DJANGKA.com

an Indonesian perspectives

Alasan Pemerintah Indonesia Menyerahkan Sengketa Kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan Kepada Mahkamah Internasional

triono akmad

Written by Triono Akmad Munib – Alumni Hubungan Internasional Universitas Jember

Untuk menganalisis politik luar negeri Indonesia dalam kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, penulis menggunakan teori liberalisme. Secara spesifik liberalisme institusional dan liberalisme republikan. Menurut liberalisme institusional bahwa dengan adanya tingkat institusionalisasi yang tinggi secara signifikan mengurangi efek yang mengacaukan dari anarki multipolar. Institusi-institusi dibuat karena tidak adanya kepercayaan diantara negara-negara. Mereka melakukan hal itu dengan memberikan aliran informasi diantara negara-negara anggotanya, sehingga setiap negara punya informasi sedikit banyak tentang apa yang dilakukan negara lain dan mengapa. Institusi-institusi itu dengan demikian membantu mengurangi rasa takut negara anggota satu sama lain.[1]

Sedangkan menurut liberalisme republikan keberadaan dari negara-negara demokrasi liberal semata yang budaya politik domestiknya berdasarkan pada penyelesaian konflik secara damai. Elemen kedua adalah bahwa negara-negara demokrasi memegang nilai-nilai moral bersama. Elemen ketiga kerja sama ekonomi antara negara-negara akan menimbulkan interdepedensi.[2]

1.    Kronologi Sengketa Sipadan-Ligitan

Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia, mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan pulau Sipadan dan pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status status quo akan tetapi ternyata pengertian ini berbeda. Pihak Malaysia membangun resor parawisata baru yang dikelola pihak swasta Malaysia karena Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan selesai, sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tadi tidak boleh ditempati/diduduki sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai.[3][4][5] Pada tahun 1969 pihak Malaysia secara sepihak memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam peta nasionalnya.

Pada tahun 1976, Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara atau TAC (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) dalam KTT pertama ASEAN di pulau Bali ini antara lain menyebutkan bahwa akan membentuk Dewan Tinggi ASEAN untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota ASEAN akan tetapi pihak Malaysia menolak beralasan karena terlibat pula sengketa dengan Singapura untuk klaim pulau Batu Puteh, sengketa kepemilikan Sabah dengan Filipina serta sengketa kepulauan Spratley di Laut Cina Selatan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Cina, dan Taiwan. Pihak Malaysia pada tahun 1991 lalu menempatkan sepasukan polisi hutan (setara Brimob) melakukan pengusiran semua warga negara Indonesia serta meminta pihak Indonesia untuk mencabut klaim atas kedua pulau.[6]

Sikap pihak Indonesia yang ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN dan selalu menolak membawa masalah ini ke ICJ kemudian melunak. Dalam kunjungannya ke Kuala Lumpur pada tanggal 7 Oktober 1996, Presiden Soeharto akhirnya menyetujui usulan PM Mahathir tersebut yang pernah diusulkan pula oleh Mensesneg Moerdiono dan Wakil PM Anwar Ibrahim, dibuatlah kesepakatan “Final and Binding,” pada tanggal 31 Mei 1997, kedua negara menandatangani persetujuan tersebut. Indonesia meratifikasi pada tanggal 29 Desember 1997 dengan Keppres Nomor 49 Tahun 1997 demikian pula Malaysia meratifikasi pada 19 November 1997.

2.    Penyerahan Sengketa ke Mahkamah Internasional

Di dalam upaya penyelesaian kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan Indonesia lebih memilih dengan menggunakan soft diplomacy. Ini tampak dari ditandatanganinya perjanjian antara Indonesia dan Malaysia untuk menyerahkan kasus tersebut ke  Mahkamah Internasional di tahun 1997. Pihak Indonesia menginginkan penyelesaian dengan melibatkan institusi internasional daripada menggunakan cara bilateral kedua negara yang ujungnya melibatkan militer kedua negara.

Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan bagian dari gugus pulau di timur laut Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan dengan wilayah Sabah yang dimiliki Malaysia. Kedua negara telah secara bilateral menyengketakan kepulauan tersebut sejak empat dasawarsa lalu. Yang perlu menjadi catatan tambahan bahwa pada tahun 1961 hingga 1963 Soekarno dengan Kebijakan Ganyang Malaysia-nya bahkan ikut melakukan klaim terhadap wilayah Malaysia di Kalimantan Utara. Klaim ini kemudian surut berikut dengan berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia dan tergulingnya Soekarno. Baru pada tahun 1967 Indonesia dan Malaysia memulai serangkaian pembicaraan bilateral dan regional. Sejak tahun 1967, kedua negara telah melakukan pertemuan-pertemuan baik formal maupun informal, secara bilateral maupun melalui institusi ASEAN dalam menyelesaikan sengketa Sipadan dan Ligitan. Kedua pihak juga sama-sama kuat dalam mengajukan bukti historis terhadap klaim mereka masing-masing. Akhirnya di ujung masa pemerintahannya, tepatnya 31 Mei 1997 Soeharto menyepakati menyerahkan masalah yang berlarut-larut ini ke Mahkamah Internasional dengan pertimbangan untuk menjaga solidaritas sesama negara kawasan dan penyelesaian dengan cara damai.

Dalam hal ini pemerintah memiliki sebuah pilihan rasional (rational choice), diantaranya :

Asean Way

Indonesia sebagai salah satu founding fathers ASEAN hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam ASEAN itu sendiri, salah satunya adalah ASEAN Way. ASEAN memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah antara negara-negara anggotanya. Prinsip ASEAN Way sangat menjunjung tinggi penyelesaian konflik dengan cara damai. Dan Indonesia dalam hal ini harus menjadi panutan bagi negara-negara lain.

Ada sebuah dampak regional yang cukup positif atas penyelesaian sengeketa tersebut secara damai. Yaitu kedu belah pihak baik pihak Malaysia maupun Indonesia berhasil membuktikan kepada dunia bahwa masalah persengketaan teritorial bisa diselesaikan dengan cara damai (peaceful resolution). Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara inti (core players) dalam ASEAN telah membuktikan betapa efektifnya ASEAN Way yang selama ini menjadi norma dasar bagi perilaku negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN Way yang tercantum di dalam dokumen-dokumen dasar ASEAN, memuat aturan bagi negara-negara ASEAN untuk bisa menyelesaikan konflik antaranggota dengan cara damai dengan menghormati kedaulatan wilayah negara lain[7]. Nilai ini terlihat cukup efektif dalam meredam konflik- konflik politik dan teritorial yang tumpang tindih di kawasan Asia Tenggara. Terbukti dengan tidak pernah terjadinya konflik terbuka antara negara-negara di Asia Tenggara sejak terbentuknya ASEAN pada tahun 1967. Terlebih apabila melihat posisi Indonesia sebagai big brother of ASEAN yang mesti bisa memberikan contoh yang baik bagi negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Ekonomi

Nilai investasi Malaysia di Indonesia cukup besar. Investasi perusahaan-perusahaan Malaysia ke negeri ini selama 1997-2004 mencapai US$ 6,7 miliar atau sekitar Rp 67 triliun[8]. Industri yang digarap pun tergolong sektor strategis, mulai dari perkebunan, minyak dan gas, jasa keuangan, telekomunikasi hingga infrastruktur.

Pertimbangan ekonomi ini menjadi sangat penting bagi para stake holder dikala itu. Jika hubungan politik Indonesia dengan Malaysia memburuk dalam hal ini yang cukup dirugikan adalah pihak Indonesia sendiri. Apalagi jika dikaitkan dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Di tahun 2002 saja ada sekitar 500 ribu orang di Malaysia[9]. Mayoritas pekerja Indonesia di Malaysia adalah pekerja tidak terampil dan tidak terdidik, seperti Pembantu Rumah Tangga (PRT), buruh perkebunan, industri manufaktur dan konstruksi. Orang Malaysia sendiri sudah tidak mau lagi menggeluti pekerjaan seperti itu. Di antara pekerja imigran dari berbagai negara, TKI paling diminati oleh para majikan di sana. Hampir tidak ada pekerja lain yang bisa menggantikan posisi TKI di Malaysia.

