Diskriminasi Hukum Bagi Masyarakat Kalangan Bawah

Written by Alrisa Ayu CS – Mahasiswa Administrasi Negara FISIP Universitas Jember

Kondisi serba paradoksal di dalam lembaga penegakan hukum sedang menjadi gugatan publik negeri ini. Banyak kasus-kasus ketidakadilan hukum yang terjadi di negara kita. Keadilan yang seharusnya diposisikan secara netral, dimana setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali.  Namun, keadaan sebaliknya terjadi di Indonesia. Bagi masyarakat kalangan bawah (lower class), perlakuan ketidakadilan sudah biasa terjadi bahkan menjadi santapan setiap hari. Sedangkan bagi masyarakat kalangan atas (higher class) atau dalam kejahatan kerah putih (the white collar crime) seperti korupsi dan suap-menyuap, atau pokoknya semua orang yang mempunyai kekuasaan sulit rasanya menjerat mereka dengan tuntutan hukum.

Contoh kasus ketidakadilan dalam hukum (diskriminasi hukum) itu adalah kasus warga miskin di Bojonegoro, pasangan suami-isteri Supriyono dan Sulastri ini. Dimana mereka disidang di pengadilan dengan tanpa memiliki dasar hukum yang kuat dan terancam mendapatkan hukuman tujuh (7) tahun penjara. Keduanya pun juga harus hidup terpisah di dalam LP Bojonegoro selama lebih dari tiga bulan. Supriyono dan Sulastri mendekam di tahanan karena dituduh mencuri setandan pisang, senilai Rp. 15.000,00. Keduanya dilaporkan Maskun  selaku pemilik pisang, serta Bambang dan Muis ke polisi. Akibat laporan itu, keduanya pun diproses secara hukum lewat pengadilan. Saat keduanya menjalani sidang di Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada tanggal 19 Januari 2010. Terdakwa yang tergolong tidak mampu ini pun didampingi enam penasehat hukum. Mereka prihatin, karena pasangan suami-istri itu dituduh tanpa punya bukti yang kuat. Seperti saat jaksa menghadirkan ketiga saksi, Maskun, Bambang dan Muis, di ruang sidang. Ketiganya tidak bisa menjawab pertanyaan penasehat hukum, sehingga sempat mendapat cemoohan pengunjung. Proses hukum atas kasus ini pun terasa janggal. Meski tidak ada bukti Supriyono-Sulastri telah mencuri setandan pisang, polisi dan jaksa tetap memproses kasus ini. Kasus ini pun sudah didamaikan di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan desa yang disaksikan pihak kepolisian. Namun pasangan suami istri ini tetap dimeja-hijaukan.[1]

Dapat kita ketahui melalui kasus di atas bahwa mencuri setandan pisang saja mendapatkan ancaman hukuman yang berat, lalu apa yang kita lihat  di sekitar kita , bagaimana yang terjadi dengan para  the white collar crime yang tak pernah pernah diadili sampai selesai dan adapun jika ternyata dihukum akan mendapatkan hukuman yang ringan, atau dapat memesan sel atau ruang tahanan terbagus dan dapat keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan (LP) semaunya sendiri. Inilah sebenarnya yang menjadi diskriminasi hukum, yang mana penegakan hukum tidak memihak kepada rakyat kecil yang ada di Indonesia. Begitu sulitnya menjerat mereka dengan segala tuntutan hukum dan bukti-bukti yang sekuat apapun.

Kasus hukum yang sangat berbelit-belit seperti itu juga yang menghancurkan  kepercayaan masyarakat terhadap penegakan  hukum di Indonesia, serta memalukan sistem hukum serta keadilan di Negara Indonesia tercinta kita ini. Lalu dimana  bedanya seorang koruptor dengan mereka para pencuri pisang.

Dalam kasus ini pada dasarnya saya juga tidak membenarkan tindakan pencurian tersebut dan tidak pula membela perbuatan yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan besar kita saat ini adalah dimana keadilan hukum itu, dimana prinsip kemanusian itu. Seharusnya para penegak hukum mempunyai prinsip kemanusiaan dan bukan hanya menjalankan hukum secara positifistik.

