Memahami Sistem Pemilu di Amerika Serikat: Sebuah Pengantar

Arif Wijaksono*

Tradisi pemilihan umum di Amerika Serikat berawal mula dari zaman kolonial, terutama berasal dari tradisi Inggris. Meski demikian, Amerika telah mengatur demokrasi perwakilan dalam konstitusi mereka yang ditandatangani pada tahun 1788. Pemilu di Amerika Serikat mengatur tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota Legislatif yaitu House of Representative dan Senat, juga pemilihan kepala pemerintahan di tingkat negara bagian dan county. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap empat tahun pada tahun pemilu, sedangkan pemilihan legislatif dilaksanakan setiap dua tahun untuk memilih seluruh  anggota House of Representative (435 orang), dan kurang lebih sepertiga dari anggota Senat (100 orang). Masa kerja senator adalah enam tahun secara terputus-putus atau tidak diawali/diakhiri pada saat yang bersamaan. Pemilihan umum di Amerika Serikat biasanya dilaksanakan pada hari selasa, minggu kedua bulan November di tahun pemilu.

Tulisan ini selanjutnya akan fokus pada pokok bahasan mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Amerika Serikat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memahami pemilu di Amerika Serikat diantaranya adalah sistem kepartaian, pemilih, syarat-syarat pencalonan, tahapan pemilu, dan electoral college. Untuk menjadi presiden, seorang warga negara harus mendapat dukungan dari partai politik, memenuhi syarat pencalonan, mengikuti pemilihan, dan lolos electoral college.

Amerika Serikat seringkali diidentifikasikan sebagai negara yang menganut sistem dwipartai, meski beberapa pendapat juga menyatakan bahwa negara ini juga menganut sistem multipartai. Keberadaan dua partai besar, Republik dan Demokrat telah mendominasi Amerika Serikat sejak tahun 1852, dimana secara bergantian Presiden dan Gubernur di negara bagian berasal dari kedua partai besar tersebut. Namun sebenarnya secara periodik juga muncul beberapa partai yang juga berpengaruh terutama di tingkat states maupun county seperti halnya Partai Sosialis, Partai Buruh Demokrat, maupun Partai Libertarian. Persoalannya adalah dominasi kedua partai besar dalam parlemen dan pemerintahan membuat partai-partai kecil tersebut memudar dan kesulitan untuk mengikuti proses pergantian kekuasaan secara nasional, kecuali mereka memiliki basis konstituen yang kuat di tingkatan lokal.

Pasal I dan II Konstitusi Amerika Serikat mensyaratkan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden harus merupakan warga yang lahir di Amerika Serikat, berusia minimal 35 tahun, dan tinggal di Amerika Serikat sedikitnya 14 tahun. Beberapa ahli politik menginterpretasikan syarat lahir di Amerika Serikat termasuk ‘natural born’ yaitu warga negara yang ber-orang tua Amerika Serikat namun lahir di luar negara Amerika Serikat khususnya di Puerto Rico, Guam, dan Kepulauan Virgin. Namun mereka harus telah tinggal menetap di Amerika Serikat sedikitnya empat belas tahun. Syarat lainnya tercantum dalam Amandemen ke-12 Konstitusi yang menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden tidak boleh berasal dari negara bagian yang sama. Dalam amandemen ke-22, seseorang tidak boleh menjadi presiden dan wakil presiden lebih dari dua kali.

Tahapan-tahapan pemilu di Amerika Serikat adalah pra-pencalonan, konvensi nasional, kampanye dan pemilihan, serta electoral college. Pada tahapan pra pencalonan, para calon presiden harus memenangkan pemilihan primer atau pemilihan pendahuluan di negara bagian agar dapat dicalonkan oleh partai dalam konvensi nasional. Seringkali mekanisme penentuan calon untuk maju dalam konvensi nasional partai di tiap negara bagian tidak sama, beberapa menggunakan pemilihan primer, dan lainnya menggunakan mekanisme konvensi.

Setelah melalui pemilihan primer atau konvensi, para calon yang memenuhi syarat akan berkompetisi di konvensi nasional partai. Mereka yang mendapat dukungan terbanyak dan terpilih dalam konvensi ini kemudian akan berkeliling ke seluruh negara bagian untuk menjelaskan platform, kebijakan, maupun tujuan-tujuan mereka untuk meraih dukungan pemilih di tingkat nasional. Para calon biasanya juga memiliki kesempatan dalam debat publik sebanyak empat kali, tiga untuk calon presiden dan satu kali untuk calon wakil presiden. Debat publik di Amerika Serikat punya peran yang determinan dalam mempengaruhi suara pemilih dalam pemilu.

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan pemilu, mereka yang telah berusia 18 tahun dapat memberikan suaranya dalam pemilu. bagi pemilih pemula yang mayoritas berada pada bangku kuliah, setiap universitas juga membuka pendaftaran. Setiap pemilih dapat mendaftar secara online dan mengisi formulir pemilih. Bagi mereka yang tinggal di luar negeri, akan dikirimkan surat suara sesuai alamat tinggalnya, kemudian mereka secepatnya mengirimkannya kembali ke Amerika Serikat. Setelah pemilihan, jumlah surat suara diakumulasi, dan para calon dapat mengetahui hasil perolehan suara mereka.

