DJANGKA.com

an Indonesian perspectives

Analisis Konflik Rwanda: Faktor Penyebab dan Upaya Penyelesaiannya

aida

Written by Nuraida Muji Kurnia EP – Mahasiswa Administrasi Negara FISIP Universitas Jember

Konflik berasal dari bahasa Latin  yaitu “configere” yang berarti saling memukul. Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan, memusnahkan, atau membuatnya tidak berdaya. Konflik adalah sesuatu yang wajar terjadi di masyarakat, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

Konflik juga dimaknai sebagai suatu proses yang mulai bila satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif, atau akan segera mempengaruhi secara negatif, sesuatu yang diperhatikan oleh pihak pertama. Suatu ketidakcocokan belum bisa dikatakan sebagai suatu konflik bilamana salah satu pihak tidak memahami adanya ketidakcocokan tersebut (Robbins, 1996).

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan individu yang meliputi perbedaan sikap, pandangan (ideologi), pendirian, maupun kepercayaan, perbedaan latar belakang sejarah dan budaya, serta perbedaan kepentingan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial. Konflik juga dapat disebabkan oleh perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak di masyarakat.

Faktor lain yang dapat menimbulkan terjadinya suatu konflik yaitu adanya dendam yang terjadi antar individu maupun kelompok. Dendam dapat dilatarbelakangi oleh perasaan tersakiti karena pelecehan yang terus-menerus. Perampasan hak-hak secara paksa juga dapat memicu suatu amarah sehingga dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan pembalasan dendam. Baron & Byrne (dalam Kusnarwatiningsih, 2007) mengemukakan konflik disebabkan antara lain oleh perebutan sumber daya, pembalasan dendam, atribusi dan kesalahan dalam berkomunikasi.

Fenomena konflik sosial yang terjadi di Rwanda merupakan salah satu contoh dari konflik yang disebabkan oleh pembalasan dendam. Konflik ras dan etnis yang juga akhirnya menjadi kejahatan genosida ini kemudian menjadi suatu konflik yang berkepanjangan dan menyisakan ironi dan tragedi. Kekerasan yang terjadi berkepanjangan dapat menjadikan sebagai perilaku yang seolah-olah wajar, bahkan terinstitusionalisasi. Akibatnya, tercipta suatu lingkaran setan kekerasan yang sulit untuk diputuskan. Karena perasaan masing-masing pihak adalah korban yang tersakiti sehingga memicu dendam yang akan dibalaskan dengan kekerasan pula.

Deskripsi Konflik Rwanda

Konflik ras dan etnis yang terjadi di Rwanda merupakan bentuk dari kejahatan genosida. Konsep genosida sendiri, terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani “genos” yang diartikan ras atau suku bangsa; bahasa Latin “caedare” yang artinya pembunuhan.

Pengkategorian genosida sebagai salah satu kejahatan internasional dimulai dari semangat yang tercantum dalam Briand -Kellogg Peace Pact of 1928, yang kemudian membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat sebuah draft di tahun 1946 yang akhirnya dimasukkan dalam kategori kejahatan internasional dalam konvensi genosida “convention on the prevention and punishment of the Crime of Genocide 1948”, sebuah langkah yang sangat penting bagi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dan diatur dalam pembukaan dan pasal VI dan VII Piagam PBB.

Genosida yang terjadi di Rwanda (1994) merupakan sebuah cermin kegagalan suatu negara dalam menjamin keamanan internal dan perlindungan bagi warga negaranya. Rwanda menjadi sebuah failed state yang menjadi ancaman bagi warganegaranya sendiri, konflik Rwanda juga memiliki dampak sistemik terhadap stabilitas kawasan Afrika dan menyita perhatian dunia internasional terkait dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan genosida.

Konflik di Rwanda, awalnya dapat dikategorikan sebagai konflik internal, berkaitan dengan perebutan kekuasaan antara etnis Tutsi dan Hutu yang mengakibatkan perang sipil di tahun 1959. Akan tetapi konteks konflik internal dan konflik etnis di Rwanda menjadi perhatian dunia internasional karena adanya upaya pemusnahan etnis secara besar-besaran.

