Implementasi Teori Liberalisme di ASEAN

Written by Triono Akmad Munib dkk – Alumni Hubungan Internasional Universitas Jember

A.     Liberalisme dalam Ilmu Hubungan Internasional

Dewasa ini, di dunia ini yang terdiri dari berbagai macam negara banyak mengalami perkembangan. Negara ini tidak dapat hidup secara sendiri saja, layaknya seperti manusia yang membutuhkan antara satu dengan lainnya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan antar negara mengalami berbagai dinamika. Sehingga timbul berbagai macam teori-teori dalam ilmu hubungan internasional yang telah berkembang begitu pesat. Itu semua disebabkan oleh dinamika hubungan internasional yang dilakukan negara-negara serta perkembangan masyarakat internasional pula sehingga masalah internasional akan menjadi lebih kompleks. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menganalisis hubungan internasional tersebut, antara lain :

Realisme. Realisme ialah suatu teori dalam hubungan internasional yang mempunyai asumsi bahwa hubungan negara dapat dicirikan sebaik-baiknya sebagai dunia yang didalamnya negara-negara bersenjata bersaing dengan lawannya dan secara periodik berperang satu sama lain. Teori ini didukung oleh Machiavelli, J. H. Morgenthau

Neo-realis. Neo-realis ialah suatu teori hubungan internasional yang memiliki pandangan aliran realisme namun yang membedakan antara realisme dan neo-realisme adalah neo-realisme tidak menyetujui penekanan realisme pda penjelasan yang bersifat perilaku dalam hubungan internasional dan neo-realis berusaha bersifat ilmiah dan lebih positivis

Liberalisme. Liberalisme ialah suatu teori dalam hubungan internasional yang mempunyai asumsi bahwa hubungan internasional dapat dicirikan sebagai dunia dimana negara-negara bekerja sama satu sama lain untuk memelihara perdamaian dan kebebasan serta mengejar perubahan progresif.

Neo-liberalisme. Neo-liberal ialah suatu teori dalam hubungan internasional yang mempunyai asumsi bahwa sifat anarki negara-negara dalam hubungan internasional dapat diatasi dengan adanya interdepensi, pembentukan institusi-institusi, integrasi dan demokrasi.

Masyarakat internasional. Teori ini berjalan pada asumsi bahwa hubungan internasional dapat dicirikan secara baik sebagai dunia yang didalamnya negara-negara secara sosial merupakan aktor yang bertanggung jawab dan memiliki kepentingan bersama dalam memelihara ketertiban internasional dan memajukan keadilan internasional.

Ekonomi Politik Internasional (EPI). Teori ini berjalan pada asumsi bahwa hubungan internasional dapat dicirikan secara fundamental sebagai dunia sosio-ekonomi dan tidak hanya dunia politik dan militer

Di sini, kita akan memfokuskan pembahasan teori liberalisme dalam hubungan internasional. Liberalisme adalah teori yang melihat sesuatu yang diharapkan terjadi, melihat sesuatu dengan apa yang disebut “ought to be”. Liberalisme juga menerima pendapat realisme bahwa dunia internasional dipenuhi dengan anarki, tetapi liberalisme mempunyai asumsi dasar untuk menjelaskan hal tersebut, yaitu :

  1. Manusia pada dasarnya baik dan suka bekerja sama. Kebiasaan buruk manusia (anarki) bukan dihasilkan dari manusia itu sendiri tetapi lebih disebabkan oleh institusi yang buruk
  2. Anarki internasional bisa diatasi dengan pembentukan persatuan negara-negara (liga bangsa), organisasi-organisasi internasional, perjanjian-perjanjian internasional bilateral maupun multilateral, dan hukum internasional
  3. Penyebaran paham demokrasi dan free trade ke negara-negara atau inside looking out diyakini menciptakan perdamaian di dunia

B.     AFTA (ASEAN Free Trade Area)

Pengertian AFTA

Istilah perdagangan identik dengan adanya hubungan dagang antar anggota maupun negara non-anggota. Dalam implementasinya perdagangan bebas harus memperhatikan beberapa aspek yang mempengaruhi yaitu dengan meneliti mekanisme perdagangan, prinsip sentral dari keuntungan (comparative advantage), serta pro dan kontra di bidang tarif dan kuota, serta melihat berbagai jenis mata uang (valas) diperdagangkan berdasarkan kurs tukar valas.

ASEAN Free Trade Area (AFTA) adalah kawasan perdagangan bebas ASEAN di mana tidak ada hambatn tarif (bea masuk 0-5%) maupun hambatan non-tarif bagi negara-negara ASEAN melalui CEPT-AFTA. Common Effective Tariff Scheme (CEPT) adalah program tahapan penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif yang disepakati bersama oleh negara-negara ASEAN. Maka dalam melakukan perdagangan sesama anggota biaya operasional mampu ditekan sehingga akan menguntungkan.

