DJANGKA.com

an Indonesian perspectives

Relasi Mayoritas – Minoritas di Indonesia

dian indah

Written by Diah Ayu Intan Sari – Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember

Kemajuan ilmu dan peradaban manusia membawa konsekuensi pada relasi hubungan antar manusia yang semakin kompleks dan intens. Kompleksitas relasi atau hubungan antar manusia baik itu antar individu, antar individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok menghasilkan pergesekan antar kelompok satu dengan yang lainnya. Pergesekan ini dapat disebabkan karena berbagai faktor baik itu budaya, sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Pergesekan dalam relasi mayoritas dengan minoritas dapat dibagi dalam dua bagian yaitu pergesekan yang bernilai positif dan pergesekan yang bernilai negatif. Pergesekan yang positif dapat menghasilkan hubungan yang positif pula dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga timbul kondisi yang saling toleran dan damai. Sedangkan pergesekan negatif dapat menghasilkan hubungan yang negatif dalam masyarakat contohnya perselisihan, pertengkaran, diskriminasi, pemecahbelahan dan lain sebagainya.

Pada dasarnya, mayoritas dan minoritas adalah terminologi sosiologis untuk merujuk  pada kuantitas individu yang berimpun dalam suatu kesatuan etnisitas. Sebagai sebuah konsep, istilah ini sering digunakan untuk membangun kerangka analisis relasi sosial satu kelompok dengan kelompok yang lainnya.[1] Sebagai sebuah diksi, mayoritas-minoritas sesungguhnya sudah mengandung makna politik di mana yang satu merujuk pada kumpulan individu yang berjumlah banyak dan biasanya lebih supreme dalam banyak hal; sedangkan yang satu lagi merujuk pada kumpulan individu yang lebih sedikit, yang secara kuantitas tidak mungkin lebih supreme dari yang mayoritas.[2] Pada umumnya kelompok mayoritas memiliki sikap superior, agresif, dan “mau menang sendiri” terhadap kelompok minoritas. Sedangkan kelompok minoritas memiliki kecenderungan untuk lebih bersifat terbuka dan mau toleran, meskipun mungkin sikap kelompok minoritas tersebut disebabkan demi kelangsungan hidupnya di tengah  kelompok mayoritas yang cenderung “agresif”.[3]

Kumpulan banyak individu dan kumpulan sedikit individu sebenarnya merupakan fakta sosiologis sebuah komunitas. Karena itu, sebenarnya siapapun yang berhimpun dalam kelompok manapun tetap memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama dalam segala hal. Tetapi, ketika masalah mayoritas-minoritas hadir di tengah kontestasi politik sebuah bangsa, maka kedua terminologi ini semakin menunjukkan makna politiknya. Istilah relasi mayoritas versus minoritas merupakan rangkaian kata yang meletakkan kedua istilah itu saling berlawanan karena itu relasi keduanya harus didesain agar tetap terbangun hubungan yang harmonis, tanpa diskriminasi, dan meletakkan siapapun yang berhimpun di dalamnya tetap setara.[4] Sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan rakyatnya. Dalam hal ini, pemerintah bersama seluruh entitas masyarakat harus memiliki kesadaran untuk dapat mewujudkan hubungan relasi mayoritas dengan minoritas yang lebih positif sehingga kedamaian dalam lingkungan masyarakat dapat tercapai. Pentingnya pemahaman kembali akan nilai-nilai dasar pancasila yang menyatakan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, meskipun dengan pluralistas yang tinggi harus tetap bersatu, saling menghormati, saling menghargai tanpa mengganggap bahwa kelompoknya lebih baik dari yang lain. Ketika hal tersebut dilaksanakan, saya yakin kehidupan berbangsa dan bernegara akan berjalan selaras, damai dan harmonis.

