PNPM dan Upaya Mengentaskan Kemiskinan Berbasis Masyarakat

Written by Ni Luh Desriana Utami – Alumni Hubungan Internasional Universitas Jember

Kemiskinan adalah sebuah kondisi kehilangan (deprevation) terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang masih terus dibahas karena bisa menjadi pemicu konflik atau gerakan politik yang berkepanjangan sehingga mengganggu stabilitas. Kemiskinan merupakan kondisi yang tidak diharapkan atau tidak sesuai dengan norma dan nilai serta standar moral yang berlaku sehingga menimbulkan berbagai penderitaan dan kerugian baik moral maupun fisik. Situasi ini menciptakan kondisi yang tidak berujung pangkal atau sering disebut “lingkaran setan” karena banyaknya aspek yang terlibat dan saling berkaitan satu sama lain, diantaranya aspek ekonomi, sosiologis, psikologi, dan politik[1].

Masalah kemiskinan dialami hampir disetiap negara. Jika berdasarkan pendekatan absolut, taraf kemiskinan satu negara berbeda dengan negara lainnya. Di samping itu, masalah kemiskinan berlaku bagi setiap wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan. Indonesia sebagai negara berkembang juga mengalami masalah yang sama. Masalah kemiskinan menjadi tugas tetap pemerintahan dari masa ke masa. Indonesia masih didominasi wilayah pedesaan yang tingkat ekonomi sosialnya masih cukup memprihatinkan sehingga harus diselesaikan secepatnya.

Secara umum, kehidupan masyarakat pedesaan masih bergantung pada sektor pertanian. Perekonomian mereka masih tergantung hasil tani, dalam pengolahan pertanian yang dibutuhkan hanya kemampuan fisik sehingga kurang memperhatikan aspek pendidikan, dan kehidupan masyarakat desa yang masih terikat adat budaya yang kental, yang mengakibatkan sulitnya teknologi baru untuk masuk.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah kemiskinan membentuk “lingkaran setan” karena banyaknya aspek yang saling terkait satu sama lain. Dari segi ekonomi, yang berkaitan dengan sektor pertanian, masyarakat desa masih dihadapkan pada masalah rendahnya produktivitas dikarenakan banyaknya tanah yang rusak atau sudah tidak produktif lagi sehingga hasil pertaniannya juga tidak maksimal. Masyarakat masih bergantung pada hasil pertanian. Ketika hasilnya tidak memenuhi standar, maka imbalan yang mereka bisa dapatpun sedikit. Belum lagi, ketidakseimbangan antara pertumbuhan masyarakat desa yang terus meningkat dengan hasil pertanian yang cenderung stagnan. Masalah lain yang dihadapi petani adalah terbatasnya akses terhadap pemilikan tanah dan penguasaan alat produksi berteknologi dari pemerintah oleh petani kaya mengakibatkan kemajuan pertanian yang mejadi tujuan pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan terhambat.

Tingkat kesadaran pendidikan mayarakat desa umumnya masih rendah, bahkan masih banyak yang buta huruf. Selain itu juga tidak didukung oleh pemerintah secara maksimal. Kualitas guru di pedesaan tidak memenuhi standar dan saran lainnya juga tidak tersedia maksimal seperti perpustakaan. Sementara dewasa ini, biaya untuk mengenyam pendidikan semakin sulit dijangkau ditambah lagi, tanpa memperhatikan masalah pendidikan di desa, pemerintah menyamaratakan sistem pendidikan yang berstandar tinggi, contohnya pelaksanaan Ujian Nasional, menggunakan soal yang sama dari pemerintah pusat, padahal prakteknya di lapangan antara desa dan kota berbeda, sehingga tingkat kelulusan siswa desa tertinggal dengan siswa kota.

Dari segi psikologis, masyarakat miskin cenderung memiliki sikapfatalisme, ketergantungan, serba patuh, cenderung menerima keadaan secara pasrah, dan ketidakberdayaan. Selain itu, masalah kesehatan fisik juga masih membayangi, banyak anak-anak menderita kekurangan gizi, dan jarang tersentuh sosialisasi mengenai kesehatan.

Dari segi politik, masyarakat miskin pedesaan seringkali tidak berperan dalam pengambilan keputusan karena kurangnya rasa percaya diri mereka terhadap keadaan, dan kurangnya pemahaman mengenai  sistem dan manfaatnya.

Untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, harus dicari akarnya terlebih dahulu. Namun dengan kondisi saat ini agak sulit karena terjadi perubahan sosial, ekonomi dan politik yang cukup hebat selama beberapa tahun terakhir. Perubahan juga terjadi akibat program-program pembangunan pedesaan, proses “produksi-reproduksi” semakin beragam, struktur kekuasaan semakin plural, dan nilai-nilai sosial banyak mengalami perubahan.

Dalam proses menyelesaikan masalah kemiskinan, terlebih dahulu perlu ditelaah, faktor-faktor yang dominan sebagai penyebab sehingga penyelesainnya lebih fokus. Apakah struktural atau kultural. Struktural berarti berkaitan dengan sistem ekonomi, yang mengutamakan akumulasi kapital dan produk-produk teknik modern, sementara kultural menyangkut budaya yang berlaku dalam masyarakat setempat. Permasalahan satu desa berbeda dengan desa lainnya, jadi tidak bisa ditentukan secara pasti apakah faktor struktural atau kultural yang lebih dominan. Selain itu juga, aspek-aspek yang terdapat dalam setiap faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, jadi antara struktural dan kultural tidak bisa dipisahkan. Lebih lanjut lagi, dalam proses penyelesaian masalah kemiskinan perlu adanya kerja sama dari pemerintah dan mayarakat. Pemerintah harus secara aktif menjalankan program-programnya dan menindak dengan tegas jika terjadi penyelewengan, sementara itu, jika ingin masyarakat lebih apresiatif terhadap tindakan pemerintah, harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya terlebih dahulu.