Sehingga penyelesaian sengketa dengan cara damai secara tidak langsung untuk tidak memperkeruh masalah yang ujungnya kontak militer antara kedua negara

Kesimpulan

Dari pembahasan pada materi di atas, Penulis menyimpulkan bahwa lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan seharusnya dijadikan pelajaran bagi pemerintah Indonesia, untuk mulai membangun dan memperhatikan kondisi pulau-pulau terluar Indonesia baik yang telah berpenghuni maupun yang belum berpenghuni. Agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Karena cukup banyak wilayah Indonesia yang berpotensi mengalami sengketa perbatasan, sebagai contoh blok Ambalat.

Penyerahan sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Mahkamah Internasional menunjukkan bagaimana pemerintah Indonesia menginginkan penyelesaian masalah tersebut tanpa menggunakan jalur perang. Hal ini juga tercermin dari nilai-nilai ASEAN Way. Lagi pula untuk berdiplomasi sangat sulit jika tidak adanya dukungan dari dalam negeri. Banyaknya investasi Malaysia di Indonesia, banyaknya TKI yang bekerja di Malaysia baik disektor formal maupun non-formal dan kondisi alutsista Indonesia yang kurang perawatan dan kalah jika dibandingkan dengan kondisi alutsista Malaysia menjadikan bargaining position Indonesia cenderung lemah jika dihadapkan dengan Malaysia.


[1]Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye. 1993. “Introduction : The End of The Cold War in Europe.”  Cambridge, Mass : Harvard University Press

[2]Imanuel, Kant. 1795. Prepetual Peace. Cambridge : Cambridge University Press

[3]http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/10/06/WAW/mbm.20081006.WAW128382.id.html [diakses pada 05 Mei 2011], karena kita taat pada hukum internasional yang melarang mengunjungi daerah status quo, ketika anggota kita pulang dari sana membawa laporan, malah dimarahi. Sedangkan Malaysia malah membangun resort di sana.

[4]http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1991/07/06/NAS/mbm.19910706.NAS14471.id.html [diakses pada 05 Mei 2011], SIPADAN dan Ligitan tiba-tiba menjadi berita, awal bulan lalu. Ini, gara-gara di dua pulau kecil yang terletak di Laut Sulawesi itu dibangun cottage. Di atas Sipadan, pulau yang luasnya hanya 4 km2 itu, kini, siap menanti wisatawan. Pengusaha Malaysia telah menambah jumlah penginapan menjadi hampir 20 buah.

[5]Ibid, dari jumlahnya, fasilitas pariwisata itu memang belum bisa disebut memadai. Tapi pemerintah Indonesia, yang juga merasa memiliki pulau-pulau itu, segera mengirim protes ke Kuala Lumpur, minta agar pembangunan di sana disetop dahulu. Alasannya, Sipadan dan Ligitan itu masih dalam sengketa, belum diputus siapa pemiliknya.

[7]Adhi Chandra, Bongas. Sipadan Ligitan, Kegagalan Diplomasi RI?, dalam http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1202/31/0803.htm [diakses pada 05 Mei 2011]

[8]http://achmadsuryadi.com/ [diakses pada 05 Mei 2011]

[9]Ibid

Tinggalkan Komentar

 

Anda dapat mengirimkan artikel/makalah tentang ilmu sosial bertema politik, komunikasi, hubungan internasional, arkeologi, antropologi, feminisme, sosiologi, psikologi, hukum, kebijakan publik, citizen journalism, filsafat, tinjauan religi, urban culture [kajian perkotaan], ecologica [kajian lingkungan], cultural studies. Sertakan profil diri, pas foto terbaru, dan nomor rekening bank. Setiap artikel/makalah yang dimuat akan selalu diinformasikan kepada penulisnya. Email tulisan anda ke: editor[at]djangka.com

Powered by Wordpress, Design by Aksisoft Media