DJANGKA.com

an Indonesian perspectives

Peran Ulama Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Melalui Pilkada di Jawa Timur

ela fix

Written by Zahidiyah Ela Tursina dan Maria – Alumni dan Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember

1.1 Latar Belakang

Pesta demokrasi digelar di Jawa Timur. Masyarakat Jawa Timur bebas untuk memilih calon kepala daerah di pemilihan kepala daerah (Pilkada) sesuai hati nuraninya. Dari pihak calon kepala daerah disibukkan untuk membuat tim sukses demi meraih kemenangan di petarungan Pilkada tahun ini. Tim sukses ini berasal dari berbagai kalangan dari akademis, pengusaha hingga ulama. Ulama yang biasanya istiqamah (teguh pendirian) hanay untuk membina pesantren, kini akhirnya terjun dalam kancah perpolitikan. Hal ini bisa dilihat, pada tanggal 20 Agustus, para pengasuh sejumlah pondok pesantren Jawa Timur mengeluarkan “tausyiah” berupa seruan kepada masyarakat untuk memilih pasangan Syaifullah Yusuf dan Soekarwo di pemilihan gubernur Jawa Timur pada putaran kedua. (www.gp-ansor.org, 21 Agustus 2008). Tidak ketinggalan juga kandidat gubernur Jawa Timur lain, Khofifah Indar Parwansa. Beliau didukung oleh Ketua Tanfidziah Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PB NU), Hasyim Muzadi dikarenakan Khofifah adalah ketua Muslimat NU. Bahkan Hasyim mengklaim dirinya yang membiayai Khofifah. (www.korantempo.com, 13 Oktober 2008).

Berkaitan dengan ulama yang notabene menjadi panutan masyarakat dan memiliki kedudukan kuat di hati masyarakat, eksistensinya mereka menjadi sangat signifikan di pemilihan tingkat lokal hingga nasional. Para calon saling berebut dukungan dari mereka dengan harapan suara umat yang ada dibelakangnya dapat mendongkrak suara di pemilihan.

Idealnya, seorang ulama hanya bertugas mengajak umatnya untuk menggunakan hak suaranya tanpa harus berpihak kepada siapapun. Namun apabila ulama itu berpihak pada salah satu calon hendaknya dia bisa meredam perbedaan pandangan politik sehingga tidak ada perpecahan umat. Akhirnya iklim demokrasi akan tercipta dengan baik.

Atas dasar pemikiran di atas maka penulis ingin menuangkan ke dalam karya tulis ilmiah ini mengenai hubungan antara ulama, kualitas demokrasi, dan Pilkada, dengan judul : Peran Ulama Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Melalui Pilkada di Jawa Timur.

1.2  Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah di atas dapat dirumusakan permasalahan sebagai berikut: “Apa saja peran ulama dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui Pilkada yang jujur dan adil?”

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang penulis paparkan maka tujuan dari penulisan karya tulis  ilmiah ini adalah menganalisis peran ulama dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui Pilkada di Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan karya tulis ilmiah ini adalah menghasilkan sebuah analisi tentang peran ulama dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui Pilkada yang dilaksanakan tahun ini. Di sisi lain manfaat dari penulisan ini sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pengabdian dan penelitian. Selain itu, penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat dijadikan sebagai informasi dan tambahan pengetahuan bagi pihak yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut tentang hal-hal yang msaih belum terungkap dalam penelitian ini.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif. Hal Tersebut didasarkan pada paradigma kualitatif yang dinyatakan oleh Indriantoro dan Supomo (1999) bahwa paradigma kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks, dan rinci.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode observasi dan dokumentasi terbatas. Data yang dikumpulkan memperlancar dalam pemecahan masalah yang telah dikemukakan adalah dalam bentuk data sekunder. Data sekunder adalah data yang bukan dari penelitian langsung dari peneliti tersebut. Jadi peneliti itu hanya mengambil dari artikel, lietratur kepustakaan, jurnal-jurnal penelitian , media massa, internet, biro pusat statistik, dan lain-lain yang memilki relevansu terhadap permaslahan yang dikaji.

