Pengalihan Isu: Pembodohan Publik Oleh Pemerintah

Written by Nuraida Muji KEPMahasiswa Administrasi Negara Universitas Jember

Sepertinya, saya harus menghindari sarapan pagi sambil menonton berita di beberapa stasiun televisi yang menyajikan berita-berita, baik tentang kriminalitas, politik, ekonomi, pendidikan-intinya adalah berita-berita yang menyangkut kehidupan masyarakat luas. Mengapa demikian? Ya. Berita yang disampaikan itu selalu saja menghilangkan nafsu makan saya. Sepertinya setiap hari Negara tercinta kita-Indonesia-ini sarat dengan “panen isu”. Tiada hari tanpa isu. Belum tuntas isu yang satu, muncul isu lain yang menutupi isu sebelumnya. Padahal isu-isu tersebut perlu mendapatkan upaya tidak lanjut dari pemerintah demi terjawabnya persoalan yang sedang dihadapi.

Cobb dan Elder[i] mengemukakan prasyarat agar suatu isu dapat masuk dalam agenda sistemik, antara lain: 1) isu tersebut memperoleh perhatian yang luas atau setidak-tidaknya dapat menimbulkan kesadaran masyarakat, 2) ada persepsi publik akan perlunya tindakan untuk memecahkan masalah tersebut, 3) adanya persepsi yang sama dari masyarakat bahwa masalah itu merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab yang sah dari beberapa unit pemerintah untuk memecahkannya. Namun, sepertinya, publik saat ini sedang dipermainkan. Di saat publik sedang fokus pada suatu isu, dimana isu tersebut memiliki urgenitas yang tinggi, khususnya menyangkut keadilan bagi masyarakat, tiba-tiba isu tersebut lenyap.

Asumsi saya, jika melihat keadaan Indonesia saat ini, keadilan bagi masyarakat adalah sama dengan kemelaratan bagi elitis. Jadi, tujuan pelayanan publik dalam administrasi negara baru-yang dicita-citakan oleh frederickson[ii]-yaitu berusaha mewujudkan keadilan sosial, tampaknya masih menjadi sesuatu yang utopis, dan tugas kitalah untuk menjadikan nyata tujuan mulia tersebut. Ya, karena keadilan publik=kemelaratan elitis (untuk saat ini), maka pengalihan isu menjadi salah satu cara bagi mereka untuk mempertahankan kekuasaan, mempertahankan status quo. Sehingga dengan leluasa mereka dapat melanjutkan misi-misi untuk mengisi pundi-pundi kekayaan, sedangkan publik digelapkan dengan isu-isu konstroversial yang tidak substansi. Apalagi ini namanya kalau bukan pembodohan!

Pengalihan isu bukan menjadi “barang” baru di dunia politik Indonesia. Apabila kita flash back ke masa orde baru, pengalihan isu juga sering dilakukan oleh rezim pada masa itu, tidak lain adalah untuk mempertahankan status quo. Pemerintah dengan mudahnya melakukan apapun yang disuka, mengambil kebijakan apapun sesuai selera kepentingan pribadi dan golongannya, tanpa ada resistansi dari publik. Ya, memang demikian, karena jika kita menengok model-model perumusan kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli, maka model yang digunakan pada masa itu adalah model teori elite. Hanya ada dua kelompok yang ada di suatu negara, yaitu kelompok elite yang memiliki kekuasaan dan kelompok massa yang tidak memiliki kekuasaan. Jadi, proses perumusan kebijakan hanya merupakan preferensi politik dari para elite, tidak lebih.

Seperti yang dikemukakan Wibawa[iii], bahwa model elite merupakan abstraksi dari proses formulasi kebijakan karena kebijakan publik merupakan perspeksi elite politik. Hal tersebut terjadi karena elite ingin memepertahankan status quo, maka kebijakannya bersifat konservatif, dan tidak selalu mementingkan kepentingan rakyat. Jika pada masa orde baru publik sulit membaca dan menangkap fenomena pengalihan isu, hal itu tidak terjadi pada saat ini. Atmosfir demokrasi yang terjadi di era sekarang setidaknya membawa sedikit pengaruh positif dalam menanggapi pengalihan isu yang telah menjadi bahaya laten dalam perpolitikan di negara kita.

Namun, demokrasi yang ada saat ini juga bersifat contra productive. Karena sebagian besar dari masyarakat kita masih memahami demokrasi sebatas pada pelaksanaan Pemilihan Umum. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa demokrasi kita masih berada pada tataran prosedural, belum mencapai pada tingkat substansial. Hal ini tidak terlepas dari faktor pendidikan dan faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah, sehingga kelemahan inilah yang menjadi sasaran empuk bagi para elite politik untuk melemparkan pengalihan isu demi menyelamatkan kepentingan diri maupun golongannya, dan tentu saja berujung pada pembodohan masyarakat.

Menjadi hal penting untuk dipahami bahwa fenomena pengalihan isu cukup mewakili bagaimana wajah perpolitikan negara kita. Para elite politik yang pandai beretorika ketika berbicara tentang demokrasi dalam sidang-sidang dewan yang terhormat, justru menjadi pecundang dengan mengkhianati demokrasi itu sendiri. Money politics, politik dagang sapi, dan calon karbitan menjadi sekelumit contoh bagaimana mereka mencederai tujuan dari pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, menjadi tugas kita bersama untuk merestorasi fungsi demokrasi. Sehingga dengan kesadaran masyarakat yang semakin terbangun, maka pengalihan isu itu akan dapat berkurang. Di sinilah peran berbagai elemen masyarakat (media, mahasiswa, akademisi, pengamat politik, pakar politik, dan politisi) yang masih menjunjung tinggi terciptanya politik yang ideal sangat dibutuhkan untuk mengawal setiap isu yang muncul di masyarakat, bukan malah menciptakan isu-isu baru yang fenomenal namun tidak bermakna apa-apa.


[i] Islamy, M.Irfan. 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

[ii] Frederickson, H.George. 1984. Administrasi Negara Baru. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.

[iii] Nugroho, Riant. 2008. Public Policy. Jakarta: PT Media Elex Komputindo.

Tinggalkan Balasan