Suatu contoh dari keanggotaan AFTA adalah sebagai berikut, Vietnam menjual sepatu ke Thailand, Thailand menjual radio ke Indonesia, dan Indonesia melengkapi lingkaran tersebut dengan menjual kulit ke Vietnam. Melalui spesialisasi bidang usaha, tiap bangsa akan mengkonsumsi lebih banyak disbanding yang diproduksinya sendiri. Namun dalam konsep perdagangan tersebut tidak ada hambatan tarif (bea masuk 0-5%) maupun hambatan non-tarif bagi negara-negara ASEAN melalui skema CEPT-AFTA.

Skema CEPT-AFTA

Dalam skema CEPT-AFTA barang-barang yang termasuk dalam tarif scheme adalah semua produk manufaktur, termasuk barang modal dan produk pertanian olahan, serta produk-produk yang tidak termasuk dalam definisi produk pertanian. (Produk-produk pertanian sensitive dan highly sensitive dikecualikan dari skema CEPT).

Pembatasan kuantitatif dihapuskan segera setelah suatu produk menikmati konsesi CEPT, sedangkan hambatan non-tarif dihapuskan dalam jangka waktu 5 tahun setelah suatu produk menikmati konsensi CEPT.

Klasifikasi Produk dalam Skema CEPT

Produk CEPT diklasifikasikan kedalam 4 daftar, yaitu :

  1. Inclusion List (IL), yaitu daftar produk yang berisi produk-produk yang memenuhi kriteria sbb :
    1. Jadwal penurunan tarif
    2. Tidak ada pembatasan kuantitatif
    3. Hambatan non-tarifnya harus dihapuskan dalam waktu 5 tahun
    4. General Exception List (GEL), yaitu daftar produk yang dikecualikan dari skema CEPT oleh suatu negara   karena dianggap penting untuk alasan perlindungan keamanan nasional, moral masyarakat, kehidupan dan kesehatan dari manusia, binatang atau tumbuhan, nilai barang-barang seni, bersejarah atau arkeologis. Ketentuan mengenai General Exceptions dalam perjanjian  CEPT konsisten dengan Artikel X dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Contoh : senjata dan amunisi, narkotik, dsb.
    5. Temporary Exclusions List (TEL). Yaitu daftar yang berisi produk-produk yang dikecucalikan sementara untuk  dimasukkan dalam skema CEPT. Produk-produk TEL barang manufaktur harus dimasukkan  kedalam IL paling lambat 1 Januari 2002. Produk-produk dalam TEL tidak dapat menikmati konsensi tarif CEPT dari negara anggaota ASEAN lainnya. Produk dalam TEL tidak ada hubungannya sama sekali dengan produk-prodiuk yang tercakup dalam ketentuan  General Exceptions.
    6. Sensitive List, yaitu daftar yang berisi produk-produk pertanian bukan olahan (Unprocessed Agricultural Products = UAP), yaitu :
      1. Produk-produk pertanian bukan olahan adalah bahan baku pertanian dan produk-produk bukan olahan yang tercakup dalam pos tarif 1-24 dari Harmonized  System Code (HS), dan bahan baku pertanian yang sejenis serta produk-produk bukan olahan yang tercakup dalam pos-pos tarif HS;
      2. Produk-produk yang telah mengalami perubahan bentuk sedikit dibanding bentuk asalnya.

Produk dalam SL harus dimasukkan kedalam CEPT dengan jangka waktu untuk masing-masing negara sbb: Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand tahun 2003, Vietnam tahun 2013, Laos dan Myanmar tahun 2015, Camodia tahun 2017. Contoh : beras, gula, produk daging, gandum, bawang putih dan cengkeh.

Tujuan Pembentukan AFTA

Tujuan AFTA adalah meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia, untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. Oleh karena itu, penerapan AFTA juga memiliki beberapa persyaratan produk yang harus dipenuhi, yaitu :

  1. Produk yang bersangkutan harus sudah masuk dalam Inclusion List (IL) dari negara eksportir maupun importir
  2. Produk tersebut harus mempunyai program penurunan tarif yang disetujui oleh Dewan AFTA
  3. Produk tersebut harus memenuhi memnuhi kandungan local 40%. Suatu produk dianggap berasal dari anggota ASEAN apabila paling sedikit 40% dari kandungan bahan di dalamnya berasal dari negara anggota ASEAN

 Penerapan AFTA Secara Penuh

AFTA diberlakukan secara penuh untuk negara ASEAN-6 sejak 1 Januari 2002 dengan fleksibilitas (terhadap produk-produk tertentu tarifnya masih diperkenankan lebih dari 0-5%). Target tersebut diterapkan untuk negara ASEAN-6 sedangkan untuk negara baru sbb : Vietnam (2006), Laos dan Myanmar (2008), dan Kamboja (2010).

