DJANGKA.com

an Indonesian perspectives

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Organisasi Sektor Publik

aida

Written by Nuraida Muji Kurnia E.P. – Mahasiswa Administrasi Negara FISIP Universitas Jember

Berdasarkan perspektif ilmu ekonomi, sektor publik didefinisikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Menurut Mardiasmo, organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbulence.[1] Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi: 1) faktor ekonomi, antara lain: tingkat inflasi, GNP/GDP, cadangan devisa, dll; 2) faktor politik, antara lain: legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, dll; 3) faktor kultural, antara lain: keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya, sistem nilai, tingkat pendidikan, dll; 4) faktor demografi, antara lain: pertumbuhan penduduk, migrasi, dll. Kompleksnya faktor yang mempengaruhi sektor publik tersebut menjadi suatu tantangan tersendiri bagi sektor publik untuk memperkuat posisi dalam menjalankan perannya untuk memenuhi tuntutan publik. Bentuk sektor publik itu sendiri meliputi badan-badan pemerintahan, BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi massa, LSM, universitas, dan sebagainya.

Sektor publik memiliki 3 peran utama yang cukup krusial, yaitu: 1) Regulator; 2) Pemberdayaan; dan 3) Pengadaan barang dan jasa (Enabling). Peran sektor publik dalam rangkan pemenuhan kebutuhan masyarakat sangat memungkinkan untuk digantikan oleh sektor swasta, kecuali dalam hal fungsi birokrasi pemerintahan. Sektor publik memiliki fungsi regulator, dalam hal ini berarti bahwa sektor publik berperan untuk merumuskan dan menetapkan aturan-aturan (regulasi) menyangkut segala hal yang berhubungan dengan kepentingan publik. Selain itu juga berperan menetapkan aturan-aturan standar mengenai pengadaan, distribusi, maupun konsumsi terhadap suatu barang dan jasa. Aturan-aturan tersebut misalnya berupa peraturan desa, peraturan daerah, surat keputusan tentang suatu pedoman umum, dan sebagainya. Sedangkan fungsi pemberdayaan yaitu peran pemerintah untuk memberdayakan/mendayagunakan masyarakat, mengolah potensi yang ada di masyarakat sehingga masyarakat menjadi mampu dan bisa untuk memecahkan problematika yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya dengan cara penyuluhan, program padat karya, pelatihan/kursus ketrampilan, dan lainnya. Fungsi yang terakhir yaitu pengadaan barang dan jasa (enabling). Pemerintah memiliki peran untuk menyediakan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan publik. Walaupun peran ini dapat dilakukan oleh sektor swasta, namun tentu saja dalam pelaksanaannya harus memiliki perbedaan yang signifikan. Kunci utama perbedaannya yaitu sektor publik berorientasi nonprofit sedangkan sektor swasta berorientasi profit. Peran pengadaan barang dan jasa dalam bentuk pelayanan publik misalnya layanan komunikasi, penarikan pajak, kesehatan, transportasi, pengadaan sembako, dan sebagainya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk sektor publik yang berbentuk badan pemerintahan. Seperti pada sektor publik lainnya, BPD juga memiliki peran yang menyangkut kepentingan publik, yaitu peran regulator. Dalam UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, dimana masa jabatannya adalah 6 tahun dan dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.  Dengan adanya BPD diharapkan terjalin hubungan yang sinergis antara BPD sebagai representasi dari masyarakat desa dengan Kepala Daerah sebagai kepala pemerintahan desa. Hal ini dapat meminimalisir adanya kesalahpahaman antara masyarakat dan aparatur desa, karena masyarakat memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi. Sehingga kepentingan rakyat dapat terakomodir dalam perumusan peraturan desa.

Fungsi BPD seperti yang tercantum dalam undang-undang yaitu menetapkan peraturan desa itulah sebagai perwujudan peran regulasi dari BPD sebagai sektor publik. Dalam perumusan dan penetapan peraturan desa, BPD berkedudukan sebagai mitra (partner) dari pemerintah desa, yaitu bertugas untuk memberikan kontribusi yang berupa saran atau masukan  atas peraturan desa yang akan ditetapkan, dimana saran tersebut berasal dari aspirasi masyarakat.

Dalam pembuatan peraturan desa yang nantinya akan menjadi kebijakan publik desa, proses yang terpenting yaitu perumusan kebijakan (formulasi). Karena apabila tahap formulasi tidak dilakukan secara tepat dan benar, maka hasil dari kebijakan yang berupa peraturan desa itu tidak dapat mencapai hasil yang optimal. Dengan peraturan desa yang kurang optimal, otomatis permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi dirumuskannya peraturan desa tersebut juga tidak dapat terjawab dan terpecahkan solusinya dengan tepat. Oleh karena itu, dalam hal ini, eksistensi BPD sangat penting. BPD sebagai “penyambung lidah” harus bisa mengakomodir kepentingan masyarakat desa, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Di samping peran regulator, BPD juga memiliki peran pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang menyinggung tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menyebutkan bahwa BPD memiliki misi luhur, yaitu mengayomi adat istiadat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan/kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD sebagai aktor yang memobilisasi masyarakat harus mampu merangsang pikiran masyarakat untuk menggali potensi-potensi yang ada, untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi cita-cita dan keinginan masyarakat demi terciptanya kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. BPD juga harus bisa menstimulus masyarakat untuk kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan dalam peraturan desa. Sehingga masyarakat tidak apatis terhadap proses politik di desa, tapi masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam perumusan kebijakan. Sehingga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 mengenai prinsip-prinsip yang menjadi landasan pemikiran pengaturan desa dapat diimplementasikan dengan baik, salah satunya yaitu pemberdayaan masyarakat yang dapat diwujudkan melalui peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

 


[1] Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta, CV.Andi, 2009, halaman 3.

Tinggalkan Komentar

 

Anda dapat mengirimkan artikel/makalah tentang ilmu sosial bertema politik, komunikasi, hubungan internasional, arkeologi, antropologi, feminisme, sosiologi, psikologi, hukum, kebijakan publik, citizen journalism, filsafat, tinjauan religi, urban culture [kajian perkotaan], ecologica [kajian lingkungan], cultural studies. Sertakan profil diri, pas foto terbaru, dan nomor rekening bank. Setiap artikel/makalah yang dimuat akan selalu diinformasikan kepada penulisnya. Email tulisan anda ke: editor[at]djangka.com

Powered by Wordpress, Design by Aksisoft Media