Status Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Perspektif Ekologi Administrasi Negara

Written by Priska Puspita Iriadini – Mahasiswa Administrasi Negara Universitas Jember

PENDAHULUAN

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki keunikan atau karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan daerah lain. Keunikan tersebut dapat diidentifikasi dengan cagar budaya berupa keraton Yogyakarta Hadiningrat beserta segala koleksi yang masih terpelihara dengan baik, internalisasi budaya lokal yang berupa adat keraton masih sangat kental. Sebuah gelar keistimewaan yang tidak perlu diragukan lagi apa keistimewaannya. Namun sekarang banyak perdebatan,yang paling santer dibicarakan adalah kepala daerah yang dilaksanakan dengan penetapan, oleh pemerintah pusat hendak dilaksanakan dengan sistim terpilih. Hal demikian membuat masyarakat Yogyakarta menjadi geram. Salah satu Keistimewaan Yogyakarta adalah adanya Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam sebagai kepala pemerintahan dan Kepala Daerah Yogyakarta yang sampai saat ini pun disegani, dipercaya masyarakat Yogyakarta sebagi pemimpin mereka. Seharusnya, jika dilihat dari perspektif ekologi, fenomena tersebut menjadi hal wajar,karena sistem pemerintahan akan mempengaruhi keadaan masyarakat dan keadaan masyarakat akan mempengaruhi keadaan sistem pemerintahan. Karenanya Rancangan Undang – Undang Keistimewaan untuk Yogyakarta pun diajukan demi menyelamatkan keistimewaan Yogyakarta yang dianggap saat ini mulai dilirik demi kepentingan politik.

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan segala keunikannya melahirkan sistem administrasi yang berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Hal ini tidak lain disebabkan oleh lingkungan di mana sistem tersebut berjalan. Sistem organisasi negara Indonesia yaitu sistem terbuka, sehingga sistem mengalami dinamisasi sesuai dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Lingkungan memiliki beberapa faktor yang memungkinkan lingkungan itu untuk dapat mempengaruhi sistem, faktor tersebut antara lain: 1) dasar-dasar ekonomi; 2) struktur-struktur sosial; 3) jaringan komunikasi; 4) pola-pola ideologis; dan 5) sistem politik.

Perlu dipahami bahwa sistem administrasi negara sebagai suatu proses yang terdiri dari: 1) input sebagai sub sistem; 2) konversi; dan 3) output, pasti dipengaruhi oleh lingkungan sebagai super sistem. Lingkungan beserta segala aspeknya yang dapat mempengaruhi berjalannya suatu sistem dan dapat menimbulkan hubungan timbal balik ini dapat dipahami melalui pendekatan ekologi. Menurut Pamudji (1985:12), riset mengenai ekologi pada awalnya dilakukan oleh para ahli di bidang biologi untuk menyelidiki hubungan pengaruh yang bersifat timbal balik antara organisme (nabati dan hewani) dengan lingkungannya. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian tentang ekologi tidak hanya sebatas pada hewan dan tumbuh-tumbuhan, tetapi juga penelitian ekologi manusia. J.W. Bews (dalam Pamudji, 1985) mengemukakan bahwa perkataan “ecology” berasal dari bahasa Yunani “oikos” yang berarti “suatu rumah tangga”, sama dengan akar kata pada bidang ilmu ekonomi. Ekonomi merupakan suatu konsep yang memiliki keterkaitan dengan ekologi, tetapi ekologi jauh lebih general. Ekologi bersangkutan dengan seluruh antar hubungan dari organisme-organisme hidup dengan lingkungan hidupnya.

RUMUSAN MASALAH

  1. Apakah faktor yang menyebabkan Yogyakarta memiliki perbedaan sistem administrasi dengan daerah lain yang masih berada dalam satu wilayah NKRI?
  2. Bagaimana hubungan antara lingkungan Yogyakarta dengan sistem administrasi yang digunakan dalam pemerintahan di Yogyakarta sehingga perlu adanya UUK untuk Yogyakarta?

PEMBAHASAN

Sejarah Keistimewaan Yogyakarta

Dalam perjalanannya mendapat gelar sebuah daerah keistimewaan, tidak begitu saja didapatkan tanpa hal – hal yang menjadi pertimbangan hingga menjadi demikian.

