Perkembangan Paradigma Administrasi Negara

Written by Nuraida Muji Kurnia EP – Mahasiswa Administrasi Negara FISIP Universitas Jember

Administrasi Negara memiliki definisi yang cukup luas dan beragam. Oleh karena itu, untuk lebih memahami tentang administrasi negara, maka lebih baik difahami melalui paradigma. Dengan paradigma, maka akan diketahui ciri-ciri administrasi negara sesuai dengan focus dan locusnya.

Paradigma 1: Dikotomi Politik-Administrasi

Paradigma  pertama ini menekankan adanya pemisahan antara politik dan administrasi. Menurut Goodnow, politik dan administrasi memiliki fungsi masing-masing dalam pemerintahan. Politik bertugas membuat kebijaksanaan untuk  menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan, sedangkan administrasi yaitu segala hal yang berhubungan dengan implementasi kebijaksanaan tersebut. Di sini  terlihat adanya pemisahan kekuasaan yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam hal ini, politik berada di posisi sebagai lembaga legislatif. Sedangkan administrasi berada di posisi lembaga eksekutif. Sehingga, dapat dikatakan bahwa paradigma pertama ini memusatkan administrasi negara pada locusnya, yaitu pada birokrasi pemerintahan. Dengan adanya locus administrasi negara inilah menimbulkan adanya dikotomi atau pemisahan antara politik adan administrasi. Leonald White memperkuat paradigma pertama ini dengan memberikan persepsinya dalam buku Introduction to the study of Public Administration.

Paradigma 2: Prinsip-Prinsip Administrasi Negara

Pada fase paradigma kedua ini, administrasi negara memiliki suatu prinsip-prinsip tertentu.  Intisari  dari prinsip-prinsip tersebut akan menunjukkan locus dari administrasi negara. Sehingga, dalam paradigma kedua ini, administrasi negara juga masih dipahami melalui locus. Prinsip-prinsip administrasi negara yang dimaksud adalah bahwa administrasi negara dapat dilaksanakan pada semua bidang administrasi tanpa memperdulikan kebudayaan, fungsi, lingkungan, misi, ataupun institusi yang menaunginya. Administrasi negara dapat diterapkan di berbagai negara dengan latar belakang yang berbeda, asalkan menggunakan prinsip-prinsip tersebut.

Gullick dan Urwick mengungkapkan bahwa focus memegang peranan yang lebih penting daripada locus dalam prinsip itu. Prinsip administrasi yang dikemukakan Gullick dan Urwick dikenal dengan akronim POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting). Dalam perkembangannya, banyak para ahli yang menentang prinsip tersebut, disamping banyak pula yang mendukung prinsip tersebut. Dwight Waldo menentang suatu paham yang menyatakan bahwa prinsip administrasi tidak bisa diubah. Waldo juga mengkritik bahwa metodologi yang digunakan untuk menetukan prinsip tersebut tidak konsisten, nilai ekonomi dan efisiensi yang mempengaruhi pemikiran mengenai prinsip itu juga terlalu sempit. Selain itu, Herbert A. Simon juga mengkritik munculnya prinsip administrasi itu. Simon menunjukkan bahwa di setiap prinsip administrasi, terdapat prinsip tandingannya.

Paradigma 3: Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik

Di dalam paradigma ini, terjadi perubahan dan pembaharuan tentang locus administrasi negara, yaitu birokrasi pemerintahan. fase paradigma ketiga ini berusaha menghubungkan kembali antara administrasi negara dengan ilmu politik. Namun sebaliknya, ilmu politik mulai menjauhi dan melupakan administrasi negara. hal ini terbukti dari merosotnya minat terhadap administrasi negara pada fakultas-fakultas ilmu politik. Melihat apa yang dilakukan ilmu politik tersebut, Dwight Waldo mengkritik keadaan ini. Waldo mengatakan bahwa sarjana ilmu politik bersikap memusuhi, mengacuhkan, tidak senang, dan menganggap bahwa administrasi negara adalah warga negara kelas dua. Dalam fase ini, ada 2 hal yang patut diperhatikan, yaitu: 1). Tumbuhnya penggunaan studi kasus sebagai sarana yang bersifat epistemologis, 2). Timbulnya studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagai bagian dari administrasi negara.

Paradigma 4: Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi

Paradigma keempat timbul dari kekecewaan karena dianggap sebagai warga negara kelas dua. Sehingga sarjana administrasi negara memilih untuk kembali bahwa administrasi negara adalah ilmu administrasi. Ilmu administrasi sebagai focus pembicaraan membahas mengenai teori organisasi dan ilmu manajemen. Dalam paradigma ini, terdapat penekanan pada focusya. Ia menawarkan teknik-teknik yang memerlukan keahlian dan spesialisasi untuk mendalaminya. Pada fase ini, pengembangan organisasi mulai berkembang secara pesat sebagai salah satu konsentrasi dari ilmu administrasi negara. Pengembangan organisasi mengajarkan tentang nilai-nilai demokratis pada birokrasi baik pemerintah maupun swasta, serta aktualisasi diri dari anggota organisasi. Namun, fase ini pun tidak luput dari beberapa persoalan. Misalnya, persoalan apakah sebagai ilmu administrasi ia masih berhak membicarakan mengenai persoalan negara dalam administrasi tersebut? Selain itu, apabila suatu saat administrasi negara memfokuskan kepada ilmu politik, apakah administrasi negara tetap menjadi bagian dari ilmu administrasi? Persoalan yang mendasar pada fase ini adalah rancunya penggunaan istilah public dan private. Untuk memecahkan persoalan tersebut, pengertian negara hendaknya ditafsirkan secara filosofis, normatif, dan etis. Dalam arti tersebut, negara akan berpengaruh pada kepentingan umum. Dengan demikian, istilah administrasi negara tidak hanya mencakup persoalan negara tapi juga persoalan swasta.

Paradigma 5: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara

Pembaharuan pada fase kelima ini yaitu pada locus administrasi negara,dimana locus tersebut tidak hanya pada ilmu administrasi saja, tetapi juga pada teori organisasi. Selain itu, perhatian administrasi negara juga semakin bertambah mencakup wilayah ilmu kebijaksanaan, politik ekonomi, proses pembuatan kebijaksanaan pemerintah dan analisisnya, serta cara-cara pengukuran dari hasil  kebijaksanaan yang telah dibuat.

Melihat dari cakupan ilmu administrasi negara tersebut, dapat menjadi penghubung antara focus dan locus dari administrasi negara. Sebagaimana yang kita ketahui dalam paradigma ini, focus administrasi negara adalah teori administrasi, praktika dalam analisis kebijaksanaan publik, dan teknik-teknik administrasi dan manajemen yang sudah maju. Sedangkan locusnya yaitu birokrasi pemerintahan dan persoalan-persoalan masyarakat. Dalam waktu singkat, administrasi negara sebagai suatu bidang ilmu telah mendapatkan identitasnya sendiri.[]

Tinggalkan Balasan