Calon yang memperoleh suara mayoritas dalam pemilihan umum (popular votes) tidak serta merta memenangkan pemilu, tetapi mereka juga harus dapat lolos di electoral college, yaitu sistem dimana para calon akan dipilih oleh para elector (yang memiliki mandat electoral votes) di seluruh negara bagian. Jumlah elector ini sama dengan jumlah anggota Congress plus 3 elector yang mewakili Washington DC. Jadi jumlah electoral votes adalah 538, setiap calon harus mendapatkan sedikitnya 270 electoral votes untuk terpilih menjadi presiden. Calon presiden tidak harus memenangkan electoral votes di mayoritas negara bagian, tapi cukup mendominasi di beberapa negara bagian yang memiliki electoral votes banyak, seperti California, Florida, New York, Texas, dan seterusnya.

Para elector ini ditetapkan oleh dewan pimpinan partai di negara bagian sebelum pemilu berlangsung, dan jumlahnya sesuai dengan electoral votes di negara bagian masing-masing. Misalnya di California yang memiliki 55 electoral votes, maka baik itu Demokrat dan Republik masing-masing mengangkat 55 elector untuk memilih calon presiden di negara bagian tersebut. Yang perlu dipahami kemudian, di sini berlaku ‘the winner takes all’, misalnya di California yang memenangkan pemilu (popular votes) adalah Demokrat, maka yang berhak maju dalam electoral college adalah para elector dari Demokrat. Idealnya, dengan sistem yang demikian, mereka yang memenangkan pemilu (popular votes) secara otomatis akan memenangkan electoral votes karena prinsip the winner takes all tersebut. Namun, dalam sejarahnya tidak selalu demikian, konstelasi politik yang dinamis menyebabkan mereka yang telah memenangkan pemilu ternyata gagal di electoral college.

Amerika Serikat pernah mengalami situasi dimana pemenang pemilu ternyata tidak terpilih menjadi presiden, diantaranya adalah Andrew Jackson yang menang pemilu tahun 1824, tetapi kalah dalam electoral college dari John Quincy Adams. Samuel Tilden menang tahun 1876, tetapi kalah oleh Rutherford B Hayes di electoral college. Grover Cleveland memenangi pemilu tahun 1888, tetapi di electoral college dia kalah dari Benjamin Harrison. Terbaru adalah kekalahan Al Gore di electoral college dari George W. Bush meski telah memenangi pemilu tahun 2000.

Bagaimana bila kemudian hasil electoral college berimbang, karena jumlah electoral votes adalah genap, 538 suara, maka sesuai dengan Amandemen ke-12, pemilihan presiden dilakukan oleh House of Representative, sedangkan pemilihan wakil presiden dilakukan oleh Senat. Perbedaannya adalah pemilihan tidak berdasarkan jumlah anggota House of Representative, tetapi berdasarkan jumlah negara bagian plus 1 (Washington). Calon presiden harus memenangkan 26 suara negara bagian untuk menjadi calon terpilih. Proses ini harus sudah selesai sebelum tanggal 4 Maret tahun berikutnya. Sedangkan calon wakil presiden harus memenangkan 51 suara di Senat untuk mendampingi presiden terpilih. Normalnya, presiden terpilih dari mekanisme electoral college akan dilantik pada tanggal 20 januari tahun berikutnya.

*Alumni FISIP Hubungan Internasional, Universitas Jember. Tulisan ini pernah dimuat di situs KPU Kota Surabaya, http://kpu-surabayakota.go.id/

 

Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Menurut Ahli

Written by Firsta Rizqiyah Purnamawati – Alumni Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Surabaya

Sekian banyak para ilmuwan hukum dan pengamat memandang bahwa persoalan penegakan hukum khususnya dalam penanganan perkara yang lemah menjadi penyebab utama keterpurukan negara Indonesia dewasa ini. Hal ini tidak dapat dipungkiri apabila melihat fenomena yang terjadi seperti isu penanganan perkara yang bersifat tebang pilih, kurangnya political will dan moral hazard dari pemegang kekuasaan serta belum harmonisasinya seluruh ketentuan perundang-undangan yang ada. Lebih dari itu, maka mudah ditebak bahwa akhir dari penegakan hukum tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.Dampak dari semua itu tentu membawa keterpurukan negara yang berkepanjangan dalam berbagai segi, diantaranya rendahnya pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya pengangguran, dan kemiskinan yang pada akhirnya memicu peningkatan angka kriminalitas. Di samping itu, dampak lainnya antara lain adalah relatif rendahnya tingkat kompetisi perdagangan, dan kurangnya insentif yang menyebabkan iklim berusaha tidak dapat berjalan secara kondusif.

