Demokrasi ‘ala’ Lee, Mahathir, dan Soeharto

Written by Triono Akhmad Munib – Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember

I believe what a country needs to develop is discipline more than democracy. The exuberance of democracy leads to indiscipline and  disorderly conduct, which are inimical to development (Lee Kuan Yew). Demokrasi ala Malaysia mampu membawa ke arah kesejahteraan karena demokrasi bukan sebagai suatu ancaman, melainkan menjadi alat  atau sistem untuk kesejahteraan rakyat (Mahathir Mohamad).

Stabilitas bagi investor lebih penting daripada demokrasi yang sering didengung-dengungkan media-media Barat. Paling tidak, itulah menurut pendiri Singapura Lee Kuan Yew.[1] Itulah sekilas pemikiran Lee yang menjadi pondasi dasar pembangunan perpolitikan Singapura. Sebagai salah satu aktor penting dalam perpolitikan Singapura, Lee memiliki beberapa pemikiran politik yang cukup unik yang berpengaruh terhadap perilaku kepemimpinannya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, terkait masalah keterbatasan Singapura di awal kemerdekaannya, Lee menanggapi dengan cukup optimis bahwa kemajuan Singapura akan sangat ditentukan oleh kemauan dan komitmen rakyatnya. Sejak saat itu, pemerintahan Lee mulai menyusun sebuah strategi pembangunan dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain bina bangsa yang multikultural, serta orientasi pembangunan pada pertumbuhan ekonomi.

Penulis melihat pembangunan sebagai inti ideologi negara Singapura. Beberapa ahli telah membuktikan bahwa kebanyakan negara yang baru berkembang akan menemukan masalah yang cukup serius dalam pembangunannya. Masalah ini berhubungan dengan keterbatasan sumberdaya dalam negeri sehingga masing-masing pemegang kekuasaan harus cermat menentukan prioritas pembangunan. Katakanlah dalam kasus Singapura, menurut prioritas Lee pembangunan ekonomi merupakan satu hal yang terpenting bagi sebuah city state jika konteksnya national survival. Maka argumen yang diajukan adalah Lee cenderung mengabaikan pakem aspek ideologi tertentu sebagai dasar pendirian negara. Lee tidak pernah menyebutkan bahwa Singapura yang baru berdiri tersebut akan dirancang menjadi sebuah negara sosialis ataukah liberalis.

Dalam konteks ini dapat digambarkan suatu pola bahwa kolaborasi ideologi yang dianut Lee membentuk suatu ideologi baru ala Singapura yang bertajuk ‘Demokrasi Sosialis’. Pemilihan kolaborasi ideologi tersebut didasarkan pada dua kepentingan yaitu masalah bina bangsa (nation building) dan pembangunan negara yang bertumpu pada economic development. Keduanya merupakan pilar yang harus diperkuat untuk mendukung jalannya pembangunan suatu bangsa yang baru merdeka. Oleh karena itu Lee melihat betapa pentingnya penerapan undang-undang yang melarang pembelot dan aktivitas politik. Itu semua demi stabilitas yang membantu keberhasilan perekonomian.[2]

Bagi negara kecil yang terdiri dari banyak etnis, bina bangsa ini penting untuk menanamkan identitas Singaporean sehingga jika masing-masing individu telah merasakan sense of place dan sense of belonging maka nasionalisme akan terbangun secara sendirinya. Hal ini dimaksudkan jika nasionalisme tiap individu kuat, ia tidak akan mempermasalahkan lagi dari etnis atau agama mana seseorang berasal, sehingga rakyat akan terintegrasi untuk mendukung pembangunan dan memberikan legitimasi kepada pemerintah. Selanjutnya, hal ini akan memperkuat pilar kedua yaitu pembangunan ekonomi sebagai modal national survival bagi Singapura. Ciri suatu negara yang menerapkan pembangunan ekonomi sebagai ideologi antara lain akan didapati suatu pola pembuatan kebijakan publik yang rasional, efisisensi, efektivitas, dan pragmatis.

Berbeda istilah dengan Lee (demokrasi sosialis), Mahathir Mohamad mantan PM Malaysia yang juga menjadi founding fathers perpolitikan Malaysia meramu demokrasi ala sistem monarki. Namun, walaupun mengadopsi konsep monarchy dengan sistem kerajaan, tetapi bukan sistem feodal seperti dahulu menurutnya.