Pada awalnya, bisa dibilang merupakan ebuah penghormatan Ir. Soekarno terhadap Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VII yang bersikap tanggap dan tegas atas proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945. Sebuah ucapan selamat dan dukungan terhadap proklamasi dikirimkan terpisah namun dengan isi yang sama oleh keduanya pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena Sikap dari Sri Sultan dan Paku Alam inilah kemudian Soekarno menerbitkan Piagam Kedudukan, berisi penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai kepala daerah Kerajaan Yogyakarta.

Setelah mendengar pertimbangan dari Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID)Kemudian Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII dikukuhkan dangan amanat 5 september 1945.Amanat tersebut menegaskan Yogyakarta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Indonesia dengan memilih status sebagai daerah istimewa.

Kemudian status keistimewaan dimaterialkan dalam UU No 3 tahun 1950 Jo UU No 19 tahun 1950 mengenai Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta dan sampai hari ini setatus tersebut terus bertahan. Hal itulah yang menjadi landasan hukum di awal kemerdekaan yang menegaskan status keistimewaan bagi Yogyakarta

Dalam pendekatan sejarah hingga menapatkan gelar daerah keistimewaan saja,sudah sedikit memberikan gambaran bagaimana sosok kharismatik petinggi kerajaan yogyakarta. Yang tak heran diagung – agungkan oleh masyarakat yogyakarta dan dipercaya sebagai pemimpin mereka.

Sistem pemerintahan dan masyarakat Yogyakarta

Sistem pemerintahan, baik dari sudut ilmu pemerintahan atau politik merupakan suatu cara dimana kekuasaan dijalankan dalam pemerintahan dengan menitikbeeratkan pada satu atau sejumlah orang melalui check and balance (Labolo : 2006 ).  Penekanan disini adalah suatu cara dimana kekuasaan kesultanan Hamengkubuwono dan paku alam dijalankan dalam pemerintahan di Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono dianggap oleh masyarakat Yogyakarta tetap menjunjung tinggi nilai – nilai tradisional kerajaan ngayugyokarto dalam perjalanan memipin Yogyakarta. Sebagian besar masyarakat tetap memandang dan mengakui Kesultanan dan Pakualaman sebagai pusat budaya Jawa dan simbol pengayom. Pada tingkatan lain, ada penerimaan dan sekaligus penghargaan masyarakat terhadap Kesultanan dan Pakualaman sebagai ‘dwi tunggal’ yang diidentikkan dengan keistimewaan Yogyakarta.

Dalam perjalanan zaman ke zaman akan terus ada perkembangan – perkembangan yang akan terjadi di yogyakarta, perkembangan yang saya ungkap disini adalah dalam lingkup masyarakatnya.

Pada masyarakat Yogyakarta kenyataannya terdapat dua fenomena. terdapat masyarakat yang tersusun secara bertingkat, di sisi lain ada pula masyarakat yang bercorak horizontal dengan menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan, keterbukaan dan persamaan.

Pemerintah seyogyanya harus melihat melalui perspekrif ekologi pada lingkungan di Yogyakarta. Fred W. Riggs menjelaskan bahwa ada pengaruh timbal balik antara lingkungan dengan sistem administrasi negara, biasanya kita kenal dengan model keseimbangan ( equilibrium model).

Dari sejarah sudah bisa dijabarkan bahwasanya Yogyakarta bukanlah daerah taklukan akan tetapi Pada waktu itu berupa Negara yang merdeka dan menggabungkan diri dengan pemerintah pusat. Hal ini berarti Saat bersedia menjadi salah satu daerah dibawah naungan NKRI, sisitem pemerintahan yang dijalankan adalah sebuah kerajaan dengan pemimpin yang di agung – agungkan masyarakatnya yaitu Kesultanan Hamengku Buwono. Kenyataannya masyarakat teramat ‘manut’ terhadap apa – apa yang raja mereka sampaikan. Tradisi – tradisi kerajaan masi tetap dijalankan misalnya saja grebeg suro , memandikan senjata – senjata atau keris – keris kerajaan setiap tanggal satu suro dan lain sebagainya tetap dilaksanakan oleh raja Yogyakarta berikut masyarakatnya. Salah satu contoh abdi dalem kraton adalah juru kunci gunung merapi yang benar – benar mengemban amanat sultan untuk menjaga gunung merapi, hingga saat merapi meletus ia masi ada di dekat merapi hingga nyawanya pun melayang.

