Problematika Pembangunan Kebangsaan Indonesia

Written by Nuraida Muji Kurnia EP – Mahasiswa Administrasi Negara Universitas Jember

Nasion. Sebuah kata yang sedikit asing di telinga kita, lebih tepatnya saya secara pribadi. Karena ada beberapa kata yang lebih familiar di telinga kita terkait dengan kata “nasion” itu sendiri, misalnya nasional dan nasionalisme. Sekilas, antara nasion, nasional, dan nasionalisme memiliki makna yang sulit untuk didikotomikan dalam penggunaannya, namun memang seharusnya sudah dibedakan secara tegas, karena beberapa kata itu memiliki makna yang berbeda. Perlu untuk dipahami juga bahwa nasion tidak identik dengan negara, kesamaan bangsa, dan batas-batas geografis. Lantas, apa makna sebenarnya dari “nasion” itu?

Banyak argumen tentang faktor-faktor yang mendasari terbentuknya nasion. Ada yang berpendapat bahwa suatu nasion terbentuk atas dasar persamaan ras. Pendapat ini kurang tepat, karena pada faktanya banyak negara tetap bisa eksis dengan penduduk yang terdiri dari berbagai ras, suku, dan etnis. Bahkan bangsa tersebut dapat besar dan maju dengan pluralitas yang ada, misalnya Amerika Serikat, Australia, Perancis, Kanada, dan beberapa negara maju lainnya. Di samping itu, ada yang menyatakan bahwa bahasa menjadi faktor pemersatu nasion. Pernyataan ini pun kurang tepat, karena beberapa negara yang memiliki kesamaan bahasa, tidak dapat mempersatukan bangsa-bangsa tersebut. Ada juga pihak yang menyebut agama sebagai salah satu faktor yang dapat mempersatukan nasion. Pernyataan ini pun kurang tepat, karena untuk menjadi warga negara dari sebuah negara, seseorang tidak diwajibkan untuk memeluk satu agama tertentu. Misalnya, untuk menjadi bangsa Indonesia, seseorang tidak diharuskan memeluk agama Islam. Indonesia menerima mereka yang Budha, Hindu, Protestan, Katolik, Konghucu. Keberagaman suatu agama tidak menjamin terjadi kesulitan dalam pembentukan nasion, karena tidak sedikit orang yang sama agamanya namun juga sulit untuk disatukan. Opsi terakhir mengenai penyebab terbentuknya nasion yaitu adanya kepentingan bersama. Namun, ternyata asumsi ini juga salah, karena kepentingan bersama dapat ditempuh hanya melalui cara-cara formal, misalnya perjanjian, traktat, kesepakatan, dan lainnya.

Pembentukan nasion tidak sesederhana demikian, nasion tidak dapat dipahami hanya atas dasar kesamaan ras, bahasa, agama, geografis, dan kepentingan. Nasion juga membutuhkan elemen lain yaitu perasaan. Sehingga, dari perjalanan dialektika tersebut, Ernest Renan menyimpulkan bahwa nasion adalah suatu azas spiritual, merupakan solidaritas yang besar, yang terbentuk oleh perasaan yang timbul akibat pengorbanan-pengorbanan yang telah dibuat dan dalam masa depan bersedia untuk dibuat lagi.[1] Dapat diasumsikan berdasarkan pengertian dari Renan tersebut, menunjukkan bahwa nasion adalah sesuatu yang abstrak seperti halnya sistem budaya. Konkritisasi dari nasion itu sendiri mungkin dapat diwujudkan dalam bentuk negara, karena nilai-nilai abstrak yang dibangun dalam nasion itu dapat diejawantahkan dalam penyelenggaraan suatu negara. Sehingga diharapkan dengan adanya semangat nasion tersebut, solidaritas dari setiap warga negara dapat terbangun demi terwujudnya cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang termaktub dalam konstitusi negara Republik Indonesia.

Nasion merujuk pada sesuatu hal yang bersifat substansial, lebih sulit untuk dicapai daripada hal-hal yang bersifat konkrit. Perasaan untuk bersedia melakukan suatu pengorbanan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hal tersebut membutuhkan proses yang panjang, dialektika kritis dan internalisasi nilai-nilai ke seluruh elemen masyarakat. Bangunan komunal tampaknya menjadi sesuatu yang semestinya harus dipenuhi untuk mencapai apa yang disebut sebagai solidaritas.