Rwanda merupakan salah satu negara di belahan Benua Afrika yang terdiri dari 3 kelompok etnis: Hutu (88%) merupakan mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani, Tutsi (11%) merupakan orang-orang dusun yang datang pada abad ke-15, dan Twa pygmies (1%) merupakan sisa pemukim terawal di Rwanda. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya kebencian suku Hutu terhadap suku Tutsi dan akhirnya berujung pada Genosida.

Pertama, fanatisme dari etnis Hutu muncul tidak lepas dari “sakit hati” suku Hutu yang mengalami perlakuan yang tidak adil dimasa pendudukan Belgia atas Rwanda dan perang sipil di tahun 1959. Kaum Hutu dianggap sebagai minoritas, dan dipekerjakan sebagai buruh kasar. Sedangkan suku Tutsi dianggap memiliki eksistensi yang lebih tinggi, sehingga pemerintah Belgia memilih orang Tutsi untuk menduduki posisi yang tinggi di pemerintahan. Diskriminasi ini hanya didasari oleh perbedaan fisik, dimana kaum Tutsi memiliki kulit putih, postur tubuh tinggi, dan hidung yang mancung. Sedangkan Hutu memiliki warna kulit yang lebih gelap, postur tubuh pendek, dan hidung pesek.

Kedua, media memainkan peranan yang signifikan dalam genosida di Rwanda, media lokal seperti surat kabar dan radio Radio Rwanda dan Radio Television Libre des Mille Collines (RTLM) dipercaya memulai pidato dan dialog-dialog yang berisi kebencian terhadap suku Tutsi, propaganda ini kemudian menjadi sangat sistematis dan berubah menjadi sebuah norma dan kebiasaan di masyarakat. Surat kabar yang dikuasai oleh negara Kangura memiliki peran pusat, memulai gerakan anti-Tutsi dan anti-RPF, surat kabar itu memuat artikel berisi tindakan yang harus dilakukan untuk melengkapi revolusi sosial di tahun 1959, di tahun 1990, ada artikel yang berisi The Hutu’s Commandments yang secara ekstrim menyatakan kebencian atas Tutsi.

Ketiga, operasi peacekeeping yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB, United Nations Assistance Missions for Rwanda (UNAMIR), yang berusaha menjaga perdamaian pasca perundingan di tahun 1992 serta pengkondisian dan pemeliharaan wilayah Rwanda menyusul akan dipulangkannya 1 juta pengungsi Tutsi di tahun 1994 gagal, setelah Presiden Rwanda, Juvenal Habyarimana meninggal dalam kecelakaan pesawat di Bandara Kigali 6 April 1994. Rwanda menjadi sebuah failed state yang memiliki vacuum of power di negara itu, kendali kemudian diambil alih oleh kaum pemberontak yang akhirnya berujung pada genosida.

Pembunuhan menyebar di Kigali dan seluruh pelosok negeri, genosida meluas kearah pembantaian 1 juta suku Tutsi dan Hutu moderat. Pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah militan Interahamwe dan Impuzamugambi. Militan genosida yang melakukan pembantaian atas Tutsi dan Hutu di tahun 1994 melanjutkan kampanye pemusnahan etnis dan mencoba memperluas operasi mereka melewati barat laut. Pemberontak bertanggung jawab atas sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia, termasuk dalam membunuh siapa saja yang dianggap kontra genosida dan suku Hutu yang secara resmi menentang agenda mereka, sama halnya dengan pendeta dan para pekerja kemanusiaan. Militan, terdiri dari sejumlah anggota bersenjata, pendiri Rwanda Armed Forces(ex-FAR) dan kelompok genosida Interahamwe, yang sering melakukan serangan terhadap kantor-kantor pemerintahan, institusi publik, seperti penjara, klinik, dan sekolah.  Aksi ini meningkatkan friksi antara kekuatan keamanan dan populasi Hutu dan menimbulkan ketidakamanan di jalanan. Bahkan masyarakat biasa dipaksa membunuh tetangga mereka oleh pemerintahan lokal yang disponsori oleh radio.

