Perkembangan Pembangunan Pemerintahan Indonesia di Abad 21

Written by Amytha Trisnawardani – Mahasiswa Administrasi Negara FISIP Universitas Jember

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini indonesia telah memasuki abad  ke-21, dimana indonesia telah memasuki usia 100 tahun menuju kebangkitan yang modern. Dalam abad ke 21 ini banyak pengaruh – pengaruh yang mewarnai perkembangan pembangunan di indonesia pada abad ke 21. Pengaruh – pengaruh ini ada yang positif dan ada pula yang negatif. Banyak hal yang didapat dari pembangunan ini, demokrasi yang dituntut  rakyat kepada pemerintah, teknologi yang semakin canggih dan banyak hal yang  lain. Banyak tantangan yang didapat saat pembangunan ini. Dua kekuatan besar yaitu perdagangan dan teknologi adalah tantangan yang  juga membebani negara, dimana ketika perdagangan ini mulai berkembang teknologi juga mulai berkembang. Selain itu pemerintah  juga harus berusaha untuk bartanggung jawab dengan demokrasi yang dihadapkan pada masyarakat. Pembangunan ini akan semakin baik ketika pemerintah mulai melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk memajukan pemerintahan.

1.2 Rumusan Masalah

  1. Bagaimana perkembangan pembangunan pemerintahan di indonesia yang mulai memasuki abad 21?
  2. Apa saja tantangan- tantangan yang dihadapi indonesia untuk perkembangan tersebut?
  3. Apa saja kebijakan- kebijakan yang dilakukan pemerintahan untuk perkembangan tersebut?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

  1. Memahami bagaimana perkembangan pembangunan pemerintahan di indonesia memasuki abad  21.
  2. Memahami tantangan – tantangan yang dihadapi oleh indonesia untuk perkembangan pembangunan pemerintahan yang mulai memasuki abad  21.
  3. Memahami kebijakan – kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk perkembangan pembangunan pemerintah yang mulai memasuki abad  21.

1.3.2 Manfaat

  1. Dapat mengetahui  perkembangan pembangunan di indonesia memasuki abad  ke 21.
  2. Dapat mengetahui tantangan – tantangan pembangunan yang dihadapi oleh indonesia abad 21.
  3. Dapat mengetahui kebijakan – kebijkan  peran  yang dijalankan oleh pemerintah pada perkembang pembangunan abad 21.

BAB II PEMBAHASAN

Proses menuju abad 21 telah berlangsung sejak tahun tujuh puluhan. Tidak ada yang bisa menghindar ataupun mengelak dari proses ini. Pengaruh yang datang tidak lagi bisa dibendung, mengalir deras tanpa mengenal batas. Seperti pernyataan Ryaas Rasyid (1997) yang mengatakan pada abad 21 ditandai pergeseran nilai – nilai ekonomi dan politik, dari orientasi kwantitatif ke orientasi kualitatif. Selain itu Ismail Muhammad (1977) mengatakan bahwa, memasuki abad 21 telah terjadi perubahan teknologi dan inovasi barujuga memberikan  tantangan terhadap pemerintah, khususnya dalam meningkatkan efisiensi dan kwalitas pelayanan serta pengayoman kepada masyarakat. Dilihat dari pemiran – pemikiran diatas, salah satu relevansi untuk memikirkan kembali peranan pemerintah tidak lain adalah perubahan yang signifikan dari lingkungan strategis baik dalam skala global maupun skala lokal.

Era globalisasi ini telah berjalan dan bergulir di dalam kehidupan kita. Mengingatkan kita tentang perkataan kata Alvin Toffler (1997) tentang dunia kita yang sedang memasuki peradapan “gelombang ke tiga” yaitu peradapan pasca industri yang ditandai dengan kemajuan yang sangat pesat dalam teknologi informasi, yang sudah menjadi salah satu ciri utama arus globalisasi. Benyamin Hoessein (2000) mendefinisikan globalisasi dapat dipandang sebagai proses penyesuaian terhadap kondisi internasional dan penciptaan berbagai penyesuaian terhadap kondisi internasional dan penciptaan berbagai kemungkinan melalui interaksi para pelaku dalam bidang sosial, budaya ekonomi, politik dan dimensi teknologi menjadi suatu intensifikasi interaksi kebudayaan sosial, ekonomi dan saling ketergntungan antar negara, individu, dan rakyat. Benyamin H,2000, Jun & Wright, 1996; Dicken 1992)JB Kritiadi (1997) Lodge (1995) yang mendefinisikan bahwa globalisasi adalah sebagai proses dimana masyarakat dunia menjadi semakin berhubungan (interconnected) satu sama lainnya dalam berbagai aspek kehidupan mereka, baik dalam hal budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan. Dunia saat ini telah menjadi sebuah pasar global, bukan hanya untuk barang dan jasa tetapi juga untuk penyediaan modal dan teknologi. Menurut Ohmai (1995) dari lensa ekonomi ( the borderlines Nation State) karena tertembusnya batas – batas negara bangsa oleh Investment, individual consument, industry dan information.

