Konversi Minyak ke Gas Ditinjau Dari Teori Kebijakan Publik

Written by Priska Puspita Iriadini – Mahasiswa Administrasi Negara Universitas Jember

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Partisipasi atau peran serta masyarakat menjadi mutlak dalam rangka menjalankan prinsip demokratisasi pemerintah. Idealnya peran serta masyarakat dalam pemerintahan dilibatkan sejak proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan. Yang demikian dikenal sebagai dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Perwujudan nyata dari demokrasi ada pada tingkatan sejauh mana rakyat turut berperan dalam perencanaan pemerintah menentukan kebijakan publik. Ini berhubungan pula sejauh mana aspirasi masyarakat dapat tertampung oleh pemerintah dan sampai dimana pengetahuan masyarakat mengenai haknya sebagai warga negara untuk turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.

Pada tahun 2007 pemerintah membuat suatu kebijakan untuk menanggapi persoalan masyarakat mengenai bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Kebijakan yang diambil pemerintah adalah mengadakan konversi minyak tanah ke gas. Kebijakan ini seolah ‘memaksa’ seluruh lapisan masyarakat untuk mengganti bahan bakar yang awalnya minyak menjadi gas.

Sampai tahun 2011, kebijakan yang diambil pemerintah dirasa masih terkesan memaksa, banyak masyarakat yang tetap memilih menggunakan minyak tanah, namun harganya menjulang tinggi, kasus – kasus meledaknya tabung gas elpiji juga seolah menjadi ‘teror’ masyarakat yang notabenenya ber-SDM rendah.

Melihat fakta dan realita yang ada di kalangan masyarakat menengah ke bawah inilah, penulis merasa hal ini menarik untuk diangkat menjadi sebuah tulisan makalah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah saya paparkan, maka berikut rumusan masalah yang menjadi topik pembahasan di dalam makalah ini.

  1. Apa hak masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan agenda kebijakan Negara?
  2. Mampukah kebijakan konversi minyak tanah ke gas menjawab persoalan BBM di masyarakat sebagai penerima kebijakan?

1.3 Tujuan

Pembuatan makalah ini pastilah memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tak lain makalah ini dibuat untuk :

  1. Mengetahui apakah hak masyarakat dalam penyusunan kebijakan.
  2. Memahami sejauh mana dan seperti apa peran masyarakat dalam pembuatan kebijakan sehingga bisa mengevaluasi kebijakan konversi minyak ke gas melalui tingkat kepuasan masyarakat itu sendiri.

1.4 Manfaat

Makalah yang saya susun ini memiliki harapan untuk member suatu manfaat intuk berbagai pihak. Manfaat yang dimaksud adalah :

Untuk Dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan saya berharap makalah ini memberi wacana baru kepada setiap pembaca dari dunia pendidikan.

Untuk Ilmu pengetahuan. Dalam dunia ilmu pengetahuan makalah ini bermanfaat memberika sumbangsi pengetahuan mengnai penyusunan agenda kebijakan Negara untuk publik atau masyarakat.

Untuk Masyarakat luas. Makalah ini bermanfaat bagi masyarakat luas unyuk salah satu sumber pengeahuan akan hak – hak masyarakat dalam partisipasinya dalampenyusunan agena kebijakan.

BAB 2. KERANGKA TEORI

2.1 Definisi Kebijakan Publik

Thomas R. Dye memberikan definisi yang cukup singkat dan padat, bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Selanjutnya, Dye mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus diketahui bagaimana atau apa tujuan dari kebijakan Negara tersebut harus meliputi segala tindakan pemerintah, bukan semata – mata pernyataan dari keinginan pemerintah atau pejabatnya.

Anderson dalam Nurcholis (2010:7) menjelaskan bahwa ada lima hal yang berhubungan dengan kebijakan publik . Pertama, tujuan atau kegiatan yang berorientasi, tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba – tiba terjadi. Kedua, kebijakan merupakan pola – pola tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan – keputusan diskresinya secara terpisah. Ketiga, kebijakan haruslah mencakup apa yang secara nyata pemerintah perbuat, bukan apa yang mereka maksud untuk berbuat atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan. Keempat, bentuk kebijakan bisa berupa hal yang positif atau negatif. Kelima, kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan.