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode dokumentasi yang merupakan salah satu metode pengambilan data dengan melihat buku-buku. Selain itu dilakukan penulis juga melakukan pengambilan artikel-artikel terakit pada bebarapa media publikasi semisal jurnal, koran dan situs internet. Adapun pengumpulan data-data tersebut dilakukan penulis melalui;

I. Perpustakaan Fisip Universitas Jember

II. Perpustakaan STAIN Jember

1.5.3 Metode Penganalisisan Data

Berdasarkan karakteristiknya, penelitian ini menggunakannya analisis data deskripti. Dari data-data yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan aturan dan analisis sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada. Dengan metode ini penulis ingin menganalisis peran ulama dalam meningkatkan kualitas demokrasi dalam Pilkada.

BAB 2. LANDASAN TEORI

2.1.Kajian Tentang Peranan Ulama

2. 1. 1 Motivator

Motivator adalah mengajak  manusia  agar taat kepada Allah SWT sehingga mereka memperoleh keberuntungan  di dunia dan di akhirat (Al-Qathtani,1994:362)

Ulama  ibarat pemandu terhadap orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan. Ulama juga merupakan petunjuk jalan yang harus paham betul dan mengerti mana yang baik dan tidak. Oleh karenanya kedudukan yang dimiiliki oleh seorang ulama juga harus mampu menjadi pelopor yang selalu diteladani oleh mad’unya. Maka dari itu seorang ulama harus mampu memiliki motivator atau agen pembaharu .

Di sini faktor motivasi yang menjadi penentu bagi keberhasilan dalam proses berdakwah . motivasi mengandung suatu dorongan yang mendasari segala tingkah laku manusia atau mad’u( Arifin,1977: 62-63).

Dalam proses kegiatan dakwah pemenuhan akan kebutuhan mad’u seperti kebutuhan fisiologis (jasmani),keamanan atau perlindungan ,kebutuhan hidup bermasyarakat (sosial) dan lain sebagainya, harus dipenuhi oleh Ulama. Jika tidak pesan dan kesan ulama mustahil dapat dipengaruhi oleh mad’u seperti apa yang diharapkan oleh seorang ulama.

Sebab di dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia kalau kita ikuti, maka banyak sekali pengaruh-pengaruh yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu dan meninggalkan sesuatu,baik pengaruh itu dari dalam (intern) yang berupa instink maupun pembawaan dan pengaruh dari luar (ekstern) yang berupa lingkungan alam sekitar (Nasir dan  Anshari,1984: 44).

2.1.2                    Pembimbing

Bimbingan adalah bantuan atau tuntutan yang mengandung pengertian bahwa bimbingan harus memberikan bantuan kepada orang yang dibimbing serta menentukan arah kepada yang dibimbingannya.

Dari uraian di atas dapat diberikan batasan pengertian bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu tersebut dapat mencapai kesejahteraan hidup atau dengan kata lain bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka memecahkan kesukaran yang dialaminya (Umar, Hasyim, 1989: 10-11).

Kaitannya dengan ulama berperan sebagai pembimbing adalah seorang ulama harus mampu mendidik dan berusaha meningkatkan dan mengembangkan kedewasaan umat-nya sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang bertanggung jawab baik kepada dirinya sendiri sebagi hamba Allah ataupun orang lain sebagai sesama manusia.

2.1. 3 Konsultan

Konsultan dalam kamus ilmiah populer bahasa Indonesia adalah penasehat, pemberi penjelasan atau pertimbangan (1994:366). Jadi seorang ulama bukan hanya berfungsi sebagai motivator, pembimbing tetapi juga sebagai konsultan. Seorang ulama dituntut untuk memberikan nasihat kepada mad’unya yang tengah dilanda problem kehidupan agar dapat melaksanakan agamanya dengan baik. Bukan hanya itu seorang ulama harus dituntut untuk menyampaikan perkataan yang baik kepada umat-nya untuk menghasilkan sikap dan tingkah lakunya.

2.1.4 Evaluator

Secara etimologis kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evalution yang berarti penilaian terhadap sesuatu. Berdasarkan kutipan ini evaluator berarti memberi nilai, menetapkan apakah sesuatu tersebut bernilai atau tidak (Al-Qathani, 1994:172).

Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengetahui sampai dimana keberhasilan usaha dakwah. Hal ini pun memerlukan metode baik bersifat aktif maupun pasif. Bersifat aktif artinya denagn jalan menanyakan atau tanya jawab langsung atau tidak, dengan lisan maupun tulisan. Bersifat pasif artinya dengan cara melihat, mengamati, apakah ada perubahan setelah dakwah itu dilakuakn (observasi) juga diadakn percobaan-percobaan, sehingga dapat diketahui bagimana reaksinya (eksperiman). (Anshori, 1993: 176).