Dalam analisisnya Ohmai mengatakan mengenai penataan kehidupan sosial yang lintas waktu dan tempat. Giddens (1990) berpendapat bahwa dan ruang (time –space compression) dan hubungan – hubungan antar bentuk sosial dan peristiwa lokal dengan bentuk – bentuk sosial dan peristiwa yang jauh menjadi saling berpengaruh. Dalam era globalisasi ini, dapat dilihat juga tumbuh dan berkembangnya sistem administrasi publik dan pemerintahan  yang semakin efektif dn efisien. Bahkan sepertinya kita telah melihat terjadinya suatu pergeseran dimana sekarang pemerintah mulai memberikan kesempatan dan peran yang besar kepada sektor swasta dan kelembagaan masyarakat yang lain untuk menjalankan sebagian fungsi pelayanan kepada masyarakat, misalnya dalam berbagai kehidupan ekonomi atau sosial. Pemerintah sendiri sekarang lebih membatasi diri kepada hal – hal yang lebih bersifat pembinaan dan pengaturan ketertiban serta distributi.

Dalam era globalisasi dituntut yang namanya pemerintahan yang baik (good governance). Secara luas, governance mengacu pada persamaan hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani. Good Governance ini menunjuk pada proses pengelolaan yang luas dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik suatu negara dan pendayagunaan sumber – sumber alam, keuangan, manusiadimana itu menurut kepentingan semua pihak dan dalam cara yang sesuai dengan prinsip – prinsip, keadilan, kejujuran, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas ( Benyamin Hoessein 2000). Dalam kontek globalisasi ini, kita akan dihadapkan tidak hanya pada perubahan struktur ekonomi dan sosial saja, akan tetapi juga pada persaingan pasar global yang cepat dan meningkat tajam. Perubahan – perubahan ini didorong oleh perubahan – perubahan teknologi dan inovasi baru yang selain menciptakan pilihan – pilihan baru juga memberikan tantangan kepada pemerintah, khususnya dalam sistem pemerintahan yang semakin efektif, efisien, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan adanya upaya meningkatkan daya saing nasional agar dapat ikut meramaikan pasar global dan dapat ikut bersaing juga didalamnya.

Selain konteks globalisasi mengenai perubahan struktur ekonomi ataupun sosial, mengenai pasar global yang cepat meningkat tajam, konteks globalisasi masih memiliki satu pembahasan mengenai pengaruh – pengaruh. Film, surat kabar, majalah, radio, televisi berlomba -lomba memberikan pemikiran tentang sikap dan perilaku yang sebelumnya tidak dikenal. Gaya hidup baru yang diberi label ‘modern’ diperkenalkan secara luas. Naisbitt dan Aburdene (1990) sebagaimana dikutip oleh Sri Mulyani Martaniah (1991) mengatakan bahwa era globalisasi memungkinkan timbulnya gaya hidup global. Tumbuhnya restoran dengan menu khusus dari mancanegara semakin menjamur, menggeser selera masyarakat yang semula bertumpu pada resep-resep tradisional. Gaya berpakaian dipengaruhi oleh garis-garis mode yang diciptakan oleh perancang kelas dunia. Kosmetika, aksesori, dan pernak-pernik lainnya untuk melengkapi penampilan tidak lepas dari pengaruh era globalisasi, seperti halnya tata busana. Selain mode, dunia hiburan juga ikut masuk didalamnya. Munculnya kafe, kelab malam, rumah bola (bilyard) memberi warna baru dalam kehidupan masyarakat.