Perbaikan gizi anak-anak dan penyluhan masalah kesehatan wajib dilakukan berkala mengngat masalah kesehatan salah satu pendukung utama keberhasilan di sektor lainnya. Sektor pendidikan harus diperbaiki dengan peningkatan kualitas guru melalui penataran-penataran serta sarana seperti perpustakaan dan komputer yang saat ini menjadi bagian dari ilmu pendidikan, dan pemberantasan buta huruf secara aktif. Khusus untuk sektor pertanian, harus dilakukan upaya untuk meningkatkan produksi pertanian, kemudahan akses bagi masayarakat secara adil atas alat-alat produksi berteknoogi dan penyluhan tentang teknologi secara aktif. Diperlukan juga program peningkatan kesejahteraan melalui distribusi uang dan jasa. Yang terpenting, mengatasi masalah psikologis masyarakat itu sendiri dengan upaya untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan sehingga anggota masyarakat dapt mandiri, tidak bergantung, percaya diri, dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup mereka sengsara. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan juga penting, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi konsumen program tapi ikut menentukan program yang dianggap cocok bagi mereka[2].

Tantangan dalam pelaksanaan program pemberantasaan kemiskinan ini, pemerintah harus adil, merata dan menyeluruh dalam pelaksanaannya agar tidak menimbulkan kesenjangan yang berkelanjutan dan semakin lebar.

Saat ini, Indonesia tengah giat melaksanakan program PNPM Mandiri (Pemberdayaan Masyarakat Mandiri). Program ini merupakan konsolidasi harmonis semua program penanggulangan kemiskinan, sehingga pelaksanaannya dapat lebih efektif. Secara struktural, PNPM Mandiri berada di bawah Menko Kesra dengan  berbagai tim koordinasi pada berbagai level pemerintahan. PNPM Mandiri ini merupakan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja yang difokuskan untuk kepentingan rakyat kecil yang berarti rural oriented,urban oriented, jadi mengatasi kemiskinan dari si miskin. Prinsip-prinsip PNPM Mandiri adalah pemberdayaan masyarakat yang memprioritaskan kelompok masyarakat miskin. Keterlibatan masyarakat miskin itu digalakkan dengan pendampingan yang dilakukan oleh pengawas dari berbagai level pemerintahan. Sedangkan pengambilan keputusan dilaksanakan secara sederhana di tingkat lokal, yaitu oleh masyarakat sendiri dan didanai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat luas. PNPM Mandiri akan dilaksanakan minimal hingga 2015, sejalan dengan kesepakatan Indonesia pada tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals/MDGS). Pada 2009, seluruh kecamatan di Indonesia diharapkan sudah tersentuh oleh PNPM Mandiri[3].

Referensi

Soetomo, 1995. Masalah Sosial dan Pembangunan. Pustaka Jaya

Bahan Kuliah “Persoalan Kemiskinan”

Bahan Kuliah “Pembangunan Masyarakat Desa”

http://www.innchannels.com/berita.php?id=3950

http://laely-widjajati.blogspot.com/2010/01/pembangunan-masyarakat-desa-dan.html


[1] Dikutip dari buku MASALAH SOSIAL DAN PEMBANGUNAN hal. 121.

[2] Dikutip dari buku MASALAH SOSIAL DAN PEMBANGUNAN hal. 134.

[3] Dikutip dari http://www.innchannels.com/berita.php?id=3950, diakses tanggal 5 Januari 2011.

 

Satu Balasan pada “PNPM dan Upaya Mengentaskan Kemiskinan Berbasis Masyarakat”


  1. Pada dasarnya kita sepakat bhw kemiskinan hampir pasti tdk dpt diberantas alias di selesaikan, namun ada upaya optimis menekan laju kemiskinan utk tercapainya angka harapan hidup lebih baik,,, namun penanggulnagan kemsikina jg tdk dilihat dr satu sudut pandang karna kompleksitas masalaha yg menyebabkannya ,,,dan ternyata ada keharusan utk melakukan kajian akar – dan penyebabnya lalu mengambil kesimpulan akhir ,,,, PNPM dgn segala kelebihan dan kekurangannya melihat bhw kemiskinan bukan pd persolaan kulit/permukaan krn ia adalah fanomena gunung es,,,, maka dr itu akar perlu di ketahui,,,, PNPM melihat bhw proelmatika kemiskinanadalah pada lunturnya nilai kemanusiaan,,, dan gagalnya kita membangun kerangka konstruuktif nilai-nilai kemasyarakatan,,,, maka dr itu pnpm berpikir bhw persoalan ekonomi,poltiik,institusional bukan masalah sesungguhnya dr badai kemiskinan tapi lebih dr itu adalah sikap kemanusiaan,,,, lebih kpd manusianya sebagai sebaba utama ,,,,nah kalau semua org punya kepedulian,kejujuran,keikhlasan,rasa keadilan utk mengelolah negara ini maka akan sedkit rintangan ,,,, persoalan finansial (ekonomi) adalah sebab ke-4 dr tingkatan dimensi kemsikian yg perlu ditengahi dan ditangani,,, sehingga dlm hal ini pnpm berasumsi bahwa akar masalah adalah pada cara pandang untuk butuh proses pembelajaran kritis, sehingga pnpm disebut sbg program Pembelajaran kritis bagi masayarakat dan semua pihak /statackeholder (pemerintah,Swasata,Perguruan tinggi dan masyarakat) ,,,, jadi tdk bisa juga kalau hnaya satu pilar yg bertanggung jawab,,,,

Tinggalkan Balasan