2.2. Kajian Tentang Politik Islam

Politik dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah, artinya mengurusi urusan, melarang, memerintah (Kamus al-Muhith, dalam kata kunci sasa). Nabi menggunakan istilah politik (siyasah) dalam hadits: ”Adalah Bani Israil, mereka diurusi urusannya oleh para Nabi (tasusu hum al-anbiya). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah” (HR. Muslim). Jadi, politik artinya adalah mengurusi urusan umat.

Berkecimpung dalam dunia politik berarti memperhatikan kondisi kaum Muslim dengan cara menghilangkan kezhaliman penguasa dan melenyapkan kejahatan kaum kafir penjajah atas mereka. Politik Islam karenanya berarti mengurusi urusan masyarakat melalui kekuasaan melarang dan memerintah dengan landasan hukum/syariat Islam (MR Kurnia; Al-Jamaah, Tafarruq dan Ikhtilaf, hal. 33-38).

2.3. Kajian Tentang Demokrasi

Demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Ada bebarapa pendapat mengenai pengertian Demokrasi Pancasila,antara lain :

a.Prof. Dr.Drs. Notonagoro,S.H, Demokrasi Pancasila adalah kerakayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalan permusyawaratan atau perwakilan  yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan  yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia,dan yang berkeadilan sosial begai seluruh rakyat Indonesia.

b.Prof. Dardji Darmodihardjo,S.H, Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang  bersumber kepada kepribadiam dan falsafah hidup bangsa Indonesia,yang perwujudannya seperti dalam ketentuan –ketentuan Pembukaan UUD 1945.

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Hakekat Demokrasi

Demokrasi adalah sistem pengorganisasian masyarakat negara yang dilakukan oleh masyarakat sendiri atau dengan persetujuan masyarakat,dimana keluhuran  harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, dan dijamin atas dasar gagasan kenegaraan tersebut.

3.2 Sejarah dan Perkembangan Demokrasi

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.

3.3 Kriteria Demokrasi

Ada sepuluh kriteria demokrasi yang dapat kita ajukan disini:

  1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan
  2. Persamaan  di Depan Hukum
  3. Distribusi Pendatan secara adil
  4. Kesempatan Pendidikan yang sama
  5. Empat Macam kebebasan: kebebasan mengeluarkan pendapat,kebebasan persuratkabaran, kebebasan berkumpul  dan kebebasan beragama.
  6. Ketersedian dan keterbukaan Informasi (Transparansi)
  7. Mengindahkan Fatsoen(tatakrama politik)
  8. Kebebasan individu
  9. Semangat Kerjasama
  10. Hak untuk Protes

3.4  Demokrasi dalam Negara Indonesia

Di Indonesia konsep demokrasi sudah dikenal sejak zaman purbakala,seperti terlihat dalam sistem pemilihan kepala persekutuan masyarakat hukum (desa di Jawa dan Madura, Nagari di Minangkabau,negeri di Lampung; marga di Palembang; huta di Tapanuli dan sebagainya),pemilihan kepala suku,pemilikan tanah oleh persekutuan masyarakat hukum,lembaga rembug desa,pekerjaan gotong royong,upah dengan system bawon dan lain-lain.

Dalam perkembangannya,demokrasi telah mantap menjadi pilihan bangsa kita dan dilegitimasikan melalui Demokrasi Pancasila. Demokarasi di Indonesia adalah demokrasi yang diwarnai atau dijiwai oleh Pancasila,bahkan salah satu sila dari Pancasila yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusayawaratan/perwakilan “ merupakan perumusan yang singkat dari demokrasi Pancasila yang dimaksud. Demokrasi Pancasila meliputi bukan hanya demokrasi politik ,melainkan juga demokrasi ekonomi,demokrasi sosial budaya dan demokrasi pertahanan keamanan.

Demokrasi Pancasila berarti demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lain. Hal ini berarti bahwa menggunakan hak-hak demokrasi selalu disertai dengan rasa tanggung-jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing,menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian sesuai dengan martabat dan  harkat manusia,menjamin dan mempersatukan bangsa,dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila berpangkal tolak dari paham kekeluargaan dan gotong royong.