Demikian pula kegiatan pasar. Bentuk-bentuk pasar tradisional yang dapat menimbulkan terjadinya keakraban antara penjual dan pembeli, sehingga keterlibatan emosional ikut mewarnai, perlahan menghilang dan berganti dengan transaksi ekonomi semata ketika muncul pasar-pasar swalayan. Seiring dengan perubahan jaman, masyarakat pun mengembangkan norma-norma, pandangan dan kebiasaan baru dalam berperilaku. Era globalisasi yang mewarnai abad 21 telah memunculkan pandangan baru tentang arti bekerja. Ada yang lebih luas dari sekadar makna mencari nafkah dan ukuran kecukupan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Orang cenderung mengejar kesempatan untuk bisa memuaskan kebutuhan aktualisasi diri, sekaligus tampil sebagai pemenang dalam persaingan untuk memperoleh yang terbaik, tertinggi, dan terbanyak. Untuk bisa mengikuti gaya hidup yang baru, diperlukan dukungan kemampuan ekonomi yang tinggi. Kebutuhan ini sangat terasa. Tawaran gaya hidup modern yang ditawarkan melalui kaca-kaca ruang pamer toko atau distributor. Benda-benda yang digandrungi masyarakat telah memacu banyak orang untuk bekerja tak kenal waktu. Orang sibuk mencari uang untuk bisa memiliki gaya hidup seperti yang ditawarkan. Apalagi media massa juga rajin menggelitik masyarakat untuk dapat mengikutinya, antara lain melalui iklan, sinetron, acara-acara hiburan, dan sebagainya. Kemajuan teknologi komunikasi abad ini telah memungkinkan berita dan cerita segera menyebar ke seluruh pelosok, menyapa siapa saja, tak peduli penerima pesannya siap atau tidak.

Tantangan – Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam Perkembangan Pembangunan Pemerintahan yang mulai Memasuki Abad 21

Dalam memasuki abad ke 21 ini, dunia ditandai oleh berbagai perubahan besar dan dengan tempo yang sangat cepat. Proses perubahan inilah yang melahirkan sejumlah tantangan  yang harus dijawab oleh bangsa Indonesia. Tantangan – tantangan tersebut ada yang berupa peluang yang harus dimanfaatkan , tetapi ada pula yang berupa kendala yang harus diatasi sehingga proses perubahan itu dapat menguntungkan bukannya malah merugikan masa depan indonesia. Terdapat dua kekuatan besar yang mendasari proses transformasi global yang terjadi selama ini, yaitu perdagangan dan kemajuan teknologi. Kedua hal ini saling berkaitan dan menunjang. Perdagangan dunia yang semakin meningkat bukan hanya telah mendorong proses alih teknologi antarnegara, tetapi juga penguatan teknologi.

Sebaliknya, peningkatan teknologi pada waktunya memperlancar dan mendorong arus barang, jasa dan informasi antarnegara. Interaksi antara keduanya itu telah mendorong terjadinya penyesuaian yang mendasar di banyak negara didunia, baik di negara maju, maupun negara berkembang. Keseluruhan proses itu menghasilkan ekonomi dunia yang makin terintegrasi. Selain itu memasuki pertengahan abad 21 kita menghadapi tantangan pembangunan bangsa yang tidak ringan, dalam tugas dan tanggung jawab sebagai bangsa untuk memajukan demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagai tantangan utama yang akan kita hadapi. Demokrasi kini bukan hanya telah menjadi cita-cita atau idealisme politik dunia global, yang memaksa setiap negara dimanapun, suka atau tidak suka, untuk menjalankan politiknya secara demokratis, kalau ingin selamat dan tidak dikucilkan oleh pergaulan politik internasional, tetapi juga menjadi cita-cita, idealisme dan kebutuhan kita. Demikian pula, di sisi lain, kita menghadapi tuntutan hidup rakyat yang semakin meningkat, dengan segala macam kebutuhan, hak-hak asasi, idealisme dan keinginan mereka untuk hidup maju dan berkembang di segala bidang, yang harus dipenuhi dalam pembangunan bangsa ini.

