Relativisme Jihad dan Safe Policy Pemerintah

Written by Arif Wijaksono – Alumni Hubungan Internasional Universitas Jember; Author djangka.com

Perseteruan Israel dan Hezbollah dalam krisis Lebanon tak dinyana juga mengundang polemik serius di negeri ini. Munculnya keinginan sebagian umat islam untuk melakukan jihad ternyata tidak mendapatkan ‘restu’ dari pemerintah. Lagi-lagi kita dihadapkan pada inkoeksistensi logika penguasa dengan rakyat yang dipimpinnya.

Setelah menimbang-nimbang, saya merasa bahwa ketegangan opini antara pemerintah dengan masyarakat muslim dilandasi oleh adanya perbedaan landasan pemikiran dalam menginterpretasikan krisis Lebanon. Opini pemerintah didasarkan pada bingkai kerja politik sehingga akar konflik yang muncul dalam krisis tersebut merupakan konflik politik. Represifitas Israel muncul sebagai reaksi terhadap gagalnya kesepakatan (balance of conflict) mengenai penyelesaian penculikan dua personil militer Israel oleh Hezbollah. Sebaliknya, logika umat islam untuk melakukan jihad lebih didasarkan pada solidarisme keagamaan sebagai sesama muslim. Jadi, jihad merupakan akumulasi antipati emosional terhadap arogansi Israel terhadap umat islam dalam menjalankan proyek zionisme. Oleh sebab itulah jihad memiliki pembenaran empiris.

Diperdebatkan sejauh apapun, kedua opini ini tidak akan pernah menemukan sinergi sebab paradigma berpikir yang digunakan memang berlawanan alias kontraproduktif walaupun tujuannya relatif sama. Oleh sebab itulah diperlukan langkah-langkah strategis akomodatif agar ketegangan opini antara pemerintah dengan umat islam tidak berlarut-larut dan menjurus menjadi konflik internal bagi bangsa ini. Setidaknya ada dua cara yang dapat digunakan untuk menjembatani pertarungan kedua opini tersebut di atas, yaitu:

Pertama, pemerintah harus mampu mengeluarkan tindakan (kebijakan) yang nyata untuk menunjukkan solidarismenya dalam menyikapi krisis Lebanon. Sejauh ini, himbauan-himbauan moral yang dilakukan pemerintah terhadap pemerintah Israel untuk menghentikan serangannya terhadap Lebanon, hasilnya nol besar. Gerakan moral ini sebenarnya sudah dapat dipastikan kegagalannya mengingat lemahnya daya tawar negara kita dalam konstelasi politik internasional. Oleh sebab itu, solidarisme moral yang dikembangkan oleh negara yang katanya menjunjung tinggi perdamaian abadi ini harus disublimasikan menjadi tekanan secara nyata dan memaksa, baik itu melalui ranah politik maupun ekonomi.

Munculnya gagasan untuk melakukan pemboikotan terhadap produk-produk Israel dan Amerika Serikat sebenarnya merupakan strategi cerdas dan paling mungkin untuk dilakukan. Pemboikotan ini dapat memutus mata rantai globalisme produksi dan mendestabilisasi perekonomian kedua negara tersebut. Lebih lanjut, pemerintah dapat menghimbau kepada negara-negara di dunia yang berempati terhadap krisis Lebanon untuk melakukan hal yang serupa sehingga dampaknya akan semakin terasa. Hal ini diharapkan dapat menjadi tekanan terhadap Israel untuk menghentikan serangannya terhadap Lebanon.

Statemen-statemen pemerintah selama ini memang menunjukkan kecenderungan pada pemboikotan tersebut, walaupun masih malu-malu kucing. Anjuran pemerintah kepada masyarakat untuk mendukung pemboikotan tidak ditindaklanjuti menjadi kebijakan publik. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah cenderung ‘bermain aman’ dan tidak pernah secara tegas menentukan posisinya dalam menyikapi konflik. Interdependensi terhadap negara mayor power yang mengkungkung negara kita paska rezim orde baru dan krisis ekonomi memang menjadikan kebijakan ini sangat riskan bagi kelangsungan bangsa Indonesia ke depan. Oleh sebab itulah diperlukan nyali lebih dalam pelaksanaannya.

Keberanian pemerintah untuk melakukan tindakan yang nyata akan meredam reaksi kontraproduktif dari bawah sehingga dapat meningkatkan legitimasi dari rakyat. Ketegasan pemerintah dalam menyikapi konflik ini juga sangat menguntungkan bagi negara kita, yaitu dapat meluruskan pro-kontra opini di masyarakat sehingga antara pemerintah dengan rakyatnya memiliki satu arah pemahaman dan tindakan dalam solidarisme krisis Lebanon. Di samping itu, juga dapat meningkatkan daya tawar negara Indonesia dalam percaturan politik internasional. Oleh sebab itulah, pemerintah jangan hanya bermain-main logika, yang ujung-ujungnya malah kebohongan publik.

Kedua, diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah. Misalnya jika pemboikotan produk Israel dan Amerika benar-benar menjadi sikap tegas pemerintah Indonesia maka masyarakat perlu melaksanakannya dengan sungguh-sungguh (jihad). Soliditas pemerintah dengan rakyat akan menjadi kunci keberhasilan negara dalam menekan tindakan represif Israel di Lebanon. Jihad sudah seharusnya dimaknai secara lebih luas, tidak harus melulu dengan jalan konfrontatif yang dikelola dengan kasar (perang). Rencana Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) untuk mengirimkan 500 orang laskar jihad ke Lebanon sebaiknya ditinjau ulang mengingat adanya kenyataan bahwa laskar jihad tersebut belum terlatih dan tidak memiliki keterampilan menggunakan senjata api. Padahal perang di Lebanon telah menggunakan teknologi dan strategi perang mutakhir walaupun tidak berimbang. Tentunya menjadi absurd, efektifitas melakukan jihad dalam membantu gerilyawan Hezbollah dalam krisis Lebanon.

Sinergisitas ketegasan sikap dan tindakan pemerintah plus dukungan rakyat secara masif tentunya akan memberikan sumbangsih yang lebih berarti dalam perkembangan krisis Lebanon dibandingkan himbauan-himbauan moral dan pengiriman laskar jihad yang ternyata telah memantik kontroversi di dalam negeri. Namun, jika kedua pihak lebih mengutamakan egoisme dan terjebak dalam tautologi logika masing-masing padahal krisis Lebanon tidak dapat menunggu; yah apa boleh buat ! Itulah yang selama ini menjadikan negara ini kerasan sebagai negara ‘pinggiran’ sehingga terbuai dalam kenangan-kenangan sebagai bangsa besar, beradab, dan terpilih yang sejauh ini terbukti hanya retorika belaka.

Tinggalkan Balasan