Realisme, Liberalisme, dan Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional

Written by Diah Ayu Intan Sari – Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember

Realisme pada awalnya muncul sebagai arus utama studi Hubungan Internasional yang mampu menjelaskan fenomena Perang Dunia I dan II dengan baik. Dominasi realisme ini muncul saat tokoh-tokoh realisme seperti E.H. Carr, H.J. Morgenthau, Reinhold Niebuhr, Frederick Schuman, George Kennan, dkk. di akhir 1930-an mampu menjelaskan kondisi dunia yang anarkhis, penuh konflik dan perang (tidak ada perdamaian). Realisme baik klasik maupun modern memiliki kesepahaman akan segitiga Tripel S, yaitu Statism, Survival, and Self-help.[1]

Statism adalah fokus pertama dari realisme, dimana terdapat dua klaim yang dinamis dalam kestatisan hubungan antar bangsa. First if we see based on theory, dalam world politics, negara adalah aktor utama yang memiliki tujuan untuk menjadi aktor hegemon sehingga negara selalu struggle for power untuk meraih hegomoni tersebut.[2] Menurut Keohane and Gilpin-1986:1989 negara juga dianggap sebagai rasionalitas sekaligus sebagai power maximizer. Sedangkan aktor-aktor lain tidak memiliki tingkat signifikansi yang sebanding dengan state. Second, konsep sovereignty negara menjadi penanda adanya komunitas politik dan negara yang berdaulat. Negara memiliki otoritas hukum di wilayah kedaulatannya. Namun dua asumsi dalam ranah statism yaitu state as main actor and sovereignty tersebut saat ini menjadi dipertanyakan relevansinya. Statism realisme nampaknya kurang memiliki relevansi apabila dihadapkan pada kenyataan bahwa negara bukan lagi aktor utama dalam hubungan internasional saat ini, dan bahkan peran aktor non-state justru memiliki pengaruh yang signifikan dalam hubungan antar negara dan menentukan negara itu sendiri. Sebab apabila kita analisa secara empiris, saat ini peran aktor non-state seperti MNC maupun NGO sangat dominan dalam menentukan haluan negara.  Peran MNC dan NGO sangat dominan terutama dalam mempengaruhi decision makers suatu negara untuk membuat kebijakan negara yang sesuai dengan keinginan mereka.

Kemudian, realisme juga semakin dipertanyakan relevansinya saat ada kenyataan bahwa kedaulatan dan kekuasaan itu tidak selamanya ada pada negara secara mutlak. Sebab saat ini Organisasi Internasional (exp: PBB) atau negara lain dapat melakukan intervensi kepada negara yang dianggap tidak mampu mengatasi problem global kolektif seperti kelaparan, kemiskinan serta berkurangnya cadangan makanan dunia, degradasi kondisi lingkungan, dan pelanggaran HAM. Kenyataan ini semakin membuktikan bahwa realisme kurang terbuka terhadap perubahan konstelasi politik internasional. Sehingga realisme kurang relevan untuk menjelaskan fenomena hubungan internasional saat ini. Contoh nyatanya adalah ketika kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Presiden Kosovo Slobodan Milošević kemudian PBB dapat melakukan intervensi untuk menyelamatkan rakyat yang mejadi korban genoside tersebut.[3] Tindakan intervensi yang dilakukan oleh PBB ini tentu tidak dapat dijelaskan oleh realisme, sebab kenyataannya kedaulatan itu tidak mutlak seperti asumsi realisme. Contoh lainnya adalah ketika terjadi bencana kelaparan di Afrika tahun 2011 kemarin, PBB beserta negara-negara lain melakukan misi intervensi kemanusian.[4] Sehingga terlihat jelas dari fakta empiris yang ada saat ini batas-batas kedaulatan negara seperti yang dikatakan realisme menjadi semakin kabur dan terkadang tidak relevan ketika menghadapi fenomena-fenomana seperti ini.