Membangun Indonesia ke depan, kita harus mampu menjawab dua tantangan dan kebutuhan strategis nasional ini, mengembangkan demokrasi untuk kesejahteraan rakyat, atau meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mengembangkan demokrasi kita. Kita harus menemukan pandangan kultural dan paradigma baru pembangunan untuk menjawab kedua tantangan strategis ini, karena belajar dari praktek pembangunan di masa Orde Baru, tidak bisa peningkatan kesejahteraan rakyat dilakukan dengan hanya mengandalkan strategi dan cara-cara politik bersifat represif dan sentralistis, karena meskipun dalam perkembangan ekonomi makro tampaknya menjanjikan, namun dalam perkembangan sosial-ekonomi mikro, dalam realitas kehidupan sosial-ekonomi rakyat sehari-hari di daerah-daerah dan di masyarakat, terbukti tidak bisa menjawab tuntutan kebutuhan dan tuntutan kemajuan ekonomi rakyat yang terus berkembang. Sebaliknya, kita tidak bisa hanya mengembangkan kehidupan politik demokratis, namun hanya prosedural, prosedur politik dan hukumnya baik, tetapi prakteknya masih elitis, diwarnai politik patrimonial, atau neo-patrimonialisme, yang hanya menguntungkan sekelompok elit, mengabaikan partisipasi politik dan tuntutan peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkembang di masyarakat.

Namun demikian, secara realistis sekarang ini kita juga sulit mengelak dari kenyataan itu, karena dalam realitasnya, dalam berpolitik dan berekonomi, mayoritas masyarakat kita masih mempraktekannya dalam pola-pola seperti itu, sebagai warisan politik dan ekonomi di masa lalu. Oleh karena itu, menuju kehidupan lebih baik ke depan, kita harus mengubah dan melakukan transformasi atas realitas ini. Demikian itu penting, karena tantangan dihadapi bangsa Indonesia kini dan ke depan, terutama dalam membangun kemandirian bangsa, sangatlah berat. Dalam politik domestik nasional, kita menghadapi permasalahan masih lemahnya kapasitas kelembagaan sosial-politik yang ada dalam menjawab berbagai masalah sosial-ekonomi, sebagaimana tercermin dalam kesenjangan (gaps) antara kapasitas kelembagaan dan kemampuan riil kelembagaaan politik kita dalam menjawab berbagai masalah ini. Sementara, dalam tataran global, kita menghadapi kekuatan politik-ekonomi pasar global, yang menyebabkan bangsa ini semakin rentan menghadapinya.

Pengaruh kekuatan pasar global yang mengancam ketahanan energi dan pangan kita akhir-akhir ini, sebagaimana ditunjukkan oleh kelangkaan energi dan kelangkaan bahan-bahan pangan kebutuhan pokok sehari-hari, menunjukkan betapa begitu rentannya kekuatan domestik kita menghadapi kekuatan pasar pasar global ini. Menghadapi tantangan ini, pilihan strategi untuk pengembangan demokrasi, memperkuat kapasitas kelembagaan politik, untuk menghadapi kekuatan pasar global, di satu sisi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat, untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasar dalam hidup warga negara, merupakan pilihan prioritas strategis yang harus kita tetapkan. Realitas politik dihadapi bangsa-bangsa di dunia dalam pengembangan demokrasi dan kesejahteraan, dimana pengembangan demokrasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat harus dilakukan secara sinergis, bersama-sama, saling menopang satu sama lain, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai studi tentang perkembangan demokrasi di banyak negara, memperkuat argumen ini. Akan tetapi, mengingat sejarah politik pembangunan otoritarian kita selama ini di masa Orde Baru, untuk membangun Indonesia ke depan, kita harus melakukan reorientasi tujuan pembangunan kita dan menemukan pendekatan, strategi, dan cara-cara yang sesuai untuk mewujudkan cita-cita politik demokrasi dan kesejahteraan rakyat itu. Cara pandang reorientasi ini, menengok masa lalu dan menatap masa depan baru, harus dilakukan secara bersama-sama, dalam pendekatan refleksif dan transformatif untuk rekonstruksi dan perbaikan pembangunan Indonesia ke depan.

Kebijakan- kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka menghadapi pembangunan pemerintahan di abad 21

Pemerintah memang memerlukan yang namanya suatu pengarahan atau perencanaan (karena perencanaana pada dasarnya adalah pengarahan) karena melalui mekanisme pasar saja tujuan-tujuan mendasar dalam kehidupan bangsa tidak akan pernah tercapai. Padahal negara ini didirikan dan diperjuangkan mati-matian dengan banyak pengorbanan bukan tanpa tujuan. Negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena bagi bangsa Indonesia pembangunan adalah  pengamalan Pancasila. Hal itu tidak akan pernah tercapai tanpa pengarahan dari pemerintah.

