Demokrasi Asia, dan Kritik Terhadap Demokrasi Liberal

Written by Gilang Prabowo Jakti – Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Jember

Demokrasi secara umum dapat diartikan, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun sebenarnya hal itu justru menimbulkan suatu hal yang problematis. Definisi tersebut ternyata masih terlalu normatif dan bukan definisi yang betul-betul mengacu pada sebuah entitas riil. Hal Ini bisa dilihat bahwa kenyataanya rakyat tidak memerintah dan  kadang-kadang dalam praktiknya, bahkan rakyat dalam demokrasi juga tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dalam sejarahnya (sejak Yunani kuno), praktik demokrasi bukanlah demokrasi yang sejati. Demokrasi hanya produk demokrasi abad 20, yang lebih mengedepankan dan mengagungkan aspek demokrasi prosedural (Saiful Munjani,2006).

Demokrasi yang mengagungkan liberalisasi politik yang dihembuskan oleh negara-negara maju ke berbagai belahan dunia, terutama ke negara-negara berkembang atau non demokrasi, bermimpi akan melahirkan kesejahteraan bersama (collective wellfare), melahirkan tatanan politik yang demokratis bagi kesejahteraan dan kemajuan suatu bangsa sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju. Namun kenyataanya  yang terjadi jusru pemeliharaan kemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan, konflik-perpecahan, sosial-politik, dan bahkan melahirkan semangat dan kesadaran politik separatisme di berbagai negara (misalnya; Indonesia). Selain itu Sosialisme memandang bahwa kompetisi bebas seperti yang dibayangkan oleh kaum liberal memang tidak terjadi,  hal ini disebabkan karena ketidak adilan basis material dan struktur, yang akhirnya pasti menghasilkan yang kalah dan yang menang, bahkan sebelum berkompetisi yang menang sudah bisa ditebak.

Jika dilihat dengan teori Marx, ada ketimpangan politik struktural antara ketika kompetisi (yang menjadi salah satu ruh politik liberalism) antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang atau miskin, antara pemilik kapital ekonomi dan politik dengan negara non pemilik kapital dan akses politik. Berbeda dengan sosialisme yang bertujuan melakukan perubahan bentuk masyarakat dengan menjadikan perangkat produksi menjadi miliki bersama dan pembagian hasil secara merata disamping pembagian lahan kerja dan bahan konsumsi secara menyeluruh. Jadi Sosialisme disini merupakan sistem hidup yang menjamin hak asasi manusia, hak sama rata (equality), demokrasi, kebebasan dan sekularisme. Jaminan ini akan mewujudkan keadilan secara keseluruhan. Sosialisme mencita – citakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata melalui jalan evolusi, persuasi, konstitusional-parlementer dan tanpa kekerasan. Hal ini disebabkan Sosialisme sendiri timbul dari keadaan yang kritis di bidang sosial, ekonomi dan politik akibat revousi industri . Adanya kemiskinan , kemelaratan ,kebodohan kaum buruh , maka sosialisme berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan secara merata.

Demokrasi Asia

Menurut Mahathir Mohamad dan Lee Kuan Yew, Demokrasi Asia ini sangat berbeda dengan Demokrasi ala Barat. Alasan pemimpin kedua  negara tersebut kemudian dikenal dengan nama Asian Values Argument. Menurut mereka, Demokrasi Asia ini memiliki ciri – ciri yang khas seperti nilai – nilai kekeluargaan, keagamaan, adanya keselarasan dalam hal stabilitas. Tentunya hal ini sangat berbeda dengan Demokrasi Barat yang cenderung individualis dan hal tersebut tidak sesuai dengan Bangsa Asia. Demokrasi Asia disini lebih menekankan pemenuhan kebutuhan ekonomi guna untuk menjaga stabilitas dan selalu menjaga identitas yang dimiliki baik identitas sosial maupun budaya. Karakteristik dari Demokrasi Asia adalah:

  • Rasa komunitarian yang mengajarkan bahwa seorang individu itu penting sebagai bagian dari suatu kelompok / masyarakat, lebih daripada pendapat bahwa individu adalah pusat terpenting dari demokrasi dan masyarakat
  • Dalam kategori yang sama dalam hal perbedaan – perbedaan sikap adalah sikap kebudayaan otoritas dalam kebudayaan Asia
  • Suatu partai dominan yang dapat harus terus berkuasa selama dua sampai tiga dekade atau lebih adalah tidak mengherankan bahwa partai – partai dominan selalu merupakan partai – partai sentris
  • Hampir semua Demokrasi Asia mempunyai birokrasi yang tersentralisasikan dan negara yang kuat. Pada banyak negara, birokrasi memainkan peran yang sangat menonjol.

