Analisa United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation (UN-REDD) di Indonesia

Written by Fudzcha Putri Jazilah MM, dkk – Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Jember

Latar Belakang

Indonesia mempunyai berbagai macam sumberdaya terutama sumberdaya hutan. Fakta menunjukkan luas hutan di Indonesia berkurang dari tahun ke tahun. Luas hutan alam asli Indonesia menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan.  Hingga saat ini, Indonesia telah kehilangan hutan aslinya sebesar 72 persen[1]. Diketahui bahwa fungsi utama hutan ada 3, yaitu: sistem pengatur iklim, sistem sumber daya, dan sistem pelindung. Fungsi sebagai sistem pengatur iklim karena hutan sebagai penyimpan CO2, penyeimbang temperatur, penyaring udara, pengatur hujan wilayah, dan terkait dengan iklim mikro. Fungsi sebagai sistem sumberdaya karena hasil hutan yang berupa kayu dan non kayu. Fungsi sistem pelindung berarti hutan sebagai pelindung tanah, penahan longsor, penyimpan air, sumber air tawan, dan  pengatur  permukaan air tanah.

Wacana yang muncul dewasa ini adalah hutan dengan fungsinya yang sangat kompleks ini haruslah di jaga dan dilestarikan oleh berbagai pihak baik pemerintah daerah, pemerintah pusat baik negeri maupun swasta. Bentuk sinergis semua pihak dalam menanggapi wacana lingkungan semacam ini sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Dari sudut pandang lain ternyata hutan yang disebut sebagai paru-paru dunia ini memiliki kontribusi penting juga dalam wacana hubungan internasional dimana tidak semua Negara maju dan berkembang memiliki hutan sebagai tempat filterisasi polusi udara. Sedangkan disadari ataupun tidak polusi udara makin hari makin bertambah hingga dampaknya sangat signifikan yaitu pada keekstriman perubahan iklim.

Wacana lain mengenai Deforestasi yang  penyumbang utama (17% emisi karbon) terhadap perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem, dan merupakan ancaman langsung terhadap ekosistem yang ada. Indonesia berada pada deretan lima negara tertinggi persentase kehilangan hutan primernya dalam kurun waktu 1990-2010.  Dari total kawasan hutan yang hilang yang diutarakan dalam periode 2000-2005, telah terjadi peningkatan mencapai 107% untuk periode 2005-2010[2]. Akselarasi kehilangan hutan ini merupakan penyebab timbulnya kecemasan yang serius, karena hal itu tidak hanya berdampak secara negatif terhadap hutan dan keanekaragaman hayatinya, tetapi juga terhadap jasa ekosistem seperti persediaan air yang diikuti keamanan pangan dan kesehatan bagi masyarakat  lokal, dan masyarkat global, terutama pada upaya global dan nasional dalam mitigasi perubahan iklim. Sebagian besar deforestasi itu disebabkan baik oleh upaya ilegal dan juga upaya jangka pendek dalam meningkatkan perekonomian, tanpa mempersiapkan tujuan pembangunan jangka panjang yang lestari. Wacana inilah yang mengantarkan organisasi internasional setaraf UNDP mencoba mengimplementasikan salah satu programnya di bidang lingkungan yaitu dengan menggalakkan program REDD bagi Negara-negara berkembang yang memiliki hutan khususnya Negara Indonesia.

Indonesia maju untuk memperjuangkan REDD pada konvensi perubahan iklim di Bali tahun 2007, di mana ide tersebut telah berkembang dengan mengikutsertakan isu ‘degradasi hutan’. Berbagai usul penambahan isu tentang agroforestri dan pertanian juga muncul. REDD berkembang lebih jauh lagi menambahkan konservasi dan pengelolaan hutan secara lestari, pemulihan hutan dan penghutanan kembali, serta peningkatan cadangan karbon hutan.

Dengan cepat REDD menjadi faktor penting dalam berbagai negosiasi internasional karena dianggap sebagai salah satu cara paling murah untuk memperlambat laju perubahan iklim. Modelnya menuruti prinsip “common but differentiated responsibility”, di mana negara maju, yang menghasilkan banyak emisi dalam proses industrialisasi dan untuk menopang gaya hidup, menyediakan dana dan teknologi untuk negara berkembang sebagai bentuk komitmen mengurangi dampak emisi karbon mereka.

Dalam konvensi perubahan iklim terakhir di Cancun tahun 2010, dunia telah sepakat untuk memasukkan REDD dalam mekanisme yang akan berlaku setelah Protokol Kyoto berakhir di tahun 2012. Dana sudah mulai mengalir, misalnya dari Norwegia, yang berkomitmen untuk mengucurkan dana sampai US$ 1 miliar untuk Indonesia di bawah payung REDD.