Sejarah menunjukkan bahwa tanpa adanya pengendalian atas perekonomian, mekanisme pasar saja dengan segala kelebihan dan kekurangannya, terbukti kurang efektif dalam proses alokasi sumber daya. Dalam kondisi demikian itu, kita mencoba merancang masa depan. Jelas ini tidak mudah, dan tidak mungkin tanpa mengalami pergeseran dalam perjalanannya. Namun, yang penting, kita telah memiliki wawasan  masa depan betapa pun kurang sempurnanya. Sistem kita yang telah dijalankan selama 25 tahun adalah dalam sistem konstitusi kita, rakyat menentukan masa depan yang dikehendakinya. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara, dengan memperhatikan perkembangan, menentukan haluan negara dalam garis besar. Ini yang disebut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Segala apa yang dilakukan dengan nama pembangunan, harus didasarkan pada GBHN.

Presiden sebagai mandataris MPR berkewajiban melaksanakan GBHN tersebut. GBHN pada dasarnya adalah kehendak politik, dan lebih bersifat menunjukkan arah. Untuk pelaksanaannya, GBHN kemudian dijabarkan dalam sebuah sistem perencanaan lima tahunan yang dinamakan rencana pembangunan lima tahun (repelita). Repelita, berdasarkan pada arahan-arahan GBHN, mengandung sasaran-sasaran dan upaya untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Repelita, selain merumuskan apa yang ingin diwujudkan, juga mengenali tantangan-tantangan yang dihadapi serta kendala-kendala dan peluang-peluang untuk mengatasi tantangan itu. Jadi, repelita mengandung visi mengenai masa depan dan bagaimana niat untuk mewujudkannya. Repelita tidak hanya berisi sasaran-sasaran kualitatif, tetapi juga telah mengandung sasaran-sasaran kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh telah dapat dicapai berbagai aspirasi mengenai masa depan itu. Repelita, meskipun disusun oleh pemerintah, dalam penyusunannya itu telah dimintakan pendapat, dan diperoleh masukan dari kalangan luas masyarakat. Sebelum ditetapkan, naskah repelita dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memberikan koreksi-koreksi dan masukan-masukan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa repelita adalah kesepakatan nasional mengenai upaya pembangunan lima tahun ke depan.

Selanjutnya Presiden melaksanakan repelita itu, sebagai pengejawantahan pelaksanaan GBHN yang menjadi tugas dan tanggung jawab konstitusionalnya. Sepanjang menyangkut kegiatan pemerintah yang dibiayai dengan anggaran negara, pelaksanaannya dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yang setelah mendapat persetujuan DPR, disahkan sebagai undang-undang. Tidak semua upaya pembangunan memerlukan investasi pemerintah, bahkan sebagian besar merupakan investasi masyarakat. Dalam hal demikian yang diperlukan adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang mendukung tercapainya sasaran-sasaran pembangunan. Misalnya deregulasi dan debirokratisasi adalah kebijaksanaan pembangunan yang serupa itu. Pada akhir masa jabatannya, Presiden mempertanggungjawabkan pelaksanaan GBHN itu kepada MPR.

Selama pelaksanaannya DPR mengawasi jalannya pembangunan. Dengan demikian sambil berjalan, dapat diadakan perbaikan-perbaikan dan koreksi-koreksi. Memang tampaknya sulit melakukan perbandingan sistem kita dengan sistem di negara lain. Apalagi di negara-negara yang menganut paham ekonomi bebas atau ekonomi pasar. Kenyataannya kita telah memiliki lima GBHN dan enam repelita, dan pembangunan selama ini dinilai oleh banyak kalangan secara objektif sebagai pembangunan yang berhasil. Tanpa perencanaan tidak mungkin semuanya itu dapat dicapai. Memang kita tidak menutup mata terhadap adanya kekurangan-kekurangan dalam perencanaan. Kita menyadari adanya keterbatasan-keterbatasan, misalnya dalam memperoleh data dan informasi yang memadai serta metodologi peramalannya untuk membuat rencana yang baik. Kita juga seringkali harus merevisi dan mengoreksi rencana-rencana karena perkembangan keadaan.