3.5 Ulama dan Pilkada

3.5.1  Definisi Ulama

Dalam pandangan agama, ulama adalah tokoh agama yang menjadi “benteng moralitas” di tengah masyarakat. Ulama adalah juga guru agama, tempat masyarakat bertanya tentang seluk beluk mengenai ajaran agama. Predikat ulama yang biasa disandang ulama adalah juga menunjukkan kulaitas keimanan dan pengalaman ibadah yang teruju di tengah masyarakat. Sehingga tidak berlebihhan dikatakan sebagai warosyatun al’anbiya’. (Harun Nasution; Islam Rasional, 1994)

 3.5. 2 Sejarah Ulama di Jawa

Sebagian sarjana bersepakat, bahwa ulama yang pertamakali datang di Jawa adalah Maulana Malik Ibrahim. Ia dilaporkan mengislamkan kebanyakan wilayah pesisir utara Jawa dan beberapa kali mencoba membujuk raja Hindhu-Budha Majapahit, Vikramavarddhana (berkuasa 788-833/1386-1429) agar masuk Islam.Tetapi kelihatannya hanya setelah kedatangan Raden Rakhmat, putra seorang ulama Arab di Campa, Islam memperoleh momentum di Majapahit. Ia digambarkan mempunyai peran menentukan dalam Islamisasi Pulau Jawa dan karenanya dipandang sebagai pemimpin Wali Sanga dengan gelar Sunan Ampel.

Di Ampel, ia mendirikan sebuah pusta keilmuan Islam. Pada saat keruntuhan Majapahit, terdapat seorang Arab lain, Syaikh Nur Al Din Ibrahim B. Maulana Izrail, yang kemudian lebih dikenal denagn julukan Sunan Gunung Jati. Ia belakangan memapankan diri dari di Kesultanan Cirebon. Seorang sayyid terkenal lain di Jawa adalah Maulana Ishaq yang dikirim Sultan Pasai untuk mencoba mengajak penduduk Blambangan, Jawa Timur, masuk Islam. Dari wali sanga akhirnya muncullah ulama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa.

3.5.3 Pilkada Demokratis

Menurut pasal 1 ayat 1 PP No.6/2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengakatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, Pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan atau kabupaten atau kota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Setiap warga negara Indonesia mendambakan Pilkada yang demokratis. Pelakasanaan Pilkada yang dapat dikatakan demokratis apabila seluruh warga negara Indonesia dapat menyalurkan hak suaranya untuk meilih calon kepala daerahnya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Setiap warga negara yang memilih hanya dapat menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama yaitu satu suara. Hal ini sering disebut dengan prinsip one person, one vote, one value (opovov).

Sementara itu Pilkada yang bersifat umum adalah dalam Pilkada, semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminikasi. Pilkada yang bersifat bebas berarti  merupakan semua warga negara Indonesia bebas memilih calon kepala daerah tanpa adanya tekanan dan paksaan siapapun. Jadi semua warga negar bebas untuk menentukan pilihannya dan negara menjamin keamanannya. Pilkada yang bersifat rahasia adalah semua warga negara dijamin kerahasiannya dalam memilih sehingga semua pihak manapun tidak akan mengetahui mengenai kepada siapa suara pemilih diberikan.

Pilkada dilaksanakan oleh penyelenggara Pilkada yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas yang dilaksanakan secara lebih baik, sistematis, legitimate, dan akuntabel dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Seluruh penyelenggara Pilkada, aparat negara, peserta Pilkada, pengawas Pilkada, pemilih, dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai peraturan perundang-undangan .

Pilkada harus diselenggarakan secara lebih baik, berkualitas, kompetitif yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

3. 5.4 Ulama dalam Pilkada

Dewasa ini, ulama mengalami perkembangan yang cukup menarik. Ulama yang biasanya hanya berceramah dan mengajar di pesantren, kini tampaknya sudah mulai tertarik untuk terjun ke dunia percaturan politik. Misalnya Ketua Tanfidiziah Pengurus Besar Nadhatul Ulama KH. Hasyim Muzadi mendukung Khofifah Indar Parawansa sebagi Gubernur Jawa Timur. Bahkan beliau mengklaim dirinya telah membiayai Khofifah.