2.2 Definisi Masyarakat

(Selo Sumardjan) Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

(Paul B. Horton & C. Hunt) Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia tersebut.

2.3 Definisi Pemerintah

(Pamudji:1982) menjelaskan bahwa pemerintah berasal dari perkataan perintah. Menurut kamus kata – kata tersebut mempunyai arti : 1) perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. 2) pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara (daerah – negara ) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1. Jaminan Hak Politik

Indonesia menganut nilai – nilai dari sistem demokrasi, dimana segala keputusan berorientasi kepada rakyat. Dalam perjalanan politik, pada dasarnya rakyat atau masyarakat luas, dimana sebagai stakeholder dari segala sesuatu keputusan atau kebijaksanaan Negara memiliki peran serta dalam setiap perumusan kebijaksanaan Negara, karena pada akhirnya, segala kebijksanaan yang diambil Negara, berimbas kepada rakyat.

Di Indonesia sendiri, setiap warga negaranya memiliki jaminan akan hak asasi manusia atau biasa kita sebut HAM. Hak asasi manusia, menurut UU No. 39/1999 Pasal 1 (butir 1) adalah ‘seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia[1].

Hak Politik adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang sudah pasti dimiliki oleh masing – masing warga Negara Indnesia. Hak politik adalah individu yang berkenaan sebagai masyarakat publik, kelakuan pemerintah dan bagaimana individu itu berpartisipasi di dalam mempengaruhi masyarakat.

Di dalam hak politik berkaitan pula dengan bagaimana seseorang tersebut memiliki peran atau hak untuk membuat, merubah, mengusulkan, mengatur kebijakan publik pemerintahan.

Tidak semua lapisan masyarakat mengerti dan memahami hak – hak mereka sebagai masyarakat yang memiliki wewenang untuk turut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan – kebijakan yang akan dibuat. Hal inilah yang terkadang menghasilkan suatu permasalahan. Dimana ketika kebijakan telah dibuat, tidak sesuai dengan apa yang rakyat butuhkan. Namun tidak akan terjadi apabila diimbangi dengan pemerintah yang mampu menyaring atau peka terhadap apa – apa yang dibutuhkan rakyat.

3.2  Formulasi Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu tindakan pemerintah yan mempunyai tujuan, yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses kebijakan publik itu ada, terdapat sekian proses. Gortner di dalam Nurcholis (2010:7) menjelaskan bahwa terdapat 5 tahap dalam proses terjadinya  kebijakan publik, yaitu pertama, identifikasi masalah, kedua, formulasi, ketiga, legitimasi, keempat aplikasi dan kelima, evaluasi.

Kita bicarakan di sini adalah formulasi kebijakan, dimana konsep kebijakan digodok dan di uji. Sebuah formulasi kebijakan lazimnya diawali dengan identifikasi isu kebijakan tertentu dan berujung pada opsi kebijakan itu sendiri. Hasil dari kebijakan tersebut kemudian diformulasikan atau dituangkan ke dalam undang – undang. Harmon (1969) meneliti tentang kepentingan publik yang merupakan konsekuensi yang muncul  dalam proses formulasi kebijakan publik yang ditentukan oleh orientasi dan kepentingan aktor yang terlibat di dalamnya, baik aktor pemerintah (administrator) maupun aktor masyarakat yang terdiferensiasi berdasar kelompok-kelompok kepentingan yang ada di dalam komunitas masyarakat. Dari berbagai sifat kepentingan publik yang diuraikan tersebut, Harmon membuat model gaya atau karakter kebijakan publik yang mempertemukan antara tingkat responsibilitas kebijakan (policy responsiveness) dengan tingkat dukungan kebijakan (policy advocacy) dalam proses formulasi kebijakannya.

