Administrasi Publik: Sebuah Pengertian

Written by Nuraida Muji Kurnia EP – Mahasiswa Administrasi Negara Universitas Jember

Ilmu administrasi publik erat kaitannya dengan birokrasi atau pemerintahan. Ilmu administrasi publik merupakan ilmu yang berusaha untuk mengetahui, menganalisis, dan memecahkan persoalan-persoalan kenegaraan. Sehingga mampu menjawab tuntutan-tuntutan dari masyarakat secara umum, bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan golongan elit yang cenderung merugikan rakyat. Penyelesaian masalah-masalah negara tersebut berawal dari munculnya sebuah permasalahan dalam masyarakat. Dari permasalahan tersebut, selanjutnya berkembang menjadi isu-isu pokok. Dari sini, ilmu administrasi publik harus peka terhadap isu-isu tersebut, sehingga dapat merumuskannya menjadi suatu kebijakan publik untuk direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Ilmu administrasi publik tidak dapat dipisahkan dari ilmu politik. Karena esensi dari ilmu administrasi publik itu sendiri adalah pengetahuan administrasi yang diimplementasikan dalam kegiatan – kegiatan politik atau kenegaraan. Dengan kata lain, ilmu administrasi publik adalah ilmu administrasi yang diterapkan dalam bidang politik atau pemerintahan.

Dalam bidang pemerintahan, ilmu administrasi publik memegang andil yang cukup besar. Karena ilmu tersebut menyangkut kehidupan seluruh masyarakat yang ada di dalam suatu negara. ilmu administrasi publik menangani masalah-masalah yang bersifat umum dan menyangkut kehidupan orang banyak, dimana pihak-pihak swasta tidak dapat diandalkan untuk  memecahkan masalah-masalah publik tersebut. Selain bersifat umum, masalah tersebut juga sifatnya urgen, tidak dapat diatasi jika hanya mengandalkan organisasi-organisasi atau instansi di luar pemerintahan. Misalnya saja masalah transportasi, perhubungan, pertahanan dan keamanan, kesehatan, serta masalah penegakan hukum. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa pihak swasta juga turut memegang andil pada beberapa bidang tersebut.

Tugas utama dari ilmu administrasi publik adalah menjawab persoalan-persoalan masyarakat. Persoalan-persoalan ini berawal dari naluri manusia yang tidak pernah merasa puas dalam pencapaian kebutuhan. Kebutuhan mereka selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya dalam Ilmu Ekonomi, bahwa sumber dari permasalahan yaitu kelangkaan (scarcity), dimana jumlah kebutuhan manusia adalah tidak terbatas sedangkan jumlah alat pemuas kebutuhan sangat terbatas. Masalah kelangkaan yang dialami individu ini semakin kompleks sehingga berkembang menjadi permasalahan kenegaraan. Dalam hal inilah pemerintah dituntut untuk mengetahui, menemukan, menganalisis, dan mencari solusi pemecahan dari permasalahan-permasalahan tersebut. Kemudian merealisasikan solusi pemecahannya dalam kehidupan sehari-hari. Gerald Caiden (dalam Thoha, 1988:8) menandaskan bahwa disiplin administrasi negara pada hakekatnya adalah suatu disiplin yang menaggapi masalah-masalah pelaksanaan persoalan-persoalan masyarakat (public affairs), dan manajemen dari usaha-usaha masyarakat (public business).[1]

Selanjutnya, permasalahan-permasalahan kenegaraan tersebut diformulasikan ke dalam rumusan kebijakan. Dalam membuat rumusan kebijakan, administrasi publik harus dapat menentukan prioritas. Masalah yang memiliki tingkat urgenitas paling tinggi harus didahulukan. Sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bersifat penting dapat terselesaikan dengan sesegera mungkin. Dalam hal ini administrasi publik memiliki tanggung jawab moral untuk melayani kebutuhan publik sepanjang waktu. Sebagai bentuk dari tanggung jawab tersebut, ilmu administrasi negara menjadi sarana atau alat untuk merumuskan kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan pemerintah untuk mengatasi masalah kenegaraan disebut sebagai kebijakan publik. Menurut Thoha (1988:51), kebijakan publik (public policy) adalah proses pembentukan masalah pemerintah, pemecahannya, penentuan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Sehingga dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah hasil dari proses dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam memecahkan persoalan masyarakat.

Ilmu administrasi publik juga memilki tugas lain yang tidak  kalah pentingnya, yaitu “meluweskan” struktur formalitas yang ada di lembaga birokrasi, yaitu dengan melakukan pendekatan perilaku organisasi. Sehingga, orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi tidak merasa diperlakukan layaknya sebuah “robot” dengan rutinitas kerja yang sangat membosankan. Dengan pendekatan perilaku organisasi, maka eksistensi manusia akan lebih bernilai. Manusia dihargai secara utuh sebagai sosok yang memiliki perasaan, pemikiran, keinginan, argumentasi, dan hak-hak. Sehingga apapun kedudukannya dalam struktur formal dalam organisasi, mereka tetap dapat berperan sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Setelah melakukan pendekatan perilaku organisasi, maka tugas selanjutnya yaitu teknik pembinaan organisasi (negara). Pembinaan organisasi bertujuan untuk membina, mengembangkan, dan menyempurnakan organisasi yang telah dibentuk melalui pengembangan seluruh struktur dan sistem yang ada di dalam organisasi. Tentunya, pembinaan organisasi ini berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.


[1] Thoha, Miftah, Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, 3rd Ed.,Jakarta, CV Rajawali, 1988, halaman 8

Tinggalkan Balasan