Eksistensi ulama menjadi sangat signifikan ketika dalam waktu Pilkada berlangsung. Para calon berebut menarik dukungan ulama demi untuk menarik dukungan suara umat dibelakangnya sehingga suara umat itu dapat mendongkrak kemenangan di Pilkada. Tidak dapat dipungkiri, ulama memiliki peran penting di masyarakat. Ulama memiliki wibawa dan kharisma yang besar di tengah masyarakat. Dengan Religion knowledge yang luas dan mendalam, ulama mempunyai power, yang membuat orang-orang biasa segan dan “tunduk” kepada mereka. Kondisi seperti itu akhirnya dimanfatkan para calon untuk menarik dukungan suara dalam Pilkada melalui ulama.

Sebenarnya seorang ulama bisa terjun ke dunia politik walaupun kondisi dunia politik tekenal kotor. Justru di sana, ulama bisa menyisipkan misi dakwah. Ulama dapat mengajarkan mengenai etika berpolitik yang santun dan Islami kepada kalangan politisi.

Jika melihat sejarah perpolitikan Indonesia, dunia perpolitikan Indonesia tidak pernah sepi akan adanya kiprah ulama. Contohnya, Partai Masyumi dan Partai Nadhatul Ulama (di masa orde baru), Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (di masa orde Reformasi), para ulama mampu berpolitik sekaligus berdakwah. Oleh karena itu, ulama harus mempunyai skill berpolitik yang baik agar tidak mudah dimanfaatkan politisi lain dan tidak melupakan kegiatan dakwahnya di tengah padatnya aktivitas berpolitik.

Idealnya dalam Pilkada ini, seorang ulama mampu mengajak umatnya untuk menggunakan hak suaranya untuk memilih seorang calon tanpa harus memihak salah satu calon manapun. Namun, bagi ulama yang terjun menjadi tim sukses bagi seorang calon tertentu, hendaknya mampu untuk meredam adanya perbedaan pandangan politik. Jangan sampai karena adanya perbedaan pandangan politik menyebabkan perpecahan umat. Selain itu ulama yang memihak salah satu calon, hendaknya bisa mengajak bersikap dewasa pada masyarakat agar tidak bersikap konfrontatif bagi calon lain beserta pendukungnya.

Maka bila ulama bersikap seperti yang sudah dijelaskan di atas, demokrasi dalam ranah perpolitikan terutama di Pilkada akan tercipta dengan baik dan tanpa ada perpecahan umat di tengah banyaknya perbedaan pandangan politik.

3. 6. Peran Ulama Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Melalui Pilkada di Jawa Timur

3.6.1 Motivator

Para ulama sebagai motivator adalah mengajak manusia agar tetap taat kepada Allah dan Rasulnya sehingga memperoleh keselamatan di dunia dan di akherat. Ulama diibaratkan pemandu bagi orang-orang agar tetap di jalan yang lurus. Ulama yang lebih mengetahui dan memahami mana jalan yang baik dan buruk Oleh karena itu, kedudukan ulama di tengah masyarakat sangat tinggi dan seorang ulama seharusnya mampu menjadi motivator bagi umatnya.

Di Pilkada ini, para ulama harus mampu untuk menjadi motivator bagi seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan Pilkada di Jawa Timur agar bisa menyelenggarakan Pilkada secara demokratis. Dalam hal memotivasi, misalnya, 20 Juli 2008, Ketua Tanfidziyyah Pengurus Wilayah Nadhatul Ulama Jawa Timur KH Mutawakkil Alaallah pada acara Istighosah kubro di Masjid Al Akbar meminta kepada warga Jawa Timur untuk tidak golput dalam Pilkada Jawa Timur. Mutawakkil  mengatakan bahwa ada warga yang skeptis terhadap salah satu calon yang bertarung di Pilkada Jawa Timur karena mereka menilai siapa pun yang menang tidak bisa mengubah kehidupan rakyat. Menurut beliau, Pemikiran seperti ini bisa membahayakan kelangsungan demokrasi di Indonesia. (www. cetak. kompas.com, 21 Juli 2008).

Sikap yang dilakukan KH Mutawakkil Alallah menunjukkan beliau telah memotivasi warga Jawa Timur untuk tidak menjadi golongan putih. Karena pada dasarnya, menjadi golongan putih atau golput, sengaja tidak menggunakan hak pilihnya, atau mencoblos semua gambar peserta Pilkada, adalah tindakan yang tidak mensyukuri nikmat demokrasi, yaitu dapat memilih kepala daerah secara bebas dan langsung .