Dari sisi penegakan hukum, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk pencegahan dan pemberantasan berbagai tindak pidana, seperti tindak pidana korupsi. Berbagai upaya tersebut antara lain penerbitan Keppres No.228/1967, pembentukan TGTPK dan KPKPN dan terakhir adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun demikian, dengan upaya ini belum dapat dikatakan kita telah berhasil mengatasi permasalahan penegakan hukum, tercermin dari publikasi yang memuat pemeringkatan negara terkorup yang dikeluarkan oleh Transparancy International dan PERC (Political and Economic Research Consulting) yang selalu menempatkan Indonesia dalam posisi terburuk. Sementara itu, Country Manager International Finance Corporation (IFC), German Vegarra dalam laporan Doing Business in 2006 yang disusun International Finance Corporation (IFC) dan Bank Dunia (World Bank) menyatakan bahwa dari hasil survey kemudahan berbisnis di 166 negara, Indonesia menduduki peringkat bawah. Survei yang dilakukan mencakup tujuh paket indikator iklim bisnis, yaitu memulai bisnis, mempekerjakan, menghentikan pegawai, menetapkan kontrak kerja, mendaftarkan property, memperoleh kredit, melindungi investor dan menutup usaha. Di samping itu, indikator lain adalah pembayaran pajak, lisensi usaha dan perdagangan antar batas Negara. Hal-hal yang melemahkan posisi Indonesia (tahun lalu Indonesia masuk urutan 115 negara dari 145 negara) adalah  tingkat kesadaran membayar pajak, dan jumlah hari serta prosedur untuk menetapkan kontrak cukup lama, yaitu 570 hari dengan 34 prosedur (sementara Malaysia hanya 300 hari dan 31 prosedur, dan Singapura hanya 69 hari dengan 23 prosedur).  Apa yang telah dilakukan di atas masih terbatas dalam lingkup korupsi dan belum menyentuh tindak pidana lain khususnya tindak pidana yang menghasilkan uang atau harta kekayaan seperti penyuapan, penyelundupan, perbankan, pasar modal, dan lainnya, baik yang melibatkan sektor pemerintahan maupun swasta.

Diakui atau tidak bahwa dalam pemberantasan tindak pidana selama ini menghadapi kendala baik teknis maupun non teknis. Pendekatan dalam pemberantasan tindak pidana – tindak pidana selama ini lebih menitikberatkan bagaimana menjerat pelaku tindak pidana dengan mengidentifikasi perbuatan pidana yang dilakukan. Sejak April 2002 telah diperkenalkan sistem penegakan hukum yang relatif baru sebagai salah satu alternatif dalam memecahkan persoalan di atas bukan hanya karena metode yang digunakan berbeda dengan penegakan hukum secara konvensional tetapi juga memberikan kemudahan dalam penanganan perkaranya. Sistem dimaksud adalah rezim anti pencucian uang, dimana  pengungkapan tindak pidana dan pelaku tindak pidana lebih difokuskan pada penelusuran aliran dana/uang haram (follow the money trial) atau transaksi keuangan. Pendekatan ini tidak terlepas dari suatu pendapat bahwa hasil kejahatan (proceeds of crime) merupakan “life blood of the crime”, artinya merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi. Upaya memotong rantai kejahatan ini selain relatif mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya terhalangi atau sulit dilakukan.

Pencucian uang didefinisikan sebagai suatu perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Pencucian uang merupakan suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan, seperti prostitusi, perdagangan obat bius, korupsi, penyelundupan, penipuan, pemalsuan, perjudian, dan lain lain. Uang hasil kejahatan akan dicoba untuk disimpan dalam institusi keuangan (termasuk bank) dan dengan cara tertentu asal usul uang tersebut disamarkan. Untuk selanjutnya, uang tersebut digunakan kembali untuk membiayai aksi kejahatan lainnya, dan mencucinya lagi, demikian seterusnya.[1]

Karakter tindak pidana pencucian uang sangat berbeda dengan jenis kejahatan biasa (conventional) hal ini terlihat dari dampak negatif yang ditimbulkan jenis kejahatan ini baik terhadap masyarakat maupun negara. Dikatakan sifatnya yang dapat merugikan negara karena pencucian uang juga dapat mempengaruhi dan merusak stabilitas perekonomian nasional yang pada gilirannya juga dapat merusak keuangan negara. Oleh karena itu sudah sepatutnya terlepas dari adanya unsur tekanan dari negara-negara lain (negara maju) bahwa perbuatan pencucian uang ditetapkan dengan undang-undang sebagai tindak pidana (kriminalisasi). Di Indonesia pengaturan tentang pencucian uang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang (UUTPPU) sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, selanjutnya demi pemenuhan kepentingan nasional serta penyesuaian standar aturan internasional disusunlah Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti atas aturan tindak pidana pencucian uang yang lama. Mendasari UUTPPU ini money laundering telah dikategorikan sebagai salah satu kejahatan baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi. Pembentukan undang-undang tindak pidana pencucian uang merupakan wujud nyata yang sekaligus merupakan tekat bangsa Indonesia untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. melalui pendekatan UUTPPU diharapkan tidak saja secara fisik para pelaku dapat dideteksi tapi juga terhadap harta kekayaan yang didapat dari kejahatan asal (core crime) sehingga pelaku pencucian uang yang dilakukan oleh para aktor yang biasanya mempunyai status sosial yang tinggi (white collar crime) dapat dimintai pertanggung jawaban, karena di dalam prinsip tindak pidana pencucian uang (money laundering) yang menjadi prioritas utama adalah pengembalian atau pengejaran uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan. [2]

