Quo Vadis Nasion Indonesia?

Written by Arif Wijaksono – Alumni Hubungan Internasional Fisip Unej.

“Seperti halnya individu, bangsa adalah puncak dari upaya, pengorbanan dan pengabdian panjang di masa lampau. Di antara semua kultus, yang paling absah adalah kultus leluhur, karena leluhurlah yang membuat kita menjadi seperti sekarang ini. Masa lalu yang heroik, para tokoh besar, kejayaan murni adalah pusat sosial yang digunakan oleh manusia sebagai dasar gagasan nasional. Memiliki kejayaan bersama di masa lampau dan kehendak bersama di masa kini; melaksanakan perbuatan-perbuatan besar bersama-sama, berharap untuk berbuat lebih banyak lagi-inilah kondisi-kondisi yang hakiki untuk menjadi rakyat” (Ernest Renan).

Tak dapat dipungkiri, sumbangsih terpenting Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dalam pergerakan nasional Indonesia adalah terciptanya kesadaran kolektif sebagai sebuah ‘nation’ untuk pertama kalinya. Kesatuan berbangsa, bertanah air, dan bahasa merupakan manifestasi lunturnya sekat-sekat kedaerahan sekaligus embrio bagi perwujudan negara nasional. Terjadi perubahan dari bangsa kultural menjadi bangsa politik jauh sebelum bangsa ini mendapatkan kemerdekaannya. Bangsa politik ini kemudian diatributi dengan simbolisme politik untuk menunjukkan identitas nasional, di sinilah lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai simbolisme politik menemukan eksistensinya. ‘Nation’ merupakan sebuah plebisit, suatu penegasan hidup yang dibangun terus-menerus untuk menjawab tantangan zaman. Nasionalisme memang menjadi epifenomena psikologis sebagai pendamping kedaulatan negara. Selama ini diyakini bahwa norma sejarah adalah polietnisitas, bukan kesatuan nasional. Dalam konteks ini Indonesia merupakan pengecualian, sebab mencoba mengakomodasi polietnisitas untuk menciptakan kesatuan nasional.

Pada dasarnya pembangunan nasionalisme suatu bangsa menuntut adanya budaya publik yang merupakan afiliasi dari budaya otentik ethnie-ethnie di dalamnya. Budaya-budaya ethnie ini kemudian mulai mengidentifikasi budaya politiknya. Di sini, prinsip-prinsip budaya ethnie berupaya hidup bersama simbolisme republik yang lebih universal. Nasionalisme memang membutuhkan penemuan kembali dan pemulihan identitas budaya bangsa otentik dalam bingkai kerja historis. Sebaliknya, bangsa Indonesia tidak memiliki budaya publik yang dapat menjadi ‘citra diri yang khas’ untuk membangun kelekatan kolektif sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Adanya adagium bahwa bangsa kita adalah bangsa yang ramah-tamah, pancasilais dan lainnya sejenis itu tidak pernah merujuk pada parameter yang jelas bahwa hal tersebut dapat dikategorikan sebagai citra diri yang terbukti kebenarannya. Dalam bahasa Freeden, nasionalisme Indonesia hanya penting dalam waktu-waktu tertentu yang singkat – ketika terjadi krisis pembentukan bangsa, penaklukan, ancaman dari luar, perselisihan wilayah, atau adanya masalah internal ketika dirasakan terjadi dominasi kelompok ethnie atau budaya yang menimbulkan ancaman. Oleh karena itu sebagai hasil konsensus ethnie, kebangsaan Indonesia memerlukan tindakan politik dan institusi-institusi di samping kenangan-kenangan sejarah. Nah, bagaimanakah pembangunan state-nations kita selama ini?

