Dampak Hubungan Kerjasama Militer Amerika Serikat – Taiwan Terhadap China

Written by Ni Luh Desriana U., Angel Fransis S, Fanuarika L.N, dkk – Alumni Hubungan Internasional Universitas Jember

Hubungan diplomatik Amerika Serikat dan China dimulai pada tanggal 15 Desember 1978 yang secara efektif mulai diberlakukan pada 1 Januari 1979, akibatnya ada perubahan kebijakan yang diberlakukan Amerika terhadap Taiwan yang sebelumnya masih diakui sebagai bagian dari Negara China yang pemberlakuaannya dipandu oleh Taiwan Relations Act (TRA) bersama dengan tiga bentuk kerjasama yang terjalin antara Amerika Serikat dengan RRC diantaranya adalah Perjanjian Shanghai pada tahun 1972, Perjanjian Normalisasi pada tahun 1979 dan Perjanjian Bersama Amerika –China pada tanggal 17 Agustus 1982. Keberadaan TRA pada dasarnya memberikan bingkai hukum bagi kerjasama yang dilakukan antara Amerika Serikat dengan Taiwan. Amerika Serikat juga mengakui adanya one China policy bahwa hanya ada satu China dengan Beijing sebagai sentral pemerintahan dan Taiwan merupakan bagian darinya. Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat-China memang pada dasarnya selalu mengalami pasang surut, hal ini semakin diperburuk dengan adanya kebijakan pemerintah Amerika Serikat untuk mengenakan pajak terhadap pipa gas buatan China yang masuk ke Amerika Serikat dan menyetujui adanya pemasokan sistem penangkal peluru modern kepada Taiwan. Dari sisi China penurunan hubungan diplomatik diakibatkan oleh penerimaan kunjungan Dalai Lama oleh Amerika Serikat, yang dianggap bahwa dengan penerimaan Dalai Lama maka secara tidak langsung Amerika mengakui eksistensi dari Tibet serta mendukung lepasnya Tibet dari kekuasaan China.

Dari penjelasan tersebut maka timbul sebuah permasalahan bila Amerika Serikat kembali bekerjasama dengan Taiwan yang kali ini terfokus dalam bidang militer.  Hal ini akan menimbulkan dampak yang akan dirasakan oleh China selama terjadinya kerjasama tersebut. Dalam membahas permasalahan ini penulis akan menggunakan teori realisme dengan pendekatan balance of power.

Teori Realis ini paling tepat untuk digunakan dalam menganalisa hubungan antara Amerika Serikat dengan Taiwan ini. Dalam teori Realis, negara sebagai faktor utama dalam hubungan internasional lebih bersifat rasional dan monolith, jadi negara bisa memperhitungkan cost and benefit dari setiap tindakanya demi kepentingankeamanan nasional, fokus dari penganut realis adalah struggle for power dan real politik. Dalam pandangan realis sifat dasar interaksi Negara dalam sistem internasional adalah anarki (negara sejajar, tidak ada otoritas tertinggi di atas negara), kompetitif, kerap kali konflik dan kerjasama dibangun hanya untuk kepentingan jangka pendek, sehingga negara-negara bertindak hati-hati dalam memprioritaskan kepentingan nasional. Ketertiban dan stabilitas hubungan internasional hanya akan dicapai melalui keseimbangan distribusi kekuatan (balance of power).

Balance of Power menurut Ernst B. Haas adalah pendistribusian dari power, proses keseimbangan, sebuah hegemony yang mengimbangi hegemony lain, stabilitas dan perdamaian dalam penonjolan power, ketidakstabilan dan perang akibat power, power politik secara umum, peraturan yang bersifat universal, dan sebuah sistem yang mengarahkan untuk membuat suatu kebijakan.BoP dalam sistem power ini muncul untuk menghasilkan tiga kondisi. Pertama, adanya keberagaman kedaulatan negara yang mucul haruslah tidak tunduk pada keterpaksaan dari salah satu legitimasi kedaulatan negara lain yang lebih berkuasa. Kedua, kontrol secara terus-menerus dari kompetisi akibat langkanya sumber daya atau nilai-nilai konflik. Ketiga, menyamaratakan distribusi status, kekayaan, dan potensi power diantara aktorpolitik yang masuk dalam suatu sistem. Secara sistemik, BoP digunakan untuk mencegah adanya sistem hegemoni yang diartikan sebagai sebuah dominasi suatu negara terhadap negara atau kelompok negara lain

Kebijakan Hubungan Militer Amerika Serikat dengan Taiwan.

Sejak tahun 1972 AS telah mulai membuka hubungan dengan China sehingga mereduksi kondisi hubungan diplomatik dengan Taiwan. Kondisi ini diperparah dengan perjanjian yang dilakukan oleh Presiden AS Ronald Reagen dengan China yang berisi perjanjian AS untuk mengurangi penjualan senjata ke Taiwan. Dalam periode 1970 sampai 1980an tersebut, penjualan senjata kepada Taiwan menurus drastis ketika AS mulai membantu China meningkatkan teknologi senjatanya. Namun kondisi tersebut menjadi terbalik setelah terjadinya peristiwa Tiananmen pada tahun 1989 di Beijing. Program AS untuk membantu pasokan persenjataan militer China mulai menurun dan sebaliknya, penjualan militer AS ke Taiwan meningkat.