1.2  Rumusan Masalah

UNDP sebagai badan PBB resmi untuk program pembangunan mencanangkan segala implementasi bentuk regulasi maupun tata kelola program REDD ini. Sebagai konsentrasinya maka pulau sumatra yang dijadikan objek kajian awal dalam pelaksanaan REDD oleh UNDP  ini. Dalam konteks ini dapat ditari benang merah analisis rumusan masalah yaitu:
1. Bagaimana UNDP berperan dalam realisasi program lingkungannya yang dibungkus dalam program REDD dilihat dari sudut pandang universalism? Karena keberadaan UNDP dalam programnya di Indonesia adalah program yang telah melintas batas negara, dan
2. Bagaimana konsep universalism memandang UNDP sebagai International Government Organization?

1.3  Kerangka teori.

Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik juga mencakup tentang interdependensi perekonomian. Interdependensi Perekonomian muncul pasca Perang dunia II dimana sistem internasional mulai menyadari bahwa Kerjasama itu dibutuhkan dalam membangun hubungan antar Negara-negara sehingga Perang bukan menjadi salah satu strategi dalam memecahkan permasalahan antar Negara. Kajian ilmu hubungan internasional menjadi luas dengan mencakup pengkajian mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat (politik, ekonomi, sosial, budaya). Batasannya yakni hubungan internasional mengkaji hal-hal atau aspek-aspek ini dari segi keterhubungan global (global connections), yang non-domestik, yang melintasi batas wilayah masing-masing negara.[3]

Hubungan Internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara-negara (state-actors) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (non-state actors). Pola interaksi hubungan ini yakni berupa kerjasama (Coorporation).

Adanya jalinan hubungan kerjasama Negara berkembang dan Negara maju  sejalan dengan konsep hubungan bilateral, menurut Kusumohamidjojo:

Hubungan bilateral adalah suatu bentuk kerjasama di antara dua subyek dalam Hubungan Internasional lintas batas negara yang Berdekatan secara geografis maupun yang jauh diseberang lautan dengan sasaran utama menciptakan kerjasama politik, kebudayaan, dan struktur ekonomi.[4]

Maka studi hubungan internasional semakin hari makin kompleks dimana nuncul peranan-peranan organisasi internasional maupun regional juga ikut ambil posisi dalam membentuk kerjasama yang bersifat lintas batas Negara. UNDP sebagai pemeran penting dalam realisasi program REDD ini dapat dipandang dari sudut pandang universalisme yang berasumsi bahwa masyarakat internasional dapat ikut berpartisipasi dalam pembentukan aturan dari suatu organisasi internasional[5],universalism menekankan pada keberadaan International Government Organitation sebagai organisasi Negara-negara yang mampu menciptakan norma dan aturan yang mengikat anggota-anggotanya[6]. Dasar pemikirannya adalah bahwa International Government Organization ini adalah organisasi yang anggotanya adalah wakil-wakil Negara dan ada perjanjian sebagai bukti sah perwakilan mereka[7].

Dari dasar inilah maka UNDP memiliki wewenang membuat norma dan aturan dalam realisasi REDD di Indonesia Khususnya di Sumatra. Karena,sebelum Program REDD ini di lakukan UNDP melakukan perundingan bersama semua Negara anggota PBB untuk mengatasi masalah perubahan iklim,dari perundingan itu akhirnya muncullah program REDD sehingga dalam konteks ini ada peranan penting Negara-negara baik maju maupun berkembang sehingga nantinya program ini dapat menguntungkan semua pihaik.

Karena pihak-pihak dalam PBB telah setuju maka dibuatlah aturan dan tata kelola REDD oleh UNDP sebagai badan dibawah PBB untuk melaksanakan program ini dengan ditandai perjanjian.

Pembahasan

2.1 United Nations Development Programme(UNDP) dalam sudut pandang universalisme.

UNDP merupakan organisasi dibawah badan PBB yang bergerak dibidang program pengembangan Negara berkembang. Organisasi multilateral yang paling besar memberi bantuan teknis dan pembangunan di dunia. Berpusat di New York City dan juga sebagai organisasi terbesar dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa[8]. UNDP sebagai badan dibawah PBB tentunya memiliki fungsi-sungsi diantaranya Mewujudkan demokrasi dalam suatu Negara, Penanggulangan kemiskinan,Membantu suatu negara untuk bangkit dari keterpurukan,Perluasan Energi dan Keseimbangan Lingkungan,Penanggulangan HIV/AIDS[9].

