Bank Syariah dan Sistem Ekonomi Pancasila

Written by Fudzcha Putri Jazilah MM – Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Jember

BAB 1. PENDAHULUAN

Dalam tubuh sistem ekonomi Pancasila, terdapat kerangka utama yang membangun landasan idealismenya, yakni sosialisme dan kapitalisme. Dalam kerangka sosialisme, di sini dimaknai sebagai sosialisme Pancasila. Substansinya antara lain akan hal religius (sosialisme religius), yang pertama kali dikemukakan oleh Hatta (perumus pasal-pasal ekonomi dalam UUD’45), ketika berpidato di Bukittinggi pada tahun 1932, pun Bung Karno, dan Soeharto kala berpidato di Dies Natalis-UI, 1975 (Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono, 1988 hal.2).Dikatakan kandungan sosialisme religius dalam sosialisme Pancasila, tidak berkorelasi dengan paham dialektika-materialisme sosialis “ala Marx”, melainkan merujuk pada sila pertama Pancasila dan pasal 29 (Bab. Agama), UUD’45, di mana menekankan keharusan landasan etika (moral) religius, yaitu ajaran dan perintah Tuhan untuk menjalani pergaulan hidup (termasuk ihwal perekonomian) yang menjamin kemakmuran dan kesejahteraan merata, bebas dari segala penindasan dalam suasana persaudaraan, tolong – menolong dan adil. Manusia Pancasila yang ber-“Ketuhanan Yang Maha Esa,” selain homo economicus (bernaluri kebutuhan ekonomi), juga homo metafisikus dan homo mysticus (juga memperhatikan naluri sosial dan moral sebagai pengabdian kepada sang Pencipta) (dalam Sarino Mangunpranoto, 1988 hal.91)

Secara prinsipil Islam (sebagai parameter sistem religi/agama mayoritas bangsa Indonesia), mencerminkan pengakuan rakyat bahwa semua kekayaan alam di wilayah NKRI adalah milik Allah. (“Kepunyaan Allah belaka langit dan bumi, dan apa – apa di antara keduanya. DijadikanNya. Allah berkuasa pada tiap – tiap sesuatu,” Alquran Surat Al-Maidah, sebagian dari ayat 17), maka merupakan suatu amanat yang seyogyanya dipelihara rakyat NKRI.

Pemberian harta cuma – cuma, melainkan dengan berinvestasi bagi mereka yang bermodal mapan, lantas si miskin diperintahkan secara agama untuk bekerja keras sebagai perbaikan hidup dan harmonis dengan si kaya, begitupun sebaliknya. Pemerintah juga harus menelurkan segala kebijakan adil termasuk menghilangkan gap si kaya dan si miskin. Tujuan demokrasi ekonomi dalam sektor swasta dan koperasi yakni masyarakat adil dan makmur, yang juga didengungkan dalam agama Islam, yakni perekonomian adil dan makmur yang “diridhai” oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seperti halnya yang dilakukan oleh bank-bank syariah yang berlandaskan azas-azas perekonomian islam dalam pemberian atau penyaluran dananya bagi masyarakat atau nasabahnya.

BAB 2. PERMASALAHAN

Wacana maraknya bank-bank milik Negara saat ini telah menambahkan sistem syariah dalam kinerja pendanaannya. Bank yang merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.(Kasmir, 2000). Saat ini telah menambah label syariah pada alur kinerjanya. Sistem kerjanya  berdasarkan Sistem ekonomi islam. Dilandaskan benar dalam Sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang digunakan sebagai landasan moral Perekonomian Indonesia.

Kemudian, dapatkah bank-bank ini menjalankan kinerjanya dengan berlandaskan pancasila dan syariat islam yang mengatakan bahwa penerimaan keuntungan itu sama dengan riba dan itu sangat diharamkan dalam hukum islam. Bank-bank Negara yang telah melabelkan syariah dalam kinerjanya ini sekarang sedang gencar melakukan suatu program yang dinamakan “bantuan pembiayaan pada bisnis usaha kecil dan menengah”.

Sebuah program pendanaan yang segala mekanismenya berasaskan pada ekonomi syariah. Jika dipandang pada keadaan atau faktanya pada saat ini memang Negara Indonesia Mayoritas memeluk agama islam. Pandangan dasar inilah yang menjelaskan bahwa sistem kinerja ini dapat diterapkan pada bank-bank di Negara Indonesia pada khususnya. Namun,terlepas dari itu tentunya bank-bank ini juga harus tetap berprinsip sebagai salah satu pilar ekonomi dalam hal pendanaan usaha-usaha masyarakat.