Tak ada yang dapat dibanggakan! Semua orde yang pernah berkuasa di republik ini belum memberikan pembangunan state-nations dalam skala prioritas padahal tantangan terhadap kesatuan nasional semakin nyata dan kompleks. Pada masa orde lama, ancaman terhadap kesatuan nasional tidak terakumulasi secara internal melainkan lebih terkonsentrasi terhadap eksternal yaitu terjadinya kompetisi dua ideologi besar antara sosialisme yang digawangi Uni Soviet versus liberalisme Amerika Serikat. Sebagai seorang sosialis, Soekarno mencoba mengarahkan solidaritas kebangsaan Indonesia dengan menggalang anti kolonialisme – imperialisme (barat) dalam propaganda-propaganda politiknya. Trauma kolonial yang melanda masyarakat Indonesia cukup efektif untuk menekan gerakan-gerakan yang berorientasi pada kolektivitas kedaerahan sekaligus menjadikan Soekarno sebagai pemimpin yang populer. Meskipun muncul gerakan yang mengarah pada dis-integrasi semacam RMS (Republik Maluku Selatan), Daud Beureureh di Aceh, PRRI, APRA dan lain-lain; gerakan ini tidak meluas dan tidak mendapat dukungan masif dari rakyat. Meski demikian, kesadaran sebagai negara bangsa yang baru bersifat semu sebab penguatan nasionalisme terbangun hanya berdasarkan emosionalitas semata.

Sebaliknya, pada masa orde baru, muncul anggapan bahwa kesatuan nasional tidak cukup hanya didasarkan pada kemampuan membangun emosionalitas satu bangsa melainkan juga harus mengutamakan kemakmuran rakyat. Rezim ini mulai melakukan liberalisasi perekonomian dengan membuka masuknya modal dari luar. Pembangunan ekonomi yang bertopang pada ekspor bahan tambang terutama migas dan batubara sempat menjadikan Indonesia sebagai ‘macan asia ke tujuh’ sebelum tersungkur oleh krisis ekonomi 1997. Sayangnya, distribusi hasil pembangunan yang tidak proporsional menjadikan kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah. Padahal daerah merupakan penyumbang terbesar devisa negara. Selain itu, otokrasi ala Soeharto berkolaborasi dengan pemerintahan yang korup (KKN) menjadikan rezim ini runtuh oleh people power tahun 1998 setelah berkuasa selama 32 tahun. Jika pada orde lama, penguasa miskin rakyatnya juga miskin, pada masa orde baru penguasa kaya sedangkan rakyat tetap miskin. Lebih dari itu, pembangunan nation juga jauh pangggang dari api!

Pasca reformasi 1998, tuntutan-tuntutan untuk memisahkan diri dari NKRI seringkali muncul beradaptasi dengan eskalasi politik di tataran elit. Kekalahan Megawati dalam pemilihan presiden di MPR sempat menyulut wacana Bali merdeka. Begitu juga ketika Abdurrahman Wahid mendapat tekanan untuk mundur sebagai presiden, muncul Madura merdeka. Disadari atau tidak, kondisi ini menunjukkan bahwa semangat etnisitas justru menjadi komoditas politik bagi elit yang berkuasa. Kondisi ini diperparah dengan munculnya Gerakan Aceh Merdeka dan Papua merdeka serta maraknya konflik etnis: tragedi Sampit, Sambas, atau juga perang antar suku di Papua. Hal ini mengindikasikan bahwa sejak merdeka 17 Agustus 1945 hingga sekarang pembangunan state-nations kita gagal total!

Dalam konteks kekinian, setidaknya ada tiga hal mendasar yang dapat berkembang menjadi ancaman bagi keutuhan negara bangsa Indonesia. Pertama , semakin menguatnya pengaruh globalisasi terhadap perikehidupan berbangsa dan bernegara membahayakan kelangsungan ‘budaya publik’ sebagai prasyarat tumbuh berkembangnya nasionalisme bagi sebuah negara. Globalisasi sudah semestinya dipahami juga sebagai model interaksi yang membawa muatan-muatan sosial budaya. Afiliasi nilai budaya asing dengan budaya lokal otentik mengakibatkan generasi-generasi muda kita kurang memiliki pemaknaan yang mendalam terhadap orisinalitas nilai budaya sendiri, sebab bertopang tumbuh dengan budaya campuran tersebut. Nasionalisme akhirnya tidak dapat dibangkitkan secara murni bahkan cenderung terdegradasi dalam budaya popular yang sebenarnya bentukan sistem kapitalisme.

