Pengertian Desa Khusus (Desa-desa di Indonesia)

Written by Imam Sunarto – Mahasiswa Sosiologi FISIP Universitas Jember

Desa selain merupakan konsep yang bisa berlaku umum, juga dalam realitasnya ada sekian perbedaan-perdaan (karakteristik) yang meliputinya, sehingga dengan karakteristik yang berbeda tersebut muuncullah konsep desa secara khusus (desa-desa di indonesia).  Perbedan desa di indonesia bukan hanya ketika dihadapkan dengan realitas desa di negara lain, bahkan di dalam negara Indonesia sendiri perbedaan-perbedaan itu terlihat jelas dan mencirikan karakteristiknya masing-masing.

Latar belakang keberadaan desa-desa di Indonesia

Keberadaan desa-desa di Nusantara sebenarnya sudah lama sekali jika kita melihatnya melalui definisi desa menurut EE. Bergel (setiap pemukiman petani) atau Koentjaraningrat (selaku komunitas kecil yang menempati teritorial tertentu). Desa dalam pengertian komunitas kecil yang hidupnya tergatung kepada pertanian telah ada di Indonesia semenjak zaman prasejarah, yakni pada zaman Neolithikum, 2000 tahun sebelum Masehi, pertania telah dikenal oleh nenek moyang kita. Hal itu karena ditemukannya kapak-kapak persegi yang berukuran besar, dan ditengarai digunakan sebagai alat mencangkul.

Asli-tidaknya desa-desa di Jawa tidak terlepas dari kepentingan desa-desa pada zaman kolonial. Bermula dari penemuan desa-desa di sepanjang pantai utara P. Jawa oleh Herman Warner Muntinghe, maka desa-desa tersebut menjadi penting sekali artinya. Dalam kaitannya dengan ini, Sutardjo Kartohadikoesoemo berpendapat bahwa desa-desa tersebut adalah asli, karena di daerah-daerah seberang (bukan hanya luar Jawa tapi juga Pilipina) yang tidak terkena pengaruh Hindu pun juga terdapat daerah-daerah hukum semacam desa-desa tersebut (Sutardjo Kartohadikoesoemo, 1953). Jelaslah kemudian bahwa sekalipun istilah desa berasal dari bahasa sanskrit, tidaklah menguragi bobot kebenaran pendapat bahwa desa-desa di Indonesia, maupun khususnya di Jawa bukanlah buatan India.

Desa sebagai kesatuan hukum (adat) dan kesatuan administratif

Seperti yang telah dibahas di atas bahwa desa-desa di Indonesia sudah ada sejak zaman Neolithikum artinya jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara, dan desa-desa tersebut bersifat mandiri baik secara ekonomi, maupun sosial-budaya. Desa dan kelurahan memiliki beberapa perbedaan yang disebutkan dalam UU nomer 5 tahun 1979 yaitu:

  1. Bahwa desa adalah wilayah yang ditempati oleh penduduk yang masih merupakan masyarakat hukum, sedangkan kelurahan tidaklah demikian.
  2. Desa berhak mengurus Rumah tangganya sendiri sedangkan keluraha tidak.

Hal ini termanifestasi dalam prosedural pemilihan kepala desa yag dipilih secara langsung oleh masyarakat desa setempat sebagai perwujudan sistem demokrasi Indonesia, berbeda dengan kelurahan yang dipilih atau tentukan oleh Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten dan Kota-kota lainnya.

Data menunjukkan bahwa jumlah desa selalu bertambah dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena perkembangan ataupun kebijakan tertentu oleh pemerintah, munculnya desa-desa baru juga disebabkan Unit-unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Dengan alasan tersebut jumlah desa diperkirakan masih akan terus bertambah selama yakni selama masih ada daerah-daerah yang belum berkembang dan masih sedikit jumlah penduduknya. Memang dalam  desa tidak ada standarisasi yang baku, sebab desa yang sangat beranekaragam mulai dari tingkat kepadatan penduduk, luas wilayah, jenis pertanian, topografi, dst.

