Menunggu Metaformosa Anggota Dewan

Written by Arif Wijaksono – Alumni Hubungan Internasional Universitas Jember; Author sozialwerke.com

Empat tahun di pentas nasional sudah terbilang cukup bagi Jenderal Sudirman untuk mensejajarkan dirinya di antara pemimpin-pemimpin besar republik ini. Apa pasal ? Sederhana saja: karena ia menepati janjinya!

Menepati janji! Mungkin itulah yang cenderung belum dilakukan oleh mayoritas anggota dewan baik di tingkatan pusat (DPR) maupun daerah (DPRD). Idealnya, anggota dewan mengemban amanat dari rakyat yang memilihnya. Oleh sebab itu sebagai penyambung lidah rakyat, anggota dewan harus mampu menjalankan fungsinya secara ajeg, agar kebijakan pemerintah menguntungkan rakyat. Ironisnya, DPR seringkali diidentikkan ‘berselingkuh” dengan rezim yang berkuasa (pemerintah). Artinya DPR cenderung memosisikan dirinya sebagai mitra bagi pemerintah dalam mendapatkan legitimasi dari rakyat dengan kebijakan yang acapkali tidak populis.

Selain ditetapkannya Undang-Undang Kewarganegaraan, ada dua peristiwa ‘istimewa’ dalam ranah Dewan Perwakilan Rakyat akhir-akhir ini. Pertama, penolakan beberapa anggota DPR terhadap diberikannya gaji ke-13 dan memilih untuk mengembalikannya terhadap kas negara. Keputusan yang diambil oleh Agung Laksono (Ketua DPR), Alvin Lie (anggota DPR), dan Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua DPR) diharapkan juga akan diikuti oleh anggota dewan lainnya. Kedua, keputusan Badan Kehormatan (BK) DPR untuk memecat seorang anggota dewan dan menjatuhkan sanksi terhadap beberapa anggota lain yang juga terbukti melanggar kode etik.. Kedua peristiwa ini setidaknya memberikan sinyal positif perubahan DPR yang terlanjur mendapat citra negatif dari masyarakat. Kita boleh berharap hal ini merupakan empati (kewajiban) mereka terhadap kondisi bangsa yang terpuruk oleh bencana alam dan krisis multidimensial berkepanjangan. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah hal ini dapat dijadikan parameter mulai membaiknya kinerja dan moral dari lembaga legislatif ini dalam menjalankan tugasnya?

Dualisme peran anggota dewan

Tak dapat dipungkiri bahwa anggota dewan sebagai aktor politik juga menjadi anggota partai politik yang dikelompokkan dalam fraksi-fraksi di DPR. Dalam menjalankan fungsinya, kondisi ini sebenarnya memunculkan konflik antar peranan bagi anggota dewan antara ia sebagai wakil rakyat atau wakil partai. Tidak jelas kapan ia mewakili kepentingan rakyat; kapan ia mewakili kepentingan partai politik.

Keberadaan fraksi-fraksi yang pada awalnya dimaksudkan untuk mengkoordinasi kinerja anggota dalam parlemen justru memupus harapan anggota dewan sebagai wakil rakyat. Anggota dewan seringkali tidak bisa menentang keputusan fraksi-nya sebab mendapat ancaman recall. Dalam hal ini kita harus mengakui kecerdikan pemerintah dalam melobi partai-partai politik untuk menguatkan daya tawarnya terhadap parlemen. Seandainya fraksi-fraksi di parlemen berkomitmen terhadap kesejahteraan rakyat, tentunya tidak masalah. Namun realitanya tidak begitu. Misalnya, peng-goal-an impor beras beberapa waktu lalu yang sarat dengan tendensi politis adalah bukti inkonsistensi DPR dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol terhadap pemerintah.

Lemahnya daya tawar anggota dewan terhadap fraksi berujung pada dominannya kepentingan partai di parlemen. Suksesnya lobi dan manuver dari pemerintah terhadap partai politik akan memuluskan rencana kebijakan publik yang digodok di parlemen. Keputusan-keputusan DPR akhirnya merupakan hasil dari kompromi politik. Jadi, jangan heran bila DPR cenderung berpihak terhadap pemerintah, sebab sistem politik negara kita memang memungkinkan untuk itu.

Kondisi inilah yang mendesain pola pikir anggota dewan menjadi pragmatis dan cenderung melahirkan kebijakan yang tidak populis (individualistis dan golongan). Peran sebagai wakil rakyat dalam tatanan praksis cenderung impossible. Yang terjadi umumnya para anggota dewan menyesuaikan perilaku politiknya dengan norma-norma yang berlaku di dalam parlemen. DPR hanya menjadi solidarisme dan oligarki antar partai politik. Oleh sebab itulah dapat dimaklumi jika dalam sidang-sidang mengenai kepentingan rakyat banyak, DPR sepi peminat. Lain halnya dengan antuasiasme membahas kenaikan gaji dan tunjangan atau ‘studi banding’ (baca: pelesir) ke luar negeri.