BAB 3. PEMBAHASAN

Dari permasalahan yang ada penulis ingin membahas permasalahan ini dalam dua sudut pandang pembahasan yaitu pandangan sistem Ekonomi islam dan Sistem Ekonomi Pancasila terhadap kinerja Bank Syariah. Dibawah ini akan penulis jelaskan secara terperinci kedua sudut pandang tersebut :

Pandangan Sistem Ekonomi Islam

Sistem Ekonomi Islam atau syariah sekarang ini sedang banyak diperbincangkan di Indonesia. Banyak kalangan masyarakat yang mendesak agar Pemerintah Indonesia segera mengimplementasikan sistem Ekonomi Islam dalam sistem Perekonomian Indonesia seiring dengan hancurnya sistem Ekonomi Kapitalisme. Menurut Hasanuzzaman “Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat” (diakses dari: www.mediaislam.com).

Sistem Ekonomi Syariah merupakan perwujudan dari paradigma Islam. Pengembangan Sistem Ekonomi Syariah bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, tetapi lebih ditujukan untuk mencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi yang telah ada. Islam diturunkan ke muka bumi ini dimaksudkan untuk mengatur hidup manusia guna mewujudkan ketentraman hidup dan kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat sebagai nilai ekonomi tertinggi. Umat di sini tidak semata-mata umat Muslim tetapi, seluruh umat yang ada di muka bumi.

Ketentraman hidup tidak hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara melimpah ruah di dunia, tetapi juga dapat memenuhi ketentraman jiwa sebagai bekal di akhirat nanti. Jadi harus ada keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup di dunia dengan kebutuhan untuk akhirat. Tiga Prinsip Dasar Yang Menyangkut sistem ekonomi Syariah menurut Islam yaitu:

  1. Tawhid, Prinsip ini merefleksikan bahwa penguasa dan pemilik tunggal atas jagad raya ini adalah Allah SWT.
  2. Khilafah, mempresentasikan bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini dengan dianugerahi seperangkat potensi spiritual dan mental serta kelengkapan sumberdaya materi yang dapat digunakan untuk hidup dalam rangka menyebarkan misi hidupnya.
  3. ‘Adalah, merupakan bagian yang integral dengan tujuan syariah (maqasid al-Syariah).

Konsekuensi dari prinsip Khilafah dan ‘Adalah menuntut bahwa semua sumberdaya yang merupakan amanah dari Allah harus digunakan untuk merefleksikan tujuan syariah antara lain yaitu; pemenuhan kebutuhan (need fullfillment), menghargai sumber pendapatan (recpectable source of earning), distribusi pendapatan dan kesejah-teraan yang merata (equitable distribution of income and wealth) serta stabilitas dan pertumbuhan (growth and stability) (diakses dari : www.mediaislam.com)

Dari pandangan sistem ekonomi syariah tersebut maka pembiayaan dalam bank-bank syariah mulai berlandaskan konsep islam yaitu pembiayaan yang disebut “Mudharabah yaitu pembiayaan dengan prinsipbagi hasil antara bank dan nasabah pembiayaan dimana pemilik modal (Bank) menyediakan sebagian besar modal pada suatu usaha yang disepakati.”(Tim Ilham, 2006).

Di sisi lain, bank-bank syariah tersebut dianggap sah secara hukum islam apabila memenuhi prinsip-prinsip mudharabah tersebut ditambah lagi dengan memenuhi rukun-rukun mudharabah yaitu: shahibul mal (pemilik modal), mudharib (pelaksana atau usahawan), modal (mal), kerja atau usaha, keuntungan, dan ijab qobul. Ketentuan hukum yang diperhatikan bank syariah dalam penyaluran dananya adalah (Muhammad, 2008):

Mudharabah boleh dibatasi dalam periode tertentu.

Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, atau tidak terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaianya dilakukan melalui badan Arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Jadi, selama bank-bank syariah tersebut telah memenuhi kriteria-kriteria diatas dan pihak bank maupun nasabah tidak merasa dirugikan atau dengan kata lain mereka setuju dengan syarat, rukun serta hukum yang dijalankan dalam kinerja bank syariah maka bank-bank syariah tersebut dianggap sah menurut hukum syariah islam. Selain itu, manajemen penyaluran dana yang dijelaskan diatas sesuai dengan sistem ekonomi islam.

Pandangan Sistem Ekonomi Pancasila

Sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada moral yaitu pada Pancasila sila pertama yang menyatakan: ”Ketuhanan Yang Maha Esa”. Landasan moral ini, yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima dalam Pancasila.

Karena agama islam banyak dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia, maka nilai-nilai ekonomi islam juga memiliki peranan yang paling besar dalam aturan-aturan nilai ekonomi pancasila. Bank-bank syariah yang ada di Indonesia bila dipandang dari pandangan sistem ekonomi pancasila dapat dikatakan sah karena nilai-nilai moral yang menjadi landasan dalam bank-bank syariah sudah sesuai dengan nilai moral pancasila. Bank syariah dalam hal ini telah memberikan kontribusi untuk menangani masalah kemiskinan sebagai bentuk pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, perbedaan signifikan yang dapat kita lihat sebagai pembanding antara bank-bank syariah dan bank bukan syariah dalam menangani masalah penagihan hutang terhadap nasabahnya terdapat pada prosedur yang dilakukan oleh masing-masing bank tersebut. Unsur ekonomi pancasila yang berlandaskan moral pancasila dalam memberikan solusi untuk masalah penagihan hutang yang dilaksanakan oleh bank syariah adalah (Kompas, Perbankan Syariah,12 April 2011):

Surat pemberitahuan.