Tipologi Desa di Indonesia

Desa-desa di Indonesia tidak hanya desa pertanian saja, disamping desa pertanian juga terdapat jenis, jenis desa lainnya. Saparin (1977: 120), walaupun sudah mempunyai rentan waktu yang lumayan salam sampai saat ini, namun mungkin masih relevan utuk digunkan sebagai landasan klasifikasi desa, misalnya menyebutkan beberapa jenis desa yang ada di Indonesia sebagai berikut:

  1. Desa tambangan (kegiatan penyebrangan orang atau barang, biasanya terdapat sungai-sungai besar) Desa nelayan (dimana mata pencaharian warganya dengan usaha perikanan laut). Desa pelabuhan (hubungan dengan mancanegara, antar pulau, pertahanan/strategi perang dsb.)
  2. Desa perdikan (desa yang dibebaskan dari pungutan pajak karena diwajibkan memelihara sebuah makam raja-raja atau karena jasa-jasanya terhadap raja).
  3. Desa penghasil usaha pertanian, kegiatan perdagangan, industri/kerajinan, pertambangan dan sebagainya.
  4. Desa-desa perintis (yang terjadi karena kegiatan transmigrasi).
  5. Desa pariwisata (adanya objek pariwisata berupa peninggalan kuno, keistimewaan kebudayaan rakyat, keindahan alam dan sebagainya).

Selain desa yang identik dengan pertanian, ada juga desa nelayan yang juga menjadi penting untuk objek kajian desa. Selain Indonesia merupakan negara kepulauan dan maritim, pun akhirnya dampak itu dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, masyarakat yang tinggal di pesisir mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan, hal ini relevan dengan definisi desa nelayan seperti disebut diatas bahwa desa nelayan adalah desa yang mata pencaharian penduduknya mencari ikan (di laut). di daerah pesisir juga terdiri dari daratan yang memungkinkan untuk juga dapat melakukan cocok tanam (bertani), akhirnya ada perpaduan masyarakat nelayan selain mencari ikan sebagai mata pencaharian utama juga bertani dan berkebun. Biasanya masyarakat nelayan identik dengan kemiskinan, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain: tantangan alam yang cukup berat, termasuk faktor musim yang secara tiba-tiba dapat menghentikan usaha penangkapan ikan di laut. Selain itu juga masyarakat nelayan yang jumlah kepadatannya tinggi dalam suatu wilayah (desa), namun dengan mata pencaharian yang sama (homogen) cenderung membuat pendapata perkapita mereka relatif rendah. Hal lain adalah keterbatasan penguasaan modal perikana (perahu dan alat tangkap), keterbatasan modal dalam usaha perikanan (uang), keadaan perumahan dan pemukiman yang kurang memadai, kemampuan yang rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok pribadi (Wahyuni, 1993: 1).

Dalam masyarakat nelayan juga bisa diklasifikasi menjadi dua kelas sosial yaitu kelas juragan, yakni pemilik kapal dan peralatan penangkap ikan. Lapisan kedua adalah nelayan (kecil), yakni mereka yang mengandalkan tenaganya dan bekerja pada juragan tersebut. hal cenderung bersifat antagonistik, karena jelas jika dilihat dari perspektif Marxian kedua kelas ini mempunyai kepentingan yang berbeda (sang juragan ingin memperoleh keuntungan yang besar, sementara para pekerja ingin mendapatkan upah yang tinggi), maka pertentangan kelas pun tidak terhindarkan, selain itu karena pekerjaan nelayan bukanlah hal yang mudah, resiko yang tinggi dan tantangan di laut yang cukup berarti menambah faktor antagonistik ini.  Hal ini akan memunculkan apa yang disebut konsep pemiskinan oleh industrialisasi (kapal dan alat penangkap dalam hal ini), khususnya terhadap nelayan kecil.

Tulisan ini merupakan resume Sosiologi Pedesaan dari buku Rahardjo “Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian”, 1999: 48-59.

Tinggalkan Balasan