Survival merupakan asumsi realis yang kedua, dimana tujuan utama dari  dibentuknya negara adalah untuk mempertahankan kehidupan rakyatnya, negara menentukan sikapnya sendiri atas keamanan internasional. Apakah suatu negara akan bersikap offensive atau deffensive.[5] Masalah politik menjadi isu yang sangat penting (high politics) daripada kepentingan ekonomi, budaya, dll yang menjadi bagian dari low politics. Asumsi kedua dalam ranah survival ini juga memiliki kelemahan, yaitu pada batasan yang tidak jelas (bluur), sampai dimana negara harus berperan dalam rangka memenuhi kebutuhan survival-nya tersebut. Namun dalam asumsi ini relevansi realisme masih dapat dibuktikan dengan adanya fakta bahwa walaupun hubungan internasional saat ini lebih didominasi oleh kerjasama (liberalisme) tetapi fenomena perang, konflik, security dilemma masih tetap ada, gaya survival Korea Utara yang offensive misalnya dalam hubungannya dengan dunia internasional. Sebagai contoh bahwa realisme sangat dominan dalam hubungan Korea Utara dengan Korea Selatan pada saat keduanya kembali terlibat perang baik didunia nyata maupun maya.[6] Militer Korea Utara menembakkan senjata Artilerinya ke Pulau YeonPyeong di Korea Selatan pada 23 November 2011 kemarin.[7] Selain itu kedua negara juga terlibat perang cyber (Cyber War) yang dilakukan oleh Pasukan Hacker Elite kedua negara terhadap website pemerintah masing-masing.[8] Sehingga hubungan kedua negara ini sangat buruk.[9] Contoh lain yang menunjukan bahwa realisme masih memiliki relevansi dalam hubungan internasional saat ini adalah ketika tentara Iran baru-baru ini menggelar latihan perangnya di Selat Hormuz.[10] Hal ini kemudian direspon oleh AS dengan mengirimkan kapal induknya ke dekat perairan Selat Hormuz sebab AS menggangap Iran sebagai ancaman. Walaupun AS dengan Iran saat ini hanya terlibat Perang retorika dan manuver namun tidak menutup kemungkinan akan adanya konfrontasi terbuka antara kedua negara tersebut.[11] Fenomena-fenomena tersebut menjadi bukti nyata bahwa relevansi realisme dalam ranah survival ini cukup dominan dalam hubungan internasional. Kemuadian, sikap defensive China dalam strategi keamanan militernya dan justru meningkatkan kekuatannya dengan jalan kerjasama perekonomian malah menjadikan China sebagai negara yang memiliki great power. Defensive realism yang diaplikasikannya tersebut merupakan cara China untuk mencapai hegemoni dan mempertahankan balace of power-nya. Hal ini  juga merupakan bukti nyata eksistensi sekaligus relevansi pendekatan realisme dalam hubungan internasional tetap ada.

Self-help, merupakan asumsi realisme yang meyakini bahwa negara tidak dapat mempercayakan keamanannya kepada negara lain. Sehingga negara harus menolong dirinya sendiri ketika banyak konflik yang terjadi, baik domestik maupun internasional disebabkan oleh security dilemma. Hal ini terjadi karena semua negara saling mencurigai dan tidak ada kepercayaan, tetapi perang atau konflik tersebut secara historis lebih banyak disebabkan oleh negara predator. Realisme meyakini bahwa dalam politik internasional tidak ada jalinan persahabatan, kepercayaan, dan kehormatan yang logikanya akan mengurangi power gain sebuah state. Kemudian, sebagai konsekuensi logis dari adanya security dilemma adalah kondisi ketidakpastian yang disebabkan tidak adanya pemerintahan global. Konsep ko-eksistensi yang dimunculkan oleh dilema keamanan hanya diperoleh melalui pemeliharaan balance of power, dimana balance itu sendiri tidak statis. Dan kerjasama yang terbatas akan dilakukan hanya jika state menginginkan sesuatu yang lebih dari negara yang lain. Contoh nyatanya adalah tindakan yang lakukan oleh Korea Utara, konflik atau perang yang terjadi di Semenanjung Korea disebabkan oleh sifat Korea Utara (predator) yang selalu mengancam keamanan serta stabilitas Kawasan Semenanjung Korea. Namun, kenyataannya Korea Utara mau melakukan kerjasama sebagai bentuk self help-nya dengan negara-negara tetangganya dengan konsep relative gain-nya. Negara-negara tetangga seperti Jepang, China, dan Korea Selatan bersedia memberikan bantuan dengan syarat Korea Utara tidak melakukan tindakan yang mengancam keamanan dan stabilitas kewasan Semenanjung Korea. Tetapi, menurut Jackson dan Sorensen realisme telah gagal menangkap perluasan politik internasional sebab realisme hanya menjelaskan masalah politik internasional melalui aspek historis.