Kekhususan dari tindak pidana ini adalah dikarenakan tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa dan negara, maka pada gilirannya, sifat money laundering menjadi universal dan menembus batas-batas yurisdiksi negara, sehingga masalahnya bukan saja bersifat nasional, tetapi juga masalah regional dan internasional. Praktek money laundering bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus misalnya ia bepergian ke luar negeri. Hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi melalui sistem cyberspace (internet), di mana pembayaran melalui bank secara elektronik (cyberpayment) dapat dilakukan. Begitu pula seseorang pelaku money laundering bisa mendepositokan uang kotor (dirty money, hot money) kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya. Sifat kriminalitas money laundering adalah berkaitan dengan latar belakang perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram, atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer, atau mengkonversikannya ke bank atau penyedia jasa keuangan lainnya yang non perbankan, seperti perusahaan asuransi, sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana ilegal tersebut. Cara pemutihan atau pencucian uang dilakukan dengan melewatkan uang yang diperoleh secara ilegal melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit guna menyulitkan para pihak untuk mengetahui asal-usul uang tersebut. Kebanyakan orang beranggapan transaksi derivatif merupakan cara yang paling disukai karena kerumitannya dan daya jangkaunya menembus batas-batas yurisdiksi. Kerumitan inilah yang merupakan kekhususan dari tindak pidana pencucian uang yang kemudian dimanfaatkan para pelaku money laundering guna melakukan tahap proses pencucian uang. [3]

Teori Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongrit dalam laporan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana harus diberi arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan untuk dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Suatu larangan itu ditujukan kepada perbuatan dimana suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh tingkah laku orang itu sendiri. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkanya.

Untuk pengertian perbuatan pidana ini merupakan masalah yang pokok dalam ilmu hukum pidana, maka dari itu banyak sekali para sarjana ahli hukum memberikan pengertian perbuatan pidana. yang telah banyak diciptakan oleh para sarjana antara lain: Menurut Simon, perbuatan pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana yang mana oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan VOS berpendapat bahwa peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh Undang-undang. Van Hammel menyatakan pidana sebagai kelakuan orang yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Prof. Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Dr. Chairul Huda, tindak pidana adalah perbuatan atau serangkain perbuatan yang padanya akan dilekatkan sanksi pidana. J.B. Daliyo, tindak atau peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana.

Dari definisi yang dikemukakan di atas maka perbuatan itu menurut wujud dan sifat-sifat perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat, bertentangan dengan norma dan menghambat dalam pergaulan masyarakat. Unsur-unsur perbuatan pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah, unsur-unsur kesalahan sipelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman.

Suatu peristiwa agar supaya dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut yaitu harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang; perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam UU; pelakunya harus sudah melakukan sesuatu kesalahan dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya; harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum; harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Pembagian perbuatan pidana dalam KUHP terdiri dari “kejahatan” dan “pelanggaran”. Pembentukan Undang-undang membedakan perbuatan atau tindak pidana atas “kejahatan” dan “pelanggaran”, berdasarkan kualifikasi tindak pidana yang sungguh-sungguh dan tindak pidana kurang sungguh-sungguh.

Pertanggungjawaban Tindak Pidana

Terkait dengan pemahaman mengenai pertanggungjawaban tindak pidana dapat dirunut melalui beberapa teori, diantaranya adalah teori pertanggungjawaban. Artinya adalah Setiap sistem hukum modern seyogianya, dengan berbagai cara, mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Dikatakan ‘dengan berbagai cara’ karena pendekatan yang berbeda mengenai cara bagaimana suatu sistem hukum merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana, mempunyai pengaruh baik dalam konsep maupun implementasinya.

Baik negara civil law maupun  comman law, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana civil law system lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggung jawabkan.[4] Dengan demikian, yang diatur adalah keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipidana (strafuitsluitingsgronden), yang untuk sebagian adalah untuk penghapus kesalahan. Sedangkan dalam praktik peradilan di negara-negara common law, diterima berbagai alasan umum pembelaan (general defence) ataupun alasan umum peniadaan pertanggungjawaban (general excusing of liability). Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut, dengan kata lain, criminal liabilty dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki ’defence’, ketika melakukan suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut yaitu, pertama, kemampuan bertanggung jawab. Moeltjatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal); dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor perasaan/kehendak).

Kedua, kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa). Kesengajaan (dolus) dapat dipahami melalui dua teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B, A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Dalam ilmu hukum pidana, kesengajaan dibedakan tiga macam, yaitu: pertama, sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk), dalam VOS, definisi    sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya. Contoh: A menghendaki kematian B, dan oleh sebab itu ia mengarahkan pistolnya kepada B. Selanjutnya, ia menembak mati B. Akibat penembakan yaitu B tersebut adalah benar dikehendaki A. Kesengajaan dengan maksud merupakan bentuk sengaja yang paling sederhana. Menurut teori kehendak, maka sengaja dengan maksud dapat didefinisikan sebagai berikut: sengaja dengan maksud adalah jika apa yang dimaksud telah dikehendaki. Menurut teori membayangkan, sengaja dengan maksud adalah jika akibat yang dimaksudkan telah mendorong pembuat melakukan perbuatannya yang bersangkutan.

Kedua, sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan atau perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga. Contoh: agar dapat mencapai tujuannya, yaitu membunuh B, maka A sebelumnya harus membunuh C, karena C menjadi pengawal B. Antara A dan C sama sekali tidak ada permusuhan, hanya kebetulan C pengawal B, A terpaksa tetapi sengaja terlebih dahulu membunuh C dan kemudian membunuh B. Pembunuhan B berarti maksud A tercapai, A yakin bahwa ia hanya dapat membunuh B setelah terlebih dahulu membunuh C, walaupun pembunuhan C itu pada permulaannya tidak dimaksudkannya. A yakin bahwa jika ia tidak terlebih dahulu membunuh C, maka tentu ia tak pernah akan dapat membunuh B.

