Islam: Pokok dan Rincian

Written by Abdurrahman Wahid – Guru Bangsa Indonesia

Para penganjur “negara islam” selalu menggunakan dua firman Allah Swt dalam kitab suci al-Qur’an sebagai landasan bagi pemikiran mereka. Di satu pihak, mereka selalu mengemukakan bahwa kitab suci tersebut menyatakan; ”Masukilah islam/kedamaian secara keseluruhan (udkhulu fi al-silmi kaffah)” (QS. al-Baqarah[2]:208), yang jelas-jelas harus ditafsirkan dengan mengambil Islam tidaklah boleh sepotong-potong belaka. Padahal, Islam juga menolak atas sikap mengkhususkan sekelompok manusia dari kelompok-kelompok lain. Dalam hal ini, mereka dapat dinyatakan ”terkena” firman Tuhan dalam kitab suci tersebut; ”Tiap kelompok sangat bangga dengan apa yang dimilikinya (kullu hizbin bima ladaihim farihun)” (QS. al-Mu’minun [23]:53) dengan mementingkan ”milik sendiri” itu, mereka melupakan firman lain: “Dan tiadalah Ku-utus Engkau Ya Muhammad, kecuali sebagai pembawa persaudaraan bagi umat manusia (wa ma arsalnaka illa rahmatan li al-alamin)” (QS al-anbiya [21]:107). Ini adalah prinsip yang mulia, namun sedikit sekali yang diperhatikan kaum muslimin.

Firman Tuhan berikut juga sering dijadikan landasan bagi gagasan negara islam; ”Hari ini telah Ku-sempurnakan bagi kalian agama kalian, Ku-tuntaskan bagi kalian pemberian nikmat-Ku dan Ku-relakan bagi kalian Islam sebagia agama (al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ‘alaikum ni’mati wa radhitu lakum al-Islama diinan)” (QS al-Maidah [5]:3) Firman Tuhan itu diandaikan menunjuk islam sabagai sebuah sistem hidup yang sempurna yang hanya dapat terwujud dalam sebuah sistem kenegaraan yang ”berbau agama”. Diandaikan, tanpa negara, Islam tidak dapat diwujudkan dengan sempurna. Sebuah andaian yang justru harus kita bicarakan secara tuntas dalam tulisan ini. Kalau hal ini tidak kita lakukan, maka dasar bagi sebuah negara Islam akan goyah selamanya dan gagasan bernegara akan kehilangan kredibilitas.

Dengan demikian, permasalahannya menjadi jelas bagi kita semua. Benarkah asumsi dasar, bahwa Islam adalah sebuah sistem hidup yang sempurna, dan harus diwujudkan dalam sebuah bentuk kenegaraan tertentu? Jika jawabannya positif, kita harus mendirikan negara Islam sebagai ‘perintah agama’ yang tidak dapat ditwar-tawar lagi. Pengingkaran terhadap perintah semacam itu, berarti pembangkangan yang harus dihukum dan ditindak. Sedangkan kelalaian untuk melaksanakannya merupakan pengingkaran terhadap kewajiban agama. Ini adalah konsekuensi logis yang harus ditanggung oleh kaum muslimin, dimanapun mereka berada. Ini termasuk dalam perintah “dan berjihadlah kalian dengan harta benda kalian dan diri/jiwa kalian (wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum)” (QS at-Taubah[9]:41).

Tentu saja, kedua firman ‘sistemik’ di atas, tidak berdiri sendiri, sebagaimana dipahami oleh penganut paham negara Islam tersebut –yang tentunya, berhak melakukan hal itu sepenuhnya. Terserah kepada publik untuk mengartikan kedua “perintah sistemik” Tuhan itu secara berdiri sendiri atau justru sebaliknya. Jika cara pendekatan negara Islam lebih mengutamakan kesendirian penggunaan kedua ‘perintah sistemik’ itu, maka timbul pertanyaan; dimanakah terletak kesempurnaan Islam? Karenanya, kedua ‘perintah sistemik’ tersebut dalam pandangan penulis artikel ini haruslah dipahami bersamam-sama ‘perintah sistemik’ lain. Hanya dengan cara demikianlah dapat dicapai pengertian yang benar-benar rasional dan utuh. Cara yang pertama, jelas hanya ‘mau menangnya sendiri’, berdasarkan emosi dan sama sekali tidak rasional.

‘Perintah-perintah sistemik’ lain yang dapat digunakan dalam hal ini berjumlah sangat banyak. Penulis hanya menggunakan dua buah saja dalam tulisan ini. Perintah ‘tidak ada paksaan dalam beragama, karena telah jelas mana yang lurus dan mana yang palsu (la ikraha fi al-din, qad tabayyana al-rusydu min al-ghayyi)” (QS al-Baqarah [2]:256). Perintah dalam bentuk pernyataan ini diperkuat oleh pernyataan alin dalam kitab suci “bagi kalian agama kalian dan bagi-ku agama-ku (lakum dinukum wa liyadin)” (QS al-Kafirun [109]:6). Jelas, kitab suci al-Quran tidak menyatakan lembaga tertentu menjadi ‘penjamin’ kelebihan agama Islam atas agama lain, melainkan ‘diserahkan’ kepada akal sehat manusia untuk ‘mencapai kebenaran’.