Tetapi, saya menyimpulkan bahwa relevansi dari realisme itu tergantung pada konteksnya. Sebab beberapa fenomena dalam hubungan internasional saat ini mungkin memiliki relevansi apabila dilihat dari pendekatan realisme tetapi beberapa fenomena lainnya tidak. Namun, faktanya unsur-unsur realisme seperti konflik, perang, dilemma keamanan dan kondisi yang tidak aman tetap eksis sampai saat ini. Oleh sebab itu, menurut saya relevansi pendekatan realisme dalam hubungan internasional saat ini masih ada selama fenomena realisme itu juga masih eksis di dunia.

Liberalisme Dalam Konteks Cold War

Cold War adalah sebutan bagi sebuah periode di mana terjadi konflik, ketegangan, dan kompetisi antara Amerika Serikat (beserta sekutunya disebut Blok Barat) dan Uni Soviet (beserta sekutunya disebut Blok Timur) yang terjadi antara tahun 1947-1991. Istilah “Perang Dingin” sendiri diperkenalkan pada tahun 1947 oleh Bernard Baruch dan Walter Lippman dari Amerika Serikat untuk menggambarkan hubungan yang terjadi di antara kedua negara adikuasa tersebut.[1] Saat itu, realisme memang sangat tepat untuk menjelaskan fenomena Perang Dingin. Namun, ketika runtuhnya imperium Uni Soviet yang sekaligus menandai berakhirnya Perang Dingin dengan kemenangan di pihak AS, realisme tidak lagi relevan paska Perang Dingin. Sebaliknya, gelombang optimisme liberalisme muncul paska Perang Dingin tersebut. Hal ini didorong oleh pimikiran the end of history yang berdasarkan pada kekalahan komunisme dan kemenangan universal demokrasi liberal yang diidamkan (Fukuyama 1989; 1992).[2] Pada era pasca Perang Dingin, isu-isu ideologis tidak lagi mendominasi hubungan internasional. Sebagai gantinya muncul isu-isu seperti hak asasi manusia, politik-ekonomi dan demokratisasi sebagai salah satu indikator yang menentukan hubungan internasional sekaligus menandai dominasi liberalisme.

Asumsi dasar liberalisme bertitik tolak pada kebahagian dan kemajuan bagi individu. Individu-individu ini akan menggunakan rasionalitasnya untuk berkerjasama baik dalam lingkungan domestik maupun internasional. Begitu juga hubungan yang terjadi antar negara paska Perang Dingin bersifat lebih damai, kolaboratif dan cooperatif. Masalah politik dan ekonomi menjadi lebih dominan daripada masalah keamanan dan militer. Selain itu, isu-isu kemanusiaan seperti hak asasi manusia menjadi semakin diperhatikan. Kemenangan AS paska Perang Dingin yang sekaligus menjadikan AS sebagai negara yang memiliki power kuat dengan ideologi liberalnya mulai menyebar nilai-nilai demokrasi ke seluruh penjuru dunia. Demokratisasi menjadi tujuan utama dalam kebijakan luar negeri AS paska Perang Dingin.