Ketiga, sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama. Sebagai contoh: keputusan Hoge Raad tanggal 19 Juni 1911, kasusnya A hendak membalas dendam terhadap B. A mengirimkan sebuah kue tart ke alamat B dalam tart tersebut telah dimasukkan racun. A sadar akan kemungkinan besar bahwa istri B turut serta makan kue tart tersebut. Walaupun ia tahu, tapi ia tidak menghiraukan. Oleh hakim ditentukan bahwa perbuatan A terhadap B juga dilakukan dengan sengaja, yaitu sengaja dengan kemungkinan.

Kealpaan (culpa) adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka kealpaan tersebut dapat dibedakan atas dua yaitu: pertama, kealpaan yang disadari (bewuste schuld) kealpaan yang disadari terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu. Kedua, kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schlud) kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan  atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.[5]


[1] Mengenal Pencucian uang, http://www.smallcrab.com/others/711-mengenal-pencucian-uang, diakses pada tanggal 19 Juni 2012

[2] Money Laundering , , diakses pada tanggal 18 Juni 2012

[3] Tindak pidana pencucian uang,  http://ksh-unpad.blogspot.com/2011/03/tindak-pidana-pencucian-uang.html, diakses pada tanggal 19 Juni 2012

[4] Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana I, Jakarta, Sinar Grafika, 1983, hal.260

[5] http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/.diakses pada tanggal 14 Maret 2013

Independensi dan Imparsialitas Penyelenggara Pemilu

Written by Arif Wijaksono – Author ideantara.com

Demokrasi Indonesia sedang menggeliat, bukan hanya tentang maraknya aksi demonstrasi terhadap kinerja pemangku trias politika negeri ini yang acapkali melahirkan kebijakan yang tidak populis, tapi juga terhadap isu-isu kepemiluan sebagai mekanisme pengatur keterlibatan rakyat secara langsung dalam pengambilan kebijakan nasional. Sebagaimana jamak diketahui, penyelenggaraan pemilu tahun 2009 banyak mendapat kritik tajam dari berbagai pihak, terutama terkait dengan akurasi pemutakhiran data pemilih yang berubah-ubah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu, menjadi pihak yang paling disorot dan harus bertanggung jawab atas persoalan yang terjadi. Kondisi ini mendapat respon dari DPR RI 2004-2009 dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menyelidiki karut marut penyelenggaraan pemilu 2009, dan hasilnya KPU 2007-2012 dinilai tidak mampu melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara profesional.

Temuan lainnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dianggap sarat dengan kelemahan, sehingga revisi UU No. 22 Tahun 2007 menjadi prioritas dalam program legislasi nasional tahun 2010. Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI 2009-2014 segera menyusun draft revisi terhadap beberapa pasal dan ayat yang dianggap bermasalah. Pembahasan mengerucut pada dua hal pelik yaitu mengenai komposisi keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tentang perlunya memasukkan unsur partai politik atau tidak, dan syarat non-partisan calon anggota KPU. Terlepas dari prosesnya yang high politic, akhirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 lahir menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Ini adalah asal muasal polemik kepemiluan nasional yang semakin besar, dan mulai melibatkan elemen eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Sejak awal pembahasan revisi UU No. 22 Tahun 2007, banyak elemen masyarakat yang menuding agenda revisi tersebut dilatarbelakangi kepentingan politik tertentu, terutama dari partai politik yang ‘seakan-akan’ kehilangan kepercayaan terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen. Kekhawatiran ini sangat beralasan karena pembahasan revisi berlama-lama dengan syarat partisan atau tidak. Pun ketika UU No. 15 Tahun 2011 ditetapkan, segera memantik reaksi dari masyarakat terutama yang memang concern dengan isu kepemiluan.

Keberatan terutama dialamatkan kepada Pasal 11 Huruf I dan Pasal 85 Huruf I yang mengakomodasi eks anggota partai politik untuk menjadi penyelenggara pemilu tanpa disertai ketentuan atau batasan waktu telah berhenti atau mengundurkan diri dari partai politik yang bersangkutan. Pada undang-undang sebelumnya, syarat menjadi anggota KPU dan Bawaslu adalah tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Sedangkan di undang-undang hasil revisi dinyatakan dengan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan BUMN/BUMD pada saat mendaftar sebagai calon. Pada intinya, pasal-pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional,tetap, dan mandiri. Khususnya dianggap mengeliminir asas kemandirian atau independensi KPU yang telah diatur oleh konstitusi, oleh karenanya sebagian pasal dalam undang-undang tersebut dianggap inkonstitusional.

Perdebatan mengenai makna independen segera mengemuka dan menjadi bahasan utama elit politik di negeri ini. Sebagian anggota DPR menyatakan bahwa nilai atau kadar independensi seseorang tidak dapat diukur dari berapa lama dia mengundurkan diri dari partai politiknya, atau bahasa sederhananya, batasan waktu mengundurkan diri dari partai politik tidak dapat dijadikan parameter untuk mengukur independensi seseorang yang hendak menjadi anggota penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu). Tidak ada jaminan bahwa seseorang yang non-partisan pasti akan bersikap independen, sebaliknya tidak ada ukuran pasti bahwa seorang partisan pasti akan bersikap dependen.