UNDP dalam hubungannya dengan Lingkungan Energi dan menanggapi dampak pertumbuhan perubahan iklim terhadap pembangunan manusia dan dalam membalikkan hasil pembangunan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim akan menjadi fokus sentral dari UNDP. Program ini diselenggarakan dalam tiga kelompok: perubahan iklim adaptasi dan mitigasi; terbarukan energi / efisiensi energi, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. UNDP akan bermitra dengan pemerintah, sektor swasta dan organisasi berbasis masyarakat untuk memastikan bahwa ada kerangka kebijakan yang koheren dan efektif, rencana aksi dan mekanisme pendanaan untuk mengelola isu-isu perubahan iklim. Dan pada saat yang sama juga akan mendukung Pemerintah dalam memastikan kepatuhan terhadap konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

UNDP yang merupakan badan dibawah PBB juga berperan untuk membantu negara berkembang agar dapat menggunakan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan baik, meningkatkan standar kehidupan, mempertinggi produktivitas, dan agar dapat berkontribusi pada perekonomian dunia. Selain menjalankan peran tersebut, UNDP juga bertugas untuk :

1. Eksekusi survey dan berbagai studi untuk mengetahui nilai ekonomi dari sumber daya alam suatu negara dan untuk menemukan potensi-potensi lain dari negara tersebut demi meningkatkan output negara dan distribusi barang dan jasa yang lebih luas,

2. Memperkuat sistem pendidikan dari sekolah dasar sampai tingkat universitas, serta mendukung berbagai instruksi teknis dan profesional, dari pelatihan berbasis orientasi kerja (work-oriented) sampai pada berbagai spesialisasi studi.

3. Membangun fasilitas untuk melaksanakan riset teknologi modern untuk mengatasi masalah pembangunan, serta untuk mendistribusikan penemuan-penemuan baru dan berbagai teknologi produksi,

4. Memperbaharui kapabilitas ekonomi nasional dan perencanaan pembangunan sosial negara bersangkutan.

Dilihat dari salah satu fungsi UNDP yaitu perluasan energi dan keseimbangan lingkungan maka patutlah jika UNDP menggagas sebuah program pemberdayaan hutan sebagai realisasi dan tindak lanjut Protocol Kyoto. Program ini dititik beratkan untuk Negara sedang berkembang khususnya di Negara Indonesia.

Dalam konteks ini kita dapat melihat UNDP sebagai International Government Organitation dan memiliki wewenang untuk melakukan kerjasama dengan Negara-negara berkembang tanpa ada intervensi dari Negara lain. Hal ini karena UNDP adalah IGO yang sifatnya universalism dimana norma dan aturannya telah disepakati oleh state selaku anggota IGO ini dan aturan-aturannya bersifat mengikat. Namun,tidak menutup kemungkinan NGO lain untuk ikut bekerjasama karena keberadaan IGO ini bersifat lebih dinamis sehingga mampu membangun mitra yang baik dengan NGO lainnya.

UNDP dipandang dari konsep universalism maka peraturannya akan bersifat mengikat dan konsep ini tidak mengabaikan state sebagai actor hubungan internasional untuk berpartisipasi dalam pembuatan aturan maupun norma yang akan di jalankan maka dari itu sifat dari peraturan yang dibuat bersifat universalism atau juga dapat dikatakan bersifat global.

2.2       UNDP dan REDD dalam konteks Hubungan Internasional

REDD, singkatan dari Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, merupakan suatu mekanisme global yang bertujuan untuk memperlambat perubahan iklim dengan memberikan kompensasi kepada negara berkembang untuk melindungi hutannya. UN-REDD diresmikan oleh Sekjen PBB (Ban Ki Moon) dan PM Norwegia (Jens Stoltenberg) pada September 2008 di New York, sebagai gerakan internasional dengan pengaturan komprehensif berkenaan dengan perubahan iklim.

Program ini merangkul peran utama antarbadan PBB seperti United Nations Enviromental Programme (UNEP), United Nations Development Programme (UNDP), dan Food and Agriculture Organization (FAO), bertujuan untuk membantu negara-negara berkembang yang didominasi hutan tropis dalam membangun sebuah pemerintahan yang adil merata dan transparan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, seperti Indonesia, Bolivia, Kongo, Panama, Papua Nugini, Paraguay, Tanzania, Vietnam, dan Zambia terkait dengan pengurangan emisi (pencemaran lingkungan) dari penggundulan dan degradasi hutan serta bahan-bahan polutif lainnya.[10]

Sekretariat Program UN-REDD terletak di Jenewa, Swiss, sebagai Dewan Kebijakan, memantau aliansi dengan negara-negara penginisiasi dan lembaga mitra REDD lainnya, memberikan pengawasan pelaksanaan program yang memanfaatkan kapasitas dari UNDP, FAO, dan UNEP sebagai badan PBB yang berpartisipasi utama dalam UN-REDD, lalu mengelola pemantauan dan sosialisasi global dari keseluruhan kegiatan program nasional dan global UN-REDD,  Koordinasi, komunikasi, dan manajemen pengetahuan adalah jantung kegiatan sekretariat UN-REDD.