Contoh nyatanya adalah AS selalu memberikan bantuan kepada negara lain dengan syarat demokratisasi atau paling tidak selalu mengkaitkan bantuan yang diberikankannya dengan isu-isu diatas. Paska perang dingin AS lebih memfokuskan pada kekuatan ekonominya daripada kekuatan militernya. Modernisasi industri yang terjadi sebagai konsekuensi logis dari liberalisme berkembang sangat pesat di AS kala itu. Kemenangan liberalisme juga sangat terlihat ketika Uni Soviet melakukan suatu pembaharuan dengan dikeluarkannya program Perestroika, Glasnost, dan Demokratisasye paska Perang Dingin. Program-program tersebut diambil oleh Michael Gorbachev untuk memperbaiki perekonomian Uni Soviet. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa isu militer dan keamanan seperti asumsi realisme tidak relevan dalam konteks ini sebaliknya tindakan yang dilakukan oleh Gorbachev tersebut mendukung asumsi liberalisme. Kemudian, terbentuknya European Union (Uni Eropa) paska Perang Dingin yang dijadikan wadah kerjasama oleh negara-negara Eropa juga merupakan bukti nyata bahwa liberalisme memiliki relevansi yang signifikan paska Perang Dingin.

Konstruktivisme dan Dinamika Teori-Teori Hubungan Internasional

Konstruktivisme berasumsi bahwa ide, gagasan, wacana, norma, dan nilai merupakan hal yang membentuk interaksi antar negara sekaligus mempengaruhi tingkah laku negara juga membentuk identitas dan kepentingan negara dalam hubungan internasional. Formulasi teoritik konstruktivisme menyatakan bahwa lingkungan sosial menentukan bentuk identitas aktor. Identitas kemudian menentukan kepentingan, dan kepentingan akan menentukan bentuk tingkah laku, aksi maupun kebijakan dari aktor. Pada tahap berikutnya identitas juga akan mempengaruhi bentuk dari lingkungan sosial.[3]

Konstruktivisme menyatakan bahwa interaksi yang terjadi antar negara membawa subyektifitas masing-masing berdasarkan pada meanings yang dimiliki dan membuat kesepahaman tentang persepsi pihak lain yang menghasilkan intersubjektifitas. Konstruktivisme meyakini bahwa setiap tindakan negara didasarkan pada meanings yang muncul dari interaksinya dengan negara lain atau dengan lingkungan internasional. Tindakan negara memberikan pengaruh terhadap bentuk sistem internasional, begitupun sistem internasional yang juga memberikan pengaruh pada perilaku negara-negara. Dalam proses saling mempengaruhi inilah kemudian menghasilkan collective meanings. Collective meanings merupakan dasar dari  terbentuknya intersubyektifitas dan kemudian membentuk struktur yang pada akhirnya mengatur tindakan negara-negara. Jadi, intersubjective understandings dan ekspektasilah yang menentukan konsepsi negara tentang self (negaranya sendiri) dan other (negara lain). Tidak seperti realisme dan liberalisme, konstruktivisme melihat bahwa aktor (individu atau kaum elit) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam ranah teori, konstruktivisme muncul sebagai suatu jalan tengah yang menjembatani perbedaan tajam antara teori-teori rasionalisme seperti neorealisme dan neoliberalisme dengan teori-teori reflektifisme seperti postmodernisme, feminisme, teori kritis, sosiologi historis (historical sociology) dan critical theory. rasionalisme menganggap bahwa fakta itu ada sedangkan reflektifisme menganggap bahwa fakta itu tidak ada. Konstruktivisme muncul dengan pandangan bahwa realitas sosial tidak bisa dilihat sebagai suatu yang secara alamiah (given) ada dengan sendirinya (rasionalisme). Realitas sosial juga tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang nihil atau tidak ada dan hanya dilihat sebagai refleksi ide-ide manusia (reflektifisme). Tetapi, konstruktivisme mencoba menyatukan rasionalisme dan reflektifisme dengan asumsi bahwa realitas sosial yang ada tersebut sebagai sebuah hasil dari konstruksi fikiran manusia (konstruksi sosial) itu sendiri.

