Resume: Distribusi Kekuasaan Politik Charles F. Andrain

Resumed by Tri Mahendra – Mahasiswa Sosiologi FISIP Universitas jember

Distribusi kekuasaan politik membahas mengenai bagaimana kekuasaan itu dijalankan dan bagaimana kekuasaan didistribusikan. Dalam sistem politik, tujuan utama dari sistem politik adalah untuk mengendalikan, mencegah, dan membatasi pemusatan kekuasaan. Para pengamat politik telah menciptakan beberapa model mengenai distribusi kekuasaan, antara lain adalah model elit berkuasa yaitu sumber-sumber daya terpusat pada sebagian kecil orang. Model pluralis yaitu kekuasaan tersebar di beberapa kelompok sosial. Model populis yaitu sumber daya menyebar pada seluruh rakyat atau atau perorangan warga negara.

Model elit berkuasa

Ilmuan Italia Gaetano Mosca menggambarkan bahwa distribusi kekuasaan dalam masyarakat itu muncul dua kelas yaitu kelas berkuasa dan kelas yang dikuasai. Kelas yang berkuasa selalu lebih sedikit jumlahnya, namun mereka memonopoli kekuasaan, menjalankan semua fungsi politik, dan menikmati keuntungan dari hasil kekuasaan. Sedangkan pada kelas yang dikuasai jumlahnya lebih besar, mereka dikendalikan oleh kelas penguasa.

Cara- cara yang dipakai kelas penguasa untuk mengendalikan kelas yang dikuasai kadang-kadang kasar, tidak sah dan sewenang-wenang. Sejumlah orang yang berada dalam posisi puncak suatu struktur hierarki, mereka bisa mendominasi dalam proses pembuatan keputusan-keputusan. Misalnya saja pada masyarakat praindustri, pejabat pemerintah dan pendeta sering bekerja sama dalam memerintah.

Di negara-negara industrial Eropa dan Amerika, pejabat-pejabat pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar bersama-sama dalam membuat keputusan penting. Namun pernyataan ini ternyata tidak sependapat dengan para teoriwan elit berkuasa mengenai hubungan elit penguasa dengan perusahaan-perusahaan besar.

C.W. Mills menganggap otonomi yang lebih besar ada pada pihak-pihak pejabat pemerintah. Pemerintah bersama dengan pengusaha  bersama-sama membuat keputusan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Namun meskipun demikian, orang-orang marxis tetap tegas bahwa elit penguasa itu menjalankan kendali pemerintah bersama dengan perusahaan-perusahaan raksasa, industri-industri besar, perdagangan dan lain-lain itu semuanya hanya untuk kehidupan politiknya saja.

Ada suatu istilah yaitu “formula politis” yang dikemukakan oleh Mosca yaitu ketika golongan elit tidak mapu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Artinya elit tersebut tidak dapat diterima lagi oleh masyarakat. Elit yang demikian akan mengalami kehilangan legitimasi.

Karena mereka telah kehilangan legitimasi, maka kemungkinan selanjutnya yang terjadi adalah pergantian elit. Biasanya penguasa yang sudah tidak mampu menjalankan pemerintahan dan sudah kehilangan legitimasi cenderung menggunakan kekerasan fisik dan paksaan. Menurut Mills,”semua politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaaan, bentuk terkhir dari kekuasaaan adalah kekerasan.”

Model Pluralis

Dalam model ini beberapa kelompok mempertahankan otonominya satu sama lain juga termasuk yang dari pemerintah. Mereka berada diantara warga negara dan pemerintah pusat. Kelompok ini biasanya termasuk organisasi-organisasi agama, perkumpulan bisnis, serikat buruh, organisasi tani dan sebagainya. Kelompok seperti ini biasanya cenderung menuju pada suatu integrasi sosial dan konsensus.

Akhir-akhir ini, karena adanya suatu perbedaan-perbedaan dalam setiap kelompok ternyata bisa menyebabkan suatu konflik sosial atau perpecahan. Masyarakat yang terbagi bukan karena atas perbedaan-perbedaan kepentingan yang konkrit, tetapi karena atas perbedaan-perbedaan nilai-nilai yang terbagi-bagi secara primordial, misalnya konflik perbedaan etnis, konflik perbedaan agama, konflik perbedaan suku dan lain sebagainya. Karena adanya perbedaan-perbedaan itu, kerjasama antar kelompok menjadi sangat sulit untuk diwujudkan.

Dalam suatu pluralisme sosial, pemerintah memiliki fungsi sebagai tempat untuk menampung tekanan-tekanan yang berasal dari masyarakat dari berbagai kelompok yang ada. Dalam mengambil sebuah kebijakan-kebijakan, pemerintah harus bisa mengambil kebijakan yang bisa diterima oleh kelompok-kelompok yang  plural itu.

Pemerintah harus bisa membentuk sebuah kesepakatan-kesepakatan dengan berbagai kelompok sosial yang ada. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk membentuk keseimbangan kelompok,  juga untuk mengkoordinasikan dengan berbagai macam kelompok. Dalam model pluralisme sosial ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu berasal dari kompromi-kompromi oleh para pemimpin kelompok. Artinya, disini peranan pejabat pemerintah kurang menentukan.

Ketika dalam di kalangan masyarakat yang memiliki budaya pluralistik mengalami suatu konflik, maka peran pemerintah disini sangatlah diperlukan. Dalam masyarakat yang kondisinya banyak terdapat konflik seperti ini, maka pemerintah dapat menggunakan suatu paksaan . Dalam kondisi yang seperti ini artinya adalah bahwa pemerintah harus bisa menggunakan paksaan agar kelompok yang bertikai kembali kepada nilai-nilai aturan – aturan permainan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Model Kekuasaan Populer

Dalam model kekuasaan populer, pandangan kaum populis mengatakan bahwa meskipun ada sekelompok kecil orang yang memainkan kekuasaan yang bersifat menentukan, namun mereka menegaskan bahwa masing-masing individu harus membuat keputusan-keputusan politik yang penting.

Golongan populis yang ada di Amerika tidak setuju dengan pandangan politik model elit penguasa dan model pluralis. Para teoritisi elit menganggap politik sama saja denga sebuah hierarki, organisasi, paksaan, dan kompleksitas. Akan tetapi kalangan populis menganggap politik sebagai sebuah kerangka persamaan, spontanitas, konsensus dan kesederhanaan. Kalangan pluralis sosial menganggap politik sebagai sebuah persaingan diantara kelompok-kelompok kepentingan. Akan tetapi golongan populis menganggap bahwa politik adalah sebuah kerjasama diantara masyarakat kebanyakan.

Golongan populis ingin mewujudkan suatu persamaan persaudaraan dengan orang-orang yang mempunyai status sama dan bisa memperoleh perasaan ikut serta. Golongan populis intinya ingin mewujudkan manusia  seutuhnya, manusia humanistik yang memiliki keprihatinan umum. Suatu kehidupan politik perlu mengekspresikan persamaan, bukan hierarki, bukan pengorganisasian, bukan terpecah-belah. Di sini golongan populis mempunyai dua sikap dalam pandangannya mengenai kebebasan sipil. Di satu sisi,warga negara memiliki kebebasan untuk menentang golongan elit bila ada korupsi atau pengabaian kesejahteraan umum. Di sisi lainnya, warga negara boleh mengecam tentangan golongan minoritas terhadap kehendak mayoritas. Artinya bahwa persamaan dan mayoritas itu menjadi yang perlu untuk didahulukan.

Sumber: Charles F. Andrain: Ilmu Politik & Kehidupan Sosial

 

Tinggalkan Balasan