Relasi Mayoritas vs Minoritas di Indonesia

Dalam konstitusi Republik Indonesia secara tegas dijelaskan bahwa seluruh warga negara tanpa terkecuali memiliki hak dan jaminan konstitusional yang sama. Tapi, pada kenyataannya dalam kehidupan beragama dan berbangsa di Indonesia menunjukkan kecenderungan adanya relasi mayoritas dengan minoritas negatif yang menghasilkan kecenderungan intoleransi sesama warga yang semakin eskalatif di Indonesia. Tindakan intoleran akibat relasi mayoritas dengan minoritas yang negatif menghasilkan banyak masalah misalnya: 28 rumah ibadah diserang, disegel atau dirusak sepanjang Januari-Juli 2010 (SETARA Institute, 2010), penghalang-halangan kegiatan ibadah, tiga peristiwa penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah sepanjang bulan Juli, bentrokan organisasi masyarakat berbasis identitas tertentu, dan berbagai bentuk penghakiman massa lainnya.[5]

Selain itu, relasi mayoritas dengan minoritas negatif di Indonesia tidak hanya berdasarkan pada faktor keyakinan atau agama tetapi juga mengarah pada kegiatan- kegiatan politik negara yang ada melalui keinginan politik sejumlah elit politik, organisasi massa berbasis agama, dan dukungan manipulatif massa di berbagai wilayah yang menginginkan penerapan norma agama tertentu ( dalam hal ini adalah syariah Islam) melalui produksi peraturan perundang-undangan.[6] Semua tindakan intoleran dan keinginan politik untuk penyeragaman atas nama agama dan moralitas hanya didasarkan pada logika mayoritas semata. Sementara para korban tindakan intoleran dianggap “sesat” dan mengganggu “ketertiban umum”. Hal ini membuktikan bahwa kelompok mayoritas semakin mempertegas identitas politiknya sebagai kelompok yang tidak memiliki toleransi dan cenderung agresif.

Berbagai tindakan intoleran dan keinginan politik untuk penyeragaman atas nama agama dan moralitas semakin subur di tengah kemiskinan ide dan kapital politik para elit politik di indonesia. Elit politik berkepentingan terhadap dukungan publik atas kepemimpinannya, sehingga apa yang dikatakan oleh mayoritas menjadi pembenar langkah pemerintah mengambil sebuah keputusan, meski keputusan itu inkonstitusional menurut UUD 1945. Sementara kelompok penekan dan pelaku persekusi memiliki kepentingan untuk secara terus menerus mendongkrak bargaining position di hadapan elit politik dan juga di ranah publik. Impunitas pelaku kekerasan atas nama agama secara nyata telah menjadi preseden bagi kelompok lain di tempat lain untuk melakukan hal serupa. Ketidakmampuan institusi negara menghukum pelaku kriminal telah berkontribusi pada eskalasi tindakan intoleran yang terus terjadi di Indonesia.

Padahal, untuk merawat Indonesia yang plural, toleran, dan damai hanya bisa dilakukan jika elemen bangsa mampu menumbuhkan kesadaran orsinal untuk mengakui keberagaman, membiarkannya berbeda, dan menegaskan jaminan bagi setiap orang memiliki hak, kesempatan dan akses yang setara.[7] Dengan demikian, relasi mayoritas dengan minoritas dapat bernilai positif sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi damai. Relasi mayoritas-minoritas yang bernilai positif harus mulai ditanamkan sejak masa anak-anak sehingga generasi muda Indonesia dapat memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan dan menggunakan perbedaan itu sebagai alat pemersatu bangsa. Selain itu, penting adanya kesadaran dari rakyat Indonesia untuk dapat membangun sikap toleran sehingga dapat menghargai perbedaan dan pluralitas suku, etnis, ras, serta agama dll sesuai dengan hukum yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia.


[1] Dalam kuliah Pengantar Ilmu Sosiologi oleh Djoko Susilo, S.sos. M.si

[4] Loc.cit, www.setara-institute.org.

[5] Liputan 6 sctv.

[6] www.kompas.com

[7] Ismail Hasani, Dosen Fakultas Syariah & Hukum UIN Jakarta, Peneliti SETARA Institute.

Tinggalkan Komentar

 

Anda dapat mengirimkan artikel/makalah tentang ilmu sosial bertema politik, komunikasi, hubungan internasional, arkeologi, antropologi, feminisme, sosiologi, psikologi, hukum, kebijakan publik, citizen journalism, filsafat, tinjauan religi, urban culture [kajian perkotaan], ecologica [kajian lingkungan], cultural studies. Sertakan profil diri, pas foto terbaru, dan nomor rekening bank. Setiap artikel/makalah yang dimuat akan selalu diinformasikan kepada penulisnya. Email tulisan anda ke: editor[at]djangka.com

Powered by Wordpress, Design by Aksisoft Media