Filsafat Administrasi Publik: Suatu Pengantar

Written by Andyka Wisnu Murti – Alumni Administrasi Negara Universitas Jember

Dalam bukunya Prof. Dr. Sondang P. Siagian, M.P.A, filsafat dalam bahasa Yunani terdiri dari dua suku kata, yaitu Philos dan Shopia. Philos biasanya diterjemahkan dengan istilah gemar, senang, atau cinta. Shopia dapat diartikan kebijaksanaan atau kearifan. Dengan demikian dapat dikatakan “filsafat” berarti cinta kepada kebijaksanaan. Dengan berfilsafat berarti berusaha mengetahui tentang sesuatu dengan sedalam-dalamnya, baik mengenai hakikatnya, fungsinya, ciri-cirinya, kegunaannya, masalah-masalahnya, serta pemecahan-pemecahan terhahap masalah itu. Dengan kata lain, dengan kita berfilsafat berarti kita berfikir yang sesungguhnya dalam memecahkan suatu keadaan yang ada disekitar kita, karena dengan berfilsafat kita berfikir dengan sungguh-sungguh dalam segala hal.

Administrasi menurut pendapat A. Dunsire , diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis. Sedangkan memurut Trecker, administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama. Kegiatan-kegiatan perencaan, pengorganisasian dan kepemimpinan secara implisit termasuk kedalam definisi tersebut. Disamping itu juga dijelaskan  tugas-tugas administratif meliputi kegiatan mengidentifikasi kebutuhan, mendefinisikan, dan mendefinisikan kembali serta menginterpretasi dan menggunakan tujuan organisasi sebagai tuntutan program dan pelayanan, mengamankan sumber daya keuangan, fasilitas, staff, dan berbagai bentuk dukungan lainnya, mengembangkan program dan pelayanan, mengembangkan struktur dan prosedur organisasi, memanfaatkan kepemimpinan dalam proses pembuatan kebijakan, pengembangan prosedur, dan prinsip-prinsip operasi, mengevaluasi program dan kepegawaian secara berkesinambungan, dan membuat perencanaan serta melakukan penelitian, dan menggunakan kepemimpinan dalam proses perubahan yang dibutuhkan dalam organisasi pelayanan manusia.

Administrasi Publik, menurut Chandler dan Plano adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.  Disamping itu, administrasi publik juga merupakan seni dan ilmu (art and science) yang ditujukan untuk mengatur “public affairs” dan melaksanakan berbagai tugas yang yang telah ditetapkan. Dan sebagai disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. Dan masih banyak lagi definisi-defenisi tentang administrasi publik lainnya sehingga  tinjauan dari beberapa literatur menunjukkan bahwa belum ada kata sepakat tentang batasan atau definisi  administrasi publik. Ada beberapa makna penting yang harus diingat berkenaan dengan hakekat administrasi publik yaitu :

  1. Bidang tersebut lebih berkaitan dengan dunia eksekutif, meskipun juga berkaitan dengan dunia yudikatif dan legislatif
  2. Berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik
  3. Berkaitan dengan masalah duniawi dan usaha kerja sam untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintah
  4. Meskipun bidang tersebut berbeda dengan administrasi swasta tetapi ia overlapping dengan administrasi swasta
  5. Diarahkan untuk menghasilkan public goods dan service
  6. Memiliki aspek teoritis dan praktis.

Administrasi Niaga dapat didefinisikan sebagai seluruh kegiatan organisasi, mulai dari produksi barang dan atau jasa sampai tibanya barang atu jasa tersebut di tangan konsumen. Administrasi publik memiliki ciri-ciri yang sangat khas yang membedakan dari administrasi bisnis, meskipun cukup banyak prinsip yang relatif sama.  Paul H. Appebly menyatakan bahwa pemerintah dan swasta sangat berbeda orientasinya. Perbedaan pokoknya terletak pada pihak yang dilayani. Pemerintah melayani kepentingan publik sedangkan swasta melayani kepentingan pribadi. Perbedaan ini yang sering menjadi masalah atau menimbulkan konflik diman pemerintah sering tidak memahami pihak swasta,  sementara swasta juga tidak memahami peran pemerintah. Sedangkan menurut Thomas Hobbes dalam bukunya “The Leviathan”, dimana membedakan pihak swasta sebagai pihak yang memiliki “merchant menthality” yang didasarkan pada “selfish interest”, sementara pemerintah diharapkan sebaliknya yaitu “public interest’. Dari sini diharapkan pemerintah harus bekerja untuk kepentingan publik, sedangkan pihak swasta bekerja untuk memenuhi kepentingan pribadinya yaitu akumukasi modal atau mencari keuntungan.

