Konflik Sudan: Review

Written by Triono Akmad Munib – Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember

Konflik Sudan pada saat ini merupakan awal dari episode akhir skenario panjang yang dirancang oleh pihak Kristen dan kaum sekular untuk menguasai Sudan. Juga merupakan bukti makar yang dilakukan oleh orang-orang hipokrit, sekaligus saksi kelalaian kaum muslimin. Negara ini memang tak pernah aman dari konflik jauh sebelum ia merdeka dari penjajahan Inggris tahun 1956. Inggris adalah negara pertama yang mengambil peran dalam penyebaran benih fitnah di Sudan Selatan. Sejak Inggris menguasai negeri penguasa sungai Nil kedua setelah Mesir ini pada akhir abad ke-19, mereka telah menutup jalan masuk dakwah islamiah ke Sudan Selatan. Di saat yang sama, mereka melebarkan sayap kristenisasi dengan membiarkan masuk para misionaris untuk menyebarkan paham dan pengaruh Kristen. Setelah Sudan merdeka, usaha kristenisasi ini tetap berlangsung dengan makmur, karena pemerintah Sudan tidak terlalu memperhatikan usaha kristenisasi ini. Yang penting adalah keadaan rakyat Sudan tetap makmur dan sejahtera.

Keadaan ini tetap berlangsung hingga kini. Malah terlihat ada indikasi yang menyatakan dukungan pemerintah Sudan terhadap proses kristenisasi. Hal ini antara lain terlihat dengan dihapusnya undang-undang tentang batas penyebaran agama Kristen yang pernah ditetapkan pada masa pemerintahan Ibrahim Abud (tahun 1957-1963). Undang-undang ini melarang adanya pembangunan gereja baru di wilayah Sudan Selatan tanpa izin dari pemerintah. Hal ini untuk menghindari terjadinya konflik antaragama dan pembangunan tempat peribadatan Kristen di wilayah umat Islam. Namun kemudian ketentuan ini dihapus atas permintaan Paus Paulus II yang berkunjung ke Sudan tahun 1994. Sehingga terbukalah sebuah kesempatan emas bagi pihak gereja untuk menyebarkan agama Kristen di Sudan dengan seluas-luasnya, dengan tetap berpusat di Sudan Selatan.

Konflik Sudan Dipolitisasi Asing

Namun konflik Sudan tersebut saat ini sudah berubah arah dari dasar latar belakang munculnya konfik tersebut. Itu dikarenakan adanya intervensi asing yang ikut berkecimpung di dalam konflik tersebut. Seperti yang diketahui di wilayah Sudan Selatan terdapat sumber daya alam berupa minyak, gas, dan uranium. Inilah yang membuat pihak asing, khususnya Negara-negara Barat (AS dan Inggris) dan China ikut campur tangan dalam konflik Sudan tersebut. Pihak asing tersebutlah yang membuat konflik etnis tersebut tak kunjung usai. Di sini, terjadi keadaan di mana etnis dijadikan sebuah instrument untuk mencapai kepentingan asing. Boleh dikatakan konflik Sudan adalah konflik etnis yang dipolitisi atau konflik etnis yang diboncengi kepentingan asing.

Konflik Sudan saat ini sudah berubah arah menjadi konflik politik yang menyeramkan. Lebih dari 180.000-300.000 orang telah tewas, dan sekitar 2,5 juta penduduk terpaksa meninggalkan rumahnya sejak terjadi pemberontakan kelompok bersenjata, Februari 2003. Gangguan keamanan ini menyebabkan pemerintahan di Sudan tidak berjalan stabil. Tak heran jika PBB menobatkan Sudan merupakan konflik terparah di dunia.

Di sini, konflik tersebut sudah mengalami proses politisasi oleh pihak-pihak asing yang berkepentingan. Bisa dikatakan “Sudan is war by proxy”. Maksudnya, konflik Sudan saat ini tidak bisa dipandang semata-mata hanyak murni konflik internal antara pemerintah dan rakyatnya melainkan sudah terdapat campur tangan pihak asing yang menjadi proxy baik yang membantu pemberontak di Darfur maupun yang pro-pemerintah. Secara geografis Sudan memang daerah yang kaya akan cadangan minyak, gas dan uranium. Potensi-potensi Sudan antara lain[1] :

  1. Sudan adalah negara yang terluas di benua Afrika dan wilayah tersubur di kawasan negara Arab. Hal ini memungkinkan adanya pemberdayaan sumber daya alam yang lebih dibanding negara-negara lainnya
  2. Negara Sudan yang saat ini dianggap miskin dan terbelakang, ternyata menyimpan kekayaan alam yang melimpah, seperti adanya kandungan minyak di bagian selatan dan kandungan uranium di bagian barat. Kekayaan yang dapat membawa Sudan menjadi negara kaya dan potensial. Sudan juga masih menyimpan cadangan minyak bumi sebanyak 631,5 juta barel dan 99,11 milyar meter kubik gas alam yang belum tereksploitasi, serta cadangan biji besi dan tembaga dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Saat ini, produksi minyak mentahnya sekitar 500.000 barel per hari.
  3. Sudan berada di posisi strategis lalu lintas perairan Laut Merah. Sebuah posisi yang menguntungkan untuk menguasai perikanan hingga ke jantung Afrika.
  4. Sudan adalah penguasa sungai Nil kedua setelah Mesir. Sudan sebenarnya adalah negara subur dengan dua aliran anak sungai Nil yang memberi berkah pertanian yang menjadi pilar utama perekonomian negara.

Dari potensi-potensi di ataslah yang membuat Negara-negara yang berkepentingan, khusunya Negara Barat (AS dan Inggris) dan China ikut turut mempolitisir konflik tersebut. Di sini, persoalan minyaklah yang menyebabkan AS dan Inggris sangat keras dan ikut campur terhadap Sudan[2]. Realitas di Darfur hakikatnya adalah pertarungan pengaruh antara Eropa dan AS di kawasan itu. Masalah itu awalnya adalah pergolakan biasa antara tuan tanah dan petani penggarap. Hal itu telah berlangsung selama puluhan tahun. Masalah itu juga merupakan warisan imperialis. Dengan pandangan bahwa seandainya kekayaan Darfur dikelola dengan baik, maka tidak akan muncul masalah itu. Sebab, Darfur memiliki kekayaan, memiliki air, tanah, dan kekayaan lainnya yang mencukupi untuk membiayai seluruh Afrika dan bukan hanya Darfur saja. Akan tetapi, pengelolaan yang buruk oleh penguasa sejak masa penjajahan sampai sekarang menyebabkan terjadinya masalah dan perpecahan antara pemilik tanah dan penggarap.

Kesimpulan

Seperti dengan apa yang dibahas di atas, penulis menyimpulkan bahwa :

  1. Konflik di Darfur, Sudan tidak bisa hanya dipandang sebagai konflik yang murni internal, yaitu perang antara pemerintah dan rakyatnya;
  2. Intervensi asing membuat perubahan arah konflik menjadi konflik yang terpolitisasi;
  3. Alasan pertama dan yang paling utama ikutnya pihak asing dalam konflik Sudan adalah lagi-lagi masalah ekonomi, yaitu ingin menguasasi sumber daya minyak, gas, dan uranium

[1] www.sinaimesir.com/cetak.php?id=184

[2] Harian The Guardian Edisi 18 Juli 2008

 

Tinggalkan Balasan