Dengan demikian, Demokrasi Asia ini bisa dikatakan sebagai demokrasi dengan varian yang berbeda. Mahathir Mohamad menjelaskan bahwa demokrasi memperuntukkan kuasa bagi rakyat memilih pemerintahan. Jika diberi penghormatan kepada cara-cara demokrasi, akan selamat dan stabil-lah negara itu. Jika pemerintahan yang lurus itu dapat memerintah dalam keadaan aman dan stabil, kesejahteraan rakyat dimungkinkan tercapai. Jadi bisa disimpulkan bahwa pendapat mereka adalah apabila memberikan hak – hak sipil dan politis kepada masyarakat secara bebas, bukan tidak mungkin hal tersebut akan menciptakan suatu instabilitas disuatu negara dan tentunya menghambat pertumbuhan negara tersebut.

Pernyataan keduanya ini tentu menimbulkan pemikiran bahwa Demokrasi Asia ini bisa dikatakan tidak mengandung unsur demokratis (kebebasan) bahkan cenderung otoriter. Hal ini bisa dilihat dari pembatasan hak – hak sipil dan politis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga pihak – pihak yang berperan sebagai oposisi disini serasa tidak bertaring akibat adanya semacam anti kritik bagi pemerintah, bahkan masyarakatpun hanya bisa tunduk dan patuh terhadap kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Namun setelah dijalankan oleh beberapa negara mengenai Demokrasi Asia ini, negara – negara tersebut memang mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Misalnya; Malaysia dan Singapura. Kedua negara ini berkembang begitu pesat terutama dalam segi perekonomiannya. Hal ini disebabkan pemimpin kedua negara tersebut (Mahathir Mohamad dan Lee Kuan Yew) benar – benar menerapkan apa yang dimaksud dengan Demokrasi Asia tersebut. Akan tetapi jika dalam suatu pemerintahan terdapat suatu bentuk pembatasan hak – hak, terutama pihak oposisi, maka tidak ada semacam bentuk koreksi bagi pemerintahan yang ada didalamnya. Selain itu bisa jadi Demokrasi Asia tersebut hanya dijadikan sebagai alat untuk mencari suatu bentuk legitimasi pemerintah terhadap masyarakat (terutama pemerintah suatu negara yang menjalankannya,misalnya; Indonesia/era Soeharto, Malaysia/era Mahathir Mohamad, Singapura/era Lee Kuan Yew).

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila  pada hakekatnya berpangkal tolak dari kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga dapat dirumuskan bahwa Demokrasi Pancasila berarti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dengan kesadaran keagamaan yang disertai semangat toleransi yang tinggi, saling menghormati sesama umat beragama, serta dituntut untuk memberikan apa yang menjadi haknya kepada setiap orang. Di samping itu kerakyatan juga dilandasi oleh integritas, identitas, kepribadian dan stabilitas nasional serta tidak hanya di bidang politik saja, melainkan di bidang ekonomi dan sosial budaya.

Namun ketika kepemimpinan Soeharto (Orde Baru), Demokrasi Pancasila sepertinya tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak konsekuen terhadap Pancasila dan UUD 1945. Hal ini bisa dilihat ketika Soeharto mulai memegang tampuk kekuasaan. Semboyan untuk melaksanakan UUD 1945 (secara murni dan konsekuen) banyak dikemukakan  pemerintah Orde Baru Pimpinan Soeharto (namun hanya sebatas semboyan saja). Soeharto lebih mengkonsentrasikan penyelenggaraan sistem pemerintahan dengan menitikberatkan pada aspek kestabilan politik dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Pada era ini pula mulai muncul konsep penyederhanaan partai (Konsep Fusi) yang dikukuhkan melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1975 yang membatasi organisasi peserta Pemilu, serta memberikan tekanan-tekanan politik terhadap partai politik yang memiliki basis massa luas sekaligus penyaringan partai politik melalui verifikasi hingga tinggal sepuluh partai politik yang dinilai memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu pada tahun 1971. Kemudian pasca 1971 partai-partai hanya terbagi kedalam golongan partai yang berbasis nasional, spiritual dan karya. Ide – ide penyederhanaan partai ini dilakukan karena partai politik selalu menjadi sumber yang mengganggu stabilitas.

Pada tahun 1973 akhirnya Konsep Fusi ini sudah dapat diterima oleh partai-partai yang ada. Sistem fusi ini berlangsung hingga lima kali Pemilu selama pemerintahan orde baru (1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997).  Selain itu pemerintahan Orde Baru berusaha menciptakan single majority lewat eksistensi partai Golongan Karya. Dari sini akhirnya timbul ketidakseimbangan kekuasaan di antara lembaga – lembaga negara dan terjadinya sistem kekuasaan yang berpusat pada lembaga kepresidenan, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, kehidupan yang menumbuhkan budaya KKN, korupsi, dan lain-lain. Hal ini tentu masih jauh dengan apa yang dicita – citakan oleh Demokrasi Pancasila sendiri.[]

Tinggalkan Balasan