Konsep nasion yang ideal tersebut sepertinya mulai mengalami distorsi pada masa sekarang. Mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan nasion menjadi sesuatu yang utopis. Egosentrisme telah mendominasi. Sehingga menjadi sukar untuk dapat membedakan antara kepentingan publik dan privat, antara masalah publik dan privat, antara tuntutan publik dan privat, serta antara kebutuhan publik dan privat. Menjadi pertanyaan penting jika pada akhirnya nanti privat yang mampu memimpin dan mendominasi publik. Dalam hal ini, konsep nasion dapat digunakan untuk menyikapi dan menjawab fenomena-fenomena tersebut. Diharapkan juga semangat nasion dapat memberikan dampak solutif bagi persoalan yang berkembang di masyarakat.

Masalah yang timbul di suatu masyarakat senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.[2] Dapat dikatakan bahwa masalah juga mengalami suatu proses yang dinamis. Apabila dikaitkan dengan permasalahan yang menyangkut nasion, maka dapat dikatakan bahwa permasalahan nasion juga mengalami dinamisasi. Permasalahan nasion sekarang, berbeda dengan permasalahan nasion yang terjadi pada beberapa puluh tahun silam. Dulu, permasalahan nasion identik dengan disintegrasi, misalnya beberapa gerakan separatisme yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Perjuangan Rakyat Semesta (PERMESTA), Organisasi Papua Merdeka (OPM), Republik Maluku Selatan (RMS), Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), perpecahan di Timor Leste, bahkan akibat masalah status keistimewaan, DIY juga mengancam akan melepaskan diri dari NKRI, serta beberapa masalah separatisme lainnya. Itu dulu, untuk saat ini, permasalahan nasion telah mengalami pergeseran dari disintegrasi menuju permasalahan yang lebih mengarah pada hubungan pemerintahan, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah, yang “wajib” dilaksanakan oleh rakyat.

Permasalahan nasion saat ini cenderung tidak dapat terlepas dari perbincangan mengenai kebijakan publik. Kualitas kebijakan publik mulai dari proses formulasi, implementasi, hingga evaluasi mencerminkan bagaimana wajah nasion Indonesia saat ini. Begitu pula mengenai kapasitas sebuah kebijakan dalam memecahkan persoalan publik dapat menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja para aparatur publik. Terkait dengan perannya sebagai pengemban amanah rakyat, pemerintah diharapkan dapat menjalankan perannya. Sesuai dengan  teori perjanjian masyarakat J.J. Rosseau, bahwa negara dibentuk atas kesepakatan dari masyarakat akan adanya sebuah lembaga yang dapat memenuhi kebutuhannya serta membantu mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat. sehingga, core dari kebijakan publik di sini yaitu terkait dengan intervensi pada berbagai segi kehidupan masyarakat. Dengan harapan, intervensi tersebut memiliki keberpihakan pada kepentingan publik, sehingga tujuan utama dari penyelenggaraan negara-yaitu kesejahteraan-dapat tercapai. Dari sisi masyarakatnya, supaya terjadi sinergitas, masyarakat juga harus responsif terhadap segala bentuk kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan memiliki budaya politik partisipan, bukan subyek maupun parokial. Dengan adanya kesadaran terhadap proses politik tersebut, masyarakat tidak akan ditempatkan hanya sebagai obyek, tetapi sebagai subyek yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses politik. Di sinilah semangat nasion itu bisa diejawantahkan, bagaimana masyarakat dapat berjuang untuk bangsanya.

Membicarakan sesuatu yang ideal tampaknya memang mudah, tapi bagaimana realitas yang terjadi di negara kita saat ini terkait dengan permasalahan nasion tersebut? pemerintah Indonesia dapat dikatakan sregep (jawa.red) dalam membuat sebuah kebijakan. Sehingga belum tuntas kebijakan yang satu, sudah muncul kebijakan yang lain, terkadang terjadi tumpang tindih, bahkan beberapa kebijakan ada yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya. Bertolak dari beberapa wacana yang dilansir oleh media massa maupun elektronik, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seolah tidak ada yang benar pada saat proses implementasinya.

