Integrasi Masyarakat: Ditinjau dari Fungsionalisme

Written by Imam Sunarto – Mahasiswa Sosiologi FISIP Universitas Jember

Masyarakat secara sederhana dapat diartikan sebagai  perpaduan atau sekumpulan dari individu-individu yang saling berinteraksi satu sama lain. Artinya individu-individu yang membentuk masyarakat disini pastilah beraneka ragam baik pemikiran, sikap, gagasan, dst. namun bagaimana mereka bisa bersatu dan terintegrasi kedalam suatu wadah “masyarakat”? hal itulah yang menarik perhatian para intelektual dan pemikir sosial bahkan mungkin sejak berabad-abad yang lalu, seperti Emile Durkheim teoritisi sosologi pada abad ke 19. Integrasi bagi Durkheim adalah karena adanya kesadaran sosial (social consciousnes) sesuai dengan fitrah manusia sebagai mahluk sosial (zoon politicon). Dan akhirnya hal itu semakin berlalu untuk hanya menekankan pada kesadaran sosial yang kemudian diasumsikan dapat mempersatukan individu-individu menjadi kelompok (masyarakat).

Akhirnya dalam perkembangannya, muncullah dua teori umum tentang masyarakat yaitu teori struktural fungsional oleh Talcott Parson dan teori konflik oleh Ralf Dahrendorf. Perspektif yang sering digunakan oleh para peneliti, pengamat ataupun civitas akademika untuk melihat masyarakat (dalam arti umum) adalah lebih pada menggunakan perspektif teori struktural fungsional dan teori konflik. Kedua teori umum tentang masyarakat dalam hal integrasi ini khususnya muncul dan berkembang pada abad ke-19.

Teori struktural fungsional

Teori ini menekankan kepada keteraturan (order) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan terhadap perubahan yang lain.[1] Dengan demikian teori struktural fungsional melihat masyarakat dalam suatu keharmonisan seperti organisme yang antar masing-masing organnya berkaitan dengan fungsi pokoknya masing-masing namun tidak bisa dipisah-pisah karena fungsi masing-masing organ tidak bisa dilepaskan dari keberlangsungan organisme tersebut secara umum.

Asumsi-asumsi umum teori struktural fungsional adalah[2]:

  1. Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan bergantung satu sama lain.
  2. Hubungan antara bagian-bagian tersebut bersifat ganda, timbal balik dan saling pengaruh mempengaruhi.
  3. Walaupun integrasi sosial tidak pernah bisa dicapai secara sempurna, tetapi secara mendasar sistem sosial selalu cenderung berproses kearah keseimbangan (equilibrium) yang dinamis, sehingga perubaha-perubahan yang sumbernya berasal dari luar ditanggapi oleh keseimbangan itu dengan memelihara sedapat mungkin agar perubahan-perubahan tersebut hanya terjadi pada tarafnya yang minimum.
  4. Disfungsi, ketegagan-ketegangan maupun penyimpangan-penyimpangan secara wajar, bisa saja terjadi dalam sistem sosial tetapi dalam jangka panjang keadaan tersebut akan dapat diatasi melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi.
  5. Kalaupun terjadi perubahan-perubahan dalam sistem sosial tidak secara refolusioner. Perubahan mungkin drastis tetapi hanya pada bentuk luarnya saja.
  6. Ada tiga faktor kemungkinan penyebab terjadi perubahan-perubahan sosial: melalui penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial terhadap terhadap perubahan-perubahan yang datang dari luar, pertumbuhan melalui proses diferensasi fungsional dan struktural serta penemuan-penemuan baru oleh aggota-anggota masyarakat.
  7. Faktor yang penting untuk mengintegrasikan sistem sosial adalah konsensus dan anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kehidupan tertentu yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

Dari asums-asumsi diatas bisa kita katakan bahwa setiap bagian dalam sistem itu (masyarakat) pastilah mempunyai fungsi (fungsional) karena kalau tidak maka hal itu tidak akan ada karena tidak diperlukan dalam masyarakat, bahkan segala sesuatunya akan ada karena fungsinya dan akan tidak akan ada jika sudah tidak mempunyai fungsi lagi, selanjutkan akan diganti dengan bagian lain yang dibutuhka untuk melengkapi sistem tersebut. Begitulah tahap perkembangan sistem masyarakat. Namun yang menjadi penting kemudian adalah motif-motif subjektif dari individu yang harus dibedakan dengan fungsi (sebagai bagian dari sistem), kemudian parson mencoba menjelaskan tentang bagaimana sistem-sistem personal bisa terintegrasi kedalam sistem sosial yang hal ini akan berdampak pada integrasi dalam pengertian secara umum dimana individu bukan lagi hanya berorientasi pada kepentingan dirinya sebagai pribadi melainkan dirinya sebagai bagian dari sistem, begitupun kelompok dan subsistem lainnya. Lihatlah para pejalan kaki yang berjalan melewati trotoar dan pengguna kendaraan berjalan dijalan raya. Hal ini terjadi karena mekanisme sosialisasi dan mekanisme kontrol sosial.[3]

Mekanisme sosialisasi dipandang sebagai cara dimana pola-pola kultural seperti nilai-nilai (values), kepercayaan-kepercayaan (beliefs), bahasa (language) dan simbol-simbol lain diinternalisasikan kedalam sistem personal yang akhirnya membangun konstruksi pengetahuan dan kesadaran tentang keteraturan tersebut yang coba diciptakan dalam masyarakat. Seperti kasus pejalan kaki yang berjalan di trotoar dan pengguna kendaraan berjalan di jalan raya tersebut hanya akan mungkin melalui proses sosialisasi entah melalui sosialisasi primer yaitu keluarga ataupun sosialisasi sekunder masyarakat, sekolah, dst.

