Islam dan Formalisme Ajarannya

Written by Abdurrahman Wahid – Guru Bangsa Indonesia

Dalam sejarah umat manusia, selalu terdapat kesenjangan antara teori dan praktek. Terkadang kesenjangan itu sangatlah besar, dan kadang kecil. Apa yang oleh paham komunisme dirumuskan dengan kata ‘rakyat’, dalam teori dimaksudkan untuk membela kepentingan orang kecil; tapi dalam praktek justru yang banyak dibela adalah kepentingan penguasa daripada kepentingan rakyat kebanyakan. Karena itu, kita harus berhati-hati dalam merumuskan orientasi paham ke-Islaman, agar tidak mengalami nasib seperti paham komunisme.

Orientasi paham ke-Islaman sebenarnya adalah kepentingan orang kecil dalam hampir seluruh persoalannya. Lihat saja kata “maslahah ‘ammah”, yang berarti kesejahteraan umum. Inilah yang seharusnya yang menjadi objek dari segala macam tindakan yang diambil pemerintah. Kata kesejahteraan umum dan/atau kemaslahatan umum itu tampak nyata dalam keseluruhan umat Islam. Yang langsung tampak, umpamanya, adalah kata kunci dalam adagium fiqh: “tindakan/kebijakan seorang pemimpin atas rakyat (yang dipimpin) sepenuhnya bergantung kepada kebutuhan/kesejahteraan mereka (tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-mashlahah).”

Adapun yang tidak langsung mengenai kebutuhan orang banyak dapat dilihat dalam adagium lain: “menghindarkan kerusakan/kerugian diutamakan atas upaya membawa keuntungan/kebaikan (dar’u al-mafasid muqaddam ‘ala jalbi al-mashalih).” Artinya, menghindari hal-hal yang merusak umat lebih diutamakan atas upaya membawakan kebaikan bagi mereka. Dengan demikian, menghindari kerusakan dianggap lebih berarti daripada mendatangkan kebaikan. Adagium inilah yang digunakan Dr. Amien Rais untuk meyakinkan penulis untuk menerima pencalonan sebagai Presiden Republik Indonesia, tiga tahun lalu. Karena Amien yakin bangsa ini waktu itu belum dapat menerima seorang wanita (Megawati) sebagai presiden negara, hingga dikhawatirkan akan ada perang saudara jika hal itu terjadi.

Nah, pengaturan melalui kesejahteraan/keselamatan/keutuhan sesuatu, secara langsung atau tidak langsung, menjadi pegangan gerakan-gerakan Islam di negeri kita semenjak dahulu. Contoh terbaik dalam hal ini adalah gugurnya Piagam Jakarta (The Jakarta Charter) dari Undang-Undang Dasar (UUD) kita. Para pemimpin berbagai gerakan Islam pada saat itu, tanggal 18 Agustus 1945, setuju membuang Piagam Jakarta tersebut dari UUD’45, agar bangsa kita yang heterogen dalam asal-usul mereka itu dapat bergabung ke dalam pangkuan Republik Indonesia. Pendapat yang dipegang oleh Ki Bagus Hadikusumo dan KHA Kahar Mudzakir dari Muhammadiyah, Abi Kusno Cokrosuyoso dari Sarekat Islam, A. Rahman Baswedan dari Partai Arab Indonesia (PAI), A. Subardjo dari Masyumi, H. Agus Salim dan A. Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama (NU), itu jelas menonjolkan semangat persatuan Indonesia pada tingkat paling tinggi. Bahwa para ulama fiqh (Hukum Islam) tidak menolak tindakan itu, menunjukkan dengan jelas bahwa keutuhan dan kesejahteraan umat dinilai begitu tinggi oleh berbagai gerakan Islam.

Dengan demikian, tertolaklah anggapan bahwa Islam hanya bersandar pada formalitas belaka. Secara kultural, masuknya beberapa unsur budaya lokal ke dalam budaya Islam, atau sebaliknya, merupakan bukti kuat akan hal ini. Tari Seudati yang digambarkan dengan indahnya oleh James Siegel dalam The Rope of God, sebagai kesenian daerah Aceh yang bernafaskan praktek-praktek kaum sufi itu. Demikian pula, diciptakannya tembang Ilir-ilir oleh Sunan Ampel, menunjukkan bagaimana terjadi saling pengaruh-mempengaruhi yang sangat halus antara budaya daerah kita dan budaya agama yang dibawakan oleh Islam.

Demikian pula manifestasi budaya santri dalam tradisi Tabot di Sumatera Barat dan Bengkulu. Dengan mudahnya wahana ekspresi keagamaan kaum Syi’ah itu menjadi budaya daerah setempat di hadapan tindakan-tindakan ‘budaya Sunni’ dalam beberapa abad terakhir. Penggunaan ‘budaya adat’ sebagai wahana ekspresi dari yang sebelumnya dikenal sebagai budaya agama, menunjukkan betapa besar dinamika budaya yang terjadi.

Nah, hal ini yang menjadi tantangan kita dewasa ini. Ayat kitab suci al-Qur’an dan dalam diri utusan Tuhan benar-benar telah ada contoh yang sempurn bagi orang yang mengharapkan kerelaan Allah, kebahagiaan akhirat dan senantiasa ingat akan tanda-tanda kebesaran Allah (laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun li man kana yarju Allaha wa al-yauma al akhira wa dzakara Allahu katsira)” (QS al-Ahzab [33]:21). Dalam kasus makro ayat itu dapat juga digunakan sebagai pengingat bagi kita akan pentingnya melestarikan lingkungan alam.

Hal-hal seperti ini seharusnya menjadi tekanan bagi gerakan-gerakan Islam dalam membangun bangsa. Bukan malah mementingkan formalisasi ajaran-ajaran agama tersebut dalam kehidupan bernegara, yang tidak menjadi kebutuhan utama masyarakat. Jika penampilan dari agama Islam terwujud tanpa formalisasi dalam kehidupan bernegara, maka agama tersebut menjadi sumber inspirasi bagi gerakan-gerakan Islam dalam kehidupan bernegara, seperti di negara ini.

Dasar perjuangan seperti inilah yang sebenarnya mengilhami juga lahirnya partai-partai CDU (Christian Democratic Union, Uni Demokratik Kristen), di Jerman dan sejumlah negara lain. Inti dari pandangan seperti itu, terletak pada kesadaran bahwa agama harus lebih berfungsi nyata dalam kehidupan, daripada membuat dirinya menjadi wahana formalisasi agama yang bersangkutan dalam kehidupan bernegara. Esensi inilah yang telah dijalankan dengan sangat baik oleh berbagai gerakan Islam di negara ini semenjak beberapa puluh tahun yang lalu.

Artikel ini dimuat dalam Duta Masyarakat, 8 Juli 2002. Disadur dari Abdurrahman Wahid. 2006 [cetakan II]. Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi. Jakarta: The Wahid Institute. Hlm. 21-24

Tinggalkan Balasan