Polemik ini menemukan momentumnya ketika sekelompok elemen masyarakat yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Selamatkan Pemilu (Amankan Pemilu) mengajukan permohonan uji materi Pasal 11 Huruf I; Pasal 85 Huruf I; Pasal 109 ayat 4 huruf c, huruf d, huruf e, ayat 5 dan ayat 11 UU No. 15 Tahun 2011 kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah LSM yang tergabung dalam aliansi tersebut diantaranya adalah Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Indonesian Parliamentary Center, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Center for Electoral Reform, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, dan lain-lain. Semua pasal yang diajukan untuk diuji materi tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 22E ayat 5 UUD 1945. Aliansi ini menganggap sebagian materi UU No. 15 Tahun 2011 ini akan menimbulkan kerugian konstitusional kepada rakyat yaitu tidak terpenuhinya hak pilih dan kebutuhan pemilih untuk mendapatkan pemilu yang jujur dan adil oleh lembaga yang independen dan mandiri. Intinya, konsepsi kemandirian dan independensi dimaknai tidak atau bukan dari partai politik.

Menariknya, mengenai kedudukan hukum (legal standing) para pemohon uji materi, pemerintah menganggap para pemohon tidak dapat menguraikan kerugian konstitusional yang dialami, baik yang bersifat actual maupun potensial atas berlakunya norma yang diuji tersebut. Pemerintah berpendapat bahwa para pemohon tidak memenuhi persyaratan kedudukan sebagai pemohon yang dipersyaratkan dalam Pasal 51 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi karena dianggap hanya mengajukan praduga-praduga atau asumsi-asumsi sehingga ada kerugian secara materiil yang diakibatkan oleh obyek permohonan pasal a quo. Pemerintah memohon MK untuk menolak permohonan para pemohon seluruhnya dan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat 1 dan 3; Pasal 11 Huruf I; Pasal 85 Huruf I; Pasal 109 ayat 4 huruf c, huruf d, huruf e, ayat 5 dan ayat 11 UU No. 15 Tahun 2011 tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Namun MK tidak mengabulkan permohonan pemerintah, dan menganggap sebagian para pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum. MK akhirnya memutuskan bahwa Pasal 11 Huruf I dan Pasal 85 Huruf I UU No. 15 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 22E ayat 5 UUD 1945. MK kemudian mengembalikan ketentuan mengenai syarat keanggotaan penyelenggara pemilu sama dengan ketentuan di UU No. 22 Tahun 2007, yaitu ketentuan mengundurkan diri sekurang-kurangnya lima tahun ketika akan mendaftar menjadi calon anggota KPU dan Bawaslu. Ketentuan ini dianggap sudah patut karena berbarengan dengan periodisasi tahapan pemilu. MK juga mengeluarkan unsur pemerintah dan DPR dari keanggotaan DKPP, sehingga keanggotaan DKPP diisi oleh 1 orang unsur KPU, 1 orang unsur Bawaslu, dan 5 tokoh masyarakat. Putusan ini terangkum dalam Putusan MK Nomor 81/PUU-IX/2011. Banyak kalangan yang menilai keputusan MK sangat tepat untuk menjaga independensi penyelenggara pemilu. Mahfud MD selaku Ketua MK menyatakan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil. Asas jujur dan adil hanya dapat terwujud jika, antara lain, penyelenggara pemilu tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak lain manapun. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu tidak dapat diserahkan kepada pemerintah atau parpol sebab berpotensi dan rawan dipengaruhi atau dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan, sehingga pemilu harus diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

Putusan MK ini selain mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, juga mendapat tanggapan berbeda dari beberapa anggota DPR yang menganggap putusan MK diskriminatif. Menempatkan orang partai politik di dalam keanggotaan lembaga penyelenggara pemilu tidak bertentangan dengan konstitusi, ini cuma masalah interpretasi yang berbeda saja. Mereka juga mengacu pada pemilu tahun 1999 yang diselenggarakan pemerintah dan partai politik, ternyata bisa berjalan dengan baik karena anggota-anggotanya bisa saling mengawasi dan bertanggung jawab. Terlepas dari semua polemik tersebut di atas, pada dasarnya penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan amanah konstitusi merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Seyogyanya semua pihak bisa saling menempatkan diri dan bekerja sama untuk mengukuhkan jalinan demokrasi di negeri ini, bukan justru melemahkan satu sama lain. Wallahu a’lam bishowab.

Tulisan ini pernhah dimuat di majalah halokpu kota surabaya edisi maret 2012.

 

Pengertian Independensi Dalam Kerangka Falsafati

Written by Arif Wijaksono – Author ideantara.com

Esensi demokrasi seringkali diasosiasikan dengan independensi ataupun kemerdekaan dalam hal pengakuan terhadap hak-hak manusia yang paling asasi, termasuk juga hak berpolitik. Meskipun kedua istilah tersebut memiliki cakupan maknawi yang berbeda. Independensi dapat juga dimaknai sebagai kemandirian, sedangkan merdeka diartikan sebagai bebas dari penguasaan kekuasaan. Hal ini adalah pemaknaan secara teoritis saja, sedangkan dalam tatanan praksis, semua bentuk konsepsi tersebut saling terikat dan membatasi secara metodis terutama berkaitan dengan pengaturan  kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem yang demokratis.