Selanjutnya adalah mekanisme kontrol sosial yaitu dimana tindakan-tindakan sosial diorganisasikan kedalam sistem  sosial untuk mengurangi ketegangan dan penyimpangan. Yang tindakan sosial dalam pengertian Weber adalah tindakan individu atau kelompok yang mempunyai makna dan ditujukan terhadap orang lain. Artinya tindakan tersebut akan mempunyai dampak atau efek terhadap orang lain. Hal inilah yang kemudian membutuhkan kontrol untuk menciptakan keteraturan dan keharmonisnan dalam masyarakat. Coba kita bayangkan saja pejalan kaki ditrotoar itu kemudian dengan seenaknya saja terjun kejalan raya bahkan menyebrang dengan sebarangan, tentu hal ini akan memicu kemarahan bagi pengguna kendaraan yang melintasi jalan raya bukan.

Ada beberapa mekanisme spesifik dari kontrol sosial[4]:

  • Institusionalisasi, yang membuat pengharapan-pengharapan di dalam masyarakat menjadi jelas dan terkontrol.
  • Adanya sanksi dimana anggota masyarakat terikat kepadanya.
  • Aktivitas keagamaan, dimana ketegangan dan penyimpangan dapat diredamdan dikurangi.
  • Struktur katub pengaman, dimana kecenderungan-kecenderungan penyimpangan dapat diarahkan ke kondisi normal kembali.
  • Struktur reintegrasi, yang dengan sendirinya berfungsi membawa kembali penyimpangan kegaris integrasi, dan
  • Adanya beberapa faktor dari suatu sistem yang memiliki kemampuan dalam menggunakan kekuasaan dan tekanan.

Mekanisme sosialisasi dan kontrol sosial  mengambil peranan penting dalam menciptakan dan menjaga stabilitas struktur dengan fungsinya masing-masing. Walaupun demikian teori struktural fungsional juga tidak menutup diri terhadap perubahan sosial, namun perubahan yang diakibatkan penyesuaian subsistem-subsistem dalam masyarakat, hingga hingga dengan demikian Parson berpendapat bahwa orang tidak dapat berharap banyak mempelajari perubahan sosial sebelum memahami secara memadai struktur sosial.

Akhirnya dalam perkembangan selanjutnya, karena dinilai terlalu memberi tekanan pada keteraturan dan mengabaikan konflik sebagai juga penyebab perubahan sosial, penganut teori fungsionalisme struktural dinilai secara ideologis sebagai konservatif dan berusaha mempertahakan status quo, bahkan dituduh sebagai agen teoritisi dari status quo itu. akhitnya muncullah teori konflik sebagai tandingan dari teori struktural fungsional sebagai kacamata dalam melihat masyarakat.

Teori Konflik dialektika

Teori konflik dalam rangka untuk menentang secara langsung terhadap teori fungsionalisme struktural. Karena itu tidak mengherankan apabila proposisi yang yang dikemukakan seringkali bahkan selalu bertentangan dengan proposis yang terdapat dalam teori fungsionalisme struktural. Kalau menurut teori fungsionalisme struktural masyarakat berada dalam kondis statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan maka menurut teori konflik malah sebaliknya. Masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan secara terus menerus diantara subsistem-subsistemnya. Kalau menurut teori konflik setiap bagian (subsistem) dalam masyarakat memberikan sumbangan terhadap stabillitas dan keteraturan justru menurut teori konflik setiap bagian itu memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Jika teori fungsonalisme struktural menganggap individu (anggota) masyarakat terikat secara informal oleh nilai-nilai dan moralitas umum, maka teori konflik berpendapat hal itu hanya karena tekanan dan paksaan dari pihak yang berkuasa atau yang mendominasi.

Anggota masyarakat dalam berbagai bentuk tindakan dan sikapnya selama menyangkut dan berkaitan dengan keadaan sosialnya adalah hanya karena ada aturan sebagai wujud paksaan dari pihak yang berkuasa atau yang mendominasi. Lihat saja masyarakat Indonesia dengan sekian keteraturannya yang dikatakan karena terikat secara Informal dengan nilai-nilai dan moralitas umum kata penganut fungsionalisme struktural, bagi penganut teori konflik hal itutu tidak lebih dari paksaan dari penguasa (pemerintah dan pelaksana negara dalam hal ini).