Akan tetapi  semua rencana, sepertinya telah dikaji oleh banyak ahli sebagaimana diutarakan di atas, bagaimanapun hebatnya, tidak ada yang dapat menjamin bahwa masa depan adalah senantiasa sesuai dengan yang direncanakan. Oleh karena itu, pada umumnya rencana bersifat indikatif, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan. Kita telah menyelesaikan Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I) dalam lima repelita, dengan hasil yang telah diketahui bersama. Sekarang kita tengah memasuki tahap selanjutnya yaitu PJP II yang dimulai dengan Repelita VI. Landasannya adalah GBHN 1993. GBHN 1993 mengamanatkan bahwa dalam PJP II bangsa Indonesia tidak hanya harus makin maju dan sejahtera, tetapi juga makin mandiri. Dalam PJP II ingin dikejar ketertinggalan kita dari bangsa-bangsa lain yang telah lebih dahulu maju, dengan mengandalkan pada kekuatan sendiri. Untuk mencapainya, maka titik berat pembangunan diletakkan di bidang ekonomi, seiring dengan kualitas sumber daya manusia, secara saling memperkuat dengan bidang – bidang lainnya. Dengan pengarahan itu, dicoba disusun bagaimana wujud masa depan tersebut, yang dapat diperkirakan mampu dicapai dalam 25 tahun. Dalam  melakukannya ada beberapa patokan yang dijadikan pegangan.

Pertama, keinginan politik rakyat, seperti yang pokok-pokoknya disebut di atas, yaitu yang diamanatkan oleh GBHN.

Kedua, pengalaman pembangunan selama ini dan hasil yang telah dicapai. Memperhitungkan pengalaman ini penting karena tidak mungkin misalnya apabila di masa lalu laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen, kemudian dalam PJP II mendadak direncanakan menjadi 10 persen. Masa depan bertolak dan harus terkait dengan masa lalu.

Ketiga, memperkirakan apa yang sungguh-sungguh dapat dicapai dalam kurun waktu itu. Artinya, menempatkan sasaran secara maksimal, tetapi yang realistis dapat dicapai. Sasaran ini harus setinggi mungkin sehingga benar-benar ada upaya untuk mencapainya, dan dibuat tidak terlalu mudah, sehingga dapat memacu untuk bekerja keras. Akan tetapi sasaran juga tidak boleh terlalu tinggi, sehingga dengan cara apa pun tidak mungkin tercapai.

Keempat, memperhitungkan potensi yang dapat dikembangkan, baik yang dimiliki sekarang maupun yang diharapkan akan dimiliki sebagai hasil proses pembangunan yang berkelanjutan.

Kelima, memperhitungkan hambatan-hambatan yang dihadapi, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar tubuh bangsa kita. Atas dasar itu, maka dirumuskan beberapa sasaran pokok, yang apabila diletakkan secara serasi akan menggambarkan wujud masa depan kita memasuki abad yang akan datang.

Dalam PJP II akan kita upayakan terjadinya transformasi yang mendasar dalam masyarakat kita sehingga menjadi masyarakat industri yang maju dan modern, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

Pertama, kesejahteraan masyarakat akan meningkat dengan nyata dan cukup berarti. Untuk itu, laju pertumbuhan diusahakan untuk tercapai dan terpelihara pada tingkat yang cukup tinggi. Selama PJP II laju pertumbuhan kita perkirakan rata-rata di atas 7 persen per tahun.Dengan laju pertumbuhan penduduk yang pada akhir PJP II sudah akan di bawah 1 persen, maka dalam 25 tahun pendapatan per kapita bangsa Indonesia akan meningkat empat kalidalam nilai riil. Dengan tingkat pertumbuhan yang demikian, ekonomi Indonesia pada waktu itu sudah akan berkembang menjadi ekonomi yang besar, yaitu sekitar US$980 miliar dengan harga tahun 1993. Bahkan apabila disesuaikan daya beli relatifnya (purchasing power parity) akan menjadi sekitar US$2,0 triliun, yang merupakan salah satu ekonomi terbesar di dunia. Volume ekonomi yang meningkat demikian besar akan menjadi pasar yang dinamis, dan dengan demikian menjadi pendorong bagi pertumbuhan produksi dalam negeri. Pasar ekspor yang diperkirakan juga akan berkembang, dengan perdagangan dunia yang makin tanpa hambatan, masih tetap akan merupakan penunjang pertumbuhan industri.