Administrasi publik berbeda dengan administrasi swasta, tidak hanya dalam konteksnya, tetapi juga dalam orientasi nilai. Misalnya, administrasi swasta lebih bersifat profit oriented sementara administrasi publik lebih non profit oriented, administrasi swasta lebih menekankan rasionalitas berdasarkan “economic man model”, sementara administrasi publik lebih menekankan rasionalitas terbatas berdasarkan “administrative man model”, dan administrasi swasta lebih mendapat sentuhan pasar, lebih otonom, dan kurang mendapat pengaruh politik, sedang administrasi publik sebaliknya. Perlu juga disadari bahwa sebagai suatu disiplin, administrasi publik memberikan berbagai prinsip-prinsip, metode, dan teknik yang rasional, yang dapat dipelajari untuk mencapai tujuan. Hampir semua prinsip tersebut berasal dari dunia bisnis karena itu tidal semua bisa digunakan. Dan yang paling spesifik adalah bahwa cara-cara yang digunakkan administrasi publik untuk mencapai tujuan memang dinilai dari segi efisiensi dan efektivitas, namun tingkat tingkat itu tidak harus mencapai titik optimum karena dunia administrasi publik tidak berorientasi pada profit semata. Hal ini disebabkan  adanya tuntutan bahwa administrasi publik juga harus mempertimbangkan nilai lain seperti keadilan dan tanggungjawab kepada publik atau democratic responsibility and accountability.

Kegiatan administrasi publik bertujuan memenuhi kepentingan publik atau secara akademik dikenal dengan istilah “public interest”. Banyaknya kepentingan di dalam masyarakat (pribadi, kelompok, publik, politik, jabatan, dll) dan yang seharusnya diperjuangkan oleh para administrator publik adalah kepentingan publik. Meskipun kepentingan umum merupakan sasaran utama dari kegiatan administrasi publik, tetapi kepentingan itu sendiri sering menimbulkan masalah karena ketidakjelasan konsepnya. Ada yang mengartikannya sebagai kepentingan yang dirumuskan oleh para pembuat kebijakan yang dipilih sebagaiman yang terdapat dalam administrasi publik lama (klasik). Ini berarti kepentingan publik tidak harus berasal dari masyarakat secara langsung, tetapi dapat diusulkan melalui wakil-wakilnya, atau pejabat publik yang ditunjuk untuk memutuskannya. Kepentingan publik ini sering kali manjadi masalah karena dirumuskan melalui proses yang sering kali tidak mencerminkan aspirasi atau keinginan publik, bahkan mencerminkan aspirasi atau keinginan wakil-wakil rakyat atau pengambil keputusan. Akibatnya banyak warga masyarakat yang kecewa ketika apa yang diputuskan tidak sejalan dengan aspirasi mereka. Untuk mengontrol kecenderungan negatif tersebut diperlukan suatu mekanisme khusus seperti “good governence” dimana proses pembuatan keputusan dilangsungkan secara demokratis dan masyarakat memiliki akses untuk lebih berpartisipasi.

Untuk menjadi seorang administrator publik yang baik harus menguasai berbagai prinsip, metode, dan teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi publik. Sifat dan penguasaan tersebut menuntut administrator publik sebagai sosok yang etis, rasional, pandai menggunakan prinsip, metode dan teknik-teknik tersebut sesuai kebutuhan. Disamping itu, seorang administrator dituntut untuk selalu peka terhadap kebutuhan masyarakat. Ia adalah sosok yang responsif. Sosok ini senada dengan pendapat James L.Perry yang menggambarkan administrator yang ideal adalah yang memiliki tecknical skills, human skills, conceptual skills, responsif terhadan institusi-institusi demokratis, berorientasi pada hasil, mampu mengembangkan jaringan kerja, dan memiliki kemampuan melakukan komunikasi dan menjaga keseimbangan antara keputusan dan kegiatan.

Selain sosok tersebut, administrator publik adalah orang pilihan, artinya ia menduduki suatu jabatan atas dasar kompetisi, bukan atas dasar kepercayaan semata. Dengan kompetisi maka yang dipilih adalah yang lebih baik dari lawan-lawannya yang juga menginginkan jabatan tersebut. Tuntutan terhadap sosok yang seperi ini telah lama diungkapka oleh Herbert Spencer, dan harus terus diupayakan serta diakomodasikan ke dalam sistem administrasi publik karena dengan demikian masyarakat  akan dipimpin oleh orang-orang yang terbaik. Dengan kata lain, kepentingan ppublik akan dapat diakomodasikan secara lebih baik bila proses administrasi publik dijalankan dengan lebih demokratis.[]

Tinggalkan Balasan