Berikut formulasi kebijakan yang Menurut Hamka terdapat tujuh tahapan, yaitu:

  1. Pengajuan persoalan, kegiatan ini dilakukan untuk menentukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu persoalan. Dalam hal ini ada tiga hal pokok yang perlu dimiliki dalam hal ini, yaitu teori, metodologi dan informasi. Ketiganya harus benar – benar berkesinambungan. Teori tertentu yang relevan dengan persoalan akan mempermudah pengkajian persoalan, sedangkan metode – metode akan membantu perumusan yang operasional.
  2. Penentuan Tujuan, hal ini adalah suatu harapan atau akibat yang ingin dicapai ataupun suatu hal yang nantinya ingin dihindari. Perumusan kebijakan harus memikirkan matang – matang dalam hal ini, menentukan tujuan yang pasti dan benar – benar memberi manfaat kepada berbagai pihak, khususnya di sini publik atau rakyat juga memikirkan efek samping atas kebijakan yang akan dirumuskan.
  3. Perumusan Alternatif. Merupakan pemikiran dengan cara apa tujuan – tujuan yang telah dirumuskan mampu terwujud. Alternatif – alternatif kebijakan dapat muncul dalam berbagai pemikiran seseorang karena didasari beberapa hal. Pertama, berdasarkan pengamatan terhadap kebijakan yang ada atau sebuah kebijakan yang sedang berlangsung. Kedua,  dengan melakukan semacam analogi dari suatu kebijakan dalam suatu bidang dan dicoba diterapkan dalam bidang yang tengah dipelajari. Ketiga, merupakan hasil pengkajian dari persoalan tertentu (inentive) (starling, 1974).
  4. Penyusunan Model, hal ini bermanfaat untuk mempermudah deskripsi persoalan secara struktural, membantu dalam melakukan prediksi akibat yang kemungkinan akan timbul dari dan atau tiadanya perubahan dalam faktor penyebab.
  5. Penentuan Kriteria,dalam formulasi kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif – alternatif. Ini menyangkut bukan hanya hal – hal yang bersifat pragmatis seperti ekonomi (efisiensi dsb), politik, administratif, dan seterusnya tetapi juga hal – hal yang menyangkut nilai – nilai abstrak yang fundamental seperti etika dan falsafah kriteria yang berhubungan dengan nilai pandangan hidup.
  6. Penilaian Alternatif, tujuan dari penilaian adalahmendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektifitas dan fasilitas tiap alternatif dalam pencapaian tujuan.
  7. Perumusan Rekomendasi, Penilaian atas alternatif – alternatif akan memberikan gambaran – gambaran mengenai sejumlah pilihan – pilihan yang “tepat” unuk mencapai tujuan – tujuan tertentu. Langkah akhir dan analisis kebijakan adalah merumuskan saran mengenai alternatif yang diperhitungkan dapat mencapai tujuan secara optimum pada kondisi berbagai faktor lingkungan, administrasi dan ekonomi tertentu.

3.3  Kebijakan Konversi Minyak Ke Gas

Negara kita dikenal sebagai negara demokrasi, maka meletakkan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Berangkat dari hal tersebut sebuah kebijaksanaan negara haruslah berisi opini publik, tidak hanya pemikiran para pejabat yang mewakili rakyat.

Kebijakan tak lain adalah sebuah perwujudan tindakan yang dilakukan pemerintah yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Yang seharusnya kebijakan itu benar-benar diciptakan untuk kemaslahatan Rakyat. Kebijakan harus berupa keputusan mendalam hasil buah pikir individu-individu yang meninggalkan kepentingan golongan

Kita menelaah saja pada salah satu kebijakan yang diambil pemerintah. Kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji itu memang bertujuan baik, yaitu mengurangi subsidi minyak tanah untuk keperluan rumah tangga yang nilainya sekitar Rp 30 triliun.

Gebrakan pemerintah melalui kebijakan konversi penggunaan bahan bakar minyak tanah menjadi gas ternyata belum berjalan mulus. Sebagian masyarakat menunjukkan sikap resisten. Sebagian lainnya menerima dengan pasrah tetapi harus dipusingkan dengan peralatan yang tidak memadai. Persoalan semakin pelik karena resistensi masyarakat justru terjadi bersamaan dengan penarikan minyak tanah dari pasaran. Alhasil, masyarakat yang bersikukuh ingin menggunakan minyak tanah ‘dipaksa’ mengantri di pusat-pusat penjualan minyak tanah.