Menurut Mahathir, dengan sistem tersebut, demokrasi ala Malaysia itu dipahami bahwa raja tidak mempunyai kekuasaan sama sekali, namun dalam menjalankan pemerintahannya mendapat nasihat dari pemimpin-pemimpin pilihan rakyat. Para pemimpin tersebut, lanjutnya, berperan menghubungkan raja dan rakyatnya agar keduanya tidak bertentangan. Hal seperti ini juga dianut Inggris yang muara dari kekuasaan itu untuk kesejahteraan rakyat.

Mahathir pun secara tegas berpikir bahwa demokrasi tidak cocok dengan Malaysia jika diterapkan secara murni (mengadopsi secara mentah nilai-nilai demokrasi dari Barat). Harus ada upaya untuk membentuk sebuah sistem demokras yang sesuai dengan kondisi Malaysia. Menuruntya, oposisi hanya omong dimulut saja akan membentuk sistem  demokrasi, tetapi setelah mereka berkuasa nanti, hal yang sama juga akan diterapkan di Malaysia.

Mengenai dunia tanpa batas dan globalisasi ia merujuk kepada pergerakan bebas modal, teknologi dan keupayaan untuk mengeksploitasi sumber; maka negara-negara miskin juga seharusnya dibenarkan melakukan investasi di negara-negara kaya.  Tetapi yang terjadi sekarang justru Amerika mengeksploitasi negara miskin untuk menambah kaya negaranya sendiri.

Keadaan sekarang nampak berat sebelah karena interpretasi hanya merujuk kepada satu pihak (AS). Merela menginterpretasikan sesuai pemikiran mereka sendiri dan kita sebagai negara berkembang terpaksa ataupun dipaksa melaksanakannya sesuai kehendaknya.  Begitulah keadaann politik dunia. Seseorang mengemukakan  suatu ide, memperkenalkannya, dan kita diharuskan untuk menerimanya tanpa boleh membantah.

Bagaimanapun juga demokrasi menurut Lee dan Mahathir harus bisa membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat bukan malah menyengsarakan.

Bagaimana dengan Indonesia?

Penulis melihat bahwa demokrasi di Indonesia lebih dititikberatkan pada pencapaian stabilitas di bidang perpolitikan bukan perekonomian. Bagaimana bisa begitu? Berbeda dengan Singapura dan Malaysia yang membangun demokrasi dengan tujuan memprioritaskan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat, pembangunan demokrasi di Indonesia lebih diprioritaskan kepada pencapaian stabilitas perpolitikan dalam negeri.

Jika kita lihat fenomena-fenomena konflik yang terjadi di Indonesia, kebanyakan mereka menggadang-gadang nilai demokrasi (kebebasan). Sehingga implementasinya, ketika pemerintah terlihat membungkam kebebasan, rakyat akan merasa gerah. Pemerintah harus bisa menjamin kebebasan dan perbedaan pendapat. Maka, oposisi di Indonesia menjadi sangat penting sebagai salah satu wujud apresiasi penghargaan terhadap nilai kebebasan dan keragaman.

Oleh karenanya, pembangunan demokrasi di Indonesia dituntut bisa menciptakan stabilitas dan jaminan keamanan dalam negeri. Dan menurut penulis inilah demokrasi ala kita sendiri. Demokrasi yang bisa menyatukan berbagai macam perbedaan dalam masyarakat baik secara horizontal maupun veritkal.

Pilar Demokrasi Orde Baru

Orde Baru (Orba) adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama (Orla) yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orba hadir dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orla.

Pemerintah Orba berkehendak menyusun sistem ketatanegaraan berdasarkan asas demokrasi Pancasila. Salah satu wujud demokrasi Pancasila adalah penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Melalui pemilu, rakyat diharapkan dapat merasakan hak demokrasinya, yaitu memilih atau dipilih sebagai wakil-wakil yang dipercaya untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan. Wakil-wakil rakyat yang terpilih nantinya harus membawa suara hati nurani rakyat pada lembaga itu.

Namun, demokrasi pada masa Soeharto dinilai hanya sebuah “demokrasi formalitas”. Di sini penulis ingin mengkritisi beberapa pilar-pilar demokrasi di masa Orba, diantaranya :

  1. Kehidupan kepartaian dan peranan Badan Perwakilan Rakyat (BPR). Tekad Orba menjamin stabilitas politik dalam rangka pembangunan ekonomi mempunyai implikasi tersendiri pada kehidupan partai-partai dan peranan lembaga perwakilan rakyat. Menjelang pemilu pertama (semula direncanakan tahun 1968, tetapi karena alotnya pembahasan UU Pemilu terpaksa ditunda sampai tahun 1971), pelaku politik utama Orba, Angkatan Darat telah melakukan berbagai tindakan politik untuk : pertama, melemahkan partai-partai yang akan bertarung pada pemilu 1971; kedua, menggalang kekuatan untuk menjadikan Golkar kuat sebagai partai pemerintah.
  2. Kebebasan pers dari keleluasaan ke pengekangan. Pada awal-awal kelahiran Orba kehidupan pers mendapat angin segar. Kebebasan pers diberikan harapan untuk berkembang seperti yang diinginkan oleh kalangan pers itu sendiri, yakni keluarnya dari belenggu sistem politik otoriter seperti yang dialami pada Orla.

