Makalah: Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke Gas

Written by Amytha Trisnawardani – Mahasiswa Administrasi Negara FISIP Universitas Jember

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dilihat dari segi finansial pemerintah membuat kebijakan konversi minyak tanah ke gas merupakan hal yang sangat baik karena mengingat harga minyak mentah yang melonjak tinggi. Apabila tetap mempertahankan minyak sebagai salah satu objek yang di subsidi maka akan merelakan dana APBN yang begitu besar untuk mensubsidi minyak tersbut. Bukan hanya itu, Sumber Daya Alam (SDA) minyak juga semakin sedikit di perut bumi Indonesia, hal ini dikarenakan sudah sekian lama terambil, selain itu  terdapat potensi gas yang cukup melimpah daripada minyak mentah, juga dilihat dari polusinya gas jauh lebih efisien dan bersih.

Dengan berbagai pertimbangan yang sangat menguntungkan pemerintah, yaitu menghemat pengeluaran dana APBN dan bebas polusi maka pemerintah membuat kebijakan dan merealisasikannya. Namun apa yang direncanakan oleh pemerintah tidak sesuai dengan kesiapan. Masalah pokok yang dihadapi oleh masyarakat yaitu masyarakat tidak terbiasa menggunakan LPG. Masyarakat dihadapkan pada sebuah kenyataan dengan membeli isi ulang tabung gas dengan harga Rp14.000 merupakan sebuah kenyataan yang sulit bagi rakyat miskin untuk membelinya, meskipun tabung pertama diberikan dengan cara gratis. Disisi lain, dilapangan juga terungkap banyaknya tabung dan kompor yang rusak atau tidak berstandart nasional mengakibatkan banyak terjadi korban akibat meledaknya tabung gas elpiji sehingga mengakibatkan rakyat trauma akan hal itu.

Dengan keadaan demikian apakah kebijakan yang telah diterapkan pemerintah telah membantu masyarakat dalam hal kesejahteraan, dimana bagi pelaku pembuat kebijakan konversi minyak tanah ke gas merupakan suatu keuntungan yang besar. Dasar pembuatan kebijakan adalah pengurangan pemakaian minyak tanah dan menarik subsidi di masyarakat karena pada dasarnya subsidi minyak tanah yang telah dilakukan mulai dulu tidak tepat sasaran karena mayoritas penduduk menengah menggunakan minyak bersubsidi tersebut, sementara untuk masyarakat yang tergolong sangat miskin dan miskin hanya menggunakan minyak tanah bersubsidi beberapa persen saja, dan yang terpenting masyarakat kelas ataspun juga menggunakan minyak tanah yang bersubsidi setara dengan masyarakat sangat miskin dan miskin.

Kebijakan yang diambil pemerintah bukan tanpa resiko dan pertimbangan. Segala sesuatunya telah diusahakan untuk membuat masyarakat sejahtera. Pemerintah juga berusaha untuk mengevaluasi apa – apa saja yang kurang dari kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat menerima secara berlahan tentang konversi minyak tanah ke gas tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dan bagaimana proses pembuatannya?

1.2.2 Bagaimana studi kasus tentang kebijakan konversi minyak tanah ke gas?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Agar dapat mengetahui pengertian kebijakan publik dan mengetahui proses pembuatannya.

1.3.2 Agar dapat mengetahui masalah yang diangkat di dalam kebijakan konversi minyak tanah ke gas.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Kebijakan Publik dan Proses Pembuatannya

Kebijakan publik atau dikenal juga dengan public policy merupakan semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, mulai dari kebijakan ekonomi, kebijakan kesehatan, kebijakan pertahanan keamanan dan beberapa kebijakan lainnya. Kebijakan publik sendiri memiliki pengertian baik luas ataupun sempit,. Kebijakan publik menurut Dunn (2000 :109) adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah. Sementara Young dan Quinn (dalam Suharto 2008 : 44 ) membahas beberapa konsep kunci yang ada dalam kebijakan publik :

  • Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik atau tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
  • Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berusaha merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang dimasyarakat.
  • Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal,melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
  • Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahhkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
  • Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah – langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Setelah mengerti tentang makna kebijakan maka proses pembuatan kebijakan tersebut juga harus diketahui. Dalam proses pembuatan kebijakan dibutuhkan beberapa tahap menurut Suharto (2008 : 78) diantaranya adalah tahap identifikasi, implementasi dan evaluasi. Tahap pertama misalnya adalah tahap identifikasi. Dalam tahap ini terdapat beberapa poin yang perlu dicatat yaitu a) identifikasi masalah dan kebutuhan, b)analisis masalah dan kebutuhan, c) penginformasian rencana kebijakan, d)perumusan tujuan kebijakan, e)pemilihan model kebijakan, f)penentua indikator sosial dan yang terakhir membangun dukungan dan legitimasi publik. Pada tahap kedua yaitu implementasi dimana didalamnya terdapat perumusan masalah serta perancangan dan implementasi program. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Berbeda dengan Suharto, Dunn menyebutkan tahap tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah a) penyusunan agenda, b) formulasi kebijakan, c) adopsi kebijakan, d) implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

2.2 Studi Kasus Tentang Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke Gas

Penggunaan minyak gas yang semakin meningkat setiap tahunnya membuat pemerintah harus menguras dana besar memenuhi kebutuhan subsidi untuk minyak tanah tersebut, padahal subsidi minyak ini mengeluarkan dana triliunan setiap tahunnya yang mayoritas digunakan oleh masyarakat menengah, sementara masyarakat sangat miskin dan miskin penggunanya hanyalah seperempat dari jumlah warga miskin yang tersebar di Indonesia. Keadaan demikianlah yang membuat pemerintah berpikir ulang untuk membuat suatu kebijakan yang dapat menguntungkan Negara beserta masyarakatnya. Dengan beralihnya penggunaan minyak tanah ke gas atau lebih dikenal dengan nama LPG maka Negara dapat sedikit demi sedikit menarik subsidi minyak di masyarakat dan  mengeluarkannya dengan harga semestinya sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya penghematan tersebut maka dana subsidi yang awalnya untuk minyak dapat beralih fungsi untuk dana kesehatan atau pendidikan dimana dua bidang ini merupakan aset utama kesejahteraan rakyat. LPG  menjadi pilihan pengganti Minyak Tanah dikarenakan karena biaya produksi lebih murah dibandingkan minyak tanah itu sendiri. Biaya produksi Minyak Tanah tanpa subsidi adalah sekitar Rp 6.700/liter. Jika dengan subsidi adalah Rp 2.500/liter. Untuk satu satuan setara Minyak Tanah, biaya produksi LPG tanpa subsidi adalah Rp 4.200/liter. Sedang LPG dengan subsidi adalah Rp 2.500/liter. Pemanfaatan LPG jelas mengurangi konsumsi subsidi Minyak Tanah.

Beberapa masalah sempat timbul di dalamnya mengingat kebijakan ini dikeluarkan seperti tanpa perencanaan sebelumnya. Mulai dari ribut-ribut tender kompor gas yang dilakukan oleh Kantor Menteri Koperasi dan UKM, belum jelasnya sumber pendanaan dan besarnya subsidi yang mencapai ratusan milyar Rupiah, rendahnya sosialisasi kepada masyarakat yang justru sedang giat-giatnya memproduksi kompor murah berbahan bakar briket sesuai program pemerintah sebelumnya, ketidaksiapan infrastruktur seperti stasiun pengisian dan depot LPG, hingga kaburnya kriteria pemilihan lokasi uji coba dan kelompok masyarakat penerima kompor dan tabung gas gratis. Belum habis berbagai kontroversi tersebut, terdapat masalah lain dalam proses tender kompor gas, yaitu adanya aturan baru dimana kompor gas harus memiliki dua tungku. Padahal peserta tender sebelumnya telah mengantisipasi dan diminta menyiapkan penawaran hanya satu tungku sesuai aturan dari Departemen Perindustrian. Masalah tidak berhenti disitu, saat gas sudah diedarkan kepada masyarakat baik yang secara gratis ataupun tidak, terjadi penggunaan yang salah pada tabung gas pada beberapa masyarakat sehingga terjadi ledakan dan memakan banyak korban jiwa. Hal ini terjadi karena pemerintah kurangnya memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang tabung gas tersebut, sehingga memperparah rencana kebijakan yang telah di implementasikan tersebut.

Program konversi Minyak Tanah ke LPG yang dilakukan pemerintah mulai tahun 2007 hingga kini telah menjangkau hampir seluruh kawasan Indonesia merupakan program pemerintah yang melibatkan beberapa intansi pemerintah. Selain itu juga secara langsung melibatkan PT Pertamina serta para pengusaha, baik yang bergerak dalam industri maupun pabrikan kompor LPG dan Tabung LPG serta kalangan swasta yang menjadi mitra PT Pertamina sebagai pengelola SPBE, angkutan atau transportasi sampai agen maupun penyalur LPG 3 Kg.