Pada tahun 2003, Presiden George W. Bush menawarkan Taiwan paket senjata terbesar semenjak ayahnya, George W. Bush Sr. menjual bermacam-macam kapal perang dan pesawat F-16 ke Taiwan dekade yang lalu. Namun pembelian item paling mahal dan kontroversial AS yakni empat Arleigh Burke-class destroyers dilengkapi dengan system radar Aegis, ditolak Bush. Meski demikian, AS menyetujui dua sistem senjata lain yang ditentang Cina : delapan kapal selam dan 12 pesawat patroli anti-kapal selam P-3C. AS juga menawarkan empat Kid-class penghancur rudal yang lebih besar dua kali lipat dari semua kapal perang Taiwan yang pernah ada dan lebih kuat dari penghancur milik Cina.

Alasan AS ketika menjual senjata militer ke Taiwan adalah pada saat itu China menempatkan 1.500 rudal balistik di perairan dekat Taiwan. Karena AS berdasarkan kesepakatan harus melindungi Taiwan dari ancaman militer, maka langkah untuk melawan China ini pun harus dilaksanakan. Selain itu, pada era Bush tersebut, China tanpa bantuan AS telah mulai untuk meremajakan alat-alat militer mereka. Mereka telah mengalokasikan setidaknya 60 miliar dolar untuk program peremajaan tersebut. Karena itu di era Bush ini AS mulai mengagendakan program untuk penangkalan kekuatan China.

Hubungan Washington, Taipei dan Beijing

            Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan China maupun Taiwan pada dasarnya cukup rumit, pada satu sisi China menganggap Amerika Serikat sebagai musuh kuat dalam bidang militer namun disisi lain China juga harus melindungi Taiwan dari upaya deklarasi kemerdekaan penuh yang selalu diinginkan selama ini dan pemerintahan China juga ingin menghalangi adanya komitmen kerjasama antara Amerika Serikat dengan Taiwan. China selama ini selalu berusaha untuk menjadikan Taiwan sebagai sekutunya, tetapi hal yang terjadi tidak pernah ada titik temu dari kesepakatan ini. Lebih-lebih pada saat Taiwan memutuskan kerjasama dalam bidang militer dengan Amerika Serikat, yang mengakibatkan China semakin berusaha untuk memperkuat kemampuan militernya namun China juga tidak menutup usaha perbaikan hubungan antara Taiwan dengan masyarakat China.

Bagi Amerika Serikat, dampak kebijakan kerjasama militer Amerika Serikat-Taiwan merupakan usaha mencapai kepentingan nasional Amerika Serikat menuju unilateralis dengan melanjutkan nilai-nilai inti Amerika Serikat. Kebijakan kerjasama militer Amerika Serikat-Taiwan dapat membebani negara Amerika Serikat sebab selain harus menjaga Taiwan, Amerika Serikat harus semakin waspada membendung Cina, usaha ini sering dinilai dengan standar ganda Amerika Serikat dalam membangun hubungan bilateral dengan China. Di sisi lain mendukung satu China, tapi di sisi lain juga membangun kerja sama militer dengan Taiwan yang eksistensinya sebagai negara merdeka ditentang China. Dampak lainnya adalah pengaruh Amerika Serikat semakin kuat di kawasan Asia Pasifik. Hal ini dapat memperburuk hubungan AS – China, karena China berambisi menjadi kekuatan militer baru di Asia.

Bagi Taiwan, kerjasama militer dengan Amerika Serikat merupakan suatu keuntungan tersendiri, terutama dalam menghadapi intimidasi militer China yang jauh lebih kuat. AS diharapkan dapat menekan akselerasi China yang menginginkan Taiwan berada di dalam kedaulatannya. Keuntungan lainnya adalah Taiwan dapat memainkan peran diplomatic strategis terkait dengan hubungan bilateral AS-China yang tidak harmonis. Taiwan diuntungkan dengan upaya meningkatkan kapabilitas militernya di kawasan Asia Timur melalui bantuan dari AS. Satu-satunya faktor yang mungkin dianggap tidak menguntungkan Taiwan dari kerjasama ini adalah munculnya ketergantungan militer Taiwan terhadap Amerika Serikat dan sekutunya.

Dilihat dari sudut manapun, kerjasama militer AS-Taiwan sangat tidak menguntungkan posisi China dalam konflik kedaulatan dengan Taiwan, juga di kawasan Asia Timur. Kerja sama militer ini dapat dianggap sebagai upaya membendung kepentingan nasional China menuju kekuatan baru dunia yang merubah unilateralisme Amerika Serikat menjadi multilateral global. Hal ini juga memicu munculnya bibit konflik baru, yang awalnya hanya China-Taiwan, berkembang menjadi konflik multilateral yaitu AS-Taiwan versus China. Situasi ini juga secara alamiah akan membuat China menjaga jarak dengan AS dan sekutunya. Hal ini merupakan hubungan antarnegara yang sangat buruk, karena berkembang berdasarkan konflik kepentingan dan dimungkinkan berkembang menjadi konflik kawasan.[1]


[1] Melvyn P Leffler, “Bush Fpreign Policy”, Think Agaian Foreign Policy, No 144 (September 2004), hal.23

 

3 Balasan pada “Dampak Hubungan Kerjasama Militer Amerika Serikat – Taiwan Terhadap China”

Tinggalkan Balasan