UNDP telah menjadi lembaga utama dalam membantu Indonesia dalam meratifikasi dan melaksanakan Protokol Montreal, menyangkut pengurangan zat yang mengancam lapisan ozon dan menyebabkan perubahan iklim serta mempersiapkan untuk pengurangan skala besar emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui UN-REDD. Maka perwakilan resmi UNDP di Indonesia terlibat erat dengan pemerintah melalui dukungan kebijakan nasional dan lokal, uji coba dan kerja advokasi di tingkat akar rumput, serta mekanisme keuangan, baik untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia dalam konteks kerangka pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Beberapa negara peratifikasi kerjasama UN-REDD, termasuk Indonesia, memulai penggarapan program melalui pengembangan strategi nasional, membangun sistem solid untuk pemantauan, pelaporan penilaian dan verifikasi perlindungan hutan dan pengolahan karbon, dan lain sebagainya.[11]

REDD di Sumatera

Provinsi Jambi

Terkait dengan implementasi REDD di Indonesia, pada Maret 2010, Senator Menteri Perubahan Iklim dan Air Australia (Penny Wong) dan Menteri Kehutanan Indonesia (Zulkifli Hasan) mengumumkan pembentukan kemitraan atas penyelesaian masalah karbon hutan Sumatera senilai A $30 juta (US $ 27 juta), yang memfokuskan pada misi pengurangan deforestasi dan degradasi hutan di Sumatera, untuk provinsi Jambi, di mana beberapa tahun tersebut telah kehilangan lebih dari dua per tiga hutan karena pambalakan liar dan kebakaran hutan. Dana kemitraan tersebut dialokasikan untuk mengatasi penyebab-penyebab deforestasi dan merehabilitasi  lahan gundul (terdegradasi) di Jambi. Dalam konteks ini, Australia telah menjadi bagian pendonor teras yang mendukung program REDD, di samping Norwegia khususnya.

Merang, Sumatera Selatan (Merang REDD Pilot Project)[12]

Masa/Durasi       Oktober 2008-Desember 2011

Lokasi
Hutan Rawa Gambut Merang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA)  Sumatera Selatan

Deskripsi Singkat

Pada 2003-2008, Pemerintah Indonesia (RI) dan Uni Eropa (UE) bekerja sama dalam pelaksanaan proyek kerjasama teknis, Sumatera Selatan Kebakaran Hutan Manajemen Proyek (SSFFMP). Menjelang akhir proyek SSFFMP, hubungan yang mungkin antara pengelolaan kebakaran dan mitigasi perubahan iklim dibuat. Oleh karena itu Merang Proyek Percontohan REDD proposal di Sumatera Selatan disiapkan, disampaikan dan didukung oleh donor

Di Sumatera Selatan, hutan Rawa Gambut Merang (MPSF) adalah hutan rawa gambut terakhir di Provinsi Sumatera Selatan. MPSF juga terletak di sebuah kubah gambut yang besar dan karena itu menyimpan sejumlah besar karbon. Pembalakan liar dan kebakaran hutan merupakan ancaman saat ini. Mekanisme REDD bisa mematahkan tren deforestasi dan sehingga meningkatkan penyerapan karbon.

Tujuan kegiatan

  1. Memberikan kontribusi terhadap perlindungan dan rehabilitasi sebagian hutan alam rawa gambut beserta segenap keanekaragaman hayatinya  melalui sistem KPHP dan persiapan menuju mekanisme kompensasi pengurangan emisi gas rumah kaca melalui REDD di Propinsi Sumatera Selatan
  2. Pelajaran dan pengalaman yang diperoleh dari proyek MRPP tersedia bagi stakeholders Nasional maupun Internasional

Dalam rangka untuk mencapai tujuan proyek, dirumuskan hasil sebagai dan luaran sebagai berikut:

Hasil 1:    Mengidentifikasi, mengukur dan memantau lahan gambut, karbon hutan, keanekaragaman hayati dan rehabilitasi wilayah .

