Konsepsi Sound Governance Untuk Administrasi Publik di Indonesia: Review

Written by Nuraida Muji Kurnia EP – Mahasiswa Administrasi Negara Universitas Jember

Administrasi publik telah mengalami perjalanan yang cukup panjang, berawal dari Old Public Administration (OPA) yang digawangi oleh Weber dengan menawarkan konsep netralitas pada kinerja dministratur publik. Hingga kemudian muncul New Public Administration (NPA) yang digagas oleh Frederickson sebagai kritik terhadap OPA. Frederickson menolak netralitas yang ditawarkan Weber, bahwa birokrasi tidak mungkin dapat dipisahkan dari politik. Birokrasi pasti berpolitik. Ternyata pergaulan yang erat antara politik dan birokrasi menyebabkan in-efisiensi dan in-efektivitas dalam kinerja aparatur pemerintahan.

Gaebler kemudian menawarkan New Public Management (NPM) yang menekankan pada upaya membangun efektivitas dan efisiensi dalam birokrasi, salah satunya yaitu dengan memprivatisasi birokrasi. Denhardt mengkritik NPM dengan mengemukakan konsep New Public Service (NPS) yang lebih memanusiakan manusia. Hingga akhirnya sampai pada konsep governance yang ditawarkan oleh Cleveland. Konsep governance pun berkembang menjadi good governance (Stoker), Sound Governance (farazmand), dan New Public Governance (Steven Osborne).

Diskusi kita nantinya akan difokuskan pada pembahasan mengenai Sound Governance. Sebelum menyelami makna sound governance, terlebih dahulu perlu untuk diketahui arti dari governance itu sendiri. Secara etimologis, governance memiliki makna tentang bagaimana menyelesaikan sesuatu. Sedangkan secara epistemologis governance menggambarkan proses interaksi untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Untuk menyelesaikan masalah-masalah publik tersebut, perlu dilakukan pelembagaan. Proses penyelesaian masalah publik yang dilembagakan atau terinstitusionalisasi oleh lembaga birokrasi dengan memuat 10 prinsip yang mengarah pada profit oriented inilah yang disebut sebagai Good Governance. Prinsip-prinsip Good Governance tersebut yaitu:

  1. Participation
  2. Rule of law
  3. Transparancy
  4. Responsiveness
  5. Consensus Oriented
  6. Equity
  7. Efficiency and Effectiveness
  8. Accountability
  9. Strategic vision

Farazmand mengatakan bahwa good governance bukan merupakan gagasan ilmiah/epitemologis konstruktif, tetapi hanyalah sebuah proyek kepentingan politik dan ekonomi, sehingga gagasan itu tidak lagi netral secara akademik.[1] Good governance adalah salah satu bentuk neo imperalisme dengan cara merealisaikan program-program yang ditawarkan oleh aktor Internasional (misal: world bank).

Sound governance sendiri merupakan kritik terhadap Good Governance. Sound governance merupakan konstruksi keilmuan baru yang bukan berasal dari western, tapi berasal dari budaya lokal dari suatu negara itu sendiri. Sound governance merupakan tata kepemerintahan yang diliputi aspek tradisi atau inovasi lokal tentang bagaimana sebuah negara dan pemerintahan harus ditata, sesuai dengan kebiasaan, budaya, dan konteks lokal. Terdapat 4 aktor dari sound governance, yaitu Negara, civil society, sektor privat, dan aktor internasional. Sound governance tidak menggunakan prinsip-prinsip seperti pada good governance, tapi menggunakan dimensi-dimensi sehingga salah satunya boleh ditinggalkan. 10 Dimensi-dimensi tersebut yaitu:

  1. Proses,
  2. struktur,
  3. kesadaran dan nilai,
  4. konstitusi,
  5. organisasi dan institusi,
  6. manajemen dan performa,
  7. kebijakan,
  8. sektor,
  9. faktor internasional,
  10. dan etika.[2] Perlu dipahami bahwa sound governance bukan menjadi doktrin, tapi sebuah inspirasi baru dalam pengelolaan pemerintahan, baik pada aspek proses maupun struktur kelembagaan.

Beberapa hal menarik tentang adanya “sesat pikir” yang disampaikan dalam seminar tersebut yaitu:

  1. Paradigma administrasi publik yang selama ini kita pahami ada 5 paradigma, mulai dari dikotomi politik-administrasi hingga administrasi negara menemukan jati dirinya sebagai administrasi negara ternyata bukan sebuah paradigma, melainkan sejarah perjalanan administrasi publik di Amerika Serikat.
  2. Kita terjebak pada anggapan bahwa teori Weber itu cenderung kiri, padahal sebenarnya weberian mengarah pada liberalisasi yang memfasilitasi adanya persaingan bebas.
  3. Aturan hukum/produk-produk hukum di Indonesia merupakan hasil setting dari international actors. Namun setelah memprovokrasi birokrasi untuk merealisaikan kebijakan-kebijakan publik tersebut, mereka “bersembunyi” dan membiarkan masyarakat menyalahkan birokrasi apabila ada kebijakan yang tidak tepat. Setelah terjadi chaos, maka aktor internasional tersebut akan dengan mudah menguasai negara kita.

Sehingga pemikiran yang ditawarkan oleh Ali Farazmand sebagai solusi untuk mengatasi kesesatan fikir tersebut adalah menulis ulang sejarah Administrasi Publik di Indonesia. Sehingga administrasi publik Indonesia memiliki karakteristik dan paradigma tersendiri yang murni berasal dari fakta yang terjadi di Indonesia, bukan berasal dari kontruksi-konstruksi pikiran dari Barat.[]


[1] Disampaikan oleh Fadillah Putra dalam seminar “Meretas Sound Governance untuk Administrasi Publik di Indonesia” pada tanggal 17 November 2011 di Aula FISIP-UNEJ.

[2] Disampaikan oleh Rahmat Hidayat, S.Sos, MPA dalam materi perkuliahan mata kuliah pengantar administrasi publik.

Tinggalkan Balasan