Pengertian Birokrasi dan Birokratisasi

Written by Nuraida Muji Kurnia EP – Mahasiswa Administrasi Negara Universitas Jember

Tidak dapat dipungkiri bahwa birokrasi mutlak diperlukan dalam pemerintahan seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi. Walaupun secara empiris, birokrasi tidak dapat menjamin tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sepenuhnya, bahkan terkadang birokrasi tampak merugikan dan menyengsarakan rakyat. Seperti yang diungkapkan Henry (1988) bahwa pemerintah tak lagi bekerja untuk rakyat, dan birokrasi negara kadangkala memerangi rakyat.[1] Namun, birokrasi harus ada dan tidak bisa dihindarkan, baik pada organisasi publik maupun organisasi privat.

Banyak orang menghakimi bahwa birokrasi identik dengan kebohongan dan manipulasi. Namun, perlu dipahami terlebih dahulu definisi birokrasi dalam konteks idealisme. Mengacu pada gagasan Eisenstadt (1959)[2] yang mengemukakan 2 pandangan birokrasi yaitu: 1) Birokrasi sebagai alat yang efektif dan efisien untuk mewujudkan lesan-lesan tertentu, dan 2) Birokrasi sebagai alat untuk memperoleh, mempertahankan, dan melaksanakan kekuasaan. Maka dapat didefinisikan bahwa Birokrasi merupakan suatu badan atau lembaga yang ada pada pemerintahan dengan tugas utama sebagai perencana dan pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, dengan menggunakan kekuasaan sebagai instrumen pelaksanaannya. Sehingga, birokrasi tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan publik. Pelaksana dari birokrasi itu sendiri yaitu para birokrat, yang merupakan pejabat negara yang digaji dan memiliki otoritas. Jika dipahami melalui paradigma pertama administrasi negara, yaitu dikotomi politik-administrasi, maka dapat dikatakan bahwa birokrasi adalah administrasi, sehingga otomatis para birokrat adalah administrator publik. Secara sederhana, Max Weber (dalam Albrow, 1989) memberikan pernyataannya bahwa ciri pokok pejabat birokratis, bahwa ia adalah orang yang diangkat. Dan tidak ada pelaksanaan otoritas yang benar-benar birokratis, yakni semata-mata melalui pejabat yang dibayar dan diangkat secara kontraktual.[3]

Faktanya, saat ini birokrasi cenderung menampakkan wajah negatif. Hal ini dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas para birokrat yang menduduki kursi pemerintahan. Secara kuantitas, jumlah birokrat selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di samping itu, kekuatan daya tahan suatu organisasi publik cukup tinggi dari pada organisasi privat atau swasta. Seperti yang diungkapkan Kaufman (dalam Henry, 1988) bahwa angka kegagalan perusahaan melebihi angka kematian badan pemerintah.[4] Namun, secara kualitas, kita perlu mempertanyakan apakah badan atau lembaga yang masih memiliki eksistensi itu tetap menjalankan tugasnya dengan baik yaitu melayani kepentingan rakyat, dan apakah dengan jumlah birokrat yang selalu meningkat dapat menjamin peningkatan kualitas pelayanan.

Jika dikaitkan dengan teori birokrasi klasik Max Weber yang menungkapkan birorasionalitas, biroefisiensi, dan biropatologi (dalam paper Soesilo Zauhar) dengan mengamati kenyataan yang ada pada lembaga birokrasi saat ini, maka dapat dikatakan bahwa birokrasi saat ini sedang menduduki ciri biropatologi, yaitu suatu kondisi dimana birokrasi tidak lagi bekerja secara efektif dan efisien, melainkan terdapat pemborosan-pemborosan yang berdampak negatif bagi kehidupan rakyat. Misalnya saja dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang membutuhkan kepanitiaan, akan terdapat penggelembungan jumlah kepanitiaan yang mengakibatkan pembengkakan anggaran biaya yang seharusnya dapat diminimalisir. Hal ini hendaknya dapat menjadi evaluasi dalam upaya peningkatan efektifitas birokrasi.

Mengacu pada kondisi pemerintahan saat ini, dimana pemerintah menghadapi permasalahan yang semakin kompleks, maka perlu adanya birokratisasi. Birokratisasi merupakan proses menjalankan prinsip-prinsip birokrasi, dalam arti proses pembirokrasian lembaga-lembaga pemerintah sesuai dengan prinsip birokrasi ideal, yaitu perubahan dari birokrasi tradisional menjadi legal-rasional, serta perubahan dari personal administratif menjadi impersonal administratif. Birokratisasi perlu dilakukan untuk mengembalikan fungsi birokrasi yang sesungguhnya yaitu sebagai pelayan publik. Birokratisasi juga diperlukan untuk menghadapi peningkatan jumlah penduduk, pesatnya kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat akan kesejahteraan. Prinsip birokrasi yang diharapkan masyarakat saat ini adalah birokrasi yang “memanusiakan manusia”, dalam arti adanya keluwesan dalam menjalankan sistem pemerintahan. Luwes bukan berarti tidak memiliki kepastian dan keajegan, tapi memiliki fleksibilitas sehingga tidak hanya berpedoman pada teori-teori yang baku melainkan bisa menyesuaikan dengan realitas yang terjadi di masyarakat.


[1] Nicholas Henry, Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Kenegaraan, Terjemahan Luciana D. Lontoh, Edisi pertama, Jakarta, CV Rajawali, 1988, halaman 23.

[2] Lihat paper Birokrasi, Birokratisasi dan Post Bureaucracy karya Susilo Zauhar.

[3] Martin Albrow, Birokrasi, Terjemahan M.Rusli Karim dan Totok Daryanto, Yogyakarta, PT Tiara Wacana, 1989, halaman 31.

[4] Lihat Nicholas Henry, Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Kenegaraan, halaman 14.

Tinggalkan Balasan