Bagi Dahrendorf tidak seharusnya kita hanya melihat pada kondis konkret yang indah-indah belaka (keteraturan dan keharmonisan) namun menafikkan akan kehadiran konflik yang hal itu juga menjadi realitas sosial. Teori struktiral fungsional terlalu naif memandang sebelah mata realitas sosial. Bukan hanya berhenti pada hal yang ideal dengan keteraturan. Seperti masyarakat yang mempunyai dua wajah yaitu “konflik dan konsensus”. Walah keduanya berbeda namun tidak mungkin untuk dipisahkan di dalam masyarakat. Konflik tidak mungkin di hilangkan sepenuhnya dari masyarakat karena bagi Dahrendorf  dalam masyarakat pasti akan ada kekuasaan.

Masyarakat merupakan asosiasi yang terkoordinasi secara paksa (Imperatively coordinated assosiations/ICA), seperti juga asumsi dari teoritisi konflik yag menentang fungsonalisme struktural yaitu individu atau anggota masyarakat terikat oleh paksaan dan tekanan dari pihak yang berkuasa. Hal ini yang cenderung memicu munculnya konflik sosial bagi Dahrendorf karena pembagian kekuasaan dan posisi. Konflik memungkinkan munculnya konsensus dan begitu juga konsensus juga mungkin menimbulkan konflik baru. Demikian dinamika ralitas sosial menceritakan sejarahnya. Ada penguasa dan ada yang dikuasai, kepentingan penguasa cenderung lebih untuk mempertahankan status quo sedangkan kepentingan yang dikuasai ingin merebut kekuasaan. Dan begitu seterusnya kata Paretto bahwa mempertahankan dan merebut kekuasaan dalam masyarakat akan terus berkelanjutan.

Dahrendorf menganggap institusionalisasi sebagai suatu proses dialektis atau siklus, analisis Dahrendorf terhadap konflik dalam masyarakat adalah[5]:

  1. Konflik merupakan suatu proses yang pasti terjadi dan diakibatkan oleh adanya kekuaan-kekuatan yang saling bertentangan dalam pengaturan-pengatura sosial yang bersifat struktual.
  2. Konflik tersebut dipercepat dan diperlambat oleh sekumpulan kondisi-kondisi struktural atau variabel-variabel yang bersifat mempengaruhi (variabel tersebut berupa pembentukan kesadaran pada kelompok yang dikuasai tentang adanya kepentingan-kepentingan yang bertentangan, politisasi dan polarisasi kelompok yang dikuasai menjadi suatu kelompok konflik atau hasil konflik)
  3. Penyelesaian konflik pada saat tertentu menciptakan suatu situasi yang bersifat struktural yang dalam kondisi tertentu mengakibatka konflik antar kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan.

Mungkin untuk teori konflik ini terlalu mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang memang ada dalam masyarakat disamping konflik itu sendiri. Masyarakat selalu dipandang dalam kondisi konflik. Mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku umum yang menjamin terciptanya keseimbangan dalam masyarakat. Masyarakat seperti tidak pernah aman dari pertikaian dan pertentangan. Seperti membenarkan Hobbes yang mengatakan: bellum omnium contra mones (semua melawan semua).[6]

Mana yang lebih tepat untuk coba digunakan sebagai kacamata dalam melihat realitas sosial, tentu tulisan ini bukanlah untuk menilai dan membenarkan salah satu diantara keduanya, karena tidak bisa dipungkiri keduanya berada pada titik kebenarannya masing-masing. Walau mungkin pada kasus tertentu salah satu akan lebih tepat untuk melihatnya. Seperti konflik Aceh yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akhirnya Negara memberikan otonomi khusus untuk melaksanakan aturan yang berbasiskan syariat islam. Walau bukan seperti konsensus yang dikonsepkan Habermas, tapi paling tidak hal itu juga disepakati oleh dua belah pihak (Aceh dan NKRI), walau keduanya bukan dikotomi dan tetap merupakan satu kesatuan.

Akhirnya alau teori fungsionalisme struktural dan teori konflik memang berbeda dalam melihat realitas sosial namun masih ada kesamaan, yaitu keduanya menganggap bahwa masyarakat terdiri dari struktur-struktur (subsistem-subsistem) yang akhirnya membentuk masyarakat secara keseluruhan (sistem).

Daftar Pustaka

Bustami Rahman dan Hary Yuswadi. 2004. “Sistem Sosial budaya Indonesia”. Jawa Timur: Kompyawisda JATIM

Ritzer,George. 2000. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada


[1] George Ritzer dalam “Sosiologi Ilmu pengetahuan Berparadigma Ganda”. 2000, Hal. 21

[2] Bustami Rahman dan Hary Yuswadi dalam “Sistem Sosial budaya Indonesia”. 2004: hal. 49-50

[3] Ibid., hal. 51

[4] Ibid., hal. 51

[5] Ibid., hal. 57

[6] George Ritzer dalam Sosiologi Ilmu Sosiologi Berparadigma Ganda. 2000, hal. 29

Tinggalkan Balasan