Hal – hal demikianlah yang sepatutnya dilihat oleh pemerintah pusat sehingga status keistimewaan itu tetap ada pada Yogyakarta seperti yang diminta dalam RUUK Yogyakarta guna memberikan jaminan hukum bagi pelaksanaan pemerintahan di Yogyakarta. Seperti teori yang disampaikan Fred W. Riiggs bahwa ada pengaruh timbal balik antara lingkungan dengan sistem administrasi. Yogyakarta tetap berupa sebuah wilayah provinsi di dalam naungan Negara Indonesia namun menjalankan kepemimpinan seperti halnya sebuah kerajaan.

Perancangan RUUK Yogyakarta

Ketika berada pada kepercayaan yang sangat tinggi terhadap kesultanan, pada Bulan Maret 2011 publik Indonesia disuguhkan dengan polemik mengenai “Keistimewaan” Yogyakarta, terutama mengenai “penetapan” atau “pemilihan” Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Lewat Surat Presiden bernomor R99 tahun 2010, pemerintah mengajukan RUU Keistimewaan ke DPR.

Persoalan mendasar Yogyakarta terletak pada pengakuan hukum terkait sistem yang sudah ada, termasuk Gubernur dan wakilnya. Salah satu yang di bahas dalam RUUK ini adalah mengenai Gubernur Yogyakarta. Pemerintah pusat hendak mengagas bahwa akan diadakannya pemilu untuk memilih calon gubernur yang kelak memimpin , ini tanpa menghilangkan penghormatan pada kesultanan. Sultan hamengkubuwono tetap diberi kekuasaan untuk bebarapa hal. Sederhanyanya di sistem administrasinya akan ada dua kepala daerah. Hal demikian akan menimbulkan masalah – masalah karena terdapat dua pemimpin di satu sistem pemerintahan.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya , bahwa keadaan masyarakat Yogyakarta lebih ‘manut’ atau percaya pada sultan , merasa aman dan tentram terhadap kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono. Pemerintah selayaknya tanggap dan lebih peka terhadap yang demikian seperti halnya teori dalam ekologi administrasi negara,dimana sosial budaya menjadi salah satu faktor didalamnya.. Karna bisa jadi , ketika ada pemimpin yang sudah terpilih , rakyat tidak mengikuti atau tidak mau melaksanakan putusan – putusan yang dibuat karna sabda seorang raja yang bagi mereka lebih bisa mengayomi.

KESIMPULAN

Dari analisis diatas dapat ditarik kesimpulah bahwa Yogyakarta merupakan suatu daerah yang pada awalnya berdiri sendiri diluar NKRI dengan Sistem kerajaan yang sedia bergabung dengan NKRI sehingga mendapat penghormatan sebagai daerah keistimewaan dan tetap memberikan kekuasaan tertinggi kepada Kesultanan Kraton yaitu Sultan Hamengkubuwon. Namun konsistensi keistimewaan saat ini sedang diombang – ambingkan , padahal bila dilihat dari perspektif ekologi administrasi negara, kemampuan kesultanan untuk tetap mengimbangi keadaan sosial masyarakat sehingga tetap menjadi panutan dan tetap diinginkan menjadi seorang pengayom dari masyarakatnya,merupakan contoh yang sepatutnya dipelajari dan ditiru. RUUK keistimewaan yang disusun pun sepatutnya mendengar aspirasi rakyat dan tanpa dicampuri kepentingan politik belaka.

SARAN

  1. Para pemimpin pemerintahan baik pusat atau daerah sepatutnya bercermin kepada sistem administrasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah yogyakarta,yang sejak awal berdirinya daerah tersebut sampai saat  ini, masyarakatnya tetap merasa aman , nyaman terlindungi,mengingat masyarakat sebagai steakholder suatu sistem administrasi negara.
  2. Pemerintah hendaknya ‘melek’ dengan keadaan sosial masyarakat yogyakarta,yang meninginkan Sultan Hamengkubuwono dan Adi pati Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil gubernur, karena hanya akan ada kegagalan kebijakan apabila putusan yang dibuat tidak mempertimbangkan lingkungannya.
  3. Pemerintah sepatutnya hati – hati , karena bisa saja Yogyakarta melepaskan diri dai NKRI dan menjadi Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat seperti yang sudah dikatakan Joyokusumo adik dari sultan hamengkubuwono kepada media.
  4. Pemerintah Sebaiknya peru memahami lagi konsep ekologi agar sistem pemerintahan berjalan sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Pamudji,S. 1985. Ekologi Administrasi Negara. Bina Aksara: Jakarta.
  2. Labolo,Muhammad. 2006. Memahami Ilmu Pemerintahan. PT Rajagrafindo persada: Jakarta.

Tinggalkan Balasan