Etika Dalam Perspektif Administrasi Publik

Written by Priska Puspita Iriadini – Mahasiswa Administrasi Negara Universitas Jember

Di setiap prilaku dalam kehidupan sehari – hari kita memang sudah sepantasnya selalu menggunakan etika sebagai pegangan untuk bersikap. Etika yang identik dengan tatacara kita berprilaku seharusnya memang harus benar – benar dipegang teguh dan diimplementasikan, apa lagi oleh para aparatur administrasi atau para administator negara. Etika harus digunakan oleh para aparatur administrasi dalam bertingkah laku dan bertindak. Mengapa demikian? Adakah hubungan etika dan administrasi negara ? Apa perspektif etika di dalam administrasi negara?.

Sebelum menjawab hal tersebut , kita kenali dulu apa itu etika. Dari segi etimologis, etika berasal dari bahasa yunani yaitu “Ethos” yang berarti kesediaan jiwa akan kesusilaan. Etika merupakan seperangkat nilai sebagai pedoman, acuan, referensi, acuan, penuntun apa yang harus dilakukan dalam menjalankan tugasnya, tapi juga sekaligus berfungsi sebagai standar untuk menilai apakah sifat, perilaku, tindakan atau sepak terjangnya dalam menjalankan tugas dinilai baik atau buruk. Oleh karenanya, dalam etika terdapat sesuatu nilai yang dapat memberikan penilaian bahwa sesuatu tadi dikatakan baik, atau buruk.

Etika berkaitan dengan hukum, mengapa demikian?karena etika berkaitan dengan pemikiran apa yang baik dan apa yang buruk. Apakah perbuatan itu benar bagi hukum, sebaliknya etika menyelidiki apakah hukum itu selalu benar. Sebuah etika mempersoalkan bagaimana tingkah laku manusia yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan. Basis dari hukum adalah etika, dan ketika hukum diterapkan harus dikembalikan pada prinsip-prinsip etika

Dalam lingkup pelayanan publik , etika diartikan sebagai filsafat dan profesional standard (kode etik) atau ’right rules of conduct” (aturan berperilaku yang benar) yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik (Dernhart dalam Keban 2004:148).  Lewis dan Gilman (2005) menyebutkan tiga prinsip atau nilai yang menjadi pedoman manajer publik antara lain : (1) demokrasi, (2) profesionalisme, dan (3) etika. Ketiga nilai ini bersama-sama akan menentukan integritas individu maupun institusi.[1]

Etika merupakan dimensi yang penting dalam administrasi publik.Etika mempunyai peran yang sangat strategis karena etika dapat  menentukan keberhasilan atau pun kegagalan dalam tujuan organisasi, struktur organisasi, serta manajemen publik.Etika berhubungan dengan bagaimana sebuah tingkah laku manusia sehngga bisa dipertanggung jawabkan. Dalam melaksanakan tugas – tugas yang ada di dalam administrasi publik , maka seorang administator harus mempunyai tanggung jawab kepada publik. Dalam perwujudan tanggung jawab inilah etika tidak boleh di tinggalkan dan memang harus digunakan sebagai pedoman bertingkah laku.

Berikut ini nilai-nilai etika aparatur publik yang dirumuskan oleh Independent Sector pada Januari 2004 (dalam Lewis dan Gilman, 2005;37)[2] :

  • Komitmen pada kebaikan publik dan Komitmen pada hukum
  • Akuntabilitas publik
  • Hormat pada martabat individu
  • Inklusivitas dan keadilan sosial
  • Menghargai pluralisme dan keberagaman
  • Transparansi , integritas, dan kejujuran dan Bertanggungjawab atas pemanfaatan sumber daya
  • Komitmen pada keunggulan dan menjaga kepercayaan publik

Apabila moralitas dan etika  para penyusun kebijakan publik dan struktur organisasi serta para pelaksana manajemen publik sangat rendah , maka akan berpengaruh pada kinerja pencapaian tujuan birokrasi publik.

Etika menjadi isu penting  dalam perspektif administrasi publik terkait erat dengan kedudukan birokrasi sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Karena sebagai kepercayaan masyarakat maka pelaksanaan birokrasi dalam administrasi publik harus senan taia di kontrol agar penggunaannya semata – mata demi kepentingan publik bukan kepentingan pribadi dari sang aparatur. Lagi – lagi untuk melakukan hal demikian perlu ada etika yang mendampingi pelaksanaannya.

Ketika seorang birokrat , pelaksana tugas administrasi publik meninggalkan etika, maka akan terjadi perlakuan tidak etis , misalnya melanggar nilai – nilai publik (responbilitas , akuntabilitas, transparansi, keadilan dan lain- lain), melanggar sumpah jabatan, membohongi publik, serta tindak korupsi , kolusi dan nepotisme.[]

Tinggalkan Balasan