Pengertian, Tipologi, dan Esensi Demokrasi

Written by Ni Luh Desriana Utami – Alumni Hubungan Internasional Universitas Jember

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu secara etimologis dan terminologis. Pengertian etimologis demokrasi dari sudut bahasa (etimologis), demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan cratos atau cratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Sedangkan pengertian terminologis demokrasi dengan melihat beberapa definisi ahli tentang demokrasi, menurut Harris Soche demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk menagtur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.

Menurut Hennry B. Mayo Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang secara diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemiliha-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjainnya kebebasan politik. Ada satu pengertian mengenai demokrasi yang di anggap paling populer diantara pengertian yang ada. Pengertian tersebut dikemukakan pada tahun 1863 oleh Abraham Lincoln yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people). Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintahan negara itu mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan perintahan. Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan negara itu dijalankan oleh rakyat. Pemerintahan untuk rakyat berarti pemerintahan itu menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang di arahkan untuk kepentingan dan kejahteraan rakyat[1].

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances[2].

Di luar definisi-definisi tersebut, masih banyak definisi tentang demokrasi. Pengertian demokrasi tidak terikat pada satu asosiasi atau satu model contoh negara. Pemahaman demokrasi juga mengalami perubahan dan perkembangan secara terus menerus dari waktu ke waktu sehingga tidak heran apabila banyak negara mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi meskipun pada prakteknya banyak yang jauh dari ilai-nilai demkrasi itu sendiri. Secara garis besar ada 4 tipologi demokrasi :

  1. Demokrasi langsung merupakan suatu kondisi dimana semua warga negara ikut terlibat dalam setiap proses yang dijalani pemerintah. Model ini bisa diterapkan apabila warga negaranya sedikit, negara kecil dan masalahnya belum kompleks. Model ini pernah dijalankan di jaman Yunani kuno, saat ini hanya dilaksanakan di sejumlah konstitusi daerah bagian Swiss.
  2. Demokrasi Konstitusional merupakan model domekrasi dimana pemerintahannya dibatasi oleh konstitusi. Saat ini dijalankan oleh Indonesia meskipun pada prakteknya banyak terjadi kekacauan karena aparat hukum dan pemerintah mengalami reduksi kedibilitas.
  3. Demokrasi Borjuis merupakan model dimana mengutamakan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Model ini memperlebar jarak kesenjangan sosial karena mengutamakan kepemilikan pribadi di tangan beberapa orang saja sementara sisanya tidak mendapatkan hak apapun sehingga mengakibatkan krisis sosial.
  4. Demokrasi Rakyat merupakan model demokrasi kebalikan dari demokrasi borjuis. Hak kepemilikan atas alat produksi dimiliki semua orang secara adil, tidak ada kelas sosial dan tidak ada pemaksaan apapun. Model ini umum disebut demokrasi komunis yang dijalankan Uni Soviet.

Demokrasi liberal merupakan sistem politik yang melindungi secara konstitusioanal hak-hak individu seperti kebebasan individu, persamaan di depan hukum serta keberhasilan yang merata dari kekuatan pemerintah. Secara konsep liberal banyak memiliki aspek atau elemen yang mendukung jalannya demokrasi seperti kebebasan individu yang membuat sulit menganlia perbedaan antara demokrasi dan liberal. Demokrasi liberal di Amerika di anggap sukses sehingga banyak diadopsi negara-negara lain salah satu contohnya adalah Amerika Latin. Namun pada kenyataannya proses demokrasi liberal dianggap menemui kegagalan karena banyak faktor, misalnya krisis ekonomi tahun 1980an karena demokrasi yang dikembangkan condong ke arah demokrasi liberal dimana kepemilikan pribadi dan akumulasi modal oleh sejumlah kecil golongan ternyata semakin memperparah ketidakmerataan distribusi pendapatan yang ada. Privatisasi pada sebagian besar perusahaan di Venezuela, Brazil, Chili, dan Argentina berujung pada peningkatan jumlah pengangguran yang kemudian memunculkan berbagai persoalan sosial baru.

Kedua, free trade area yang hingga kini belum terintegrasi secara penuh adalah akibat dari menjadikan Uni Eropa yang liberal sebagai modelnya. Ketiga, bantuan neoliberal yang diberikan oleh Presiden John F. Kennedy dalam program Alliance for Progress pada 1970an pada awalnya memang dapat membawa reformasi ekonomi dan sosial di Amerika Latin, namun dampak negatifnya dapat dilihat pada 10 tahun sesudahnya dimana hampir semua negara Amerika Latin terjebak dalam ketergantungan terhadap utang luar negeri dan ketidakmampuan untuk menyelesaikan pembayaran sehingga jalan yang tersisa adalah menguras semua sumber daya alam yang ada[3].   Berdasarkan permasalahan-permasalan yang ada tersebut, demokrasi liberal diganti dengan demokrasi sosialis yang dianggap lebih cocok serta mampu menyelesaikan permasalahan yang diwariskan oleh demokrasi liberal karena demokrasi sosialis yang menekankan pada  kebijakan yang lebih egaliter, kesejahteraan sosial yang merata dengan menghapus batas kelas, dan peran lebih sentral negara dalam kegiatan ekonomi karena kegiatan pasar bebas terbukti gagal mencapai kesejahteraan bahkan justru memperlebar kesenjangan.

Ada negara-negara yang mengembangkan demokrasi dengan mengikuti faham ideologi seperti Komunis dan Pancasila untuk melepaskan diri dari dominasi penerapan demokrasi liberal yang dianggap sebagai kepanjangan tangan dari liberalisme. Di sini jelas, demokrasi dikembangkan berdasarkan ideologi yang dianut oleh negara yang bersangkutan dimana keduanya saling menopang dan memperkuat satu sama lain.

Ada banyak definisi mengenai ideologi yang dikemukakan para ahli, seperti Machiavelli yang mendefinisikan ideology sebagai sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Sementara Thomas Hobbes mengartikan ideology sebagai suatu cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya. Di sisi lain Karl Marx menyatakan bahwa ideologi merupakan alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat[4].

Secara umum, ideologi merupakan alat/cara untuk mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan. Ideologi menjadi panutan bagi pemerintah untuk menjalankan sistem pemerintahan yang telah ditetapkan. Prakteknya ideologi juga mengalami perubahan, berganti dari satu ideologi ke ideologi lain  meskipun sistem pemerintahan yang digunakan tetap sama.

Sebagai contohnya, Indonesia tediri dari masyarakat yang majemuk/plural, terdiri dari berbagai macam suku, budaya, ras dan agama. Untuk bisa mencapai tujuan nasional tentu tidak mudah karena selain perbedaan-perbedaan di atas, Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduknya sangat besar. Sehingga digunakan ideologi Pancasila sebagai pemersatu perbedaan tersebut untuk bisa menjalankan program-program yang telah ditetapkan. Pancasila sebagai dasar negara RI merupakan sebuah ideologi yang terbuka. Karena, dengan pemahaman secara kreatif dan dinamis terbukalah peluang bagi bangsa Indonesia untuk secara terus menerus mengembangkan melalui konsensus-konsensus nasional[5].


[1] Dikutip dari http://www.scribd.com/doc/16075778/Demokrasi, diakses tanggal 1 Januari 2011

[2] Ibid.

[4]Dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi, diakses tanggal 1 januari 2011.

[5] Dikutip dari http://www.scribd.com/doc/18056915/Ideologi-pancasila, di akses tanggal 1 Januari 2011.

Tinggalkan Balasan