Rebuilding Civil Society di Indonesia

Written by Dhamas Utami Putri – Alumni Administrasi Niaga Universitas Jember

“Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan melawan lupa”. (Milan Kundera dalam Islah Gusmian : 2004). Sudah bukan lagi saatnya masyarakat bangsa ini menangis belas kasihan penguasa. Sudah waktunya masyarakat negeri ini berdiri tegak menantang ketertindasan menghidupkan kembali kemandiriannya. Demokrasi yang didengung-dengungkan masyarakat seakan-akan hanya numpang lewat di setiap telinga penguasa negeri ini. Pola relasi antar individu, masyarakat dan negara yang terbentuk terlihat belum maksimal dalam perjalanannya. Meskipun tidak dipungkiri bahwa kita hidup di sebuah negara dengan segala bentuk lembaga atau instansi dan kekuasaannya. Seperti yang diungkapkan Umaruddin Masdar,dkk bahwa Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.

Dalam hal ini kemudi kekuasaan yang tinggi adalah beberapa orang elit, baik elit politik, elit ekonomi, maupun elit militer. Mereka yang dengan janji-janji manisnya yang memanfaatkan situasi masyarakatnya  untuk mengambil hati rakyat yang memang haus oleh seorang pemimpin yang bisa membawa mereka menuju gerbang kemakmuran.

Di sinilah diperlukan kontrol dan peran dari civil society (masyarakat sipil) agar kekuasaan atau pemerintahan tidak sewenang-wenang dan tidak tersalahgunakan. Harapannya, agar kekuasaan atau pemerintahan ini bisa menata Negara secara demokratis, adil dan mewujudkan kedaulatan rakyat.

Istilah civil society atau masyarakat sipil yang muncul pada awal 90-an bukan lagi sesuatu yang asing untuk dibicarakan tetapi masih menjadi sesuatu yang hangat untuk diperbincangkan. Sebagian dari kalangan berpendapat bahwa istilah civil society ini mempunyai kesamaan konsep dengan istilah masyarakat madani. Jika berangkat dari konsep historis kedua istilah ini memang berbeda.  Tetapi banyak kalangan akademisi bersepakat bahwa konsep umum dan masyarakat madani mempunyai kesamaan.

Istilah civil society berasal dari bahasa latin, civilis societas. Cicero (106-43 SM) bisa jadi orang pertama yang menggunakan istilah itu untuk melihat gejala budaya perorangan dan masyarakat. Dalam penggunaan istilah modern civil society pertama kali dikembangkan di awal pencerahan Skotlandia. Adam Fergusan dalam tulisan klasiknya An Essay on The History of Civil Society, menduga munculnya masyarakat sipil berkaitan dengan lahirnya pasar ekonomi modern.

Dari historisnya penulis menyimpulkan bahwa masyarakat sipil ini muncul dengan memposisikan dirinya dalam posisi kritis dan merupakan bentuk dari kemandirian masyarakat yang berseberangan dengan Negara atau dengan kata lain merupakan agent of control dari tata kelola atau tata pemerintahan suatu Negara untuk mencapai sebuah cita-cita perubahan. Lalu, bagaimana wajah civil society yang ada di Indonesia hari ini? Berfungsi selayaknya dia ada atau berbalik arah?

Di awal berdirinya Indonesia, civil society telah mendapatkan iklim yang tepat untuk berkembang biak. Akan tetapi perubahan kondisi perpolitikan yang terus melakukan perubahan justru semakin membuat masyarakat sipil ini semakin mandiri dan kritis terhadap keadaan pemerintahan yang berlangsung setiap dekadenya. Bentuk puncak kekritisannya pada saat awal tumbangnya orde baru dengan sistem otoritarian yang dikembangkannya.

Masyarakat sipil mampu melihat kondisi Negara yang tidak stabil dan “carut-marut” masyarakatnya, mulai dari kemiskinan, KKN, ketimpangan sosial yang merajalela di setiap sudut negeri saat itu. Gerakan masyarakat sipil yang di dukung dari berbagai elemen masyarakat berhasil menumbangkan rezim otoriter dan berusaha membentuk sistem politik demokrasi. Dengan berbagai pertimbangan dari berbagai elemen masyarakat akhirnya menghasilkan demokrasi bagi Indonesia.

Kondisi saat ini paska demokrasi dihasilkan bukan berarti kita telah keluar dari gerbang kemerdekaan meskipun secara momentum Negara ini sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara bukti, kondisi masyarakat bangsa ini belum sepenuhnya meredeka bisa dilihat dari kemiskinan, ketimpangan sosial  yang masih merajalela dan demokrasi yang ditelurkan pada saat itu belum benar-benar terlihat hasilnya. Keburaman negeri ini masih menyelimuti.

Masyarakat sipil sebagai agent of control negara sedikit demi sedikit dan tidak disadari mulai dipangkas rapi oleh Negara. Kondisi terpuruk sedang dihadapi masyarakat sipil. Padahal dari masyarakat sipil yang sehat itulah proses atau suatu politik yang berbasis pada kewarganegaraan (citizenship politics) dapat terlaksana secara optimal begitupun dengan berjalannya demokrasi di Indonesiaa. Sayangnya hal ini sedang terbalikan.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat sipil sangat diperlukan sebagai penyeimbang kondisi suatu negara. Wajah masyarakat sipil sudah harus kembali dirumuskan melalui pemberdayaan masyarakat sipil. Negara harus bisa membaca situasi itu. Pemberdayaan masyarakat sipil tidak hanya campur tangan Negara saja melainkan juga butuh kerjasama antara Negara dengan masyarakat sipil sendiri. Awal dari pemberdayaan ini, di mulai dari pemahaman kembali substansi dari keberadaan masyarakat sipil dalam suatu Negara dimana civil society sebagai agent of control dan penyeimbang situasi Negara bukan sebagai pesaing. Menjalin kembali hubungan-hubungan dan jejaring soaial baru yang lebih terbuka dan trasparan berdasarkan kepercayaan untuk revitalisasi masyarakat sipil keseluruhan. Kontribusi lain yang dapat dilakukan Negara adalah melalui sarana dan prasarana untuk masyarakat sipil seperti pendidikan. Akhir kata, dengan ini semoga masyarakat sipil kembali mandiri dan bisa tetap kembali sebagaimana fungsi dan perannya.

Referensi :

1 Masdar, Umaruddin dkk. 1999. Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar politik. Yogyakarta: LKIS.

2Susan, Novri. 2007. Masyarakat Sipil dan Konsolidasi Demokrasi Daerah. http://journal.lib.unair .ac.id/index.php/d/article diakses 22April 2011.

2 Balasan pada “Rebuilding Civil Society di Indonesia”

Tinggalkan Balasan