Read More

Pengertian New Public Management

Resumed by Royin Fauziana – Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Jember

Apabila kita mempelajari tentang ilmu Administrasi Negara, maka dapat dapat dikelompokkan menjadi tiga babagan atau periode. Periode pertama disebut Administrasi Negara Klasik (Shafritz, 1978) atau bisa disebut juga Administrasi Negara Lama atau Old Publik Administration (Denhardt dan Denhardt, 2003). Periode kedua adalah Management Publik Baru atau New Public Management, dan pada periode ketiga adalah New Public Service. Khusus konsep New Public Management, konsep ini ingin mengenalkan konsep-konsep yang biasanya diperlakukan / dipergunakan untuk konsep bisnis dan di sektor privat. Inti dari konsep ini adalah untuk mentransformasikan kinerja yang selama ini dipergunakan dalam sektor privat dan bisnis ke sektor publik. Slogan yang terkenal dalam perspektif konsep baru dalam New Public Management ini ialah mengatur dan mengendalikan pemerintah tidak jauh bedanya dengan mengatur dan mengendalikan bisnis – run government like bussines.

Paradigma atau periode New Public Management ini didasarkan pada teori pasar dan budaya bisnis dalam organisasi publik (vigoda, 2002). New Public Management tersebut muncul tidak hanya karena adanya krisis fiscal pada tahun 1970an dan 1980an, tetapi juga karena adanya keluhan bahwa sektor publik terlalu besar, boros, inefisien, merosotnya kinerja pelayanan publik, kurangnya perhatian terhadap pengembangan dan kepuasan kerja pegawai pemerintah (Hope, 2002).

Isu selanjutnya yang berkembang ialah tidak hanya membatasi pada bagaimana mentransformasikan kinerja sektor bisnis ke sektor pemerintahan, melainkan lebih jauh dari itu yakni New Public Management sudah menjadi suatu model yang normatif, yang ditandai dengan peninjauan kembali pada peran para administrator publik, peran dan sifat dari profesi administrasi, dan mengapa serta bagaimana sebaiknya kita bertindak dan berperan.

Lebih dari dua dekade New Public Management telah berkembang sebagai suatu konsepyang bisa mengganti peran dan arti daro Old Public administration di hampir seluruh belahan dunia ini. Sebagai hasilnya sejumlah perubahan yang berdampak positif telah banyak terjadi di berbagai sektor pablik. Tema pokok dalam New Public Management ini antara lain adalah bagaimana menggunakan mekanisme pasar dan terminology di sektor publik. Bahwa dalam melakukan hubungan antara instansi-instansi pemerintah dengan pelanggannya (customers) dipahami sama dengan proses hubungan transaksi yang dilakukan oleh mereka para pelaku dunia pasar (market place). Dengan cara mentransformasikan kinerja pasar yang seperti ini maka dengan kata lain akan dapat mengganti atau mereform kebiasaan kinerja yang ada di sektor publik dan tentunya tetap dari tradisi yang berlandaskan aturan (rule-based) dan proses yang menggantungkan pada otoritas pejabat (authority-driven processes) menjadi otoritas pasar (market-based), dan dipacu untuk berkompetisi sehat (competition-based tactics).

Di dalam konsep New Public Management semua pimpinan (manajer) di dorong untuk menemukan cara-cara baru dan inofatif untuk memperoleh hasil yang maksimal atau bahkan melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintahan. Mereka tidak lagi memimpin dengan cara-cara melakukan semuanya sampai jenis pekerjaan yang kecil-kecil. Mereka tidak lagi melakukan “rowing” yang menyapu bersih semua pekerjaan. Melainkan mereka melakukan “steering” yang membatasi terhadap pekerjaan atau fungsi mengendalikan, memimpin, dan mengarahkan pada yang strategis saja. Dengan demikian, kunci dari New Public Management adalah sangat menitikberatkan pada mekanisme pasar dalam mengarahkan program-program publik. Pengaturan yang seperti ini merupakan suatu upaya untuk melakukan kompetisi di dalam instansi pemerintah dan unit-unit lintas batas bagi sektor organisasi yang berorientasi profit maupun nonprofit.

Konsep New Public Management ini dapat dipandang sebagai suatu konsep baru yang ingin menghilangkan monopoli pelayanan yang tidak efisisen yang dilakukan oleh instansi dan pejabat-pejabatv pemerintah. Dengan konsep seperti inilah maka Cristopher Hood dari London School of economics (1995) mengatakan bahwa New Public Management mengubah cara-cara dan model birokrasi-publik yang tradisional ke arah cara-cara dan model bisnis privat dan perkembangan pasar. Cara-cara legitimasi birokrasi publik untuk menyelamatkan prosedur dari diskresi administrasi agar tidak lagi dipraktikkan oleh New Public Management dalam birokrasi pemerintah.

Untuk lebih menerapkan konsep New Public Management dalam birokrasi publik , maka diupayakan agar para pemimpin birokrasi dapat meningkatkan produktivitas dan menemukan alternatif cara-cara pelayanan publik berdasarkan perspektif ekonomi. Mereka para pemimpin birokrasi didorong untuk memperbaiki dan mewujudkan akuntabilitas publik kepada pelanggan, meningkatkan kinerja, restrukturisasi lembaga birokrasi publik, merumuskan kembali misi organisasi, melakukan streamlining proses dan prosedur birokrasi, dan melakukan desentralisasi proses pengambilan kebijakan.