Inilah dinamika hukum di Indonesia yang kita nikmati saat ini, dimana yang menanglah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai banyak uang, dan yang mempunyai kekuatan. Mereka pasti aman dari gangguan hukum meskipun aturan negara mereka langgar. Orang kecil  yang salah satunya adalah pasangan suami istri Supriyono dan Sulastri  ini, yang hanya melakukan tindakan pencurian kecil langsung ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Sedangkan para pejabat negara yang melakukan korupsi uang negara milyaran rupiah bahkan triliunan dan memberikan banyak kerugian pada negara, dapat berkeliaran dengan bebasnya dan bahkan mendapatkan LP yang mewah selayaknya hotel berbintang lima.

Oleh karena itu, dengan adanya fenomena seperti ini diperlukan adanya suatu reformasi hukum yang dilakukan secara komprehensif mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat pemerintahan paling bawah, dengan melakukan pembaruan dalam sikap, cara berpikir, dan berbagai aspek perilaku masyarakat hukum kita ke arah kondisi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan tidak melupakan aspek kemanusiaan itu sendiri. Dan dalam hal ini supremasi hukum sipil benar-benar harus diletakkan di tempat yang teratas.

Kemudian untuk membangun kembali kepercayaan hukum di masyarakat diperlukan suatu kerja sama masyarakat dengan para aparatur penegak hukum sehingga sistem hukum yaitu yang terdiri atas unsur-unsur penegak hukum yang saling berkaitan dan mempunyai ketergantungan satu dengan yang lainnya dapat berjalan. Karena sistem hukum yang hanya berfungsi sepihak, akan menyebabkan supremasi hukum yang sia-sia saja.

Menurut Lauren Friedman, supremasi hukum terdiri atas 3 (tiga) sistem hukum yaitu: materi hukum, struktur hukum, dan cultur atau budaya hukum.[2] Materi hukum diartikan dimana saat hukum dijalankan sesuai dengan fungsinya, maka materi hukum harus jelas, seperti Undang-Undang dan peraturan formil lainnya yang berlaku di dalam masyarakat. Tanpa materi hukum yang baik maka dapat menimbulkan interpretasi atau penafsiran sehingga hukum dapat melenceng dari subtansinya.

Sementara struktur hukum seperti polisi, jaksa, hakim harus menjalankan fungsinya sebagaimana dalam UU dan peraturan lainnya. Sebab pada lembaga-lembaga inilah ujung tombak penegakan hukum itu berada.

Meskipun banyak terdapat kasus yang menunjukkan bahwa aparatur lembaga-lembaga ini seringkali melakukan pelanggaran hukum yang mengangkangi supremasi hukum sipil. Mungkin kalau anda pernah mendengar istilah “mafia peradilan” yang keberadaannya sulit untuk dibuktikan namun nyata adanya. Akibat dari praktek ini, rakyat kecil kelas dua menjadi korban diskriminasi hukum kembali.

Selain materi hokum dan struktur hokum, masyarakat juga sebagai bagian dari sistem hukum yang berperan penting dalam menaati aturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat sebagai kultur kebiasaan taat hukum baik penegak hukum maupun masyarakatnya.  Agar tidak saling suap-menyuap atau budaya Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dalam setiap penanganan hukum.

Kita harus tetap optimis dan terus mendukung supremasi hukum di negeri ini karena pada beberapa catatan nasional pasca reformasi 1998 telah ada kemajuan secara bertahap yang dapat kita berikan apresiasi positif dalam proses hukumnya,  seperti pengusutan kasus-kasus korupsi pejabat-pejabat negara.

Para penegak hukum harus melaksanakan dan menjadikan hukum sebagai alat dalam mensejahterakan masyarakat, dimana hukum harus dijadikan sebagai perubahan kearah kehidupan masyarakat yang lebih sempurna, demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Dengan kesadaran individu dan masyarakat, serta pemerintah tidak pandang bulu dalam memberlakukan hukum ditengah-tengah masyarakat, kemungkinan Indonesia menjadi negara maju dengan kemajuan di segala bidang atau aspeknya bukan lagi menjadi suatu angan-angan belaka.

 

Tinggalkan Balasan