Membangun Demokrasi Indonesia: Upaya dan Tantangannya Dalam Abad 21

Written by Andyka Wisnu Murti – Alumni Administrasi Negara FISIP Universitas Jember

Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, “demos” berarti rakyat dan “kratos” berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi  berarti “rakyat berkuasa” atau dengan istilah lain pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun penerapan demokrasi di berbagai negara berbeda, memiliki ciri khas dan spesifdikasi masing-masing yang dipengaruhi ciri khas masyarakat suatu negara. Demokrasi memiliki arti yang penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk mengatur sendiri jalannya organisasi dijamin. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok dalam kehidupannya, termasuk dalam meningkatkan kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

Perkembangan demokrasi di Indonesia sendiri  telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi bangsa Indonesia ialah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial dan politik yang demokratis dalam mesyarakat yang beraneka ragam pola dan budayanya. Masalah ini berkisar pada penyusunan suatu  sistem politik dengan kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dan karakter serta pertisipasi rakyat, sekaligus menghindarkan timbulnya diktator perorangan, partai maupun militer. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam empat periode. Pertama, periode 1945-1959 yaitu masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Kedua, periode 1959-1965 yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Ketiga, periode 1966-1998 yaitu masa demokrasi pancasila era Orde baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Keempat,  periode 1999 – sekarang, yaitu demokrasi pancasila era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif (trias politika).

Demokrasiyang diidamkan oleh para pendiri negara kita, bahkan oleh segenap lapisan rakyat, nyatanya tidak pernah terwujud. Kenapa demikian, jawabnya: pada era nation building (1945-1966), justru banyak pemimpin masa itu telah menggantikan keberanian moral tersebut dengan mental Durno (selain persoalan ancaman bagi kesatuan dan persatuan bangsa yang harus dihadapi pemerintah). Begitu hebat dan dalamnya kaum intelektual kita mengupas falsafah Pancasila dan landasan konstitusi UUD 1945, khususnya yang berhubungan dengan demokrasi. Namun kedalaman dan kehebatan itu berjalan bersamaan dengan Durnoisme. Durno-Durno yang mengelilingi Bung Karno saat itu ternyata lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan keberanian moral menegakkan demokrasi. Maka setelah pecahnya G/30/S (gestapu) terjadilah gelombang demonstrasi besar-besaran yang dipelopori oleh pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Gelombang untuk menumbangkan Orde Lama ini pun pantas kita sebut sebagai perwujudan keberanian moral guna menegakkan demokrasi. Orde Baru berjanji untuk mengkoreksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang telah menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Bahkan demokrasi di Indonesia disebut “demokrasi Pancasila”. Dengan begitu jiwa-nya demokrasi adalah arti dan makna sila ke lima Pancasila, yang kemudian harus dijabarkan dalam realitas kehidupan sosial dengan berbagai aspek di dalamnya. Namun realitasnya ialah demokrasi belum sepenuhnya terwujud, bahkan dalam era pemerintahan Suharto terjadi begitu banyak pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Demokrasi hanya dimiliki oleh elite politik, para penguasa, dan konglomerat. Kenapa semua ini terjadi? Jawabnya: keberanian moral untuk menegakkan demokrasi itu telah digantikan dengan mental KKN. Lengsernya Suharto harus diakui karena gerakan keberanian moral kaum muda Indonesia, terutama para mahasiswa yang melakukan demonstrasi besar-besaran yang berpuncak dalam bulan Mei 1998. Gerakan keberanian moral ini bukan sekedar agar Suharto turun dari jabatannya, namun agar demokrasi dalam segala bidang dapat diwujudkan. Akankah motto perjuangan ini terwujud ? Moral adalah bagian daripada kepribadian (personality) manusia. Dengan demikian moral menyatu dengan emosi (perasaan), aspirasi (kehendak), dan intelektual (pikiran). Keberanian moral yang dewasa adalah kesetimbangan ketiga fungsi kepribadian tersebut dalam melaksanakan nilai-nilai moral. Keberanian moral dalam menegakkan demokrasi haruslah memperhatikan nilai-nilai kesetimbangan, karena itu keberanian moral harus sistematis, bukan hanya ide yang menyebar. Bila hal ini nyata terlihat, maka gerakan penegakkan demokrasi akan berjalan lebih sistematis dan terarah kepada target yang hendak dicapai.

Untuk maksud dan tujuan itulah, demokrasi bukan sekedar slogan, melainkan perlu disistematiskan dalam wujud perundangan-undangan yang menjamin bahwa demokrasi harus terus berlangsung dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Pengingkaran terhadap demokrasi merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Demikian pula tanpa menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi dalam segala bidang, demokrasi tidak pernah akan terwujud. Penindasan terhadap hak asasi manusia seperti telah terjadi selama 32 tahun pemerintahan Suharto, memperlihatkan sikap moral yang pengecut dan kerdil. Semua berlangsung demi melestarikan kekuasaan (status quo) dan kepentingan pribadi maupun golongan. Dalam sistem demokrasi di Indonesia sesungguhnya tidak dikenal kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas. Sistem seperti itu dapat mengakibatkan sikap dan tindakan tirani mayoritas terhadap minoritas.

Di masa depan, proses demokratisasi dapat terus berjalan seiring dengan meningkatnya kualitas pendidikan dan kemajuan perekonomian. Peningkatan kesadaran politik rakyat ini dibarengi tuntutan adanya aparatur negara yang bersih (good governance) dan efisien mengingat posisi dan peranan aparatur negara makin lama makin tinggi. Melainkan juga melalui organisasi fungsional dan profesional. Peranan sosial politik seluruh komponen bangsa merupakan bagian integral sistem politik Indonesia dalam mewujudkan demokratisasi. Selain itu, masih banyak pertanyaan fundamental yang harus diajukan dan memperoleh jawaban. Salah satu sebab utama timbulnya berbagai masalah itu, secara singkat adalah tidak berkuasanya rakyat sebagai akibat macetnya sistem checks and balances. Semua kritik serta usul yang berkaitan dengan perbaikan di bidang tatanan politik pada hakikatnya mengacu pada terciptanya pengawasan dan keseimbangan ini.

Dalam upaya pemberdayaan kultur politik rakyat yang demokratis yang kini sedang berjalan, haruslah diadakan upaya sungguh-sungguh untuk menciptakan perangkat pengawasan lembaga eksekutif dan perlu disertai dengan pengawasan sosial. Untuk menciptakan pengawasan sosial inilah diperlukan suatu sisten checks and balances (pengawasan dan keseimbangan) yang jelas dan efektif. Maknanya adalah bahwa di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, eksekutif harus dicegah jangan sampai melampaui batas-batas wewenangnya atau untuk mencoba melakukan akumulasi kekuasaan. Demokrasi memang bukan sekedar proses, tanpa keberanian moral tidak akan terwujud. Negarawan yang bermoral baik tentu akan berupaya tanpa pamrih melaksanakan amanat rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Demokrasi pada akhirnya adalah perjuangan yang tak pernah selesai.[]

 

Tinggalkan Balasan