3.6.2 Pembimbing

Secara definisi bimbingan adalah bantuan atau tuntutan, yang mengandung pengertian bahwa bimbingan harus memberikan arah kepada yang dibimbingnya serta menentukan arah bagaimana seharusnya kepada orang-orang yang dibimbingnya. Sebagai seorang pembimbing maka dia mengambil peranan secara aktif di dalam memberikan bimbingannya.

Seperti yang dilakukan Ketua Umum PW Muhammadiyah Syafiq Mugni memberikan himbauan agar seluruh warga dapat menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani. Himbaun ini disampaikan lewat surat edaran yang dikirimkan kepada pengurus cabang dan ranting Muhammadiyah seluruh Jawa Timur. (www.cetak. kompas.com, 21 Juli 2008).

Dari sana dapat dilihat bagaimana ulama dari Muhammadiyah mengarahkan agar seluruh warga untuk dapat menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani. Arahan tersebut sangat mendukung dalam meningkatkan demokrasi di Pilkada Jawa Timur.

3.6.3  Konsultan

Ulama memiliki peran yang sangat multidimensi. Dengan berbagai problematika politik yang terjadi di Indonesia,diharapakan Ulama dapat hadir dengan kenetralan memberikan pandangan dan boleh jadi memberikan sulusi yang terbaik berdasarkan nilai-nilai Islam.

Otoritas ini tidak lepas dari legitimasi ulama dalam masyarakat yang memberikan posisi tinggi bagi ulama kerena kemampuannya memberikan nasehat dengan berdiri diatas nilai Islami. Karena itu selain mempelajari Islam, ulama diharapkan dapat mengerti lintas batas pengetahuan yang sangat luas dan mengembalikan lagi terhadap nilai Islami secara normatif.

Misalnya pada sekitar abad ke-17 peran ‘Topanrita’ sangat kuat pada masa kerajaan-kerajaan Sulawesi selatan. Topanarita adalah sebutan mayarakat bugis bagi Ulama. Ulama tradisional tidak saja menguasai ilmu-ilmu keislaman, tapi juga memahami masalah kejiwaan, kesehatan, sosial, hukum, budaya dan politik yang muncul dalam masyarakatnya. Mereka  tidak saja menjadi gurutta (guru kita) dalam arti mengajari orang-orang tentang berbagai masalah agama, tetapi juga tempat meminta nasehat dan doa, misalnya, demi kesuksesan bisnis, keberhasilan panen, kesembuhan dari penyakit jasmani dan rohani, penyelesaian masalah hukum, kemenangan dalam pertempuran (ilmu kesaktian), dan lain-lain. Lebih penting lagi, para ulama juga berperan sebagai penasehat atau konsultan para raja (sultan) dalam menyelesaikan berbagai masalah kerajaan.

Dalam terminologi modern, topanrita/ulama menjadi salah satu komponen penting civil society yang membatasi wewenang dan kekuasaan raja, sesuatu yang menjadi prasyarat demokrasi. Syekh Yusuf  boleh jadi adalah contoh terbaik sosok ulama seperti ini di kerajaan Gowa dan Banten. Sementara AGH. Muhammad As’ad di Wajo dan AGH. Abdurrahman Ambo Dalle di Barru, sekedar menyebut dua contoh, adalah sosok topanrita di masa kontemporer.

Peran konsultan ini sampai saat ini  masih sangat kuat dalam masyarakat Indonesis, tidak terkecuali masyarakat Jawa Timur. Seperti yang telah diterangkan sebelumnya bahwa Jawa Timur merupakan basis pesantren dan ulama,ini adalah faktor yang sangat kuat bagi legitimasi peranan Ulama sebagai konsultan.

Namun sekali lagi hal yang patut di tekankan dalam peranan ulama sebagai konsultan adalah nilai kenetralitasan dari Ulama. Pada Pilkada Jawa Timur periode 2008 banyak pejabat politik yang mengatas-namakan tokoh atau organisasi Islam yang cukup berpengaruh untuk merebut simpati masyarakat  agar menang dan merebut kekuasaan di daerah Jawa Timur. Ini adalah tantangan tersendiri bagi ulama dalam menjalankan peranannya sebagai konsultan politik demi terciptanya Pilkada yang demokratis.

