaan calon independen dalam pilkada di Indonesia sebenarnya merupakan perdebatan pro dan kontra atas realita politik yang ada. Bagi pihak yang pro terhadap calon independen, merasa calon independen dapat menjadi salah satu solusi atas permasalahan kepemimpinan yang kerap dihadapi bangsa ini. Kalangan pro merasa adanya calon independen dapat menjadi refreshment bagi pilihan pemimpin dari tawaran-tawaran yang diajukan oleh partai politik. Kalangan pro calon independen ini sudah terlanjur menilai bahwa setiap produk yang dihasilkan oleh partai politik sudah tidak dapat diandalkan. Sehingga melalui calon independen diharapkan muncul semangat pembaruan dalam memimpin daerah. Semangat yang akan membawa perbaikan yang fundamental bagi daerah yang dipimpin.

Sementara bagi pihak kontra atas calon independen, menilai calon independen akan berpotensi menimbulkan ineffeciency pemerintahan. Selain itu, calon independen tentu tidak akan memiliki bekal pendidikan politik dalam meyelenggarakan pemerintahan. Bagi pihak kontra, mekanisme check and balances antara eksekutif dan legislatif dalam calon independen dikhawatirkan tidak akan berjalan baik, karena kegagalan calon independen untuk dapat meyakinkan legislatif. Dengan melalui lembaga politik, seorang calon pemimpin kepala daerah akan mudah untuk menyerap aspirasi-aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, sehingga memudahkan bagi kepala daerah untuk mengarahkan roda pemerintahan.

Sebenarnya, perdebatan mengenai calon independen harus ditanggapi secara proposional. Dalam artian, tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam recruitment dan mekanisme pendidikan politik kader di tubuh partai politik sarat dengan money politics. Namun juga bukan berarti bahwa calon independen merupakan solusi akhir atas masalah kepemimpinan saat ini. Yang perlu dilakukan saat ini adalah membuka peluang bagi calon independen untuk menawarkan alternatif pilihan politik sembari mendorong perbaikan sistem partai politik.

Daftar Penulis: Erfan Ari Noorcahya; Arinal Huda; Titin Kartika Putri; Dian Sarifatul Hasanah; Sally Nurmalasari; Optim Catur  F.A.; Mega Sistiana.

 

RUJUKAN:

http://www.alumnigmni.org/download/quovadiscalonindependent.pdf

http://www.planpolitika.com/news-49.html

http://master.islamic.uii.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=111&Itemid=57

http://elmudunya.wordpress.com/2010/06/06/cara-membuat-surat-keputusan/

 


[1] Konsiderans adalah bagian surat keputusan yang berisi hal-hal yang menjadi pertimbangan pembuatan surat keputusan. Yang dimuat dalam konsiderans adalah nama undang-undang, keputusan terdahulu, peraturan, usul, dan saran yang dirinci kedalam sub topik menimbang, mengingat, membaca, mendengar dan memperhatikan.

Tinggalkan Balasan