Hasil 2:    Persiapan pelaksanaan rehabilitasi dan mengembangkan struktur pengelolaan kawasan lahan gambut

Hasil 3:    Kebakaran manajemen terpadu dan langkah-langkah kegiatan ilegal diterapkan melalui partisipasi masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Hasil 4:    Perdagangan karbon dan konsep manajemen dikembangkan dan dipromosikan

Pihak-pihak yang terlibat:

Kemenhut melalui Bina Produksi Kehutanan dan Planologi Kehutanan,
Di Provinsi bekerja sama dengan Dishut Provinsi sebagai agen eksekusi.
Di kabupaten dengan Dishut MUBA dan KPHP Lalan Mangsang Mendis.

Peluang:

Menjadikan pelajaran sejauh ini untuk proyek lain  dan Tantangan: Kesinambungan proyek serta menekan pembalakan liar, konversi hutan, drainase, dan perburuan

Status sampai saat ini:

Implementasi dan handing over di akhir tahun

Melalui agenda dan pembahasan tersebut maka disadari ataupun tidak hubungan internasional yang makin kompleks terjadi yaitu melalui kerjasama yang terjadi sesuai pandangan kaum liberal bahwa kerjasama itu dimungkinkan akan terjadi. Dari sini dapat diketahui bahwa program REDD yang digagas UNDP membutuhkan kerjasama dari semua pihak khususnya bagi Negara berkembang tempat program ini akan dilakukan dan dalam konteks ini adalah Negara Indonesia khususnya Sumatra.

Sumatra dirasa tepat untuk realisasi program ini karena seperti yang telah dijelaskan bahwa Sumatra memiliki hutan hujan tropis yang cukup luas dan hal ini nantinya juga akan menguntungkan pada berbagai pihak terlibat. Program ini pun membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancer. UNDP sebagai badan dibawah PBB yang akan melakukan proses sosialisasi dan pengawasan pada pelaksanaannya.

Kesimpulan

Hubungan Internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara-negara (state-actors) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (non-state actors). Pola interaksi hubungan ini yakni berupa kerjasama (Coorporation).

Dari pola dasar inilah maka UNDP melakukan kerjasama dengan negara berkembang di dunia ini untuk proses realisasi program Redd sebagai kompensasi protocol kyoto. Keberadaan UNDP di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang akan menjadi tujuan implementasi program ini. Maka dari itu kompleksnya Hubungan Internasional disini tejadi dalam bentuk perjanjian dan kerjasama dan dalam poin ini pula keberadaan UNDP dapat dilihat dari konsep universalism dimana aturan dan norma yang ditetapkan oleh UNDP bersifat mengikat sesuai dengan penjelasan pada bab pembahasan sebelumnya. Melalui program ini maka banyak pihak yang diuntungkan diantaranya negara berkembang itu sendiri, negara maju pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan NGO yang akan juga ikut bekerjasama nantinya dalam pengembangan program ini.

 Daftar Pustaka


1Dikutip dari, World Resource Institute25 September1997,  http://www. World Resource Institute.or.id/press/view. [Diakses pada 20 Oktober 2011].

[2] Dikutip dari, FAO Data25 desember 2010, http://www. FAO. Or.id [Diakses pada 20 Oktober 2011].

[3] T May Rudi, Hubungan Internsional Kontemporer dan Masalah-masalah Global. PT. Refika Aditama, 2003, halaman 2

[4] Budiono Kusumohamidjojo, Hubungan Internasional, Kerangka untuk Analitis, Bina Cipta Jakarta, 1987, halaman. 86

[5] J. Samuel Barkin, International Organization Theories and Institutions, Palgrave Macmillan press, 2006, halaman 13

[6] Christopher C Joyner, The United Nations and International  Law, Australia:Cambridge University Press,1997,halaman 117

[7] Pemaparan materi kuliah Organisasi Internasional oleh Dosen Suyani Indriastuti S.Sos M.si pada 13 oktober 2011

[8] www. Wikipedia.com diakses pada 13 Oktober 2011

[9] Ibid 214

[10] Dikutip dari PRESS RELEASE UN-REDD INCEPTION WORKSHOP: “Minister of Forestry and the United Nations launch joint effort to combat deforestation and forest degradation”, UNDP Indonesia, 25 September2010,  http://www.undp.or.id/press/view. asp? FileID=20100330-4&lang=en [Diakses pada 20 Oktober 2011].

[11] Ibid.

[12] Dikutip dari situs web REDD-Indonesia, Kemenhut RI, Merang,Sumatera Selatan, http://www.redd-indonesia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=226:merang-sumatera-selatan&atid=41:proyek-percontohan-redd&Itemid=85 [Diakses pada 21 Oktober 2011] .

 

Tinggalkan Balasan