Kedua, perkembangan desentralisasi mulai ‘mengabaikan’ produk hukum sentral pada persoalan-persoalan yang mendasar. Hal ini diindikasikan dengan mulai munculnya perda-perda di daerah yang tidak sejalan dengan produk hukum negara. Misalnya munculnya Perda di Bulukumba, Sulawesi Selatan jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945 sebagai dasar negara. Hal ini sangat membahayakan bagi koeksistensi antara daerah dengan pusat, juga bagi kelangsungan hidup negara dari ancaman dis-integrasi bangsa..

Ketiga, munculnya fenomena kecenderungan agama tertentu (islam) untuk menjadikan ajarannya sebagai dasar dari hukum formal yang dibuat negara. Munculnya RUU APP dan pelbagai Perda bernafaskan islam di daerah sejak diberlakukannya otonomi memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah dalam mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apa yang harus dilakukan?

Kondisi ini seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintah yang berkuasa untuk menjadikan pembangunan state-nations sebagai urgensi dalam pembangunan nasional. Oleh sebab itu historisitas sumpah pemuda, harus ‘selalu’ dimaknai sebagai momentum untuk merekonstruksi kesadaran kebangsaan kita untuk memperkuat kesatuan nasional. Malaysia bahkan memiliki program layanan masyarakat khusus meningkatkan kedisiplinan dan kecintaan rakyat pada negara. Buaian retorika sebagai bangsa besar, beradab, dan terpilih sudah seharusnya kita tindak lanjuti dengan menyiapkan material dan spiritual bangsa yang kokoh dan mampu berdaya guna dalam memajukan kemanusiaan kebangsaan Indonesia.

Pertama, bangsa Indonesia memerlukan modernisasi perikehidupan kebangsaan agar tidak terjebak dalam anakronisme nasionalisme retrospektif. Sehingga menurut Anthony D. Smith sebuah bangsa (kita) bisa menafsirkan sasaran kolektif dan aspirasi nasionalis masa kini berdasarkan kondisi politik zaman dahulu sebagai referensi untuk menarik kesimpulan yang benar tentang berbagi bentuk identitas budaya kolektif yang khas untuk membangkitkan bangsa dari ketidaksinambungan sejarah.

Kedua, perlunya pemeliharaan dan revitalisasi budaya nasional dengan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang mampu memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara. Kearifan lokal merupakan basis struktur dalam membangun nasionalisme untuk memperkuat state nations. Nasionalisme lebih dari sekedar sentimen nasional melainkan lebih kepada bentuk budaya publik untuk mempromosikan identitas nasional, otonomi, dan kesatuan nasional. Seperti diilustrasikan Smith, nasionalisme berupaya membentuk bangsa dengan semangat dan citra diri otentik dari komunitas ethnie sebelumnya untuk ditransformasikan agar sesuai dengan kondisi geopolitik, ekonomi, dan budaya modern. Oleh sebab itulah nilai-nilai lokal harus dipertahankan untuk menyangga kelangsungan sebuah negara bangsa.

Ketiga, rezim yang berkuasa harus menjalankan perannya se-ideal mungkin. Maksudnya, pemerintah harus mampu melahirkan dan menerapkan kebijakan-kebijakan pro rakyat dalam segala aspek kehidupan berbangsa bernegara. Hal ini penting menumbuhkan legitimasi dari rakyat. Rendahnya bahkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya sangat berpotensi melemahkan solidaritas kebangsaan. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan bebas dari kepentingan golongan tertentu dan tidak memicu polemik di masyarakat dengan produk-produk hukum yang acapkali tidak populis. Sebagaimana kata Rousseau, “Institusi-institusi nasionallah yang membentuk genius, karakter, selera, dan adat-istiadat rakyat…dari sinilah muncul inspirasi bagi cinta yang tulus terhadap tanah air”.

Tinggalkan Balasan