AFTA 2002 tidak mencakup pula adanya kebebasan keluar masuk sector jasa (misalnya arus perpindahan tenaga) di negara-negara ASEAN. CEPTAFTA hanya mencakup pembebasan arus perdagangan barang. Sedangkan liberalisasi sektor jasa di atur sendiri dengan kesepakatan yang disebut ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), di mana liberalisasinya ditargetkan tercapai pada tahun 2020.

Perkembangan terakhir AFTA dalam KTT informal ASEAN III, para kepala negara menyetujui usulan Singapura untuk menghapuskan semua bea masuk pada tahun 2020 untuk negara ASEAN-6 dan tahun 2015 untuk negara-negara baru ASEAN. Selanjutnya dalam KTT ASEAN-Cina tahun 2001, telah disepakati pembentukan ASEAN-Cina Free Trade Area dalam waktu 10 tahun.

Tahapan AFTA

    1. ASEAN Free Trade Area (AFTA) disetujui pada KTT-ASEAN di Singapura tahun 1992, dengan tujuan untuk meningkatkan perdagangan intra-ASEAN dan pendayagunaan bersama semua sumber daya dari dan oleh negara-negara ASEAN. Pada waktu disetujuinya AFTA tersebut, target implementasi penuhnya adalah pada 1 Januari 2008, dengan cakupannya adalah produk industry
    2. Sejak tahun 1993, dimulailah program penurunan tarif masing-masing negara ASEAN-6, melalui penyampaian Legal Enactment yang dikeluarkan setiap tanggal 1 Januari. Di Indonesia Legal Enactment tersebut berbentuk SK Menteri Keuangan tentang CEPT-AFTA (Common Preferential Tariff for AFTA)
    3. Pada tahun 1994, sidang Menteri Ekonomi ASEAN memutuskan untuk mempercepat implementasi penuh AFTA menjadi 1 Januari 2003, dengan cakupannya termasuk produk hasil pertanian
    4. Pada tahun 1998, KTT-ASEAN di Hanoi mempercepat implementasi penuh AFTA menjadi 1 Januari 2002, dengan fleksibilitas. Fleksibiltas di sini berarti bahwa beberapa produk yang dirasakan masih belum siap, dapat ditunda pelaksanaannya sampai 1 Januari 2003
    5. KTT-ASEANtahun 1998 tersebut juga menyepakati target-target penurunan tarif sbb :
      1. Tahun 2000   : menurunkan tarif bea masuk menjadi 0-5% sebanyak 85% dari seluruh jumlah pos tarif yang dimasukkan dalam Inclusion List (IL);
      2. Tahun 2001   : menurunkan tarif bea masuk menjadi 0-5% sebanyak 90% dari seluruh pos tarif yang dimasukkan dalam IL;
      3. Tahun 2002   : menurunkan tarif bea masuk menjadi 0-5% sebanyak 100% dari seluruh pos tarif yang dalam IL, dengan fleksibilitas;
      4. Tahun 2003   : menurunkan tarif bea masuk menjadi 0-5% sebanyak 100% dari seluruh pos tarif yang dimasukkan dengan IL, tanpa fleksibilitas;

Negara-negara ASEAN telah memasukkan semua produknya ke dalam Inclusion List (IL), kecuali produk-produk yang dikategorikan sebahao General Exception (GE), Highly Sensitive List (HSL), dan Sensitive List (SL)

Produk yang dikategorikan dalam General Exception adalah produk-produk yang secara permanen tidak perlu dimasukkan ke dalam CEPT-AFTA, karena alasan keamanan nasional, keselamatan atau kesehatan bagi manusia, binatang, dan tumbuhan, serta untuk melestarikan objek-objek arkeologi dan budaya. Indonesia mengkategorikan produk-produk dalam kelompok senjata dan amunisi, minuman beralkohol, dan sebagainya sebanyak 68 pos tarif sebagai General Exception

Sedangkan produk-produk beras dan gula Indonesia yang dikategorikan dalam Higlhy Sensitive List (HSL), masih dapat menerapkan tarif MFN sampai tahun 2010, kemudian mulai dari tahun 2010 sampai yang tidak terbatas dapat menerapkan tarif maksimum 20%.