Dengan demikian, ‘kesempurnaan sistem’ Islam sebagai agama, tidak didasarkan pada kekuatan atau wewenang lembaga tertentu, melainkan pada kemampuan akal manusia untuk melakukan perbandingan sendiri-sendiri. Dalam pandangan penulis, kesadaran pluralistik seperti inilah yang harus kita pelihara dan bukannya lembaga tertentu seperti negara yang harus kita sandari. Bukankah ini sesuai dengan pernyataan Tuhan –sebagaimana yang disebutkan di atas, tentang diutusnya Nabi kita Muhammad Saw, untuk membawakan persaudaraan di antara sesama manusia? Pengertian berangkai yang penulis ajukan ini, tentulah terkait sepenuhnya dengan pernyataan Tuhan: “Barang siapa mengambil selain Islam sebagai agama, tiada diterima (amal)-nya dan ia akan termasuk di akhirat ‘kelak’ sebagai orang yang merugi (wa man yabtaghi ghaira al-Islama dinan fa lan yuqbala minhu wa hua fi al-akhirati min al-khasirin)” (QS Ali Imran [3]:85). Pernyataan ini menunjukkan hak tiap orang untuk merasa benar, walaupun Islam meyakini kebenarannya sendiri.

Prinsip ini seperti dalam pernyataan Konsili Vatikan II (1962-1965) di bawah Paus Yohanes XXIII; “Kami para Uskup yang berkumpul di Vatikan menghormati hak tiap orang untuk mncapai kebenaran abadi, walaupun tetap meyakini hal itu ada dalam Gereja Katolik Roma.” Sekarang, Gereja tersebut merupakan lembag yang tidak berfungsi penuh sebagai negara, walaupun secara protokoler memang demikian. Ini adalah proses perubahan signifikan dalam peran yang diambil Vatikan –dari sebuah negara penuh, menjadi sebuah negara-protokoler. Tentu saja, ini adalah sebuah proses sejarah yang sangat menarik, walaupun dalam perubahan ini tetap ada Bapak Suci Sri Paus, yang oleh kaum Katolik dianggap tidak ‘terbantahkan (infallible)” sebagai pemberi tafsir dan fatwa tunggal, yang tak dikenal oleh Islam.

Dengan melihat kepada ‘kenyataan’ tersebut, jelaslah bahwa ketiadaan negara tidak berarti kaum muslimin ‘harus’ hidup secara individual (perorangan), melainan mereka harus membuat komunitas masing-masing, dan merumuskan ‘kewajiban-kewajiban kolektif agama’ yang mereka anut. Dengan kata lain, ber amar ma’ruf nahi munkar (memerintahkan kewajiban agama dan mencegah larangannya) dilakukan secara persuasif oleh tiap warga masyarakat beragama Islam, yang merasa memiliki kemampuan.

Dengan demikian, terjadi keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban perorangan (individual) dan secara bersama (kolektif). Dalam kehidupan masyarakat Islam ‘kenyataan’ seperti ini harus terus-menerus kita sadari dalam sebuah kehidupan bersama. Dengan cara ini, kita akan dapat memahami ucapan Umar bin Khattab ketika menjabat khalifah bertujuan sebagai jaring pengaman sosial “Tiada Islam tanpa komunitas, tiada komunitas tanpa kepemimpinan dan tiada kepemimpinan tanpa ketaatan (La islama illa bi jama’ah wala jama’ata illa bi imarah wala imarata illa bi tha’ah).”

Di sinilah, letak kegunaan membagi perspektif pernyataan dan perintah agama, yang disampaikan kepada kita melalui kitab suci al-Qur’an maupun ucapan Nab Muhammad Saw, dalam artian perorangan dan bermasyarakat (individual ataupun kolektif). Perkembangan sejarah telah menunjukkan tidak ada sistem tunggal maupun menetap dalam Islam. Umpamanya saja, tidak ada cara menetapkan pergantian pemimpin. Dari Abu Bakar ke Umar bin Khattab ke Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib ke para Raja setelah mereka, kemudian para Presiden hingga para Amir di masa kini, semuanya menjadi saksi bagi kelangkaan adanya suksesi dalam Islam, walaupun harus ada suksesi sebagai tuntutan sejarah, tanpa disebut caranya.

Begitu juga, ukuran ‘masyarakat Islam’ tidak pernah sama. Nabi Muhammad Saw dan Abu Bakar memimpin Madinah sebagai komunitas, Umar memimpin imperium Islam dari Persia di timur hingga Gibraltar di barat, negara-bangsa (nation-state) di bawah imperialisme hingga kini, dan negara kota (city-state) di kawasan-kawasan teluk saat ini, semuanya memiliki legitimitas yang sama dalam pandangan Islam.

Tak adanya kesamaan dalam kedua hal di atas, yang juga diikuti oleh keragaman yang sangat tinggi dalam kalangan masyarakat-masyarakat Islam, membuat sebuah konsep negara Islam tidak dapat dibangun. Pilihannya, kita harus membangun masyarakat-masyarakat Islam –yang beraneka ragam. Ini berarti, perlunya ‘kajian kawasan’ (area studies) –sebagaimana pernah penulis kemukakan kepada Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (United Nation University)di Tokyo dalam tahun-tahun 1980-an, di bawah Rektor Dr. Soedjatmoko. Mudah mengatakannya, sulit membuat pusat-pusat kajian seperti itu bukan?

Artikel ini dimuat dalam Kedaulatan Rakyat, 14 Februari 2003. Disadur dari Abdurrahman Wahid. 2006 [cetakan II]. Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi. Jakarta: The Wahid Institute. Hlm. 12-16

Tinggalkan Balasan