DJANGKA.com

an Indonesian perspectives

Eksistensi Pancasila Dalam Era Globalisasi

bulug1

Written by Arif Wijaksono – Alumni Hubungan Internasional Fisip Unej.

Globalisasi sebagai produk mutakhir dari liberalisme tidak hanya meniadakan batas-batas geografis yang membangun negara nasional (de-teritorialisasi) secara ekonomis, melainkan juga merongrong nilai-nilai fundamental yang menjadi ideologi politik dari negara yang bersangkutan. Pergulatan ini tidak hanya dimaknai sebagai globalitas versus lokalitas, melainkan lebih pada upaya penciptaan kultur global yang berakar pada pengalaman atau persepsi tentang dunia dengan karakteristik yang baru (khas) dan mandiri. Artinya kultur tersebut dipandang sebagai praksis sosial dalam membentuk identitas global yang dinamis, mengalir dari satu peralihan menuju peralihan yang lain. Meski begitu, gejala ini secara geneologis tetap dipengaruhi oleh logika industrial.

Tanpa terkecuali, pancasila sebagai basis ideologi dalam berperilaku bangsa Indonesia (norms for political behavior) juga berada dalam pusaran wacana ini. Munculnya gagasan untuk menjadikan pancasila sebagai ideologi yang terbuka, mampu mengintegrasi segala perubahan sosial merupakan indikasi bahwa pancasila mulai mencoba keluar dari belitan territorialnya (lokalitas). Pancasila sejak awal memang dirancang menjadi identitas politik sebagai manifestasi dari simbolisme politik negara nasional berafiliasi dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yuridis. Oleh sebab itu, pancasila meskipun memuat nilai-nilai yang universal namun lebih sesuai untuk menjadi ideologi politik bangsa Indonesia sebab bertopang tumbuh dari kultur bangsa kita sendiri. Cita-cita Soekarno untuk menjadikan pancasila sebagai ideologi dunia pada masa orde lama lebih bermuatan politis dibandingkan dengan realitas sosial yang sesungguhnya mengingat pada waktu itu dunia dihadapkan pada kompetisi perluasan pengaruh dua ideologi besar dunia yaitu sosialisme dan liberalisme. Namun hal ini adalah wajar, misalnya pada saat ini kita dapat melihat bagaimana upaya negara-negara barat mencoba menghegemoni negara-negara dunia ketiga dengan liberalisasi ekonomi dan demokrasi (liberal).

Harus diakui, pancasila tidak lagi menjadi ideologi arus utama (mainstream) dalam wacana publik. Pancasila semakin kehilangan pamor dibandingkan dengan ideologi-ideologi besar lainnya di dunia semacam liberalisme ataupun sosialisme yang mulai menggelora di Amerika latin. Indikasi melemahnya komitmen untuk mempertahankan pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dari survei yang dilakukan oleh aktivis gerakan nasionalis tahun 2006 dimana hanya 4,5 persen mahasiswa yang masih memandang pancasila tetap layak sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Padahal responden ini dipilih dari mahasiswa Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan Institut Teknologi Bandung yang selama ini dikenal sebagai barometer pendidikan politik di Indonesia. Ironisnya, mahasiswa sebagai kaum muda intelektual yang selama ini diharapkan mampu menjaga kesinambungan nilai-nilai dasar republik ini justru lebih mengafirmasi budaya-budaya popular sebagai pilihan dalam berperilaku meskipun telah banyak mengerti bahwa semua itu adalah ‘titipan’ dari para korporat internasional. Pola hidup konsumtif, sex bebas, sudah jamak ditemui pada masyarakat Indonesia. Budaya kapital yang membawa pengrusakan moral menjadi primadona menggantikan esensi nilai-nilai ketimuran. Generasi muda akhirnya bertopang tumbuh dengan budaya global dan kehilangan otentisitas budaya sendiri (one dimensional man).

Globalisasi sebenarnya memiliki kontradiksi sistemik, de-teritorialisasi budaya popular di sisi lain juga menumbuhkan lokalitas yang semakin menguat. Akselerasi pembentukan kultur global telah menafikan struktur-struktur etnografis yang menyusun masyarakat, suatu sistem multikultural dialihfungsikan pada sistem yang monokultural. Padahal strukturasi sosial ini memang berbeda secara ontologis. Karena itu pandangan untuk kembali pada nilai-nilai ulayatnya mulai mencuat dan menjadi protagonis globalisasi itu sendiri.