Hubungan internasional selama ini didominasi oleh pemahaman materialis-rasionalis yang berbasis pada materi. Namun, konstruktivisme memberikan alternatif lain untuk melihat dan menganalisa secara lebih tepat hubungan internasional saat ini yang semakin kompleks dan terkadang tidak mampu dijelaskan oleh teori-teori rasionalisme dan reflektivisme. Konstruktivisme mampu menjadi alternatif tool of analysis yang cukup signifikan ketika pada saat yang sama teori-teori rasionalisme maupun reflektifisme tidak dapat menjelaskan hal-hal yang terkait dengan perilaku negara. Sebagai contoh nyata ketika realisme tidak dapat memberikan penjelasan memuaskan mengapa Amerika Serikat di satu sisi menentang keras program nuklir Iran tetapi di sisi lain membiarkan program nuklir Israel. Perilaku AS terkait program nuklir Iran dan Israel dapat dijelaskan dengan sangat memuaskan oleh konstruktivisme. Hubungan intersubjektif yang terjadi antara Iran dengan AS merupakan bad intersubjective dimana AS menganggap Iran sebagai musuhnya begitu juga sebaliknya Iran menggangap AS sebagai musuhnya sehingga program nuklir Iran merupakan suatu ancaman bagi AS. Sebaliknya, hubungan intersubjektif yang terjalin antara AS dengan Israel merupakan good intersubjective dimana AS menganggap Israel sebagai temannya sehingga program niklir Israel bukan suatu ancaman bagi AS. Perilaku AS tersebut merupakan suatu bentuk dari intersubjektif yang terjadi serta pemahanan tentang collective meanings.

Selain itu, konstruktivisme memberikan sumbangan yang cukup penting bagi perkembangan teori-teori hubungan internasional terkait dengan munculnya teori-toeri baru dalam hubungan internasional. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya teori sekuritisasi (securitization theory) oleh Barry Buzan. Securitization Theory merupakan hasil dari penggabungan antara pendekatan rasionalisme terutama realisme dengan pendekatan reflektifisme seperti teori kritis dengan menggunakan asumsi-asumsi yang dibangun oleh konstruktivisme. Meskipun demikian, sampai saat ini konstruktivisme belum dapat menciptakan teori baru yang memang murni atau benar-benar berasal dari konstuktivisme itu sendiri tanpa pengaruh teori lain.

Referensi:

Rapar, J.H. Filsafat Politik, Jakarta ; Rajawali Pers, 2002.

http://alfianheri.blogspot.com/2009/11/konstruktivisme-dalam-hubungan.html

Hobson,John M., The State and the International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Keylor, William R., The Twentieth-Century World, Oxford University Press, 1996.

Parahyangan Centre For International Studies (PACIS)., Perubahan Global Dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Steve Smith, ‘New Approaches to International Theory’ di dalam John Baylis & Steve Smith (ed.), The Globalization of World Politics: Introduction to International Relations, New York: Oxford University Press, 1997.


[1] http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dingin

[2] Robert Jackson and Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR, 2005, hal. 142.

[3] Ronald L Jepperson,et.all, Norms, Identity, and Culture in National Security, dalam Peter J. Katzenstein (ed), The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics, Columbia University Press, New York, 1996, hal. 53.


[1] Donnelly, Jack. Theories of International Relations, Realism

[2] John Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, New York: W. W. Norton, 2000.

[3]http://cyborgrizki.wordpress.com/2011/09/17/dewan-keamanan-pbb-bertemu-di-kosovo/

[4]http://internasional.kompas.com/read/2011/07/21/09391365/Kanada.Janji.Atasi.Kelaparan.di.Afrika

[5]George H. Quester, Offense and Defense in the International System, Transaction Publishers, New jersey, 2003. Hal. 11

[6] http://forum.kompas.com/internasional/33426-perang-antara-korea-utara-dan-korea-selatan.html

[7] http://www.tempo.co/hg/asia/2010/11/23/brk,20101123-293780,id.html

[8] http://aditsubang.wordpress.com/2010/11/27/perang-cyber-antara-korea-selatan-vs-korea-utara/

[9] http://www.inilah.com/read/detail/997662/ketika-korea-utara-menantang-perang

[10]http://internasional.kompas.com/read/2011/12/25/07140388/Iran.Gelar.Latihan.Perang.di.Selat.Hormuz

[11]http://internasional.kompas.com/read/2011/12/29/14270496/Kapal.Induk.AS.Dekati.Zona.Latihan.Perang.Iran

 

Tinggalkan Balasan