Tingkat Kelayakan Kenaikan Gaji PNS dan TNI/Polri

Written by Alrisa Ayu C.S – Mahasiswa Administrasi Negara FISIP Universitas Jember

Rencana kebijakan pemerintah untuk menaikkan kembali gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri sebesar 10% pada tahun 2011 kiranya memicu gejolak ekonomi dan politik di Tanah Air. Kebijakan yang diungkapkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, juga akan berdampak semakin memperlebar kesenjangan kesejahteraan di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini demikian, karena pendapatan non-PNS dan TNI/Polri di sektor formal maupun informal tentu meningkat.

Selain itu, gaji PNS serta TNI/Polri saat ini pada prinsipnya sama dengan kondisi penghasilan buruh atau pekerja lain yang membutuhkan keseimbangan baru setiap tahunnya. Karena itu, masalah kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri harus mempertimbangkan perekonomian masyarakat luas, di samping kondisi keuangan negara. Sekarang ini gaji PNS sudah cukup besar, sehingga kenaikan belum perlu dilakukan kembali. Apalagi kinerja pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan tidak kunjung membaik. Karena selama ini kenaikan gaji PNS tidak diimbangi dengan peningkatan kinerja.

Kinerja aparatur negara sekarang ini justru menjadi sorotan publik karena tidak menunjukkan perbaikan setelah pemerintah menaikkan gaji mereka termasuk menggelar program remunerasi. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga belum mempunyai kualitas yang lebih baik. Karena pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang sesuai dengan kriteria-kriteria pelayanan publik.

Zeithami (1990) mengemukakan tolok ukur kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari sepuluh dimensi antara lain :

a) Tangible (terjamah) terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi

 b) Realibale (handal), kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat waktu;

c) Responsiveness  (pertanggungjawaban), kemauan untuk membantu konsumen bertanggung jawab terhadap mutu pelayanan yang diberikan;

 d) Competence, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan layanan;

e) Courtese, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi;

f) Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat;

 g) Security, jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari berbagai bahaya dan resiko;

h) Access, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan;

i) Communication, kemauan pemberi layanan untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat;

j) Understanding the customer (memahami pelanggan), melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan.

Pelayanan yang mengabaikan kriteria-kriteria pelayanan publik tersebut hanya akan mengurangi atau malah menghilangkan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan PNS kepada masyarakat diharapkan berdasarkan tolok ukur atau kriteria-kriteria pelayanan publik tersebut. Hal ini terutama karena para PNS yang diangkat dan dipekerjakan oleh pemerintah dalam upaya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang berperan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sehingga dapat mensejahterakan masyarakat melalui pelayanan yang diberikan. Mereka diangkat bukan untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat. Mereka adalah instrumen pemerintah dalam melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Kenyataan yang selama ini banyak kita jumpai adalah pelayanan publik yang belum memuaskan, malah jauh dari prinsip-prinsip pelayanan publik. Dalam hasil penelitian tentang Governance and Decentralization Survey (GDS) 2003, Agus Dwiyanto dkk. (2003) mengemukakan beberapa indikasi adanya pelayanan pemerintah kabupaten dan kota yang masih jauh dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain :

a) Belum adanya prinsip keadilan dan persamaan dalam praktek pelayanan publik yang ditandai oleh masih adanya diskriminasi menurut hubungan pertemanan, afiliasi politik, kesamaan etnis dan agama dalam praktek pelayanan publik;

b) Rendahnya responsivitas pemerintah kabupaten dan kota dalam menanggapi keluhan dan kebutuhan masyarakat. Frekuensi keluhan masyarakat yang paling banyak adalah masalah sertifikat tanah dan yang terendah adalah masalah Kartu Tanda Penduduk (KTP);

c) Rendahnya efisiensi dan efektivitas pelayanan yang ditandai oleh adanya pelayanan yang lambat, tidak cepat dan tepat waktu dan masih adanya  biaya tambahan di luar biaya yang seharusnya;

d) Masih adanya budaya rente birokrasi, dimana sering terjadi praktek suap dan potongan yang kadang-kadang melebihi keuntungan dalam mengerjakan proyek-proyek pemerintah.

Dari jauhnya pelayanan para pegawai negeri dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik seperti di atas, tampaknya telah tertanam suatu pandangan, sikap dan perilaku birokrasi yang belum berorientasi kepada kepentingan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Inu Kencana (1999) mengemukakan bahwa sebabnya adalah masih adanya kecenderungan para pelayan publik (birokrat) yang memosisikan masyarakat sebagai pihak yang “melayani”, bukan yang “dilayani”. Akibatnya, pelayanan yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat kepada pelayan publik (birokrat).

Tanggapan dan harapan ini sebenarnya bermakna bahwa memang kenaikan gaji selama ini belum mampu meningkatkan disiplin, sikap mental dan kinerja PNS dalam melayani kepentingan masyarakat, dan belum juga mampu menghapus praktek korupsi di kalangan birokrasi.

 Akhirnya dapat disimpulkan bahwa tidak ada jaminan yang pasti bahwa kenaikan gaji dapat meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pelayanan PNS kepada  masyarakat. Dalam kenyataannya, kenaikan gaji selalu diikuti oleh lonjakan harga barang-barang dan persentase kenaikan pun belum mampu mengimbangi dan memenuhi keanekaragaman kebutuhan PNS mulai dari kebutuhan bahan-bahan pokok, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Sementara itu, kenyataan menunjukkan bahwa kenaikan gaji selama ini tidak mampu mengubah sikap dan perilaku birokrasi untuk menjadi lebih disiplin, kreatif, bermotivasi, efisien, efektif, responsif, transparan, akuntabel dan adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, kenaikan gaji harus pula disertai dengan pembinaan sikap dan perilaku PNS agar mereka semakin lebih sadar akan tugas dan tanggung jawabnya untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya sebagai yang dilayani oleh masyarakat.

Namun perlu diketahui juga bahwa jumlah PNS tidak produktif yang  terlalu banyak dalam suatu instansi inilah yang menimbulkan kurang efisiennya kebijakan menaikkan gaji PNS. Saya kira untuk mengefektifkan dan efisiensi kebijakan tersebut pemerintah pada tahun-tahun berikutnya lebih melihat kebutuhan suatu instansi dalam merekrut PNS bukan berdasarkan kekerabatan dan hadiah (harga sebuah kebijakan SK), namun potensi yang ada pada calon rekruitmennya.

Tinggalkan Balasan