Surat penagihan yang dikirim sebanyak 3 kali.

Surat peringatan yang dikirim sebanyak 3 kali.

Memanggil nasabah.

Melalui pengadilan.

Penyitaan asset jaminan.

Berbeda dengan prosedur penagihan hutang yang dipraktikan oleh bank-bank lain yang menggunakan jasa debt collector yang mana jasa ini dikenal tidak menggunakan asas kekeluargaan dalam hal penagihan hutang pada nasabah. Hal inilah yang dikatakan melanggar nilai moral yang telah terkandung dalam pancasila sila pertama. Penangihan sistem ini yang selama ini diresahkan oleh masyarakat. Dalam satu sisi memang nasabah telah melakukan kesalahan karena tidak membayar tanggungan tepat waktu.

Namun, jasa penagih hutang ini juga salah karena sistem penagihannya tidak berasas kekeluargaan tersebut. Kedua sisi berbeda ini yang harus diperbaiki karena prinsipnya dalam sistem ekonomi pancasila semua sector alur  maupun kinerja ekonomi Indonesia itu harus berlandaskan pada nilai-nilai yang telah terkandung dalam pancasila.Khususnya dalam permasalahan ini adalah sila pertama”Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka, jika telah terjadi keseimbangan dalam sistem yang ada pada bank syariah ini akan terjadi keselarasan dan memiliki dampak baik juga pada sistem perekonomiaan nantinya. Semua sistem yang dijalankan didalammnya bersumber pada nilai-nilai pancasila.

BAB 4. KESIMPULAN

Bank-bank syariah  yang ada di Indonesia dapat kita katakan sah menurut sistem ekonomi islam apabila memenuhi rukun-rukun dan hukum-hukum dalam penyaluran dana kepada nasabahnya seperti yang telah kami jelaskan pada pembahasan diatas. Selain itu, adanya bank-bank syariah ini juga sudah sesuai dengan sistem ekonomi pancasila yang berlandaskan pada moralitas pancasila itu sendiri. Bank-bank syariah dalam konteks ekonomi pancasila, mampu memberikan perubahan yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Peran bank-bank syariah disini adalah memberikan bantuan dana bagi masyarakat atau para usahawan dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah.

 Bantuan dana yang diberikan untuk membantu operasional perusahaan atau pendirian usaha baru yang akan membawa dampak baik pada perekonomian Indonesia. Dampak dari bantuan dana ini akan membuat perekonomian Indonesia dapat tumbuh dan berkembang sehingga kemiskinan yang didera oleh masyarakat Indonesia dapat diatasi. Di sisi lain, peranan bank-bank syariah dalam pemerataan keadilan sosial  sebagai perwujudan dari sila kelima dalam pancasila yang didasari oleh moralitas  pancasila yang juga tercermin dalam sila pertama pancasila tidak menyimpang dari sistem ekonomi islam itu sendiri.

Pada akhirnya, kami menyimpulkan bahwa bank-bank syariah di Indonesia sudah sesusi dengan sistem ekonomi islam dan sistem ekonomi pancasila. Dilihat pada kedua sisi dalam alur kinerjanya baik bagi nasabah, pemerintah maupun pihak bank sendiri. Kecenderungan keberpihakan dihapuskan sehingga penggunaan nilai morallitas mampu mengangkat perekonomian Indonesia menjadi lebih berasas atas kekeluargaan dan sesuai dengan nilai dan norma yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kasmir. 2000. Manajemen Perbankan. Jakarta : Rajawali Press.

Madjid, Abdul dan Swasono, Sri-Edi (Eds.). 1988. Wawasan Ekonomi Pancasila. Cetakan Kedua. Jakarta: UI Press.

Mubyarto. 1987. Ekonomi Pancasila: gagasan dan kemungkinan. Cetakan Pertama. Jakarta: LP3S.

Mubyarto. 1997. Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto. Cetakan Pertama. Jakarta: Aditya Media.

Muhammad.2008. Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.

Tim Ilham.  2006. Buku Tugas Siswa PAI kelas IX semester gasal.  Jakarta: Fajar.

Artikel

Kompas, Perbankan Syariah (Artikel Ekonomi), 12 April 2011.

Internet

www.mediaislam.com  diakses pada tanggal 14 April 2011

 

4 Balasan pada “Bank Syariah dan Sistem Ekonomi Pancasila”

Tinggalkan Balasan