3.6.4 Evaluator

Evaluator adalah pihak yang memiliki otoritas untuk mengikuti dan menilai sejauh mana nilai normatif berjalan dalam implementasi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini peran Ulama adalah sebagai evaluator yang mengevaluasi berjalannya demokrasi dalam dunia perpolitikan Indonesia terkhususnya untuk wilayah Jawa Timur dalam wadah Pilkada.

Peranan ini menuntut Ulama untuk senantiasa mengikuti perkembangan dunia perpolitikan agar tidak terjerat pada politik  yang sarat dengan unsur negatif misalnya politik yang menghalalkan segala cara. Hal ini terkait dengan moralitas dari penguasa,politikus dan orang yang mempunyai pengaruh dalam dunia perpolitikan .

Dalam hal ini keberhasilan Pilkada Jawa Timur tidak terlepas dari introspeksi dan refleksi atas Pilkada yang telah berlangsung sebelumnya, kampanye yang berlebihan dan cenderung menjelek-jelekan pihak yang satu dengan yang lain adalah salah satu contoh dari keburukan Pilkada yang harus kita perbaiki. Keterlibatan tokoh yang dianggap sebagai ulama dalam dunia perpolitikan praktis, yang pada akhirnya mempertanyakan legitimasi ulama itu sendiri.

Ulama memang seharusnya menjalankan politik Islam, yaitu mengurusi urusan masyarakat dengan Islam. Bukan sebaliknya, melupakan Islam tetapi berpegang pada politik sekuler untuk kepentingan pragmatis semata. Tugas politik ulama adalah mencerdaskan rakyat dengan Islam. Hingga rakyat tidak mudah tertipu dengan bujuk rayu orang-orang dzalim. Dengan kiprah politik ulama, rakyat akan terbina dengan baik serta akan memiliki kesadaran politik Islam. Hingga mereka akan meraih kemuliaan di dunia dan akhirat.

3.7 Tantangan Peran Ulama dalam meningkatkan Pilkada yang Demokratis di Jawa Timur

3.7.1 Fanatisme Golongan

Fenomena yang terjadi di Jawa Timur adalah permasalahan yang sangat berkaitan dengan eksistensi beberapa kelompok yang sangat mementingkan golongannya dan cenderung mengarah ke fanatisme golongan. Adanya persaingan yang tidak sehat antar beberapa kubu atau kelompok dalam konstelasi perpolitikan di Jawa Timur. Golongan-golongan tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mengkonstruksi pemikiran masyarakat Jawa Timur dalam menentukan pilihan calon kepala daerah  di Pilkada Jawa Timur.

Pada dasarnya golongan itu berperan dalam meningkatkan  kualitas demokrasi di daerah Jawa Timur, tetapi kecenderungan yang terjadi adalah kelompok tersebut telah mengkonstruksi masyarakat Jawa Timur ke arah fanatisme golongan yang pada tingkat ekstrimnya dapat meninggalkan nilai rasionalitas. Hal ini justru bisa menyulut api konflik antar kelompok sehingga akhirnya dapat memicu disintegarsi pada warga Jawa Timur.

3.7.2 Pragmatisme Masyarakat

Kecenderungan masyarakat Jawa Timur berfikir pragmatis dalam Pilkada ini menunjukkan sikap masyarakat belum mengarah kedewasaan berpolitik. Masyarakat masih tergiur dengan tawaran yang diajukan oleh para calon kepala daerah yang mana tawaran seasaat ini diberikan dengan syarat mereka harus memilih si calon kepala daerah. Biasanya para calon kepala daerah ini memberikan uang  atau barang tertentu kepada masyarakat agar  mereka mau  memilihnya.  Bila ini terjadi berarti masyarakat sudah tidak memilih sesuai kehendak hati nuraninya.

3.7.3 Skeptime dan Apatisme masyarakat Jawa Timur

Rendahnya partisipasi politik masyarakat Jawa Timur terlihat dari tingginya tingkat persentasi Golput pada Pilkada putaran pertama. Dibeberapa daerah golput menjadi pemenang dalam Pilkada putaran pertama 23 juli 2008.

Hal ini dilatar-belakangi oleh kekecewaan masyarakat pada pemerintahan yang telah berjalan. Hasil  Pemilu presiden tahun 2004 lalu ternyata tidak berdampak signifikan pada perubahan nasib rakyat. Harga-harga kebutuhan pokok tetap naik dan pekerjaan sulit.