Kedua, dengan dinamika ekonomi yang demikian proses transformasi struktural akan berlangsung sehingga peran sektor industri dalam perekonomian akan meningkat menjadi sekitar sepertiga pada akhir PJP II dari sekitar seperlima pada akhir PJP I. Perubahan juga akan terjadi pada struktur ketenagakerjaan. Perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian, khususnya industri dan jasa akan makin cepat.13 Kualitas sumber daya manusia (SDM) kita makin meningkat. Ini akan terlihat dari angkatan kerja yang makin terdidik, yakni sebagian terbesar sudah berpendidikan 9 tahun danbahkan 12 tahun ditambah pengetahuan keterampilan. Kualitas SDM itu juga akan tercerminpada derajat kesehatan yang makin baik. Umur harapan hidup meningkat dengan sekurang kurangnya 8 tahun sehingga menjadi 71 tahun. Keadaan kesehatan dan gizi masyarakat sebagai sumber pokok produktivitas SDM (di samping pendidikan), sudah akan makin membaik. Peran tenaga profesional, teknisi, dan ketatalaksanaan akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita. Begitu pula, peran tenaga kerja dengan upah tetap akan meningkat. Dengan kata lain, peran sektor formal dalam penciptaan lapangan kerja dan usaha makin meningkat pula. Dengan komposisi produksi dan sifat-sifat struktural yang demikian, ekonomi Indonesia pada akhir PJP II sudah akan tergolong negara industri (industrialized country). Jauh sebelum itu, pada Repelita VII, Indonesia sudah secara efektif akan tergolong dalam kelompok negara-negara industri baru Newly Industrialized Countries (NICs).

Ketiga, proses ini akan mendorong terbentuknya kelas menengah yang makin kuat, yang akan menjadi tulang punggung perekonomian yang makin andal. Kelas menengah ini terdiri atas tenaga kerja profesional dan para pengusaha menengah yang mandiri. Hal ini berkaitan dengan perbaikan dalam struktur dunia usaha. Dalam PJP II diharapkan berkembang lapisan pengusaha menengah yang kukuh, yang akan saling mendukung dengan lapisan usaha kecil yang makin kuat dan dengan usaha besar yang diharapkan juga makin luas basisnya. Kita akan dan harus mengusahakan agar dalam dunia usaha tercipta keseimbangan yang adil antara usaha besar, menengah, dan kecil. Konsentrasi kekuatan pasar pada usaha besar makin berkurang, sedangkan lapisan menengah dan kecil akan tumbuh lebih cepat. Berbagai kebijaksanaan ekonomi dengan didukung oleh peraturan perundangan harus ditujukan ke arah itu.

Keempat, seperti halnya negara industri lainnya, pada saat itu Indonesia sudah akan makin kuat ketahanan ekonominya. Lembaga-lembaga ekonomi yang penting bagi masyarakat sudah berfungsi dengan mantap. Ketergantungan pada alam sudah sangat berkurang. Dengan intensifikasi dan teknologi pertanian, peningkatan produksi menjadi lebih terjamin. Tata niaga sudah berjalan secara efektif dan sesuai prinsip -prinsip pasar serta bersifat transparan. Dengan demikian, fluktuasi dalam persediaan bahan pokok di dalam negeri sudah tidak akan terlalu besar pengaruhnya terhadap perekonomian negara.

Kelima, bangsa Indonesia sudah makin mandiri dalam pembiayaan pembangunan. Pada akhir PJP II Indonesia sudah bukan lagi negara yang menerima pinjaman lunak. Neraca pembayaran sudah akan mantap. Kita akan makin mengandalkan perolehan devisa dan kesehatan neraca pembayaran dari perdagangan dan tidak lagi dari bantuan luar negeri. Itu tidak berarti bahwa tidak akan ada pinjaman karena pinjam-meminjam adalah praktik yang biasa dalam hidupan ekonomi. Pinjaman tidak merupakan faktor yang terlalu mengganggu kesehatan perekonomian. Kondisi perekonomian yang sehat akan menjamin mantapnya aliran keluarmasuknya modal.