Dalam kurun waktu 100 hari dari 6 April-16 Juli 2004, diperkirakan 800.000 hingga 1 juta suku Tutsi dan Hutu moderat meninggal. Lebih dari 6 pria, wanita dan anak-anak dibunuh setiap menit setiap jam dalam setiap hari. Antara 250.000 dan 500.000 wanita mengalami kekerasan seksual. Sebanyak 20.000 anak-anak lahir dari tindakan itu. Lebih dari 67% wanita yang diperkosa terinfeksi HIV/AIDS. Sedangkan 75.000 orang yang selamat menjadi yatim piatu dan 40.000 lainnya tidak memiliki tempat tinggal.  Rwanda tidak bisa melindungi masyarakatnya bahkan menjadi ancaman bagi warganegaranya sendiri.

Genosida berakhir ketika RPF menguasai Kigali tanggal 4 Juli 1994 dan perang berakhir tanggal 16 Juli 1994. Sebanyak  dua juta pengungsi terbang ke Kongo, Uganda, Tanzania, dan Burundi. Hal ini kemudian menimbulkan masalah baru bagi negara-negara perbatasan sehingga muncul krisis Danau besar dan munculnya Perang Kongo I dan II. Konflik perbatasan dan masalah pengungsi kemudian mlanda kawasan Danau Besar.

Genosida yang terjadi di Rwanda merupakan tingkatan Genosida pertama dalam kategori “mutual genocide” karena baik Tutsi dan Hutu saling membunuh satu sama lain karena perbedaan etnis dan partai serta konflik kepentingan bebrapa pihak di negara itu. Korban yang sesungguhnya dalam kasus Genosida di Rwanda merupakan suku Tutsi, hampir 800.000 penduduk Rwanda yang terbunuh adalah suku Tutsi, mayat suku Tutsi dibuang ke sungai dan pembunuh mengatakan jika mereka akan dikirim kembali ke Ethiopia, tempat asal mereka.

Negara lain juga turut andil dalam genosida yang melanda Rwanda yaitu Perancis. Perancis disinyalir ingin mempertahankan pengaruh di Afrika, mulai dari menyediakan senjata, mendukung pemerintah Rwanda, dan jumlah tentara yang meningkat dari 5000 menjadi 40.000 di bulan Oktober 1992. Mereka turut membantu Habyarimana untuk melakukan aksi penahanan terhadap 1000 lawan politik dan pembunuhan atas 350 Tutsi di perbatasan, bahkan melindungi pemberontak yang melakukan aksi genosida. Media internasional tidak melakukan tindakan apa-apa atas propaganda radio dan surat kabar, padahal media internasional “Amerika Serikat” lah yang memulai kebebasan pers dan media untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi di wilayah ini, akan tetapi tanggung jawab internasional akan masalah ini nampaknya berlawanan dengan prinsip demokrasi di satu sisi dan Hak Asasi Manusia di sisi lain.

Penyelesaian

Hodge dan Anthony (1991), memberikan gambaran melalui berbagai metode resolusi (penyelesaian) konflik, sebagai berikut: Pertama, dengan metode penggunaan paksaan. Orang sering menggunakan kekuasaan dan kewenangan agar konflik dapat diredam atau dipadamkan. Kedua, dengan metode penghalusan (smoothing). Pihak-pihak yang berkonflik hendaknya saling memahami konflik dengan bahasa kasih sayang, untuk memecahkan dan memulihkan hubungan yang mengarah pada perdamaian. Ketiga, penyelesaian dengan cara demokratis. Artinya, memberikan peluang kepada masing-masing pihak untuk mengemukakan pendapat dan memberikan keyakinan akan kebenaran pendapatnya sehingga dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Nasikun (1993), mengidentifikasi pengendalian konflik melalui tiga cara, yaitu dengan konsiliasi (conciliation), mediasi (mediation), dan
perwasitan (arbitration). Pengendalian konflik dengan cara konsiliasi, terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang berkonflik. Lembaga yang dimaksud diharapkan berfungsi secara efektif, yang sedikitnya memenuhi empat hal: (1) harus mampu mengambil keputusan secara otonom, tanpa campur tangan dari badan-badan lain; (2) lembaga harus bersifat monopolistis, dalam arti hanya lembaga itulah yang berfungsi demikian; (3) lembaga harus mampu mengikat kepentingan bagi pihak-pihak yang berkonflik; dan (4) lembaga tersebut harus bersifat demokratis.