Pengalaman serta sistem yang terbentuk selama ini telah menghegemoni pemikiran mereka sehingga melahirkan sikap yang skeptis dan apatis. Masyarakat beranggapan bahwa suara yang mereka berikan tidak ada pengaruhnya terhadap pasangan calon yang jadi.(www.kompas.com , 23 juli 2008)

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa ulama memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui Pilkada di Jawa Timur. Peran ulama ini di antaranya sebagai motivator, pembimbing, konsultan, serta evaluator bagi seluruh penyelenggara Pilkada hingga masyarakat umum di Jawa Timur. Namun dalam proses Pilkada, masih dijumpai fenomena yang mana menjadi tantangan tersendiri bagi para ulama dalam meningkatkan kualitas demokrasi.

4.2 Saran

Diharapkan para ulama agar bisa memaksilkan perananya sebagai motivator, pembimbing, konsultan, serta evaluator dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi bagi masyarakat. Mengingat ulama mempunyai kharisma dan kedudukan yang tinggi di masyarakat maka ulama seharusnya mampu menjadi suri tauladan dan panutan yang baik.

Selain itu, para ulama harus mampu menyikapai secara bijak terhadap tantangan yang dijumpai di masyarakat sehingga akhirnya dapat tercipta iklim demokrasi yang baik. Sedangkan bagi penyelenggara Pilkada, calon kepala daerah, aparat pemerintah beserta masyarakat umum, hendaknya patuh terhadap nasihat para ulama selama nasihat itu baik dan tidak melanggar norma agama.

DAFTAR PUSTAKA

Amiramachmud, H. 1986. Pembangunan Politik Dalam Negeri Indonesia. Jakarta: PT Gramedia

Azra, Azyumardi. 1995. Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan  XVIII. Bandung: Mizan

Azra, Azyumardi. 2000. Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta, dan Tantangan. Bandung: PT Rosdakarya

Budiyanto. 1999.  Dasar-Dasar Tata Negara. Jakarta: Erlangga

Daulay, Hamdan. 2001. Dakwah Di Tengah Persoalan Budaya dan Politik. Yogyakarta: LESI

LP3ES.1986. Demokrasi Dan Proses Politik. Jakarta: LP3ES

Setiadi, Wucipto. “Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratis” dalam http:/www/ legalitas/ org, diakses 22 Oktober 2008

Shihab, M. Quraish. 2007. Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan

Sorenson, Georg. 2003 . Demokrasi dan Demokratisasi; Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Subijanto, Bijantono. “Penguatan Partai Politik Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat” dalam http: /www/ bappenas/ com, diakses 22 Oktober 2008

Sukaya, Zubaidi, Sartini, Parmono. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma

Syaerozi, Arwani. “ Ulama Dan Politik” dalam http:/www/jurnalislam/net, diakses 22 Oktober 2008

Urofsky, I.Melvin. “ Pendahuluan: Prinsip-Prinsip Demokrasi” dalam Buku Demokrasi, Amerika, Office Of International Information Programs U.S Departement Of State

Umam,Hoerul.2008.Peran Kyai Mahfud Abdul Hannan dalam Pembinaan Akhlak Santri di Pondok Pesantren Salafiyah Faitihul Ulum Desa Manggisan Kecamatan Tanggul  Kabupaten  Jember Tahun 2007/2008.Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember Jurusan Dakwah

www.kompas.com

www.gp-ansor.org

www.pilkada.okezone.com

 

Redaksi: Tulisan ini pernah menjadi nominasi 10 besar Lomba Karya Tulis Mahasiswa tingkat Universitas se Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Sekretaris Daerah Jawa Timur .

Tinggalkan Komentar

 

Anda dapat mengirimkan artikel/makalah tentang ilmu sosial bertema politik, komunikasi, hubungan internasional, arkeologi, antropologi, feminisme, sosiologi, psikologi, hukum, kebijakan publik, citizen journalism, filsafat, tinjauan religi, urban culture [kajian perkotaan], ecologica [kajian lingkungan], cultural studies. Sertakan profil diri, pas foto terbaru, dan nomor rekening bank. Setiap artikel/makalah yang dimuat akan selalu diinformasikan kepada penulisnya. Email tulisan anda ke: editor[at]djangka.com

Powered by Wordpress, Design by Aksisoft Media