Pancasila sebagai bangunan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia dimana memiliki diferensiasi sosial etnografi yang tinggi seharusnya mampu menjadi tameng bahkan ideologi tandingan terhadap hegemoni kultur global. Oleh sebab itu perlu diupayakan pemeliharaan dan revitalisasi budaya nasional dengan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang mampu memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara. Kearifan lokal merupakan basis struktur dalam membangun nasionalisme untuk memperkuat state nations. Nasionalisme lebih dari sekedar sentimen nasional melainkan lebih kepada bentuk budaya publik untuk mempromosikan identitas nasional, otonomi, dan kesatuan nasional. Seperti diilustrasikan Smith, nasionalisme berupaya membentuk bangsa dengan semangat dan citra diri otentik dari komunitas etnis sebelumnya untuk ditransformasikan agar sesuai dengan kondisi geopolitik, ekonomi, dan budaya modern. Oleh sebab itulah nilai-nilai lokal harus dipertahankan untuk menyangga kelangsungan sebuah negara bangsa.

Oleh sebab itu, menggagas pancasila untuk menjadi ideologi terbuka harus berkonvergensi dengan bagaimana ideologi ini mampu mengambil dan menentukan posisi seiring pergulatannya dengan kultur global. Interaksi antar nilai atau ideologi seringkali dimaknai bagaimana mengambil budaya asing secara selektif (filterisasi) agar tidak mencederai otentisitas budaya pribumi. Logika berpikir ini yang telah menjadi common sense bagi masyarakat sebenarnya tidak semanis seperti yang kita dengar, bahkan memiliki potensi yang membahayakan terhadap kelangsungan hidup kultur bangsa Indonesia yang terintegrasi dalam pancasila. Sejarah mencatat bahwa wacana ini dikembangkan oleh rezim orde baru sebagai strategi untuk memuluskan liberalisasi perekonomian di Indonesia yang berkiblat terhadap Amerika Serikat. Logika ini turut andil membentuk rezim otoritarian yang dibingkai dengan demokrasi semu (pseudo democracy) selama 32 tahun. Jangankan demokrasi pancasila yang di-klaim sebagai demokrasi politik yang egalitarian, sistem ekonomi kita juga berujung pada krisis multidimensi yang diawali dengan resesi ekonomi 1997. Mengenai hal ini, Joseph Stiglitz, pakar ekonomi Washington bahkan mengkritik kecenderungan negara-negara berkembang yang membangun sistem ekonomi nasionalnya dengan mengadopsi liberalisme ala Amerika Serikat.

Melemahnya kesadaran ideologis bangsa Indonesia terhadap pancasila tidak semata-mata berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak mampu mengakomodasi tantangan zaman, melainkan juga terkait dengan bagaimana peran pemerintah dalam membangun dan merekayasa basis kognitif bangsa Indonesia terutama generasi mudanya untuk menghadapi segala tekanan dari kultur global yang semakin mengakar dalam setiap dimensi kehidupan kita sebagai bangsa yang berdaulat. Sebagaimana diungkapkan Rousseau, “Institusi-institusi nasionallah yang membentuk genius, karakter, selera, dan adat-istiadat rakyat, dari sinilah muncul inspirasi bagi cinta yang tulus terhadap tanah air”.

Tinggalkan Komentar

 

Anda dapat mengirimkan artikel/makalah tentang ilmu sosial bertema politik, komunikasi, hubungan internasional, arkeologi, antropologi, feminisme, sosiologi, psikologi, hukum, kebijakan publik, citizen journalism, filsafat, tinjauan religi, urban culture [kajian perkotaan], ecologica [kajian lingkungan], cultural studies. Sertakan profil diri, pas foto terbaru, dan nomor rekening bank. Setiap artikel/makalah yang dimuat akan selalu diinformasikan kepada penulisnya. Email tulisan anda ke: editor[at]djangka.com

Powered by Wordpress, Design by Aksisoft Media