Anderson dalam Nurcholis (2010:7) menjelaskan bahwa ada lima hal yang berhubungan dengan kebijakan publik . pertama, tujuan atau kegiatan yang berorientasi, tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba – tiba terjadi . Kedua, kebijakan merupakan pola – pola tindakan pejabat pemeritah mengenai keputusan – keputusan diskresinya secara terpisah. Ketiga, kebijakan haruslah mencakup apa yang secara nyata pemerintah perbuat, bukan apa yang mereka maksud untuk berbuat atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan. Keempat, bentuk kebijakan bisa berupa hal yang positif atau negatif. Kelima, kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan.

Tapi sayang, dalam menentukan kebijakan tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa kesalahan mendasar sehingga kebijakan konversi itu akhirnya menimbulkan problem di masyarakat. Pemerintah tidak mampu mengantisipasi kesenjangan masyarakat karena minyak tanah yang sudah sejak lama menjadi bahan bakar andalan di kalangan masyarakat seketika harus diubah menjadi gas. Dalam suatu kebijakan peran aktor dari kebijakan adalah hal mutlak yang perlu diperhatikan. Stakeholder dari kebijakan konversi minyak tanah ke gas ini adalah masyarakat secara langsung. Yang pada kenyataannya masih belum siap menerima kebijakan tersebut.

3.5 Hubungan Aktor dan Masyarakat

Dalam proses formulasi kebijakan, aktor pemerintah pada awalnya memiliki  gaya kebijakan yang rasionalis dalam arti, aktor pemerintah memiliki  responsibilitas kebijakan yang tinggi namun memiliki  dukungan kebijakan yang rendah.  Artinya komitmen terhadap partisipasi masyarakat dalam merencanakan kegiatannya dalam  meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan model peran serta masyarakat dalam pengelolaan gas sangat tinggi sehingga peringkat responsibilitas kebijakan tinggi. Namun di sisi lain aktor pemerintah berupaya menarik diri dari proses perumusan kebijakan tersebut dengan membatasi perannya lebih sebagai mitra yang tidak intervensionis, sehingga peringkat  dukungan kebijakan  rendah. Hal ini dilakukan di samping berupaya untuk menerapkan prinsip pemberdayaan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, motivasi lain adalah keinginan untuk mengeksplorasi kemampuan masyarakat dalam proses menentukan nasib sendiri dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuatnya.

Masyarakat itu sendiri nampaknya kurang diperhatikan oleh pemerintah, pasalnya ketika kebijakan sudah berjalan, terjadi banyak faktor yang menyebabkan kegagalan. Hal ini membuktikan bahwasanya dalam perencanaan kebijakan pemerintah masih kurang tanggap dan siap terhadap keadaan yang sebenarnya di dalam masyarakat. Seperti yang dikatakan Long & Long ( 1992) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa perumusan kebijakan publik yang partisipatif, interaksi aktor harus berlangsung secara setara, intersif dan interface. Model inilah yang oleh kedua penulis disebut sebagai model orientasi aktor. Sementara de Zeeuw (2001), seorang psikolog menyimpulkan bahwa perumus kebijakan publik seharusnya memperhatikan potensi dan kemampuan masyarakat anggota kolektivitas secara keseluruhan sehingga kebijakan yang ditentukan tidak memihak dan dapat diakses oleh seluruh aktor yang terlibat dalam kolektivitas tersebut.

Inilah yang menjadi salah satu faktor kegagalan dalam kebijakan, lemahnya partisipasi rakyat dalam perumusan dan pelaksanaan. Berbagai kasus penggusuran perkotaan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan pengusiran petani dari wilayah garapan menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya pertisipasi mereka dalam pengambilan keputusan.

Informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka. Secara formal sosialisasi telah dilaksanakan, namun karena menggunakan sistem perwakilan, seringkali informasi yang diperlukan tidak sampai ke masyarakat miskin.