Genosida yang terjadi di Rwanda seharusnya menjadi agenda keamanan internasional karena genosida pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai fundamental hak asasi manusia yang tercantum dalam piagam PBB. Genosida ini juga menjadi kejahatan kemanusiaan paling besar sepanjang abad-20 setelah Holocaust yang terjadi di Jerman. Konflik internal yang awalnya merupakan fanatisme antar suku berubah menjadi pembantaian manusia yang mengakibatkan eskalasi politik dan keamanan di kawasan juga meningkat bahkan menjadi perhatian dunia internasional menyusul diadilinya para penjahat kemanusiaan di Rwanda di Pengadilan Kriminal Internasional dan perdebatan panjang akan istilah mutual-genocide dalam komunitas internasional.

PBB sebagai badan perdamaian dunia memegang andil yang cukup besar dalam konflik yang terjadi di Rwanda. Konflik yang disinyalir sebagai genosida ini telah menjadi kejahatan Internasional, dan seharusnya menjadi kewajiban bagi PBB untuk mencari solusi pemecahannya. PBB harus menjalankan fungsinya sebagai media konsiliasi untuk mengendalikan konflik yang timbul, dengan sasaran pihak pemicu konflik yaitu militan Interhamwe dan Impuzamugambi sebagai kaum pemberontak. PBB sebagai media konsiliasi harus dapat bertindak secara efektif dalam pelaksanaan diskusi dengan pihak yang berkonflik, mampu mengambil keputusan yang dapat memenuhi kepentingan pihak-pihak yang berkonflik, tanpa melibatkan badan-badan lain, dan bersifat demokratis dalam setiap pengambilan keputusan.

Di samping itu, konflik yang ditimbulkan oleh propaganda melalui surat kabar dan radio yang berisi pidato dan dialog tentang kebencian terhadap suku Tutsi ini juga menuntut peran media internasional atas pengendalian konflik Rwanda. Media internasional seharusnya melakukan suatu tindakan yang dapat membatasi nilai-nilai demokrasi untuk menjamin eksistensi hak asasi manusia.

Konflik Rwanda sekaligus memberi pelajaran bagi komunitas internasional untuk mengutamakan sendi-sendi kemanusiaan dan mewaspadai mutual genocide dalam era modern. Genosida di Rwanda menjadi sebuah bukti jika moralitas, hukum internasional bahkan komunitas internasional sendiri gagal dalam melakukan upaya-upaya pencegahan terkait dengan keamanan internal suatu negara yang harusnya menjadi concern dunia internasional karena menyangkut Hak Asasi Manusia.[]

Tinggalkan Komentar

 

Anda dapat mengirimkan artikel/makalah tentang ilmu sosial bertema politik, komunikasi, hubungan internasional, arkeologi, antropologi, feminisme, sosiologi, psikologi, hukum, kebijakan publik, citizen journalism, filsafat, tinjauan religi, urban culture [kajian perkotaan], ecologica [kajian lingkungan], cultural studies. Sertakan profil diri, pas foto terbaru, dan nomor rekening bank. Setiap artikel/makalah yang dimuat akan selalu diinformasikan kepada penulisnya. Email tulisan anda ke: editor[at]djangka.com

Powered by Wordpress, Design by Aksisoft Media