2.3 Analisis Studi Publik Pembuatan Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke Gas dengan Konsep Proses dan Teknik Pengambilan Keputusan dalam Pengambilan Kebijakan.

Membahas tentang proses dan teknik pengambilan keputusan maka perlu mengerti tentang pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sendiri adalah tindakan pimpinan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya dengan melalui pemilihan satu diantara alternatif – alternatif yang dimungkinkan. Sementara ahli lain mengatakan pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta – fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yan menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.

Dalam kasus diatas, dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang konversi minyak tanah ke gas dengan maksud dan tujuan mengurani dana Negara untuk keperluan subsidi minyak yang menghabiskan dana subsidi paling besar diantara subsidi – subsidi yang lain. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkesan terburu buru sehingga banyak terjadi masalah di dalamnnya. Masalah yang paling banyak dibicarakan akhir – akhir ini adalah meledaknya tabung gas atau elpiji, dimana telah banyak memakan korban baik anak – anak ataupun dewasa karena kesalahan penggunaan.

Karena masalah tersebut masyarakat menjadi takut akan penggunaan gas yang dapat membahayakan nyawanya atau orang  orang disekitarnya. Dengan alasan inilah, masih banyak masyarakat yang menggunakan minyak tanah. Dengan masalah yang seperti itu maka pemerintah perlu mengambil keputusan agar masalah yang ada dapat segera dipecahkan sehingga tidak menimbulkan keraguan masyarakat, dimana itu menyangkut kepentingan umum tentang keselamatan dan kenyamanan. Pemerintah harus segera mengevaluasi tentang kebijakan tersebut agar menjadi lebih baik dan membuat masyarakat dapat sepenuhnya menggunakan gas, sehingga target dapat segera tercapai untuk meminimalisir anggaran dana terhadap minyak. Pemerintah harus menata ulang kebijakan ini mulai dari tahap perencanaan. Pemerintah diharapkan jeli menyiapkan langkah-langkah antisipatif seperti sikap penolakan masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, kebijakan ini juga harus dievaluasi secara periodik sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul dapat segera diatasi.

 BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Kebijakan publik dibuat untuk masyarakat dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yanga ada dan tersebar di Negara Indonesia. Kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait dengan konversi minyak tanah ke gas merupakan satu langkah maju untuk melakukan perubahan dimana penggunaan minyak tanah yang dilakukan masyarakat secara turun menurun mulai dahulu bukan saja menyebabkan masalah teknis terkait penggunaan yang tidak bisa tetapi juga menyangkut kebudayaan yang sudah turun menurun mulai dahulu hingga sekarang, sehingga harus mengubah kebiasaan tersebut secara bertahap. Penjualan produk tersebut dilakukan guna mengurangi dana yang terus keluar puluhan triliun setiap tahunnya dan menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan yang lebih penting, misalnya untuk pendanaan kesehatan atau pendidikan.

3.2 Saran

Rencana konversi ini seperti mendadak dan tidak terencana. Sehingga berbagai masalah dalam pelaksanaannya selalu muncul. Karena itu demi kelangsungan program konversi yang bertujuan baik, maka proses perencanaan dan program pelaksanaannya sebaiknya dibenahi dari sekarang sebelum mengalami kegagalan atau menciptakan dampak yang lebih buruk. Pemerintah juga dapat melakukan sosialisasi ke pada masyarakat secara terus menerus agar masyarakat tau dengan benar penggunaan tabung gas sehingga tidak ada lagi pemberitaan mengenai peledakan tabunga gas, sehingga masyarakat dapat menggunakan tabung gas ini secara maksimal dan tidak menggunakan minyak tanah hanya karena alasan takut. Selain itu pemerintah yang melibatkan beberapa unit pelaksanaan juga harus membenahi koordinasinya. Harus jelas siapa saja yang menjadi penanggung jawab utama dan institusi pelaksana .Untuk mewujudkan kerjasama dan koordinasi yang baik antar instansi sudah sepantasnya dibetuk Tim Terpadu untuk melaksanakan program konversi ini. Mengingat jumlah masyarakat miskin yang terus bertambah, maka sangat diperlukan kecermatan dalam menentukan lapisan masyarakat yang akan menjadi sasaran konversi ini.[]

 

2 Balasan pada “Makalah: Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke Gas”


  1. hello….. saya juga anak Administrasi Negara…
    salam kenal…..
    kalo boleh kita saling tukar2 pendapat…gmana tentang kuliah ini…soalnya kampus aku tergolong muda dalam dunia administrasi negara….

Tinggalkan Balasan