Sebagaimana dikemukakan oleh Burkens dalam buku yang berjudul Beginselen van de democratische rechsstaat, bahwa[2]:

1. Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam pemilihan yang bebas dan rahasia;

2. Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk dipilih;

3. Setiap orang mempunyai hak-hak politik berupa hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul;

4. Badan perwakilan rakyat mempengaruhi pengambilan keputusan melalui sarana (mede) beslissing-recht (hak untuk ikut memutuskan dan atau melalui wewenang pengawas;

5. Asas keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan sifat keputusan yang terbuka;

6. Dihormatinya hak-hak kaum minoritas.

Maka, tujuan dasar dari peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi dari masyarakat yang berkepentingan (public interest) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Karena dengan melibatkan masyarakat sebagai pemeran atau penerima sebuah kebijakan dari keputusan aparatur negara, para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kemudian mengembangkannya menjadi suatu konsep. Kemudian pandangan dari masyarakat itu sebaliknya akan menolong pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang pasti dari berbagai faktor.

Kualitas orientasi masing-masing aktor dalam proses perumusan sangat berpengaruh terhadap kualitas orientasi antar aktor dalam proses implementasi kebijakan publik. Interaksi dan orientasi yang intensif antar aktor dalam proses implementasi kebijakan publik ternyata mampu menumbuhkan pola sikap dan orientasi yang akomodatif yang  mendukung kebijakan pembangunan yang partisipatif.  Hal ini ditandai dengan semakin kuatnya kelembagaan masyarakat sehingga mampu meningkatkan bargaining dengan aktor pemerintah agar melaksanakan kegiatan dalam kerangka pembangunan yang partisipatif.

Faktor yang menghambat model orientasi aktor ini lebih terletak pada komitmen masing-masing aktor dalam mewujudkan perumusan kebijakan publik yang partisipatif, khususnya aktor pemerintah yang selama ini merasa mendominasi proses perumusan kebijakan tersebut. Kedua, mekanisme pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersifat “proyek”, terkendala oleh berbagai keterbatasan seperti waktu, dana, mekanisme pengelolaan dan tata aturan yang sangat teknis dan mekanistis.  Sehingga sulit dilakukan terobosan langkah “non-prosedural” karena justru melanggar hukum atau penyimpangan mekanisme dan dapat dianggap korupsi. Sehingga untuk mewujudkan perumusan kebijakan partisipatif, di satu sisi harus dibutuhkan  kepedulian dan keberanian pemerintah untuk mewujudkan model pembangunan yang partisipatif, meskipun secara prosedural pertanggung jawaban anggaran maupun kelembagaan birokrasi masih kurang mendukung.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang penulis jabarkan di dalam makalah ini dapat ditarik kesimpulan, pemerintah dalam hubungan aktor dengan institusi dalam proses kebijakan, dimana pemerintah berperan sebagai aktor dalam menentukan keputusan pembuatan kebijakan bila dilihat dari kebijakan konversi minyak ke gas, masih belum mampu membaca keadaan di masyarakat, sehingga kebijakan yang diputuskan, tidak secara gamblang diterima masyarakat dan terjadi banyak kontroversi dalam pelaksanaannya.

4.2 Saran

Pada permasalahan yang dibahas, penulis memiliki beberapa asumsi saran, yaitu :

  1. Pemerintah, memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya, maka dalam mengambil keputusan untuk membuat suatu kebijakan hendaknya memprioritaskan kesejahteraan masyarakat tanpa ada unsur politik.
  2.  Para aktor hendaknya mendiskusikan lagi isu kebijakan dan melakukan bargaining terhadap kepentingan mereka
  3. Pada kasus konversi minyak ke gas, terjadi banyak kontroversi seperti naiknya harga minyak tanah, terjadi ketakutan masyarakat untuk menggunakan karena banyak tabung gas yang meledak, tidak bisa penggunaannya dan lain sebagainya. Hal ini memberikan gambaran bahwa pemerintah hendaknya melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap kebijakan yang diputuskan.

DAFTAR PUSTAKA

Dunn, William N. 1999. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: gajah Mada Universty Press

Hanif Nurcholis, Enceng dan Zainl Ittiad A. 2010. Administrasi Pemerintahan Daerah. Jakarta: Universitas Terbuka

Islamy, M.Irfan. 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta:Bumi Aksara.

Pamudji, S. 1985. Ekologi Administrasi Negara. Jakarta : Bina aksara

 

Tinggalkan Balasan