Posisi Perdagangan Indonesia dengan ASEAN1996-2001

    1. Selama periode tahun 1996-2001, rata-rata impor Indonesia dari dunia sebesar USD 34,0 milyar, dan impor dari ASEAN sebesar USD 5,3 milyar atau sebesar 15,8% dari total impor
    2. Selama periode tahun 1996-2001, rata-rata ekspor Indonesia ke dunia sebesar USD 53,5 milyar, dan ekspor ke ASEAN sebesar USD 9,2 milyar atau sebesar 17,2% dari total ekspor
    3. Selama tahun 1996-2001, ekspor Indonesia meningkat rata-rata 2,73% per tahun, sedangkan impor Indonesia dari ASEAN menurun rata-rata -0,23% per tahun
    4. Kriteria Produk Untuk Dapat Menikmati Konsesi CEPT-AFTA

Tidak semua produk yang beredar dalam pasar regional ASEAN dapat menikmati konsesi CEPT-AFTA, yaitu tarif 0-5%. Produk yang dapat menikmati konsesi CEPT-AFTA haruslah memenuhi syarat sbb :

  1. Tercantum dalam Inclusion List (dalam bentuk Legal Enactment) di negara tujuan maupun negara asal, sebagai pelaksanaan prinsip Reciprocity (timbale balik)
  2. Memenuhi kandungan ASEAN content minimum 40%
  3. Menggunakan Surat Keterangan Asal (Form D)

Di Indonesia, penerbitan Form D bagi produk-produk ekspor ke ASEAN yang akan memanfaatkan konsensi CEPT-AFTA dilaksanakan oleh instansi yang telah diberi wewenag di daerah, yaitu Dinas Industri dan Perdagangan yang berada di bawah Pemda Propinsi, Kabupaten maupun Kota dengan tidak dikenakan biaya.

Opsi Untuk Mengamankan Produk Indonesia Dari Lonjakan Impor

Persyaratan kandungan ASEAN 40% yang harus dipenuhi bagi produk-produk untuk mendapatkan konsesi CEPT-AFTA ini. Selain itu, opsi-opsi berikut ini dapat dipakai bila produksi dalam negeri Indonesia mengalami tekanan yang berat dari produk-produk impor ASEAN, yaitu :

a.  Protocol Regarding the Implementation of the CEPT Scheme Temporary Ekclusion List

Protokol ini menjadi dasar bagi suatu negara untuk dapat menunda keikutsertaannya dalam AFTA bagi produk-produknya yang termasuk dalam grup terakhir yang dimasukkan dalam IL tahun 2000 (last tranche). Namun penundaan ini haruslah disertai dengan pemberian kompensasi negara-negara ASEAN yang merasa dirugikan

b. Article 6 dalam CEPT Agreement (Emergency Measures)

Article 6 ini dapat dipakai sebagai dasar untuk menerapkan emergency measures berupa hambatan tarif atau non-tarif bagi produk-produk dalam negeri yang “menderita” (injury), sebagai akibat melonjaknya laju impor produk-produk dari negara ASEAN

Mekanisme Sengketa dalam AFTA

Dalam perjanjian CEPT-AFTA, perselisihan atau sengketa dapat diproses penyelesaiannya secara formal melalui Dispute Settlement Mechanism. Namun dalam prakteknya tidak ada sengketa yang diproses secara formal melalui mekanisme ini. Sengketa yang terjadi diselesaikan dengan melalui semangat ASEAN dan secara damai (kekeluargaan), melalui pertemuan yang bertingkat-tingkat dalam Working Group, Senior Economic Official Meeting (SEOM), AFTA Council, dan Menteri-menteri Ekonomi ASEAN (AEM).

III. Kesimpulan

Dari studi kasus di atas dapat disimpulkan bahwa dunia tidak selalu dalam anarki. Pada dasarnya manusia hidup bekerja sama, begitu pula seyogyanya negara memiliki hasrat untuk hidup bersama, berhubungan satu sama lain, dan bekerja sama.

Asumsi liberal mengatakan bahwa penyebaran free trade dan paham demokrasi akan menciptakan perdamaian di dunia. AFTA merupakan bentuk free trade antara negara-negara ASEAN. AFTA merupakan bentuk kerjasama antara negara-negara ASEAN dalam bidang perdagangan. Dengan adanya AFTA akan meminimalisir tindakan anarki negara-negara ASEAN dalam bidang perdagangan (ekspor dan impor) di kawasan Asia Tenggara.

Dengan adanya organisasi-organisasi internasional seperti PBB, Liga Arab, OKI,dll serta perjanjian-perjanjian internasional seperti AFTA, NATO, dll bisa mencegah negara-negara untuk bersikap semena-mena terhadap­ negara-negara kecil dan lemah.

REFERENSI

Soerenson, Georg dan Jakcson, Robert. 2005. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

www.google.co.id/afta

www.wikipedia.com/asean_free_trade_area

 

Tinggalkan Balasan