Pada periode ini sudah ada UU yang mengatur kehidupan pers, yakni UU No. 11 Tahun 1966 mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. UU ini dikeluarkan pada awal Orba, tetapi pada waktu itu Soekarno masih “formal-konstitusional” menjadi presiden. Oleh sebab itu UU itu dapat disebut sebagai UU yang dibuat pada masa transisi dari Orla ke Orba, sehingga di dalamnya masih terdapat sebagian “terma-terma” Soekarno, seperti istilah alat revolusi, alat penggerak massa, pengawal revolusi, pers sosialis pancasila dan sebagainya, disamping telah dimunculkan istilah demokrasi pancasila (sebagai lawan dari demokrasi terpimpin). Meskipun UU ini ditandatangani oleh Soekarno pada tanggal 12 Desember 1966, tetapi istilah demokrasi terpimpin tidak tercantum di dalamnya.

UU No. 11 Tahun 1966 ini tampak cukup responsif dan dapat dikatakan berisi pemenuhan terhadap apa yang pernah diperjuangkan di kalangan pers dalam menentang sikap otoriter rezim Orla. Hal ini bisa dilihat dari ketentuan pasal 4 yang berbunyi : “Terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor dan pemberedelan” serta ketentuan pasal 8 yang menentukan bahwa untuak menggunakan hak penerbitan pers tidak diperlukan Surat Izin Terbit (SIT). Tetapi UU ini tidak mencabut sekaligus ketentuan syarat memiliki SIT, sebab dalam pasal 20 (yang mengatur teentang peralihan) ditentukan bahwa ketentuan SIT sementara masih berlaku. Selengkapnya pasal 20 berbunyi sebagai berkut :

  1. Dalam masa peralihan keharusan mendapat Surat Izin Terbit masih berlaku sampai ada ketentuan pencabutannya oleh Pemerintah dan DPR.
  2. Ketentuan-ketentuan mengenai SIT dalam masa peralihan diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.

Peranan pemerintah : dominannya birokrasi

Peranan pemerintah di Indonesia sangat dominan sudah cukup jelas dari penelusuran teorisasi mengenai watak negara Orba, seperti diuraikan dalam sub bab mengenai “Langkah Menuju Negara Kuat” dan “Upaya Memberikan Identifikasi”. Kejelasan itu terlihat juga dari sub bahasan mengenai “Kepartaian dan Peranan Parlemen”.

Upaya teorisasi atas realitas politik Orba yang dilakukann oleh para pakar menunjukkan kesamaan pandangan dalam satu hal bahwa “peranan pemerintah dalam rezim Orde baru sangatlah besar, intervensionis, dan berada diatas berbagai kelompok yang hidup di tengah masyarakat.” Dengan kata lain persamaan pandangan itu adalah bahwa the political process under the new order rezime is not a democratic one. Dalam proses pembuatan keputusan legislasi tampak dengan jelas betapa dominasi pemerintah bukan hanya dalam pengelolaan eksekutif, tetapi juga dalam kegiatan legislatif. Produk-produk MPR hampir seluruhnya berasal dari “sumbangan pemerintah” termasuk GBHN yang sangat penting.

Sejak tampilnya anggota-anggota DPR hasil Pemilu 1971 semua produk hukum yang berbentuk UU berasal dari rancangan yang diusulkan oleh pemerintah. Perbedaan para sarjana dalam memandang realita kepolitikan Orbapada dasarnya terletak pada upaya identifikasi saja. Artinya upaya memberikan penjelasan teoritis umumnya menyimpulkan bahwa sistem politik era Orba bukanlah sistem yang demokratis. Tidak salah jika penulis menyebut demokrasi di era Orba adalah “Demokrasi Formalitas”.


[1]“Lee Kwan Yew, Demokrasi Barat Tidak Penting” dalam harian Jawa Pos edisi 13 Oktober 2007

[2]Ibid

Tinggalkan Balasan