Keenam, masalah kemiskinan absolut telah terselesaikan. Kita mengharapkan bahwa pada akhir Repelita VII masalah kemiskinan absolut, artinya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, sebagian besar sudah akan terselesaikan. Mungkin mereka yang miskin hanya tersisa di kantung-kantung kemiskinan yang sulit terjangkau, yang upayanya harus dilanjutkan sehingga sebelum PJP II berakhir masalah ini telah tuntas terselesaikan. Kesenjangan pembangunan antardaerah secara sistematis dan konsisten akan makin berkurang. Meskipun dalam 25 tahun belum mungkin dapat dihilangkan sama sekali, diupayakan agar jurang kesenjangan tidak makin melebar. Kawasan tertinggal akan memperoleh perhatian khusus agar dapat melepaskan diri dari perangkap ketertinggalan, dan dapat turut melaju dalam arus kemajuan ekonomi bersama kawasan lainnya yang telah lebih dulu berkembang.

Ketujuh, secara keseluruhan proses transformasi ekonomi, akan berjalan bergandengan dengan transformasi budaya. Bangsa Indonesia, dengan tingkat pendidikan yang makin tinggi, dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang makin canggih, dan dengan interaksi yang makin intensif dengan dunia internasional, akan cepat tumbuh menjadi bangsa yang modern. Seperti dikatakan tadi, manusia Indonesia pada akhir PJP II akan berpendidikan lebih tinggi, lebih sehat dan pengetahuan umumnya lebih luas sehingga, dengan demikian, makin cerdas dan pekerjaannya makin terspesialisasi. Ia akan senantiasa membandingkan dirinya dengan bangsa lain di segala bidang kehidupan. Ia tidak ingin jauh tertinggal, dan dirangsang untuk terus mengejar ketertinggalan.

BAB III PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa saat Indonesia memasuki abad ke 21 dalam hal pembangunan banyak pengaruh – pengaruh yang tidak dapat terbendung. Indonesia harus menghadapai yang namanya globalisasi dimana didalamnya terdapat beberapa kontek mengenai perubahan stuktur dalam bidang ekonomi atau sosial, selain itu pengaruh – pengaruh film,majalah dan lain- lain itu berusaha mengajak masyarakat untuk dapat hidup mewah, sehingga masyarakat akan bekerja tidak kenal waktu untuk memiliki banyak uang  demi memenuhi kebutuhan mewah tersebut. Tantangan – tantangan yang mulai dihadapi Indonesia dalam  hal pembangunan  memasuki abad ke 21 memiliki banyak peluang dan juga kendala. Tantangan – tantangan itu mulai dari teknologi yang semakin maju ataupun sistem pemerintahan demokarasi yang dituntut rakyat kepada pemerintah. Kebijakan – kebijakan pembangunan yang keluar ini  memang tidak menutup mata terhadap adanya kekurangan-kekurangan dalam perencanaan. Kita menyadari adanya keterbatasan-keterbatasan, misalnya dalam memperoleh data dan informasi yang memadai serta metodologi peramalannya untuk membuat rencana yang baik. Kita juga seringkali harus merevisi dan mengoreksi rencana-rencana karena perkembangan tersebut. Akan tetapi semua rencana, sepertinya telah dikaji oleh banyak ahli,bagaimanapun hebatnya, tidak ada yang dapat menjamin bahwa masa depan adalah senantiasa sesuai dengan yang direncanakan. Oleh karena itu, pada umumnya rencana bersifat indikatif, dan pelaksanaanya disesuaikan dengan perkembangan.

Saran

  1. Masyarakat indonesia dapat lebih berfikir tentang kerja keras yang dilakukan guna untuk memenuhi hidup mewah yang saat ini mulai menjamur, kerja keras yang tanpa batas demi kepentingan pribadi yang berlebihan dapat merugikan.
  2. Pembangunan yang diwarnai dengan yang namanya demokrasi harus dapat mengatur segala kepentingan rakyat banyak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan
  3. Kebijakan – kebijakan yang dibuat diharap dapat membuat indonesia semakin maju, mensejahterakan rakyatnya serta dapat bersaing dengan negara maju.

DAFTAR PUSTAKA

http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.state.gov/secretary/rm/2010/01/134838.htm

www.zulkieflimansyah.com

www.ginandjar.com/…/06KebijaksanaanPerencanaanPembangunan.pdf=1KEBIJAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN MEMASUKI ABAD KE-21 Oleh …

http://lowongankerjabaru.net/search/tantangan+administrasi+publik+memasuki+abad+21=DARI PEMERINTAHAN KE PEMERINTAHAN YANG BAIK

http://himpsi.org/content/view/28/64/=Manusia Indonesia Abad 21 yang Berkualitas Tinggi Ditinjau Dari Sudut Pandang Psikologi.

Tinggalkan Balasan