Mari kita flash back pada beberapa kebijakan sebagai produk dari sistem politik Indonesia. Hampir semua aspek kehidupan berbangsa disentuh oleh kebijakan publik, mulai dari bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dalam hal ini akan difokuskan dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, pemerintah berusaha untuk meningkatkan APBN, dengan maksud perekonomian Indonesia secara agregat dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Salah satu kebijakan yang dilakukan yaitu dengan mempermudah masuknya investor asing. Dalam hal ini, pemerintah melakukan tax holiday supaya investor tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, dengan harapan pemerintah akan mendapatkan input. Namun, apa yang terjadi? Investor-investor tersebut justru mengeksploitasi sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia. Kasus tambang PT. Freeport di Timika dan PT. Newmont di Nusa Tenggara sudah cukup menunjukkan ketidakberdayaan pemerintah dalam menetapkan suatu regulasi. Posisi bargainning pemerintah sangat rendah, sehingga investor asing tersebut dengan leluasa menginjak-injak harga diri bangsa dengan menjadikan penduduk setempat sebagai buruh, dan lingkungan mereka terpolusi oleh aktivitas pertambangan. Bahkan mungkin telah terjadi perselingkuhan antara pemerintah dengan pihak swasta, sehingga pemerintah seolah tidak mampu berbuat sesuatu. Siapa yang dikorbankan? Sekali lagi rakyat yang menjadi korban. Mereka menjadi pengemis di negeri sendiri. Rakyat Timika dan Nusa tenggara telah berkorban yang katanya demi kepentingan seluruh bangsa. Apakah dalam hal ini rakyat patut untuk dikorbankan? Apakah dengan dalih semangat nasion itu rakyat harus terjebak dalam kemelaratan, berkorban demi kepentingan para elite politik? Lantas dimanakah letak keadilan itu? Berarti benar, jika dikatakan bahwa keadilan bukan untuk rakyat.

Kebijakan pertambangan hanya merupakan secuil dari sekian banyak kebijakan yang menunjukkan lemahnya posisi masyarakat. Kebijakan liberalisasi pasar juga menjadi suatu bentuk intervensi pemerintah yang berkonotasi membunuh masyarakat secara perlahan. Dengan adanya liberalisasi maupun globalisasi pasar, maka pasar-pasar mancanegara dengan mudahnya dapat memasuki pasar nasional. Produk luar negeri yang masuk ke Indonesia tersebut, memiliki kualitas handal dengan harga bersaing. Otomatis, permintaan terhadap produk impor tersebut meningkat, dan imbasnya tentu saja pada perusahaan domestik. Perusahaan domestik yang tidak mampu bertahan, mau tidak mau harus gulung tikar. Wujud lain dari liberalisasi pasar yaitu maraknya perusahaan multinasional dan franchise di Indonesia. Hampir di setiap Kabupaten/Kota terdapat MNC semacam Pizza Hut, KFC, Mc Donalds, dan sebagainya. Selain itu, franchise dalam bentuk Alfamart dan Indomart juga menjamur hampir di setiap Kecamatan. Ironisnya, pemerintah tidak membuat kebijakan tentang zonasi dari franchise tersebut. Sehingga, toko-toko kelontong semakin lama semakin meredup karena mereka tidak mampu bersaing. Kembali menjadi pertanyaan, siapakah yang dirugikan dalam hal ini? Bukan persoalan untuk-rugi atau cost and benefit, tapi ini persoalan hak dan keadilan sebagai seorang manusia.

Beberapa minggu lagi, tepatnya pada tanggal 1 april, kita akan dihadapkan pada kebijakan pemerintah yang terbaru dan fenomenal, yaitu kenaikan harga BBM. Dimana sampai saat ini kebijakan tersebut masih diperdebatkan oleh beberapa pihak. Sekali lagi, semangat nasion akan diuji dalam permasalahan ini, apakah lagi-lagi pemerintah akan mengorbankan kepentingan publik? Menurut Dye[3], tidak masalah jika suatu kebijakan itu hanya menimbulkan manfaat pada satu atau sedikit orang, asalkan ia tidak menimbulkan kerugian pada banyak orang. Jadi, di sini, pemerintah dituntut untuk mampu merumuskan kebijakan yang tepat bagi bangsa Indonesia. Tepat dalam arti relevan sebagai solusi pemecahan masalah yang timbul, bukan malah menimbulkan masalah baru. Dengan pemaknaan yang dalam tentang nasion, para ulil amri diharapkan bersedia mengorbankan kepentingan pribadi maupun golongannya demi tercapainya cita-cita dan tujuan nasional.


[1] Dr.Bustami Rahman, M.A., dan Dr.Harry Yuswadi, M.A., Sistem Sosial Budaya Indonesia, Jember: Kompyawisda JATIM, 2004, Halaman 23.

[2] DR. M. Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

[3] Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1978.

Tinggalkan Balasan