Iklim politik yang tidak bersih

Simbiosis mutualisme DPR dan pemerintah menjadikan Indonesia sebagai negara otoriter yang demokratis. Fungsi check dan balances adalah formalitas belaka. Dengan kata lain iklim politik saat ini tidak bersih. Anggota dewan tidak berani melontarkan kritik terhadap pemerintah sebab akan memengaruhi posisinya di parlemen. DPR akhirnya menjadi lembaga stempel atau yes-man bagi pemerintah.

Hal ini berbeda pada masa-masa kemerdekaan. Seperti diilustrasikan oleh Mangunwijaya bahwa kritik-kritik tajam Syahrir terhadap pemerintah dan kawan seperjuangan tidak mempengaruhi sikap Soekarno untuk menunjuknya tiga kali menjadi formatur dan perdana menteri. Hal ini mengindikasikan bahwa iklim politik di masa itu masih bersih. Artinya kritik masih dihargai secara sportif, perkataan yes-man tidak pernah terdengar. Bahkan menurut Mohammad Roem yes atau no adalah sesuatu yang biasa. Tidak perlu orang mengumpulkan segala keberanian untuk menyatakan no terhadap pemimpin yang berkuasa.

Selain itu, bargain DPR terhadap pemerintah sebenarnya lemah. Sampai saat ini DPR tidak memiliki kewenangan penuh sebagai badan pembuat Undang-Undang. Dalam pasal 20A (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa ” setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mencapai kesepakatan bersama”. Hal ini menunjukkan bahwa proses legislasi di Indonesia bersifat ‘kerja sama’ antara pemerintah dan DPR. Dalam sistem sebelumnya ketika presiden masih dipilih oleh MPR pasal ini secara ideal masih relevan sebab daya tawar presiden (baca: pemerintah) cenderung lemah. DPR lebih memiliki kapabilitas untuk menekan kebijakan pemerintah yang tidak populis. Saat ini presiden dipilih langsung oleh rakyat sedangkan proses legislasi masih menjadi otoritas antara keduanya. Hal ini cenderung tidak menguntungkan bagi DPR sebab presiden (pemerintah) justru memiliki pressure yang kuat terhadap parlemen. Ketidakseimbangan inilah yang melemahkan kontrol DPR terhadap pemerintah. Oleh sebab itu adalah urgen menjadikan DPR sebagai badan pembuat Undang-Undang dengan otoritas penuh untuk menciptakan kebijakan yang pro rakyat.

Politikus atau negarawan ?

Dalam menjalankan fungsi kenegaraan, seorang aktor politik harus menanggalkan atribut politikus-nya menjadi negarawan. Sebagaimana ungkapan James Freeman Clarke bahwa politikus hanya memikirkan bagaimana pemilu yang akan datang. Sedangkan negarawan lebih memikirkan generasi yang akan datang. Seorang politikus hanya mengutamakan kepentingan kelompok atau golongannya. Kehadiran politikus dalam DPR akan menghilangkan akuntabilitas parlemen terhadap rakyat. Kebijakan-kebijakan DPR akan cenderung menyangga kepentingan elit yang berkuasa (pemerintah). Implikasinya adalah DPR akan kehilangan legitimasi dari publik. Sebaliknya, seorang negarawan selalu berpijak pada kepentingan rakyat banyak dan memiliki basis pemikiran yang dalam untuk negaranya.

Kecenderungan sistem legislasi yang berlaku di DPR memang tidak memungkinkan seorang politikus bermetamorfosis menjadi negarawan secara alamiah. Mengenai hal ini, ada baiknya kita meneladani kearifan politik negarawan Syahrir:

” Kekuatan kita harus terdiri dari penumbuhan cita rasa kita tentang keadilan dan perikemanusiaan. Hanya nasionalisme yang diemban oleh cita rasa seperti itu dapat memajukan kita di dalam sejarah dunia.”

Artinya adalah seorang negarawan sejati selalu memiliki nasionalisme untuk membangun bangsanya. Nasionalisme inilah yang akan membebaskan negarawan dari sekat-sekat golongan, pragmatisme, dan jebakan politik kekuasaan. Nasionalisme inilah yang membuat seorang Sudirman menepati janjinya untuk bergerilya memimpin angkatan perang Indonesia melawan agresi Belanda walaupun sakit paru-parunya semakin parah. Nah, anggota dewan yang terhormat, punyakah anda nasionalisme itu ?

Tulisan ini juga pernah dimuat di parasindonesia.com [tapi sudah almarhum].

Tinggalkan Balasan