Ketika muncul pertama kali, New Public Management hanya meliputi lima doktrin, yaitu (1) penerapan deregulasi pada line managemenet. (2) konversi unit pelayanan publik menjadi organisasi yang berdiri sendiri, (3) penerapan akuntabilitas berdasarkan kinerja terutama melalui kontrak, (4) penerapan mekanisme kompetisi seperti melakukan kontrak keluar, dan (5) memperhatikan mekanisme pasar (Hood, 1991). Semenjak konsep New Public Management ini dikemukakan, maka telah banyak kemajuan dari praktika konsep ini di beberapa Negara dunia. Seperti misalnya, upaya melakukan privatisasi fungsi-fungsi yang selama ini dimonopoli pemerintah di beberapa Negara mengalami banyak perubahan dan kemajuan.

Sama halnya dengan pendapat Kettl di atas Jonathan Boston (1991) menyatakan bahwa pusat perhatian dan doktrin New Public Management itu pada intinya sebagai berikut :

  • Lebih menekankan pada proses pengelolaan (manajemen) ketimbang perumusan kebijakan
  • Perubahan dari penggunaan control masukan (input controls) ke penggunaan ukuran-ukuran yang bisa dihitung terhadap output dan kinerja target
  • Devolusi manajemen control sejalan bersama dengan pengembangan mekanisme sistem pelaporan, monitoring, akuntabilitas baru
  • Disagregrasi struktur birokrasi yang besar menjadi struktur instansi yang kuasi otonomi
  • Secara khusus melakukan pemisahan antara fungsi-fungsi komersial dengan yang komersial
  • Menggunakan preferensi untuk kegiatan privat seperti privatisasi, sistem kontrak sampai dengan penggunaan sistem penggajian dan renumerasi yang efektif dan efisien.

Dalam upaya melakukan perbaikan birokrasi pemerintahan sering kali kita mendengar istilah “reinventing government”. Istilah ini sebenarnya sama halnya dengan upaya untuk melakukan pembaharuan di bidang birokrasi pemerintah. Pembaharuan dalan reinventing government dapat pula dikatakan sebagai upaya mewiraswastakan birokrasi pemerintah. Yang dimaksud mewiraswastakan birokrasi pemerintah disini bukan berarti setiap pejabat atau petugas diharuskan berdagang atau berwirausaha seperti pengusaha. Atau mengajari para pejabat pemerintah untuk berusaha sepertipara pengusaha. Melainkan adanya upaya para pejabat disertasi semua komponen instansi publik itu senantiasabekerja keras seperti para pengusaha yang bertujuan untuk meningkatkan agar sumber-sumber yang berpotensi ekonomi yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah dari yang tidak produktif menjadi bisa produktif, dari yang produksinyarendah ditingkatkan ke produksi yang lebih tinggi. Upaya yang seperti ini sangat popular dalam kinerja dunia usaha. Oleh karenanya prinsip reinventing government itu adalah menstransformasikan kinerja dalam dunia usaha ke kinerja organisasi pemerintah.

Osborn menyatakan bahwa reinventing government itu pada hakekatnya adalah upaya untuk menstranformasikan jiwa dan kinerja wiraswasta (entrepreneurship) ke dalam birokrasi pemerintah. Jiwa Enterpreneurship itu menekankan pada upaya untuk meningkatkan sumber daya baik ekonomi, sosial, budaya, politik yang dipunyai oleh pemerintah dari yang tidak produktif bisa menjadi produktif, dari yang produktivitas rendah menjadi produksi tinggi. Kinerja seperti inilah yang kemudian di kenal dengan upaya mewiraswastakan birokrasi pemerintah.

Ada sepuluh prinsip mewiraswastakan birokrasi pemerintah: oleh karena perlu dipahami prinsip-prinsip mewiraswastakan birokrasi pemerintah. Sepuluh prinsip itu antara lain:

  • Pemerintah harus bersifat sebagai katalis
  • Pemerintah milik masyarakat
  • Pemerintah kompetitif
  • Pemerintah berorientasi misi
  • Pemerintah berorientasi pada hasil
  • Pemerintah berorientasi pada pelanggan
  • Pemerintah wiraswasta
  • Pemerintah antisipatif
  • Pemerintah desentralisasi
  • Pemerintah berorientasi pasar

Demikianlah sepuluh prinsip birokrasi pemerintahan yang mewiraswasta, atau dalam bahasa reinventing government entrepreneurship. Sepuluh prinsip ini dalam rangka melakukan pembaruan birokrasi pemerintah mencoba mengubah kinerja yang tidak produktif bisa berproduksi yang baik. Reinventing government itu sendiri pada hakekatnya merupakan New Public Management. Prinsip-prinsip New Public Management itu dilaksanakan dalam reinventing government ini. Kalau the old public administration prinsip-prinsipnya dilaksanakan dalam birokrasi pemerintah, maka pokok pemikiran dari New Public Management yang salah satu aplikasinya adalah reinventing government . hal tersebut merupakan pemikiran membarukan administrasi Negara dengan memadukan prinsip-prinsip bisnis dalam birokrasi pemerintah. [i]


[i] Referensi

Thoha, Miftah. 2010. Ilmu administrasi publik kontemporer. Jakarta: kencana